HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SIHARKA) Tahun 2020

CONTOH TESIS NO.1 PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JAWA TENGAH

Abstrak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kompetensi SDM akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci : sistem pengendalian internal, kompetensi SDM akuntansi, penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan.

BAB I

Penelitian menggunakan desain penelitian dengan metode asosiatif dengan menganalisis ¬Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Tengah. Sampel penelitian ini adalah 75 responden, dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel dengan kemudahan kepada Pegawai pegawai bagian keuangan yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan sudah berstatus PNS atau ASN.

Teknik Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

CONTOH TESIS NO.2 PELAKSANAAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. Kedua, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timpang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.

BAB I

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, Pertama, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provindi Gorontalo: Kedua faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Teknik Analisis

Metode penelitian menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian.

CONTOH TESIS NO.3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI RIAU

Abstrak

Berdasarkan hasil dari evaluasi sistem akuntansi penggajian ini, penulis menyimpulkan dalam sistem penggajian pada Kantor wilayah bea dan cukai riau sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya otorisasi setiap fungsi dari yang berwenang pada dokumen yang bersangkutan, adanya ketelitian dalam mendata dan membuat daftar gaji pegawai, serta rekapan dan catatan daftar gaji pegawai, dan adanya prosedur yang cukup baik yang dilakukan dan dijalankan oleh bagian-bagian yang terkait. Namun masih terdapat kelemahan seperti halnya absensi kerja yang tidak mempengaruhi gaji pokok pegawai, hal ini yang menyebabkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kinerjanya kurang baik dan maksimal. Penulis telah merekomendasi yang dapat digunakan untuk menangani pengendalian internal atas kelemahan tersebut.

BAB I

Gaji sebagai salah satu hal yang paling penting bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, karena gaji dapat memotivasi dan mendorong setiap karyawan atau pegawai untuk lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya.Kantor wilayah bea dan cukai riau berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.dalam pemberian gaji mengacu pada kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam penggajian membutuhkan proses untuk sampai pada pegawai, maka dari itu dibutuhkan sistem akuntansi penggajian agar tidak terjadi kesalahan dan menghindari risiko terjadinya kecurangan.Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penggajian, serta kelemahan dan kelebihan pada Kantor wilayah bea dan cukai riau.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data sekunder, dimana dari data yang diperoleh akan disusun dan di analisis serta dibandingkan dengan teori dari konsep – konsep pada tinjauan pustaka.

CONTOH TESIS NO.4 Evaluasi sistem informasi akuntansi (SIA) pengelolaan dana program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem Bali

Abstrak

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem telah menerapkan sistem informasi akuntansi pengelolaan kas dana BOS, prosedur yang digunakan telah sesuai dengan uraian tugas masing-masing, namun belum adanya dokumentasi bagan alir/flowchart, beberapa prosedur pengeluaran masih belum ditentukan yang melakukan pembelian, dan pada pengendalian internal belum dilakukan secara optimal terkait adanya perangkapan fungsi.

BAB I

Sistem Informasi Akuntansi yang baik mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat serta akurat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem. Sistem Informasi Akuntansi tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan dari informan. Informan pada penelitian ini yaitu Staf Pengelola Keuangan dana BOS dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Madrasah.

CONTOH TESIS NO.5 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

BAB I

Salah satu penyebab kegagalan usaha adalah karena pemilik usaha kurang memahami cara mengelola arus kas. Pemakaian dana yang tidak terkontrol akan berakibat kas kosong. Kas perusahaan yang kosong menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional perusahaan. Akibatnya, ketika terjadi krisis keuangan, pemilik usaha gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

Teknik Analisis

Pengukuran nilai investasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost-benefit.

CONTOH TESIS NO.6 Evaluasi sistem informasi akuntansi (SIA) pengelolaan dana program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem Bali

Abstrak

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem telah menerapkan sistem informasi akuntansi pengelolaan kas dana BOS, prosedur yang digunakan telah sesuai dengan uraian tugas masing-masing, namun belum adanya dokumentasi bagan alir/flowchart, beberapa prosedur pengeluaran masih belum ditentukan yang melakukan pembelian, dan pada pengendalian internal belum dilakukan secara optimal terkait adanya perangkapan fungsi.

BAB I

Sistem Informasi Akuntansi yang baik mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat serta akurat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem. Sistem Informasi Akuntansi tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan dari informan. Informan pada penelitian ini yaitu Staf Pengelola Keuangan dana BOS dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Madrasah.

CONTOH TESIS NO.7 PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI IAIN SAMARINDA

Abstrak

Dari hasil analisis persepsi ASN, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, persepsi ASN terhadap hokum zakat profesi dengan sekor 4,426 menunjukan persepsi yang baik atau setuju terhadap hokum zakat profesi secara umum. Kedua, Persepsi ASN terhadap pemotongan zakat profesi dengan sekor 3,876 menunjukkan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap pemotongan zakat profesi. Ketuga, Persspsi ASN terhadap penyaluran dana zakat profesi dengan skor 3,66 menunjukan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap penyaluran dana zakat profesi di IAIN Samarinda

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat profesi secara umum, mengetahui persepsi ASN terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi di IAIN Samarinda, serta mengetahui persepsi ASN terhadap pendistribusian zakat profesi di IAIN. Latar belakang penelitian ini yaitu karna terjadinya perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum zakat profesi dan penerapannya, ada yang setuju dengan hokum dan tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi.

Teknik Analisis

Jenis peneltian ini menggunakan penelitian kuantitatif, data dari penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi tidak langsung, sebab pengumpulan data dilakukan dengan perantaraan instrument yang khusus dibuatu ntuk keperluan ini. Instrument yang khusus dibuat ini berupa angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN yang tergolong PNS di IAIN Samarinda. Karena banyaknya jumlah populasi maka penentuan jumlah sampel dilakukan secara sederhana yakni 25% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 30 orang responden yang merupakan PNS di IAIN Samarinda. Teknik analisis data yamg digunakan untuk penulisa dalah statistic non parametric dengan menggunakan analisis deskriptif statistic.

CONTOH TESIS NO.8 Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam

Abstrak

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia yaitu karena ASN ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dan ASN melanggar undang-undang pemilu sanksinya berupa sanksi pidana. Tindakan aparat hukum terhadap tindakan tidak netral ASN dalam pemilu dengan menerapkan sanksi yang tegas dan menerapkan hukuman yang sesuai di dalam undang-undang. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) termasuk kedalam suap (riswah) karena adanya unsur kerjasama antara ASN dengan lembaga yang terkait untuk melakukan perbuatan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, azas ketidaknetralitasan ASN termasuk dalam perbuatan tidak adil karena ASN melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon dalam pelaksanaan pemilu dan perbuatan tersebut sangat dilarang oleh ajaran Islam hukumanya berupa hukuman ta’zir yang berasal dari penguasa hukuman yang belum diatur didalam nash atau hukum syara’

BAB I

Permasalahan mengenai dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh kalangan ASN (aparatur sipil negara). Dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) masih saja terjadi dan sering terjadi, apabila tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang yang menangani kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) tentang pemilu

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (field research), dan kepustakaan (library research).

CONTOH TESIS NO.9 PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA

Abstrak

Hasil dari penelitian ini adalah para ASN DISPERINDAG mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diterapkan. Baznas belum optimal dalam mensosialisasikan tentang aturan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya regulasi tersebut khususnya ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta. Sanksi yang diberikan hanya kepada pengelola yang menyalahgunakan kewenangan saja. Belum ada sanksi bagi para muzakki yang tidak membayarkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang telah diakui pemerintah seperti BAZ, LAZ, BAZNAS sehingga membuat para muzaki enggan untuk menyetorkannya ke lembaga-lembaga yang diakui pemerintah.

BAB I

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat dan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi antara zakat dengan pajak. Pertama, UU No.38 Tahun 1999 telah mengakui bahwasanya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga indonesia yang mampu (UU/1999).Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk amil zakat di berbagai tingkat kewilayahan, dari kecamatan hingga nasional. Ketiga, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba/penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik penentuan informan dengan jumlah responden 7 ASN DISPERINDAG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ASN DISPERINDAG Kab. Sleman D.I.Yogyakarta terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

CONTOH TESIS NO.10 IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 % sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima sesuai syari’ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasar pada surat pernyataan yang telah dibuat. Bagi pegawai yang gajinya tidak sampai satu nisab maka mereka tidak dikenakan potongan zakat profesi melainkan potongan untuk infak dan shadaqah yang besarnya sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat.

BAB I

ASN Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelaksanan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep zakat profesi dalam fiqh dan Undang-Undang? 2) Bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai di Kemeterian Agama Kabupaten Demak? 3) Bagaimanakah distribusi zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak?.

Teknik Analisis

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

CONTOH TESIS NO.11 Rekontruksi Prinsip Kontrak Pada Pengadaan Barang Jasa Bagian Perbekalan Umum Perlengkapan Perorangan Anggota Polri Dan ASN Polri Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dan Hukum Islam

Abstrak

Pengawasan pengadaan barang/ jasa belum sepenuhnya dilaksankan sehingga masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyyedia diantaranya penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waaktu sehinggaa menimbulkan keterlambatann barang yang akan dipakai oleh anggota Kepolisan Polda Jabar sehingga tugas yang dibebankan kepada tim pengangawas internal seperti Pemeriksaan (audit) Pemantuaun (monitoring), dan evaluasi, juga kegiatan pengawan lain penyelenggaraan whistleblowing system, hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang sedaang berlangsung. Merekontruksi prinsip kontrak pengadan barang jasa sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaann barang jasa pemerintah adalah sebuah keharusan untuk perbaikan pengadaan barang /jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga , Perangkat Daerah guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang akan menimbulkan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran perdata. Penerapan sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan kepada pelaku pengadaan yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran pada pengadaan barang / jasa.Secara garis besar sanksi dalam pengadaan barang/ jasa dapat dikategarokan menjadi dua garis besar yaitu : Terhadap penyedia dan terhadap PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/PJPHP/PPHP. Hal ini harus diterapkan agar prinsip pengadaan barang/jasa dapat dijalankan dengan baik.

BAB I

Regulasi pengadaan barang jasa pemerintah berupa Perpres setiap tahun mengalami perubahan terus menerus karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya. Pada tahun 2010 diberlakukan Perpres nomor 54 tahun 2010 diikuti perubahan pada tiap tahunnya hingga tahun 2018 diberlakukan Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pelaksanaanya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak yang diamanatkan dalam Perpres dimaksud sehingga selalu terjadi pelanggaran yang sama dalam setiap pengadaan barang jasa, pelanggaaran yang dilakukan oleh penyedia adalah keterlambtan daalam meyelesaikan pekerjaa. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut : Pelaksanan Pengadaan barang/jasa dilakukn secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Meggunakan LPSE Polda Jabar dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Penerepan prinsip pengadaan merupakan pernyataan fundamental atau kebenaran secara umum maupun individu. dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang. Jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa.Manfaat memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa adalah :Mendorong praktek pengadaan barang jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, menekan kebocoran anggaran dan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kelemahan Prinsip Kontrak pada regulasi pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 karena lemahnya pengawasan dari pengawas Internal yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada pada KLPD, sesuai tugasnya yaitu : Pengawas Internal Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara komprehensip, sistematis,independen,dan berkala untuk menguji apakah kegiatan pengadaan barang.jasa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana, prosedur dan aturan yang berlaku, Pengawasan pengadaan barang jasa dilakukan sejak perencaan,persiapan, pemilhan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan, namun tugas tersebut belum dilaksanakan sehingga belum dapat didapat hasil seperti pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, Kepatuhan terhadap peraturan, Pencapaian TKD, Penggunaan produk dalam negeri,Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil ; dan pengadaan berkelanjutan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunan metedoe penelitian hukum Normatif, Normatif Empiris dan penelitian hukum Empiris. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis Rumusan Prinsip Kontrak, Menemukan kebenaran pelaksanaan Prinsip Kontrak dan Menemukan Rekontruksi Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Jasa Bagian Perbekaalann Umum Perlengkapan Anggota Polri yang berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Hukum Islam.

CONTOH TESIS NO.12 Pengaruh jenis kelamin dan kolektivisme terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara (ASN)

Abstrak

Subjek dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pendidikan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah subjek 100 aparatur sipil negara dengan masing-masingnya 50 subjek laki-laki dan 50 subjek perempuan. Kriteria subjek yaitu sebagai aparatur sipil negara yang menduduki posisi struktural dalam instansinya. Pengambilan data menggunakan skala kecenderungan perilaku fraud yang dibuat sendiri berdasarkan teori Fraud Diamond Wolfe dan Hermanson (2004), dan mengadopsi skala kolektivisme dari Individualism And Collectivism Scale (aslo kown as the Culture Orientation Scale). Analisis data menggunakan analisis deskripsi dan Analysis of Covarian.

BAB I

Belakangan ini media di Indonesia diramaikan dengan berita kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dan dilakukan secara berjamaah. Sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat,lembaga pemerintahan seharusnya bersih dari praktik-praktik fraud, namun pada kenyataannya aparatur sipil negara banyak ditetapkan sebagai pelaku fraud. Fraud yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berupa penyalahgunaan fungsi atau pencurian aset, kecurangan dalam laporan keuangan dan korupsi. Dalam kasus-kasus fraud, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi pada kenyataannya perempuan juga melakukan tindak fraud itu sendiri dan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menggambarkan bahwa adanya faktor kolektivisme dalam melakukan fraud, serta pelaku fraud tidak memandang jenis kelamin. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tingkat fraud dalam aparatur sipil negara, bagaimana kolektivisme mempengaruhi fraud dan apakah terdapat pengaruh jenis kelamin serta kolektivisme terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat fraud yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, mengetahui pengaruh kolektivisme terhadap tingkat fraud dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis kelamin dan kolektivisme terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara.

Teknik Analisis

Hasil penelitian ini dengan analisis simultan bahwa adanya pengaruh kolektivisme dan jenis kelamin terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara. Sedangkan, dengan analisis parsial adanya hubungan kolektivisme terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara, akan tetapi laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kecenderungan perilaku fraud pada aparatur sipil negara.

CONTOH TESIS NO.13 PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP FRAUD PADA PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, budaya etis organisasi dan kompetensi terhadap fraud. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner, populasinya yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan Metode analisis data menggunakan Structur Equation Model (SEM) dengan alat olah data SmartPLS 3.0.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap fraud. Sedangkan kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap fraud.

BAB I

Kecenderugan fraud dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen dalam Fraud Pentagon Theory yang dikemukakan oleh Howarth (2011). Fraud Pentagon Theory menyebutkan lima elemen penyebab fraud yaitu: pressure adalah hal yang memotivasi tindakan fraud, opportunity adalah metode atau cara seseorang melakukan fraud, rationalization adalah alasan pembenaran dari pelaku saat melakukan kecurangan, competence dalam konsep ini di artikan sebagai karakter pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang terjadi dan arrogance yang dianggap sebagai sikap superioritas. Sementara itu, terdapat tiga jenis kecurangan (fraud) yang diklasifikasikan ACFE yang dikenal dengan sebutan fraud tree yakni penyalahgunaan asset (assets misappropriation), kecurangan laporan keuangan (fraudulent statement) dan korupsi (corruption) (Tuanakotta, 2010).

Teknik Analisis

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan Metode analisis data menggunakan Structur Equation Model (SEM) dengan alat olah data SmartPLS 3.0.0.

CONTOH TESIS NO.14 Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) pelaksanaan usia produktif guru Aparatur Sipil Negara terlaksana sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan secara efektif serta tidak melampaui batas yang telah di tentukan dan ada pada keahlian atau bidang masing-masing; 2) Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan produktifitas kerja guru Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu pengawasan dan pembinaan;3) Pandangan hukum Islam mengenai usia produktif guru Aparatur Sipil Negara tidak ada aturan khusus yang mengatur karena dalam Islam guru tidak mengenal usia tua atau mudahnya seseorang akan tetapi seseorang yang bisa membagi ilmunya atau dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain itulah yang dapat dikatakan sebagai guru.

BAB I

Dalam Pasal 1 (1) UU nomor 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemeritah. Pasal 1(2) pegawai aparatur sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1(3) pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan jenis jabatan diantaranya jabatan fungsional, jabatan admistrasi dan jabatan pimpinan tinggi serta hak ASN berdasarkan pasal 21 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PNS berhak memperoleh : gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompotensinya, serta salah satu kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Dengan tugas Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta fungsinya. Fungsinya diatur dalam pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Teknik Analisis

Analisis data adalah suatu proses pengklarifikasian, pengkategorian, penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.15 Implementasi Zakat Profesi Dikalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)

Abstrak

Dari hasil penelitian ini, implementasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan cukup efektif sepanjang pelaksanaannya, meskipun masih ada beberapa aparatur sipil negara yang masih belum membayarkan zakat mereka dengan berbagai alasan. Zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diambil dari gaji keseluruhan setiap Aparatur Sipil Negara dipotong setiap bulannya, sedangkan pemotongan dilakukan oleh Bank BRI dengan kadar 2.5% dari gaji keseluruhannya.

BAB I

Zakat profesi merupakan istilah baru yang baru dikenal dalam kajian islam dan kemudian dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Qardhawi, ia menyatakan perlunya dilaksanakan zakat profesi di masa penuh kemajuan yang ada dimasa sekarang, maka dari itu banyak dari beberapa lembaga ataupun perseorangan mulai melaksanakan zakat profesi meskipun masih ada pro dan kontra dalam menanggapi besaran dan dasar hukum tentang zakat tersebut. Skripsi ini berjudul “Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan di kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara serta apa yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data dari berbagai informasi, hasil observasi, dan wawancara dengan menganalisisnya dari berbagai tanggapan para aparatur sipil negara.

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?