HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis Pendamping Desa dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020

CONTOH TESIS NO.1 Efektifitas Program Pendampingan Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018. (Studi Pada Desa Junrejo. Kecamatan. Junrejo. Kota. Batu)

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan desa adalah dengan melaksanakan program dana desa dan pendampingan dalam pengelolaan dana desa. Program Dana Desa sekaligus fasilitator desa merupakan langkah kebijakan pemerintah dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan program bantuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa, dan meningkatkan aset desa secara emansipatoris. Pencapaian tujuan pendampingan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan beberapa pihak baik perangkat desa maupun masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pendampingan dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016-2018 di Desa Junrejo Kecamatan. Junrejo, Kota Batu. Peran fasilitator desa di Desa Junrejo telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur pengawalan desa dalam pengelolaan dana desa. Peran ini ditandai dengan kerjasama antara fasilitator desa, perangkat desa, dan masyarakat desa yang turut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Desa yang saat ini diimplementasikan lebih menekankan pada pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Peran fasilitator desa dalam proses perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sedangkan pada tahap pelaksanaan peran pendamping dalam mengawal program kerja yang telah disusun dan mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, serta sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. tertuang dalam RPJMDes. Kemudian pada tahap pengawasan, peran pendamping berupa pelaporan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan untuk pembangunan desa. Namun dalam proses pendampingan yang sedang berlangsung masih banyak kendala yang dialami oleh fasilitator. Kendala tersebut antara lain kurangnya pendengaran fasilitator desa oleh aparat desa atau masyarakat desa, dan kurangnya tenaga pendamping desa. Hal tersebut mengakibatkan implementasi program pendampingan pengelolaan dana desa di Desa Junrejo, Kota Batu kurang maksimal.

BAB I

Adapun dalam pelaksanaan pendampingan terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga. Tenaga pendamping profesioanal sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terdiri dari tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampigi desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pembangunan yang berskala lokal desa. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampigi desa dalam penyelengaraan pemerinthan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDES dan pembangunan yang berskala lokal desa. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampigi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.Dalam ruang lingkup pendampingan, dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan peran fasilitator desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Junrejo Kecamatan. Junrejo, Kota. Batu.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.2 PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PERAN PENDAMPING DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) (STUDI PADA DESA PENERIMA DANA DESA DI KABUPATEN BULELENG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta peran pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) pada desa penerima dana desa di Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

BAB I

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Govermance).

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/78/HK/2017 Tentang Alokasi Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 serta data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur menggunakan skala likert. Populasi penelitian menggunakan seluruh sekretaris desa dan bendahara desa di Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling, yaitu peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Kriteria sampel sekretaris desa dan bendahara desa di Kabupaten Buleleng sebanyak 112 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 18.

 

CONTOH TESIS NO.3 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien determinasi adalah 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

BAB I

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo masih jauh dari harapan. Masalah yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan dengan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

Teknik Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan sampel adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo sejumlah 120 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS.

CONTOH TESIS NO.4 PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 (Studi di Desa Sumberjati dan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah dalam mensukseskan pengelolaan Dana Desa adalah melalui program pendampingan desa. Tetapi terdapat permasalahan pada program pendampingan desa di Kecamatan Mojoanyar. Pertama, terbatasnya kuota pendamping desa pada Kecamatan Mojoanyar. Kedua, pengelolaan dana desa di Desa Wunut tidak sesuai dengan prioritas. Pada dasarnya program Dana Desa maupun Pendampingan Desa merupakan bagian langkah aksi terhadap kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Sementara itu tujuan peneliti adalah untuk mengetahui peran pendamping desa serta keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 pada Desa Sumberjati dan Desa Wunut. Peran pendamping desa di Desa Sumberjati telah terlaksana sesuai dengan standar operasional prosedur pendampingan desa dalam pengelolaan dana desa karena adanya kolaborasi antara pendamping desa dengan perangkat desa. Sedangkan di Desa Wunut, pelaksanaan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa mengalami kegagalan karena adanya sikap tidak kooperatif oleh perangkat desa terhadap hasil pengarahan pendamping desa

BAB I

Pada dasarnya kebutuhan belanja seperti penyelenggaraan pemerintah desa sebenarnya sudah jelas bahwa diperuntukkan menggunakan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti yang termaktub didalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Lampiran 1 Pasal 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa sebesar 30% setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, digunakan untuk belanja penyelenggaraan/ operasional desa yang meliputi biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya pembelian ATK, biaya cetak dan penggandaan berkas, dan keperluan operasional kantor lainnya. Mengacu pada aturan tersebut memperkuat pernyataan bahwa desa yang mempergunakan anggaran dana desa untuk keperluan yang tidak prioritas seperti untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dikatakan tidak berhasil dalam pengelolaannya.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpetasikannya pada peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberjati dan Desa Wunut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bungin (2010) meliputi (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif yakni dengan membandingkan dua gejala atau lebih, yang kemudian didukung dengan model analisis menurut Bungin (2010) diantaranya (1) Pengumpulan Data; (2) Reduksi Data; (3) Display Data; (4) Kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.5 TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PENDAMPING DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: a. Bagaimana tugas, fungsi dan kewenangan Pendamping Desa Menurut Peraturan Perundang-undanga? b.Bagaimana Urgensi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa?. Penulisan ini bertujuan Untuk Mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan Pendamping Desa Menurut Peraturan Perundang-undangan, Hasil penelitian ini yaitu Pendamping desa bertugas mendampingi ‘desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan tugasnya, pendamping desa menyelenggarakan fungsi yakni menfasilitasi desa agar menjadi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dan kewenangan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa yakni ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan Dana Desa.

BAB I

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu dengan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Teknik Analisis

Untuk Mengetahui Urgensi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

CONTOH TESIS NO.6 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ( STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 )

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

BAB I

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Teknik Analisis

Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

CONTOH TESIS NO.7 ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Alokasi Pengelolaan Dana Desa yang berlokasi di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Pengelolaan, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Pengelolaan yang terletak di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah digunakan secara bijak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa namun masih perlu evaluasi untuk membenahi. Rapat dilakukan untuk merumuskan pengembangan dan pelapisan ulang yang harus dibangun.

BAB I

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014). Perencanaan untuk dapat melaksanakan pembangunan ini pemerintah daerah harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa didalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 ayat (7): Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: (a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) Pengeloaan anggaran operasional desa persiapan yang berdsumber dari APB Desa induk, (c) Pembentukan struktur organisasi, (d) Pengangkatan perangkat desa, (e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, (f) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, (g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi data dan teknik pengumpulan data untuk memverifikasi keabsahan data. Peneliti menggunakan analisis interaktif dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.8 PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Penelitian di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Bahwa ada fenomena dimana pendamping desa melaksanakan tugas dan fungsinnya tidak sesuai dengan peran yang telah ditetapkan dan bahwa tingkat korupsi di desa dari tahun 2015 terus meningkat. Menimbang betapa pentingnya sebuah pengelolaan terhadap sumber anggaran dana desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka pengelolaan dana desa dari pihak luar desa sangat dibutuhkan, sehingga perlu adanya peran dari struktur eksternal desa yaitu melalui upaya pendamping desa. Maka yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran pendamping desa dalam kaitanya dengan pengelolaan dana desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa peran pendamping dalam proses pengelolaan dana desa belum sesuai dengan tugas dan fungsi pendampingan menurut Permendes no3 tahun 2015. Peran pendamping dalam memberikan pengarahan yaitu hanya memberikan arahan-arahan yang bersifat administratif saja, memberikan pengarahan agar dana desa tidak keluar dari asas undangundang desa. Lebih jauh, dilihat dari perannya sebagai fasilitator, fatilitasi yang dilakukan pendamping hanya dilakukan dengan pemerintah desa saja sehingga relasi dan kontribusi terkait pemberdayaan kepada masyarakat tidak begitu signifikan. Sebagai pengorganisasi pendamping belum sesuai dengan fungsi dan tugas yang ditetapkan yaitu mampu mengorganisasikan masyarakat hal ini terjadi karena kurang interaksi antara pendamping dan masyarakat.Kejaidan ini juga dikarenakan program program yang bersumber dari dana desa ini kebanyakan digunakan untuk pembangunan fisik saja. Disisi lain pendamping juga telah membantu pemerintah desa dalam proses pemberian informasi terkait dana desa serta mengarahkan agar dana desa terserap sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengeloaan.

BAB I

Dana desa sebagai perwujudan dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan ujung tombak dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Oleh kerena itu sejalan dengan kebijakan Dana Desa, maka Pendampingan Desa berupaya untuk mensukseskan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan dana desa dan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangakan dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh informan dengan jumlah 12 orang.

CONTOH TESIS NO.9 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

Hasil riset ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptialan pengelolaan dana desa.

BAB I

Riset ini bermaksud untuk menyelisik pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Variabel independen dalam riset ini ialah kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat. Sedangkan variabel dependen dalam riset ini ialah pengoptimalan pengelolaan dana desa. Komunitas pada riset ini mencangkup semua kepala desa, bendahara desa, pendamping lokal desa dan pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat) sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang turut serta mengelola dan mengawasi jalannya pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Teknik Analisis

Sampel riset menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu dimana terdapat 29 desa di Kabupaten Buleleng yang bermasalah dalam laporan realisasi taksiran dana desa periode I dan periode II sehingga dana desa tahap III terancam tidak dicairkan. Sistem penyelidikan data yang dipakai untuk memeriksa hipotesis yaitu regresi linear berganda.

CONTOH TESIS NO.10 PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA (Studi Deskriptif Pada Pendamping Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang)

Abstrak

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berkaitan dengan peran utama dari pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha dapat ditentukan bahwa: 1) Peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha terdapat beberapa indikator dalam peran yakni fasilitator, motivator, supervisor, komunikator dan administrator. 2) Langkah-langkah pendamping dapat di tentukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu antara lain perencanaan pendampingan dengan melakukan tahapan identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sebagai penyelenggara program pendampingan, kemudian evaluasi sebagai bentuk mengetahui dan mengukur keberhasilan program. 3) kemandirian wirausaha masyarakat sebagai hasil pendampingan melalui program dana desa sebagai bentuk pencapaian dari keberhasilan program pendampingan pada masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni memiliki rasa tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi kebutuhan pokok, memiliki etos kerja, disiplin, kemudian berani dalam mengambil sebuah resiko dalam menjalankan usaha

BAB I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan yang harus dimiliki oleh pendamping desa dalam peranannya untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat dengan memanfaatkan bantuan operasional dana desa sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dari pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian wirausaha, langkah-langkah pendamping desa, dan kemandirian berwirausaha masyarakat sebagai hasil pendampingan. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, konsep pendampingan, dana desa, pengelolaan program.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 5 orang yakni satu pendamping lokal desa, 2 orang warga binaan, 2 orang aparatur pemerintahan desa.

CONTOH TESIS NO.11 Praktik pembinaan dan monitoring pengelolaan dana desa di Pemerintah Kota Batu / Rizky Andriani

Abstrak

Hasil penelitian menemukan bahwa proses pembinaan dan monitoring yang dilakukan di Pemerintah Kota Batu yang diwakili oleh Inspektorat Kota Batu, Dinas P3AP2KB, dan Pemerintah Kecamatan dengan dibantu pendamping desa sudah dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembinaan dan monitoring mulai dari pra hingga pasca pencairan dan penggunaan dana desa dengan cara turun langsung ke desa dan dilihat dari respon positif pemerintah desa yang merasa terbantu dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Batu. Kendala yang ditemui saat dilakukan pembinaan dan pengawasan yakni penolakan dana desa dikota batu menyebabkan pencairan dana desa terlambat dicairkan dan faktor sumber daya aparatur desa yang kurang mumpuni dalam melakukan tugasnya.

BAB I

Salah satu contoh permasalahan yaitu pada pertengahan tahun 2017 lalu, dana Desa tahap II di 19 Desa di Kota Batu terancam hangus, sebab dana Desa yang sudah cair tahap pertama masih belum terserap 75 persen. Oleh karena itu, penelitian terhadap pembinaan dan monitoring dana Desa khususnya di Kota Batu sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektifitas pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam hal ini yang diwakili oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa mulai dari pra hingga pasca pencairan dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembinaan dan monitoring terkait pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu mulai dari pra hingga pasca pencairan dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2018. Di sisi lain, dilakukan studi literatur untuk memahami teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Batu.

Teknik Analisis

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Batu. Data penelitian dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah kota batu (Inspektorat Kota Batu dan Dinas P3AP2KB Kota Batu), unsur pemerintah kecamatan dan pendamping desa serta pemerintah desa.

CONTOH TESIS NO.12 KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SOLIGIR KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Abstrak

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa masih belum optimal. Diketahui bahwa mayoritas aparat pemerintah desa hampir rata-rata lulusan SMP, selain itu kemampuan pengetahuan aparat desa tidak mampu untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya sebagai aparat desa. Begitu juga dengan kemampuan keterampilan tekhnik aparat desa tidak mampu menggunakan komputer sehingga pemenuhan persyaratan adminstrasi alokasi dana desa sering terlambat yang mengakibatkan adanya penundaan pencairan dana.

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aparat desa Soligir dalam pengelolaan alokasi dana desa serta faktor pendukung dan penghambat. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti adalah instrumen penelitian yang terlibat langsung dalam penelitian. Lokasi penelitian di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pengumpulan data dilakukan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari: 4 aparat desa Soligir, 1 anggota BPD, 2 anggota LPM, 1 pendamping desa, 1 orang karang taruna, 1 orang masyarakat.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah tekhnik analisis Milles dan Huberman dengan pendekatan intraktif yang memiliki 3 komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

CONTOH TESIS NO.13 ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIKONENG KABUPATEN CIAMIS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng telah akuntabel dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi, dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai aturan serta dilaporkan tepat waktu. Di bandingkan dengan beberapa desa di Indonesia, kompetensi perangkat desa yang bagus dan adanya pendampingan oleh pendamping desa menjadikan Desa Cikoneng dapat akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian, temuan dari penelitian ini adalah terkait kebijakan cash for work yang dirasa melunturkan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat desa

BAB I

Saat ini entitas pemerintahan desa tengah menjadi sorotan, dengan otoritas yang dilimpahkan kepada desa sesuai amanat dari Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa tidak lagi hanya menjadi objek dari proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang disebutkan pada BAB IV Pasal 18 UU No 06 Tahun 2014 bahwa “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.” Selaras dengan perundang-undangan, pemberian wewenang kepada desa ini menurut Puspawijaya & Siregar (2016) diharapkan mampu mendorong kemandirian desa dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Teknik Analisis

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap perangkat desa berikut masyarakat Desa Cikoneng serta analisis dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

CONTOH TESIS NO.14 FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DANA DESA ( STUDI FENOMENOLOGI ATAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG )

Abstrak

Dari hasil penelitan diperoleh gambaran bahwa keberhasilan penggunaan dana desa dapat diamati dari efektivitas pengelolaan dana desa itu sendiri yang di pengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi sistem dan dimensi sumber daya manusia. Dimensi sistem terdiri dari efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Aspek-aspek efektivitas menyangkut ketepatan waktu, tujuan, sasaran, manfaat dan pemenuhan terhadap harapan-harapan masyarakat. Dimensi sumber daya manusia terdiri dari kompetensi manajerial ( soft competency ) dan kompetensi teknis ( hard competency ).

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari dimensi sistem masih adanya kekurangan dalam efektifitas perencanaan dan pertanggung jawaban, sedangkan dari dimensi sumber daya manusia yaitu kwalitas dan pengetahuan Kepala Desa tentang hak dan kewajiban kepala desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa yang kurangoptimal ditambah kwalitas Pendamping Desa yang kebanyakan  dari pemberdaayaan Masyarakat kurangnya tenaga ahli dari bidang teknik dan keuangan.

BAB I

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam berbasis lingkungan secara berkelanjutan.

Teknik Analisis

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengelolaan dan analisis data bersifat deskriptif. Pilihan pendekatan ini diambil mengingat data penelitian diambil dari subjek penelitian yang hidup yang memerlukan kontekstualisasi berdasarkan fenomena yang nampak. Sehingga dalam pengambilan data penelitian didasarkan pada studi fenomenologi yakni menyerap dan menghimpun pemikiran, nilai dan norma yang dianut serta penafsiran terhadap gejala-gejala sosial dari subjek yang diteliti.

 

CONTOH TESIS NO.15 Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, partisipasi, dan kepemimpinan dengan perilaku prososial sebagai variabel pemoderasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unit analisis penelitian ini adalah aparat desa di Kabupaten Karangasem tahun 2016. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perilaku prososial memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perilaku prososial memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perilaku prososial memperlemah pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB I

Teknik Analisis

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan sampel dipilih dengan cluster random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuadrat terkecil sebagian (PLS).

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?