HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020

CONTOH TESIS NO.1 PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R square adalah 93,9%. Ini berarti pengelolaan dana desa dapat diprediksi dari variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

BAB I

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Larastika Medianti (2018) pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya

Teknik Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam studi ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kepala urusan keuangan), dan kepala urusan sebanyak 80 sampel.

CONTOH TESIS NO.2 ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam dalam pengelolan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian yaitu pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud. Menurut Islam pengelolan dana terhadap kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq (transparan) dan juga sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu maslahah dan falah (kesejahteraan).serta sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu Maslahah dan falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.

BAB I

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa berupaya untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan serta pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang perlu disesuaikan dengan esesnsi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan, yaitu kualitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan dan pelayanan yang baik memberikan kepuasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam pengelolan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan?

Teknik Analisis

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data perimer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Dalam langkah menganalisis data yaitu mengoleksi data, merangkum data, menyajikan data, menarik kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.3 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.

BAB I

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Desa Usapinonot adalah salah satu desa di kecamatan Insana Barat, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang juga memperoleh ADD sebagaimana desa lainnya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pengelolaan ADD dalam peningkatan perekonomian masyarakat petani di desa Usapinonot.

 Teknik Analisis

Penelitian dilaksanakan di desa Usapinonot, kecamatan Insana Barat, kabupaten TTU pada bulan April sampai Juli 2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil menggunakan metode purposive, berjumlah 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) pengamatan (observation); 2) wawancara (interview); dan 3) studi pustaka (dokumentation study).

 

CONTOH TESIS NO.4 Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Peningkatan  Perekonomian  Masyarakat  Petani  di  Desa Usapinonot

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD maka manajemenpengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  tepat  sesuai  anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannyadengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuaidengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa  kegiatan  yang dilaksanakanmenjamin  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.Keselarasan  program  kegiatan dilaksanakan dengan  carakeseluruhan  kegiatan  pembangunan  yang  ada  harus  diarahkan  pada  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat agar  hasil  dari pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak mubazirdan  pada  akhirnya  masyarakat  memberikan  respon  yang positifterhadap  rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.

BAB I

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara  lebih  terarah,  terfokus  dan  lancar  terutama  program  kegiatan  pemerintah  desa  yang  bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan masyarakat  desa  dengan  dasar  pertimbangan  bahwaakan  memberikan  suatu  kehidupan  yang  layak  dan  makmur  bagi  masyarakat  desa.Desa Usapinonotadalah salah satu desa di kecamatan Insana Barat, kabupaten Timor Tengah Utara(TTU)yang juga memperoleh ADD sebagaimana  desa  lainnya  di Indonesia.Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  mendapatkan gambaran  pengelolaan ADDdalam peningkatan perekonomian masyarakat petani  di desa  Usapinonot.Penelitian  dilaksanakan  di  desa  Usapinonot,  kecamatan  Insana  Barat,  kabupaten TTU  pada  bulan Aprilsampai Juli 2017.

Teknik Analisis

Metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.Sampel  diambil menggunakan metode purposive, berjumlah 9orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) pengamatan (observation); 2) wawancara (interview); dan 3) studi pustaka (dokumentation study).

CONTOH TESIS NO.5 PERSPEKTIF BUDAYA LOKAL TRI HITA KARANA DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PENGELOLAAN DANA DESA

Abstrak

Artikel ini berkaitandengan perspektif dan eksistensi penerapan budaya lokal tri hita karana dalam organisasi, penerapan budaya tri hita karana dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji, dan Budaya lokal dengan konsep tri hita karana pada pengelolaan dana desa. Artikel ini merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mengetahui perspektif budaya lokal tri hita karana dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di Desa Sudaji. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep tri hita karana sebagai sebuah falsafah yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarata terutama didalam pengelolaan organisasi berupa prinsip kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan.Budaya lokal tri hita karanadalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji yang diterapkan dapat memberikan nilai etos kerja bagi aparatur desa. Selain itu, pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di Desa Sudaji mengadopsi budaya local tri hita karana sebagai penjaga atau pagar terdepan didalam pengelolaan dana desa.

BAB I

Pembangunan Nasional memberikan kesempatan bagi seluruh daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri yang sesuai dengan sistem desentralisasi dan kemampuan masing-masing daerah. Pembangunan nasional berupa pembanguan sumber daya manusia, infrastruktur, pemeliharaan alam, dan aset-aset negara yang melekat didalamnya yang harus dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Dimulai dari provinsi hingga desa diberikan kesempatan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk desa, saat ini diberikan keleluasaan untuk mengelolan desanya sendiri dan sumber daya yang dimiliki. Jika dilihat dari sumber pendanaan yang digunakan dapat bersumber dari pemerintah pusat, daerah dan pendapatan asli. Sumber pendanaan tersebut, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai keperluan masyarakat desa khusunya sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah saat ini adalah dana desa.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

CONTOH TESIS NO.6 TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR KEPALA DESA DI DESA SIMIRIK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Abstrak

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan Salah satu bentuk kepedulian pemerintahan terhadappemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan pedesaan adalah adanya pembangunan secara khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan  wilayah  pedesaan, yakni dalam bentuk Aloksi Dana Desa (ADD). Camat    : Rony Gunawan Rambe Luas : 122 h Jumlah Penduduk : 32.897. Ada Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Desa Simirik Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi angket responden terhadap terhadap variabel X dan Y di dapat jumlah bobot variabel untuk menjawab sangat baik sebesar 330 atau sebesar 64,71%, untuk jawaban baik sebesar 142 atau sebesar 27,84%, dan untuk jawaban kurang baik sebesar 38 atau sebesar 7,45%. Dari angket variabel X dan Y persentase responden yang menjawab sangat baik 64,71%, jadi interprestasi berdasarkan tingkat kualiatas variabel penelitian berada di Angka 60% – 79,9%atau berada pada kualitas baik, jadi pengujian hipotesa di terima.

BAB I

Pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada dipedesaan sehingga kreativitas dan aktivitas dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat pedesaan.Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang di alokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

CONTOH TESIS NO.7 Pengaruh Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dan PengelolaanDana Desa Terhadap Kepuasan Publik di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Abstrak

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui:(1)Seberapa   besar   pengaruh   efektivitas   kinerja aparatur   desa   terhadap   kepuasan   publik   di   Desa   Kertosari   Kecamatan   Geger   Kabupaten Madiun.(2)Pengaruh   pengelolaan   dana   desa   terhadap   kepuasan   publik   di   Desa   Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.(3) Pengaruh efektivtas kinerja dan pengelolaan dana desa secara  bersama-sama  terhadap  kepuasan  publik  di  Desa  Kertosari  Kecamatan Geger  Kabupaten Madiun.(4) pengaruh partisipasi warga dalam pengelolaan desa.(5) Apakah aparatur  desa selalu memberikan  pelayanan  dan  informasi  yang baik  kepada  masyarakat  Desa  Kertosari.(6)Apakah masyarakat  puas  dengan  tata  cara  pelayanan  pada  pemerintahan  Desa  Kertosari. Hasil   Penelitian   menunjukan   bahwa   (1)Terdapat   pengaruh signifikan     dan     positif     efektivitas     kinerja     terhadap     kepuasan     publik     dengan     nilai 0.001<0.05.(2)Terdapat  pengaruh  signifikan  positif  pengelolaan  dana  desa  terhadap  kepuasan publik  dengan  nilai  0.001<0.05.(3)Terdapat  pengaruh  serentak  antara  efektivitas  kinerja  dan pengelolaan dana desa terhadap kepuasan publik dengan nilai 0.000<0.05.(4) Terdapat pengaruh signifikan pasrtisipasi warga terhadap pengelolaan dana desa sebesar 34%.(5)Terdapat pengaruh yang baik dari pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat sebesar 33%.(6)Terdapat pengaruh signfikan tata cara pelayanan terhadap kepuasan publik sebesar 40%.

BAB I

Desa adalah organisasi pemerintahan yang berada pada tingkat Kabupaten dimana memiliki tanggung   jawab   atau   kewenanangan   terhadap   proses   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi   dalam menjalankan  peraturan  yang  telah  berlaku  pada  tingkat  desa.  Peraturan  yang  ada  di  desa  wajib dipenuhi oleh rumah tangga desa supaya dapat berjalan dengan baik. Di dala organisasi khususnya adalah desa akan dipimpin oleh 1 kepala Desa dan juga para jajaranya yaitu aparatur desa dimana bertugas  melaksanakan  proses  administrasi  yang  ada  didesa  baik  pelayanan  secara  publik  dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Teknik Analisis

Penelitian menggunakan  data  primer  yaitu  observasi,  angket  dan  dokumentasi  kepada  responden.  Populasi penelitian adalah 3.017 warga.Penentuan menggunakan metode deskriptif dan terdapat 58 sampel warga  masyarakat  Kertosari.Teknik  analisis  menggunakan  Uji  Validitas,  Uji  Reliabilitas,  Uji Normalitas,   dan   Uji   Hipotesis.

CONTOH TESIS NO.8 Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan ManiamoloKabupaten Nias Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Uji validitas menggunakan rumus Product Moment Pearson dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan Kantor Kepala Desa Bonia Hilisimaetano adalah 2,94 dengan angka konversi sebesar 73,50. Kategori mutu pelayanan baik.

BAB I

Perkembangan otonomi daerah menuntut Pemerintah Pusat untuk semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil data dalam bentuk angka. Penelitian dilakukan di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada bulan Oktober hingga November 2018. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan jenis accidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan kuesioner/angket.

CONTOH TESIS NO.9 PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Sejauh mana Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan Accountability Framework dan untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD , sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.

BAB I

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Cheng et al., 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.Lebih lanjut, Kalbers dan Forgaty (1995) menambahkan selain adanya internal controlling dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transpararnsi public. (Kurtz dan Schrank 2007) juga memberikan argumennya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahan adalah implementasi Good Government Governance.Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001) bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan explanatory research, tempat penelitian di Kabupaten Sigi dengan jumlah sampel sebanyak 61 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi ? = 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 16,00. Uji validitas dengan tehnik corrected item- total correlation dengan syarat minimum r = 0,3. Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien ? > 0,6.

CONTOH TESIS NO.10 Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sebagian besar masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat puas dalam pengelolaan Dana Desa; 2) variabel faktor yang berpengaruh adalah peran pamong desa dan pendamping desa; dan 3) gaya kepemimpinan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah demokratis.

BAB I

Disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu mengubah cara pandang pembangunan yang selama ini berjalan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak hanya berada di perkotaan namun juga di pedesaan. Salah satu amanah yang dihasilkan adalah bergulirnya Dana Desa yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke rekening desa melalui Kabupaten. Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terbanyak memiliki jumlah desa yaitu 7.809 desa menerima Rp 5 triliun dengan jumlah Dana Desa yang diterima mencapai Rp 800 juta tiap desa. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan PDTT yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, prioritas, dan tipologi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan program Dana Desa serta memahami secara mendalam tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Teknik Analisis

Metode penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling terhadap tokoh dan unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Jumlah responden adalah 160 orang (masing-masing desa 20 orang). Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji Proporsi dan Analisis Jalur (Path Analysis). Lokasi penelitian di beberapa desa di delapan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

CONTOH TESIS NO.11 PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SIDOHARJO

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus. Kecamatan, Kabupaten Gunungkidul.

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Analisis

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer menggunakan kuesioner. Penelitian ini mengambil sampel warga yang terbagi menjadi 11 dusun di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung kidul. Teknik pengambilan sampel adalah stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung ke rumah warga, menghadiri pertemuan sosial dan pertemuan rutin yang diadakan oleh anggota masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak data dari responden secara langsung. Jumlah kuesioner yang diolah adalah 120 kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda

CONTOH TESIS NO.12 PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Abstrak

Hasil penelitian menunjukan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

BAB I

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penilitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Teknik Analisis

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 105 perangkat desa di desa se-Kecamatan Bandongan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

CONTOH TESIS NO.13 PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa)

Abstrak

Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebanyak Rp 20,766 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan desa yang prioritas dan pendirian BUMDes. Sisi pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci utama pelaksanaan pembangunan ini masyarakat di harapkan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi, agar pemanfaatan dana desa ini lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah membangun masyarakat Indonesia dari desa menuju masyarakat Indonesia yang mandiri. Banyak hal yang menjadi kekwatiran, apakah pemanfaatan dana desa benar benar dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif. Beberapa indikasi menunjukkan masih dijumpai ketidakjelasan mengenai program penggunaan dan prioritas penggunaan dana desa yang disebabkan penyusunan RPJM Desa-RKP Desa tidak sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan kondisi kurangnya pengetahuan aparat desa, peran pendamping yang belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak maksimal mesejahterakan masyarakat di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat sejak proses awal sampai akhir program, sehingga perencanaan tersebut disusun tidak sesuai dengan kebutuhan. Tulisan ini membahas bagaimana bentuk peran partisipatif yang dapat dipakai dalam program penggunaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan memonitoring–evaluasi penggunaan desa, agar dapat dimanfaatkan lebih partisipatif, transparansi, serta akuntabel.

BAB I

Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebanyak Rp 20,766 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan desa yang prioritas dan pendirian BUMDes. Sisi pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci utama pelaksanaan pembangunan ini masyarakat di harapkan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi, agar pemanfaatan dana desa ini lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah membangun masyarakat Indonesia dari desa menuju masyarakat Indonesia yang mandiri. Banyak hal yang menjadi kekwatiran, apakah pemanfaatan dana desa benar benar dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif. Beberapa indikasi menunjukkan masih dijumpai ketidakjelasan mengenai program penggunaan dan prioritas penggunaan dana desa yang disebabkan penyusunan RPJM Desa-RKP Desa tidak sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan kondisi kurangnya pengetahuan aparat desa, peran pendamping yang belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak maksimal mesejahterakan masyarakat di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat sejak proses awal sampai akhir program, sehingga perencanaan tersebut disusun tidak sesuai dengan kebutuhan. Tulisan ini membahas bagaimana bentuk peran partisipatif yang dapat dipakai dalam program penggunaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan memonitoring–evaluasi penggunaan desa, agar dapat dimanfaatkan lebih partisipatif, transparansi, serta akuntabel.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif

CONTOH TESIS NO.14 DAMPAK KOMPETENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN

Abstrak

Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilaksanakan  pada 19 desa di wilayah Kecamatan Rambutan. Jumlah sampel sebanyak 76 responden dengan  teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh nyata  dan penting  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  kemudian Partisipasi Masyarakat Desa  juga bermanfaat  dan penting  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat Desa bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB I

Guna mendukung jalannya program desa maka dibutuhkan kompetensi sumber daya yang mampu melaksanakan tugas (Putri, et.al, 2019). Kompetensi merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi sehingga tersedianya sumber daya yang handal adalah sebuah keniscayaan (Sumampow et al., 2017). Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Aparatur desa yang bertanggung jawab diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap kinerja (Sudirjo, 2015)

Teknik Analisis

Teknik analisis data regresi linier berganda.

CONTOH TESIS NO.15 Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Abstrak

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas milik Ellwood yang diyakini relevan dengan permasalahan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungwringin. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sasaran dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kedungwringin, Kepala Desa Kedungwringin, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungwringin, Camat Kecamatan Patikraja, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Patikraja, Pendamping desa Kecamatan Patikraja, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas, danTokoh Masyarakat Kedungwringin. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Desa Kedungwringin dalam pengelolaan dana desa dari aspek akuntabilitas kejujuran, pelaksanaan wewenang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungwringin dengan cara musyawarah dalam pemilihan keanggotaan TPK. Namun dalam mensosialisasikan dana desa kepada masyarakat secara masih kurang maksimal, karena hanya dilakukan pada awal implementasi program dana desa. Dari aspek akuntabilitas hukum, Pemerintah Desa Kedungwringin belum mematuhi peraturanperundang-undangan dan belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa. Dari aspek akuntabilitas proses, Pemerintah Desa Kedungwringin belum memberikan akses yang mudah dan lengkap terkait informasi dana desa kepada masyarakat. Dari aspek akuntabilitas program, Pemerintah Desa Kedungwringin masih mengutamakan bidang pembangunan sektor fisik. Program-program dana desa di Desa Kedungwringin dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat (dalam hal ini berbentuk proposal bukan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam musyawarah dusun) karena tidak diselenggarakannya musyawarah dusun oleh Pemerintah Desa Kedungwringin.Dari aspek akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Kedungwringin telah menyampaikan laporan dana desa kepada BKD melalui kecamatan dengan catatan keterlambatan dan melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat hanya berupa bukti fisik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari sub aspek konsistensi, dalam melaksanakan tugas, ketua TPK belum melakukan komunikasi dengan baik, karena anggota TPK merasa belum diikut sertakan dalam pengambilan keputusan.

BAB I

Dewasa ini persoalan tentang rendahnya kinerja pemerintah di Indonesia masih belum terselesaikan. Buruknya akuntabilitas pemerintah di Indonesia pada umumnya membuat kinerja organisasi melemah, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat menurun, hingga dapat menimbulkan kerugian negara. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa mendapatkan transfer dana desa yang bersumber dari APBN. Desa Kedungwringin merupakan desa yang penggunaan dana desanya cukup tinggi dan pernah menerima catatan keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban, sehingga hal itu menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam mengelola dana desa.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus, yang berupaya mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks lingkungan tertentu.

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?