HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Program Magister di Universitas Padjadjaran mulai diselenggarakan pada Tahun Akademik 1979/1980 dengan satu Program Studi, yang di resmikan oleh Direktur Jendral Pedndidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Juli 1979. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Magister ini semakin meningkat, seiring dengan tuntutan kebutuhan keahlian/spesialisasi, sehingga mulai tahun akademik 1984/1985 terdapat 9 Program Studi.

 

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transaksi bisnis semakin pesat dengan cara dan bentuk yang semakin sophisticated sehingga menimbulkan bervagai masalah hukum yang perlu pengkajian lebih mendalam

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran terakreditasi A berdasarkan SK BAN PT no. 3718/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017, Berlaku Sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2022

 

Daftar Isi

  1. Akreditasi Magister Ilmu Hukum
  2. Akreditasi Kenotariatan
  3. Akreditasi Magister Hukum Litigasi
  4. Sejarah Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)
  5. Visi
  6. Misi
  7. Tujuan
  8. Profil Lulusan
  9. Program Studi Sarjana (S1) UNPAD
  10. Program Studi Pasca Sarjana (S2) UNPAD

 

Akreditasi Magister Ilmu Hukum

 

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transaksi bisnis semakin pesat dengan cara dan bentuk yang semakin sophisticated sehingga menimbulkan bervagai masalah hukum yang perlu pengkajian lebih mendalam

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran terakreditasi A berdasarkan SK BAN PT no. 3718/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017, Berlaku Sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2022

 

 

Akreditasi Kenotariatan

 

Program Magister di Universitas Padjadjaran mulai diselenggarakan pada Tahun Akademik 1979/1980 dengan satu Program Studi, yang di resmikan oleh Direktur Jendral Pedndidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Juli 1979. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Magister ini semakin meningkat, seiring dengan tuntutan kebutuhan keahlian/spesialisasi, sehingga mulai tahun akademik 1984/1985 terdapat 9 Program Studi.

 

 

Sejarah Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)

 

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertema Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Pada perkembangannya, PIP UNPAD tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang hukum internasional dan hukum lingkungan yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD yang berorientasi bahwa pembangunan pendidikan hukum itu harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan, seperti sekarang Fakultas Hukum mempunyai klinis hukum antikorupsi dengan jumlah mahasiswa terbatas, pendalaman materi secara komprehensif, dan melibatkan praktisi. Sejarah mencatat bahwa Fakultas Hukum ini telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih peminat ingin masuk kuliah ke UNPAD banyak sekali, sehingga UNPAD menjadi Perguruan Tinggi Negeri terfavorit. Fakultas Hukum UNPAD selalu memperhatikan perkembangan kurikulum yang diminta oleh Pemerintah dan kebutuhan stake holders seperti antara lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). UU No. 12/2012 tersebut mengamanatkan perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) diperkuat dengan KKNI bahwa lulusan Pendidikan Tinggi harus mampu mempunyai capaian pembelajaran berupa sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, serta kompetensi dan tanggung jawab.

 

Visi

 

“Menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum kelas dunia.“

Misi

  1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum berbasis riset secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem student centered learning (SCL) yang dapat merespon kebutuhan masyarakat.
  2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga administrasi guna menghasilkan lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara.
  3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum yang berguna bagi pendidikan hukum pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.
  4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.

Tujuan

  1. Meningkatkan pelayanan hukum dalam perkembangan bisnis yang semakin modern;
  2. Mengembangkan Ilmu Hukum dan Profesi Hukum dalam upaya menghadapi tangtangan pasar bebas;
  3. Memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah bisnis emlaui penalaran ilmiah.

Profil Lulusan

Para alumni Fakultas Hukum UNPAD tersebar dalam berbagai tempat/kalangan, seperti melanjutkan pendidikan S2, bekerja di instansi pemerintah dan swasta serta jadi pengusaha. Banyak alumni yang memiliki daya saing (competitiveness) dan kinerja (performance) yang memuaskan para pengguna (stake holders). Hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dijadikan salah satu bahan perbandingan dan pengayaan dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas kepada mahasiswa. Sebaliknya, materi pengajaran menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Hukum UNPAD dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sudah cukup memadai karena untuk masing-masing kegiatan telah mampu diakomodasi dengan telah dimilikinya ruang-ruang untuk keperluan kuliah, ruang praktikum, perpustakaan hukum Mochtar Kusumaatmadja, ruang dosen, ruang ujian, dan laboratorium computer (E-Learning), bimbingan dan konseling, pimpinan, administrasi, dan lain-lain. Ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan kebutuhan stakeholders. Fakultas Hukum UNPAD saat ini telah terintegrasidengan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) dan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pemaparan berbagai informasi melalui situs resmi yang mempermudah informasi bagi sivitas akademik Fakultas Hukum UNPAD.

Lulusan Fakultas Hukum UNPAD telah memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan Fakultas Hukum, yaitu sarjana hukum yang profesional di bidangnya. Dengan mengacu pada kebutuhan stakeholders, maka kurikulum baru yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan luasnya bidang kerja dan cepatnya proses serapan terhadap lulusan.

Peningkatan mutu akademik di lingkungan Fakultas Hukum dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Semua kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan dilakukan secara optimal dengan sasaran dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas baik individu maupun institusi.

 

Program Studi Sarjana (S1) UNPAD

  • Program Studi S1 Ilmu Hukum

Program Studi Magister (S2) UNPAD

  • Program Studi S2 Ilmu Hukum
  • Program Studi S2 Kenotariatan

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by