Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jumlah Komisaris Independen Dan Biaya Csr Terhadap Kecepatan Pelaporan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
2. Sinkronisasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung No. 251/K/Tun/2016
4. Pengaturan Traditional Knowledge Dan Ekspresi Budaya Tradisional Pada Negara-Negara Anggota Wto Dalam Prespektif Hki Dan Ham
5. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung No. 251/K/Tun/2016
6. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan
7. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
8. Perkawinan Kedua (Poligami) Bagisuami Yang Kawin Nyeburin Pada Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali (Suatu Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jumlah Komisaris Independen Dan Biaya Csr Terhadap Kecepatan Pelaporan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Pengaruh ukuran perusahaan, jumlah komisaris independen dan biaya CSR terhadap kecepatan pelaporan laporan keuangan pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan, Jumlah Komisaris Independen dan Biaya Corporate Social Responsibility CSR terhadap Penyampaian Cepat Laporan Keuangan pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 12 perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.

Sinkronisasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai sinkronisasi dan diferensiasi antara keputusan hakim, baik secara horizontal maupun vertikal, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mempelajari tentang aturan mana diterapkan oleh Hakim pada kasus-kasus, dan mengungkapkan apakah keputusan sedang ditinjau mencerminkan keadilan gender Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum dengan menggunakan pendekatan kasus yang ada diperiksa dengan mempelajari keputusan Hakim dalam kasus-kasus nyata, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah keputusan yang diteliti adalah enam keputusan yang terdiri dari tiga keputusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) dan tiga keputusan Pengadilan Tinggi. Keputusan ditentukan oleh pengambilan sampel purposive.

Berdasarkan analisis dari enam keputusan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Aturan yang diterapkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus nyata terkait kasus domestic. Kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan adalah UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Act 23/2004) dengan penerapan semacam sanksi penjara mulai dari 1-3 bulan, yang bervariasi ada terdakwa ditangkap ada yang turun dengan bersyarat (tidak bersyarat)
• Di antara tiga keputusan Pengadilan Negeri dan tiga keputusan Tinggi Pengadilan yang telah dianalisis, di satu sisi menunjukkan sinkronisasi dan di sisi lain menunjukkan diferensiasi. Dalam hal ini, sinkronisasi dan diferensiasi dapat dilihat vertikal (antara keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), dan secara horizontal (antara Pengadilan Distrik satu sama lain) atau antara keputusan Pengadilan Tinggi satu sama lain).
• Bahwa keputusan Distrik dan Pengadilan Tinggi, keduanya mencerminkan gender sensitif dan kesetaraan gender.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung No. 251/K/Tun/2016

Lelang merupakan cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang atau juru lelang merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya, dalam hal ini yaitu akta risalah lelang. Akta risalah lelang memuat erlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya atau dengan kata lain pemenang lelang dapat menguasai objek lelang yang telah dimilikinya secara yuridis maupun secara materiil. Perumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum pelaksanaan lelang terhadap pihak kreditor debitor dan pihak ketiga sebagai pemenang lelang yang beritikad baik, bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap hak yang melekat pada pemenang lelang yang diperoleh dari akta risalah lelang atas objek lelang dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemenang lelang terkait kepemilikan tanah karena lelang objek hak tanggungan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kreditor memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi dan penjualan objek jaminan hak tanggungan yang telah dieksekusi melalui badan lelang apabila debitor telah dinyatakan lalai (wanprestasi) dalam pelaksanaan pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditor. Risalah Lelang merupakan akta autentik yang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 dan dengan Akta Risalah Lelang Tersebut dapat digunakan oleh Pemenang Lelang untuk melakukan Pendaftaran Tanah yang telah dibelinya melalui Lelang. Tanah milik penggugat AL yang diperoleh melalui pembelian lelang pada badan lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan Mahkamah Agung No. 251K/TUN/2016 tersebut adalah bahwa kantor pertanahan Kabupaten Kampar dipandang lalai melaksanakan kewenangannya dengan tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan sertipikat hak milik berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pengaturan Traditional Knowledge Dan Ekspresi Budaya Tradisional Pada Negara-Negara Anggota Wto Dalam Prespektif Hki Dan Ham

Pembahasan dalam penelitian ini dibahas dalam 5 bab yaitu dalam bab I dibahas tentang latar belakang dan permasalahan, yaitu berkaitan dengan pengaturan traditional knowledge dan ekspresi budaya tradisional pada negara-negara anggota WTO dalam prespektif HKI dan HAM. Pada bab II diuraikan mengenai tujuan penelitian ini, yaitu untuk memberi sumbangan pemikiran kepada dunia teoritisi maupun praktis berkaitan dengan pengaturan traditional knowledge dan ekspresi budaya tradisional pada negara-negara anggota WTO dalam prespektif HKI dan HAM. Untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum HKI dan hokum HAM baik untuk masyarakat umum, di Indonesia maupun secara khusus sebagai salah satu bahan ajar bagi mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan mata kuliah Hak Asasi Manusia di program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Metode penelitian dari penelitian ini diuraikan dalam bab III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang metodelogi penelitian. Permasalahan penelitian dikaji dan dianalisis dengan mempergunakan teknik evaluasi, interpretasi, argumentasi hokum, serta sistematisasi berdasarkan teori-teori, azas-azas dan konsep-konsep hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia.

Hasil dan pembahasan penelitian ini, diuraikan dalam bab IV, yaitu tentang traditional knowledge dan ekspresi budaya tradisional yang diatur oleh TRIPs Agreement dalam beberapa bidang HKI secara langsung merujuk pada prinsip WTO. Di Indonesia, diatur pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Selain itu, traditional knowledge dan ekspresi budaya tradisional ini juga akan diteliti dari perspektif HAM. Agar lebih menguatkan hasil penelitian, maka akan dilakukan perbandingan antara negara-negara anggota WTO.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung No. 251/K/Tun/2016

Lelang merupakan cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang atau juru lelang merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya, dalam hal ini yaitu akta risalah lelang. Akta risalah lelang memuat erlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya atau dengan kata lain pemenang lelang dapat menguasai objek lelang yang telah dimilikinya secara yuridis maupun secara materiil. Perumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum pelaksanaan lelang terhadap pihak kreditor debitor dan pihak ketiga sebagai pemenang lelang yang beritikad baik, bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap hak yang melekat pada pemenang lelang yang diperoleh dari akta risalah lelang atas objek lelang dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemenang lelang terkait kepemilikan tanah karena lelang objek hak tanggungan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kreditor memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi dan penjualan objek jaminan hak tanggungan yang telah dieksekusi melalui badan lelang apabila debitor telah dinyatakan lalai (wanprestasi) dalam pelaksanaan pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditor. Risalah Lelang merupakan akta autentik yang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 dan dengan Akta Risalah Lelang Tersebut dapat digunakan oleh Pemenang Lelang untuk melakukan Pendaftaran Tanah yang telah dibelinya melalui Lelang. Tanah milik penggugat AL yang diperoleh melalui pembelian lelang pada badan lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan Mahkamah Agung No. 251K/TUN/2016 tersebut adalah bahwa kantor pertanahan Kabupaten Kampar dipandang lalai melaksanakan kewenangannya dengan tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan sertipikat hak milik berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan

Peran pengawasan dalam suatu organisasi muncul juga sebagai sesuatu yang sangat penting apa yang terjadi jika suasana dalam kehidupan organisasi mengalami gangguan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yaitu kurangnya disiplin para organisasi pendukung dan sistem kontrol manajemen yang tidak berfungsi dalam organisasi maupun yang berasal dari luar organisasi yaitu rumusan undang-undang yang ambigu yang dapat membuka peluang suasana yang tidak teratur dan sebagainya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif menggunakan bahan hukum primer, studi sekunder dan tersier sebagai bahan untuk melihat izin dapat berdagang dan memberikan sanksi atas pelanggaran lisensi perdagangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerbitan lisensi perdagangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46 / M_DAG / PER / 9/2009, dan jika izin usaha pemohon melanggar konten dari izin usaha ada sanksi yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia sebagai reaksi dari kegiatan Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI). Kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembubaran organisasi Hizbut-Tahir dianggap sebagai langkah konkret untuk mengekang organisasi berbendera hitam ini. Kebijakan diambil sesuai dengan kebutuhan nasionalisme dan keragaman sebagai kewajiban ayah pendiri Indonesia. Hizbut-Tahrir adalah organisasi organisasi politik yang mengklaim tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai Islam. Mereka mencoba mendesain dunia di bawah Islamflag (Pan-Islamisme) dengan kekhalifahan Islam sebagai slogan dan gerakannya adalah untuk membentuk pendapat tentang orang-orang yang akan digerakkan dalam perjuangan hukum Islam, dan pada saat yang sama membatalkan demokrasi, karena sistem modern. Menurut aksi HTI yang mengancam Prinsip Nasional (Pancasila) dan Demokrasi di Indonesia, pemerintah mengambil keputusan untuk membubarkan organisasi Hizbut-Tahrir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didukung oleh teori otoriter birokrasi yang menekankan alasan Indonesia menghasilkan kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder / literatur. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pemerintah memiliki keinginan untuk menjaga stabilitas politik sehingga masyarakat hidup damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan Kedua (Poligami) Bagisuami Yang Kawin Nyeburin Pada Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali (Suatu Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga, sehingga dengan adanya ikatan perkawinan ini akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan antara suami istri tersebut sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga dari yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak istri kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Hukum adat Bali di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk mengetahui kedudukan dari anak-anak yang lahir dari istri yang kedua (yang suaminya kawin nyeburin untuk perkawinan pertama) dalam hal pewarisan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Perkawinan dengan istri kedua yang dilakukan oleh suami yang melakukan perkawinan nyeburin dengan istri yang pertama adalah sah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 dan sesuai dengan Hukum Adat Bali dilakukan mebiakaonan dan mekala-kalaan. Sedangkan kedudukan anak¬anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan pada hukum adat khususnya yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris.