Faktor Yang Mempengaruhi PAD

Contoh Tesis – Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi suatu daerah secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang diindikasikan dengan PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan pergeseran struktur perekonomian daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Penghitungan nilai PDRB akan diperoleh Pendapatan Regional suatu wilayah. Jika pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat pendapatan per kapita yang digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain. PDRB dalam hal ini berfungsi sebagai: (a) Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, (b) Indikator pertumbuhan regional income per kapita, (c) Indikator tingkat kemakmuran,  (d) Indikator tingkat inflasi, (e) Indikator struktur perekonomian, dan (f) Indikator hubungan antar sektor (PDRB Kab. Madiun, 2009).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010?

 C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui:

1) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010.

2) Pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010.

3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Kabupaten Madiun tahun 1991-2010.

D. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah. Hal ini telah dibuktikan melalui uji F dan Uji t yang menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, yang berarti baik secara bersama-sama maupun individual ketiga variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh signifikan secara statistik. Nilai koefisien determinasi yang tinggi mendukung hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

2)  Variabel Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Itu berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka jumlah PAD akan meningkat. Hal ini tercapai jika penambahan penduduk diikuti dengan peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja sehingga produktivitas meningkat. Peningkatan produktivitas akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

3) Variabel PDRB di Kabupaten Madiun mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Itu berarti semakin banyak jumlah PDRB maka jumlah PAD akan  semakin meningkat, karena PDRB selain merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, juga indikator  pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemakmuran.

4) Variabel Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Madiun mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya dengan semakin banyaknya pengeluaran pemerintah, maka jumlah PAD akan semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan sarana & prasarana kepentingan publik, pengeluaran untuk penciptaan lapangan kerja, pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengeluaran untuk kesehatan, dan pendidikan masyarakat.