HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tingginya Tingkat Pengangguran di Okinawa Sebagai Dampak dari Struktur Ekonomi Dependensi Antara Okinawa dan Jepang

ABSTRAK

Skripsi ini membahas masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa akibat dari struktur ekonomi dependensi atau ketergantungan antara Okinawa dan Jepang. Struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang telah terjadi selama 36 tahun sejak kembalinya Okinawa menjadi salah satu propinsi di Jepang pada tahun 1972. Dalam struktur ini, perekonomian Okinawa tergantung kepada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek pekerjaan umum (????: Koukyou Kouji) dan industri pariwisata (??: Kankou), serta pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (??: Kichi). Ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, pembangunan wilayah urban dan industri menjadi terhambat, dan tingginya tingkat pengangguran di Okinawa

Kata kunci: Tingkat, Pengangguran, Struktur, Ekonomi, Dependensi, Okinawa, Jepang

BAB 1
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Okinawa (??) merupakan salah satu prefektur atau propinsi di Jepang yang letaknya paling selatan. Kepulauan Okinawa terbentang antara Jepang dan Taiwan. Terdiri dari 41 pulau berpenghuni dan 16 pulau tidak berpenghuni, dengan luas wilayah yaitu 2.271,30 km2 dan luas perairan sebesar 0,5% dari luas wilayah (Wikipedia 2008).

Kondisi alam Okinawa, sebagian besar terdiri dari batu koral, dan memiliki pantai yang terindah di Jepang. Dengan iklim subtropis yang hangat dan kondisi alam yang mengagumkan, Okinawa merupakan tempat yang paling tepat untuk dijadikan tempat pariwisata yang eksotis (Wikipedia 2008). Dahulu, Okinawa dikenal dengan nama Ryukyu (??) yang berbentuk Kerajaan. Namun, pada masa Toyotomi Hideyoshi tahun 1609, Kerajaan Ryukyu ini ditaklukan oleh salah satu negara bagian Jepang yang paling kuat pada masa itu, yaitu negara bagian Satsuma. Pada masa restorasi Meiji, tahun 1879, negara Jepang dengan bentuk yang baru kemudian berusaha menjadikan Okinawa sebagai salah satu propinsi di Jepang. Kemudian, pasca Perang Dunia kedua, Kepulauan Okinawa menjadi daerah pendudukan Amerika, yang berlangsung sampai tahun 1972. Setelah masa pendudukan Amerika berakhir, Okinawa kemudian kembali menjadi salah satu propinsi di Jepang (Kodansha Encyclopedy of Japan 1983: 86)

Kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 merupakan kegembiraan bagi banyak pihak (Sri Ayu Wulansari 1997: 11), karena dengan bergabungnya Okinawa menjadi salah satu propinsi Jepang, maka masyarakat Okinawa berharap mempunyai hak asasi sebagai warga negara yang dapat menentukan nasib daerahnya sendiri (otonomi daerah). Namun, kenyataannya lain dengan harapan. Masyarakat Okinawa sedikit sekali mempunyai kesempatan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, dan otonomi daerah yang diharapkan tidak pernah terwujud sampai saat ini, karena kekuasaan Jepang absolut atau mutlak di Okinawa untuk menentukan kehidupan masyarakatnya, terutama kehidupan politik dan ekonomi di Okinawa.

Setelah Okinawa masuk ke dalam provinsi di Jepang, kekuasaan Amerika Serikat masih tersisa di kepulauan Okinawa. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak terdapat basis militer Amerika Serikat yang menempati sekitar 11% wilayah kota Okinawa dan 20% wilayah kepulauan Okinawa (Dian Mutia Amsar 2003: 46), sehingga 75% dari keseluruhan basis militer yang ada di Jepang, berada di wilayah propinsi Okinawa (Sri Ayu Wulansari 2008: 1).

Fenomena ini terjadi karena Jepang dan Amerika Serikat, setelah penanda tanganan perjanjian perdamaian San Fransisco tahun 1951, mempunyai ikatan Perjanjian Kerjasama Keamanan Luar Negeri Jepang dengan Amerika Serikat (Watanabe Akio 1970: 17), yang mengharuskan Jepang untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dijadikan basis kekuatan militer Amerika Serikat, dan kepulauan Okinawa dipilih, karena dipandang sebagai wilayah paling strategis untuk mengawasi keamanan dunia pada saat dimulainya perang dingin sampai sekarang. Dalam hal ini, Okinawa tidak dianggap bagian integral dari Jepang, melainkan bagian terpisah atau “minor island” dan tersubordinasi oleh relasi kuasa antara Jepang dan Amerika Serikat (Sri Ayu Wulansari 2008)

Apabila dilihat dari isi perjanjian tersebut, maka Okinawa mengalami dual relationship antara Jepang dan Amerika Serikat. Akibat dari dual relationship ini, secara struktural, posisi Okinawa masuk ke dalam struktur triangle atau segitiga, dalam arti Okinawa masuk ke dalam struktur Jepang dan Amerika, dan Jepang sendiri pun masuk ke dalam struktur Amerika (Hook and Siddle 2003: 3). Struktur inilah yang kemudian membuat suatu struktur ekonomi dependensi (???????????) antara Okinawa dan Jepang, serta mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi Okinawa menjadi dikontrol dan didominasi oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang berpihak pada eksistensi basis militer Amerika Serikat.

Menurut Hook dan Siddle (2003), Struktur ekonomi dependensi yang terjadi di Okinawa, yaitu antara Okinawa dan Jepang adalah suatu struktur yang membuat ekonomi Okinawa tergantung kepada pendapatan dari basis-basis militer Amerika (????????) di satu sisi, dan di sisi lain, propinsi Okinawa juga tidak bisa lepas dari subsidi dan investasi pemerintah pusat Jepang (????????) dalam hal proyek pekerjaan umum (konstruksi), dan industri turisme (hlm. 3-8). Tiga pendapatan utama yang mempengaruhi perekonomian Okinawa ini lazim disebut 3K yaitu Kichi (?? ;basis militer), Koukyou kouji (???? ;proyek pekerjaan umum), dan Kankou (?? ;industri turisme) (Sri Ayu Wulansari 2008: 3).

Kehadiran basis militer Amerika Serikat (????) memang turut andil dalam perekonomian Okinawa, namun pada kenyataannya, lebih banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh kehadirannya, selain itu kehadiran basis militer AS pun kini hanya menyumbang 5% untuk perekonomian lokal dari 15% pada tahun 1972 (“Okinawa”).

Dahulu, Okinawa mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani, namun, dengan dibangunnya basis militer telah menghilangkan lahan pertanian sumber mata pencaharian utama. Hal ini berdampak pada penurunan produksi pertanian. Kemudian untuk pembangunan industri, basis militer juga telah merusak tata ruang kota, yang mengakibatkan rencana pembangunan kawasan urban maupun perkembangan industri menjadi sulit. Padahal dengan adanya sarana industri yang baik, kegiatan produksi pun akan dapat meningkat, dan dengan demikian sedikit demi sedikit dapat tercipta kehidupan ekonomi Okinawa yang independen dan berkesinambungan (Dian Mutia Amsar 2003: 46).

Bagaimanapun masyarakat Okinawa tidak mau menerima kehadiran basis militer Amerika, namun bagi mereka, kehadiran basis militer Amerika Serikat1 sudah tidak bisa dihindari lagi, karena apabila masyarakat Okinawa tidak mau menerima kehadiran basis militer tersebut, maka pemerintah pusat mengancam akan mencabut subsidinya, termasuk investasi dalam bidang industri turisme (????) yang saat ini telah berkembang pesat dan menjadi pengharapan bagi perekonomian propinsi. Selain itu, pendapatan sebagian masyarakat Okinawa dari basis militer AS juga akan hilang, karena basis militer tersebut ternyata juga dibiayai oleh pemerintah Jepang. Biaya sewa tanah (????) untuk basis militer AS (????) dan gaji para pekerja Jepang (??????), termasuk pekerja lokal Okinawa, di basis militer AS tersebut 70% adalah tanggung jawab Jepang (“Okinawa”), sehingga pendapatan masyarakat Okinawa yang bergantung pada eksistensi basis militer AS juga berasal dari dana pemerintah Jepang. Oleh karena itu, masyarakat Okinawa juga tidak dapat berbuat banyak akan kondisinya saat ini, mengingat Okinawa tidak mempunyai sumber ekonomi yang stabil dan memadai, serta hanya bisa mengandalkan subsidi dan investasi dari pemerintah pusat. Apabila subisidi dari pemerintah pusat dicabut, maka kesempatan kerja di Okinawa akan semakin berkurang, dan dapat berkembang menjadi masalah pengangguran (???) yang semakin bertambah di kemudian hari.

Dengan hanya mengandalkan subsidi dan investasi dari pemerintah pusat Jepang, Okinawa menjadi prefektur yang termiskin diantara prefektur lainnya di Jepang. Dari data yang dikeluarkan oleh Department of National Accounts, Economic and Social Research Institute Japan (???????????????????) pada tahun 2004, Okinawa berada di urutan terendah dalam hal pendapatan perfektur per kapita (?????????). Dibanding dengan urutan tertinggi, yaitu Tokyo yang mencapai 52.772 dolar/tahun, Okinawa hanya mencapai 23.000 dolar/tahun (Statistics Bureau Japan: Japan Statistical Yearbook 2008). Selain itu, pendapatan penduduk di prefektur Okinawa hanya 72% dari angka rata-rata pendapatan penduduk di prefektur lainnya di Jepang. Rata-rata tingkat pengangguran (?????) di Okinawa juga paling tinggi di Jepang, yaitu sekitar 7,4% (Labour Force Survey, Official Website Okinawa Prefecture 2009) dari total jumlah penduduk Okinawa sebesar 1,37 juta jiwa pada tahun 2008 (Okinawa Statistics Division 2009) Angka ini kira-kira hampir 2 kali lebih banyak dari pada angka rata-rata di Jepang. Tingkat pengangguran yang paling tinggi dialami oleh kalangan muda yang berumur sekitar 15-24 tahun.

Mata pencaharian para penduduk di Okinawa saat ini, sebagian besar mengandalkan pariwisata (??) sebagai mata pencaharian mereka. Selain itu, para penduduk juga ada yang berprofesi sebagai petani2 (??), nelayan (??), dan bekerja di basis-basis militer3 Amerika Serikat (??????) yang ada di Okinawa. Kemudian, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan prefektur4 (???) atau bekerja di sektor industri servis atau jasa (?????), perdagangan dan manufaktur (??????????), serta proyek pekerjaan umum (????) yang disubsidi oleh pemerintah pusat Jepang.

Bagi para penduduk Okinawa, pekerjaan di basis militer lebih menjanjikan dan lebih besar upahnya daripada pekerjaan lainnya. Menurut Ota Masahide5, terdapat 40.000 masyarakat Jepang yang bekerja di basis militer pada awal-awal tahun 1972, namun pada 3 dekade setelah tahun 1972, jumlahnya berkurang menjadi 8.000 orang (Ota 2000: 271), dan kemungkinan akan terus berkurang. Walaupun begitu, masyarakat Okinawa yang mengharapkan pekerjaan di basis militer masih cukup banyak, dan begitu juga sebaliknya, banyak juga masyarakat Okinawa yang menentang eksistensi basis militer AS tersebut. Alasan dari mereka yang berharap dapat bekerja di basis militer AS adalah karena basis militer Amerika menawarkan gaji yang tinggi dan kondisi pekerjaan yang bagus bagi para pegawainya, namun dengan persyaratan harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, banyak sekolah di Okinawa yang menawarkan pendidikan dan kursus bahasa Inggris. Disebutkan bahwa, gaji rata-rata per bulan di basis militer adalah 311.000 yen (3600 dolar) untuk pekerja sampai dia pensiun, yaitu ketika dia berumur rata-rata 40,8 tahun dengan karir rata-rata sepanjang 12,9 tahun (Kyodo News International 2002)6. Tetapi, akhirakhir ini pekerjaan di basis militer Amerika Serikat juga semakin berkurang, padahal prefektur harus menyediakan sekitar 9000 buah lapangan pekerjaan untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak semakin bertambah tinggi (Negishi 2002) 7.

Menurut Yoshikawa8, sebenarnya, wilayah Okinawa sangatlah strategis untuk bisa melakukan perdagangan internasional, terutama dengan Cina dan Taiwan, yang secara geografis dekat dengan perbatasan Okinawa di pulau Yonakuni (1-2) , sehingga kemungkinan rencana untuk dibuatnya zona ekonomi perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) untuk mengembangkan perekonomian Okinawa dapat terwujud. Namun oleh campur tangan pemerintah pusat Tokyo dan kebijakan politiknya yang mengutamakan hubungan kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat, rencana untuk mengembangkan perekonomian Okinawa dengan membuat Free Trade Zone ini terus dihalangi (Sri Ayu Wulansari 2008: 21).

Oleh karena ketatnya peraturan dan batasan untuk berinvestasi di Okinawa, maka hanya sedikit perusahaan Jepang, Taiwan, dan Korea yang ingin membuka usaha bisnisnya di Okinawa. Selain itu, banyak perusahaan asing dan lokal yang mempunyai investasi di Okinawa merugi, karena jumlah penduduk atau konsumen sangat terbatas, skill atau kemampuan penduduk Okinawa yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibuka9, adanya persaingan dari produk perusahaan nasional Jepang dan adanya intervensi pemerintah pusat Jepang yang mendominasi kebijakan perekonomian Okinawa (Negishi 2002). Dapat dikatakan bahwa, kegagalan Free Trade Zone di Okinawa, salah satunya disebabkan karena pemerintah pusat tidak ingin perekonomian Okinawa menjadi mandiri. Kemudian, dengan menekankan industri turisme dan proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan perekonomian Okinawa, maka strategi pemerintah Jepang untuk membuat Okinawa tetap dapat menerima kehadiran basis militer Amerika bisa terlaksana (Sri Ayu Wulansari 2008: 3).

Okinawa adalah korban dari struktur subordinat dari dominasi pmerintahan pusat Jepang selama hampir 36 tahun sejak bergabungnya kembali Okinawa ke Jepang pada tahun 1972. Demi sebuah Perjanjian Kerjasama Keamanan Luar Negeri Jepang dengan Amerika Serikat10, sebagai salah satu propinsi di Jepang, Okinawa bagai dianaktirikan dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Jepang. Kondisi ini mengakibatkan posisi Okinawa menjadi inferior di bidang politik, ekonomi, dan budaya baik di sistem global (dunia), regional (Asia), dan nasional (Jepang), serta secara jelas, struktur tersebut menekan kesempatan hidup, pilihan ekonomi11, dan kualitas hidup masyarakat Okinawa sampai saat ini (Sri Ayu Wulansari 2008: 4).

Kondisi Okinawa saat ini, secara struktural, didominasi oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang mendukung eksistensi basis militer Amerika Serikat. Dominasi ini kemudian membuat suatu struktur yaitu Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang. Struktur ini membuat perekonomian Okinawa menjadi tergantung kepada subsidi dari Jepang dan pendapatan dari basis militer Amerika Serikat, dimana 70%nya merupakan tanggung jawab pemerintah Jepang (“Okinawa”). Hal ini membuat perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, dan pada akhirnya berimbas juga pada tingkat pengangguran di Okinawa yang semakin tinggi.

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?