HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Politik Benazir Bhutto dalam Perebutan Kekuasaan di Pakistan Tahun 1979-1988

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakistan merupakan republik yang terletak di Barat Laut India, tepatnya di tepi Laut Arab. Negara Pakistan berbatasan dengan Afganistan di Barat Laut dan Utara, Cina di Timur Laut, India di sebelah Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arab (Rachmat Bratamidjaja, 1990: 193). Republik Islam Pakistan yang berpenduduk 110 juta jiwa (tahun 1989), lebih dari 97 % masyarakatnya beragama Islam. Bermacam– macam budaya dan agama telah masuk ke Pakistan, namun pengaruh Islamlah yang paling mengakar. Agama dan pandangan hidup telah memberi Pakistan suatu identitas khusus (Dhuroruddin Mashad, 1996: 1). Pakistan yang secara resmi menggunakan nama Republik Islam Pakistan sejak terbentuknya negara pada 14 Agustus 1947, mengukir sejarah baru dengan terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri. Benazir Bhutto adalah wanita pertama yang menjadi kepala pemerintahan di negara Islam pada abad modern ini. Benazir Bhutto juga merupakan kepala pemerintahan termuda dengan menjadi Perdana Menteri dalam usia 35 tahun, sekaligus merupakan lambang Islam atas persamaan dan pragmatisme (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnain, 1993: 195).

Persamaan hak politik di Pakistan secara nasional diberikan pada tahun 1956, berkat perjuangan Madam Lia Quat Ali Khan pemimpin dari All Pakistan Women’s Conggres (Soetomo .S Honggowongso, 1990: 30).

Dalam kenyataan di Pakistan, seorang wanita sangat dibatasi dan tidak boleh terlihat mencolok dimuka umum. Di sejumlah wilayah pedesaan sampai sekarang masih berlaku ketentuan kerabat seorang gadis berhak memukul si gadis jika kedapatan berbicara dengan laki–laki yang bukan muhrimnya (Tempo, 26 November 1988: 74).

Untuk mengajukan kredit di bank, wanita Pakistan harus mempunyai muhrim laki–laki yang menjaminnya. Hal ini didasarkan anggapan dari masyarakat Pakistan, bahwa wanita tidak mampu menanggung dirinya sendiri (Hetty Siregar, 1990: 60). Di masyarakat seperti itulah justru muncul seorang wanita sebagai pemimpin negara. Benazir Bhutto adalah putri mendiang P.M. Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto lincah, cerdas, cantik dan memiliki pesona pribadi, tubuhnya semampai, bergaya aristokrat, dan seorang orator berbakat. Benazir Bhutto berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya di propinsi Sind. Kakek Benazir Bhutto adalah Sir Shahnawaz yang merupakan tokoh masyarakat yang disegani pada masa penjajahan Inggris (Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1989: 4).

Dalam usia 16 tahun, Benazir (dalam bahasa Urdu berarti: tiada duanya) dikirim ke Harvard (Amerika Serikat) dan kemudian ke Oxford (Inggris) untuk belajar ilmu Politik, Ekonomi, Filsafat dan Hubungan Internasional (Tempo, 26 November 1988: 73).

Di Pakistan pendidikan merupakan barang mewah, bahkan dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 1981, baru sekitar 26 % penduduk yang bebas dari buta huruf (Rachmat Bratamidjaja, 1990: 199). Namun Benazir Bhutto yang seorang wanita telah mampu mengenyam pendidikan yang tinggi di negara–negara Barat. Selama berada di dua perguruan tinggi bergengsi tersebut, Benazir Bhutto menjadi salah satu aktivis mahasiswa yang terkemuka dengan menjadi ketua forum perdebatan Oxford (Oxford Union) dan sering ikut dalam demonstrasi yang diantaranya demonstrasi anti perang Vietnam (Dhuroruddin Mashad, 1996:9). Ketika Zulfikar Ali Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan bulan Desember 1971, Benazir Bhutto masih belajar di Oxford. Zulfikar Ali Bhutto mempunyai obsesi mendalam agar Benazir Bhutto menjadi penggantinya, sebagaimana Indira Gandhi menggantikan ayahnya, Jawaharlal Nehru. Apalagi, kedua putra Zulfikar Ali Bhutto, yakni Murtaza dan Shahnawaz, tidak secerdas Benazir. Impian Zulfikar Ali Bhutto segera hancur ketika Jendral Zia ul-Haq menggulingkan pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto melalui kudeta pada bulan juni 1977. Dua tahun kemudian, Zulfikar Ali Bhutto dieksekusi di tiang gantungan oleh Jendral Zia ul-Haq atas tuduhan terlibat dalam suatu kasus pembunuhan politik. Suatu tuduhan yang tidak pernah menjadi lebih jelas sampai sekarang (Tempo, 24 September 1988: 1).

Sejak kematian Zulfikar Ali Bhutto, kehidupan Benazir Bhutto bersama ibu dan saudara–saudaranya menjadi penuh tantangan. Benazir Bhutto mulai mengenal dinginnya terali besi sejak tahun 1978, atas tuduhan menghina pihak penguasa dalam pidato-pidato politiknya. Setahun kemudian Benazir Bhutto ditahan kembali karena melakukan rapat gelap, di samping tuduhan menimbulkan kerusuhan dan berbuat makar. Pada tahun 1981, Benazir Bhutto dijebloskan kembali ke dalam penjara setelah kelompok Al Zulfikar (kekuatan anti pemerintah yang dibentuk dua adik laki–laki Benazir Bhutto di pengasingan) membajak pesawat milik Pakistan. Peristiwa pembajakan pesawat ini, mengakibatkan Zia ul-Haq harus melepaskan beberapa tahanan politik untuk menolong sandera (Tempo, 26 November 1988: 73-75).

Di dalam penjara, Benazir Bhutto berharap bisa bertemu dengan tahanan politik lain yang sejak awal pemerintahan Jend. Zia ul-Haq dijebloskan ke dalam penjara oleh pengadilan hukum militer karena melakukan aktivitas politik menentang pemerintahan darurat militer. Benazir Bhutto berharap dapat menyusun kekuatan politik dari dalam penjara bersama para politisi yang lain. Namun pemerintah mengetahui maksud dari Benazir Bhutto dan memberikannya pada sel tersendiri yang panasnya mencapai 490C. Selain sering keluar-masuk penjara, Benazir Bhutto juga sering dikenakan tahanan rumah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menghindarkan Benazir Bhutto dalam memobilisir massa menentang pemerintah. Dan akhirnya tahun 1984 Benazir Bhutto mengasingkan diri ke Inggris untuk mengobati infeksi telinganya yang parah dan untuk memobilisir kekuatan di luar negeri.

Hari–hari di Inggris, Benazir Bhutto manfaatkan sebaik mungkin untuk rapat– rapat politik dengan para politisi Pakistan yang banyak mengasingkan diri ke Inggris sejak pemerintahan Zia ul-Haq. Benazir Bhutto cermat membaca kesempatan, dengan memanfaatkan undangan–undangan teman semasa kuliahnya di Amerika Serikat untuk kunjungan politik ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Benazir Bhutto menemui Senator Pell dan Edward Kennedy untuk membahas persoalan politik Pakistan. Bulan April 1986, Benazir Bhutto kembali dari pengasingan di Inggris untuk menghidupkan kembali perlawanan rakyat Pakistan terhadap pemerintahan Zia ul-Haq (Dhuroruddin Mashad, 1996: 16-18).

Benazir Bhutto menjadi simbol perjuangan demokrasi di Pakistan. Benazir Bhutto adalah orang pertama yang menyuarakan mengenai penegakkan demokrasi di Pakistan. Hal ini tampak dari setiap aksi politik Benazir Bhutto yang dalam pidato selalu mengusung tema demokrasi dengan menuntut pemerintah segera melaksanakan pemilu untuk membentuk pemerintahan sipil. Benazir Bhutto memperjuangkan agar partai politik dapat ikut serta dalam pemilu sehingga demokrasi di Pakistan dapat dilaksanakan. Selama 11 tahun pemerintahan Zia ul-Haq, partai–partai politik tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum. Menurut Zia ul-Haq “Tak ada partai politik di Pakistan, yang ada cuma Pressure Groups yang mewakili kepentingan–kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat. Karena itu partai politik tidak layak ikut pemilu”(Tempo, 27 Agustus 1988: 32).

Benazir Bhutto menilai keputusan Zia ul-Haq inkonstitusional, sehingga mengajukan persoalan tersebut ke meja pengadilan. Keluhan Benazir Bhutto dimenangkan Mahkamah Agung Pakistan secara resmi pada 2 Oktober 1988 dengan dibatalkannya Dekrit almarhum Zia ul-Haq yang meniadakan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum (Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1989: 4).

Dalam demokrasi terdapat kebebasan untuk mengajukan berbagai filosofi karena diragukan bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki nilai–nilai yang tepat dan dapat melakukan penilaian tentang kebenaran yang tepat yang akan diperuntukkan bagi rakyat. Berhubung dengan itu dalam demokrasi akan dijumpai kesempatan yang luas untuk tumbuhnya partai–partai. Dalam demokrasi sebenarnya terdapat partai–partai yang berkompetisi secara terbuka memperebutkan suara dari pemilih (S. Pamudji, 1994: 22).

Karena politics is the art and science of government, maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan tujuan pemerintah, haluan pemerintah, dan dasar pemerintah. Tidak boleh ada seorangpun yang mempunyai hak prerogatif untuk menolak hak orang lain untuk ikut serta dalam pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertinggi dalam negara atau dengan kata lain menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu sistem pemerintahan menurut ajaran Islam bukan sistem kerajaan tetapi sistem republik (Sukarna, 1990: 114).

Sebagai politisi dengan pengalaman puluhan tahun, Zia ul-Haq tidak kekurangan akal untuk menghadapi protes Benazir Bhutto. Terbukti segera setelah pengadilan memenangkan tuntutan Benazir Bhutto, Zia ul-Haq menurunkan kebijakan Islamic Legal Code (tanggal 15 Juni 1988) sebagai hukum tertinggi di Pakistan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 35). Islamic Legal Code artinya Syariah yang berorientasi pada Al-Qur’an dan Al-Hadist merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagai norma dasar dan penuntun bagi semua pembuatan kebijakan negara. Kebijakan baru Zia ul-Haq, menimbulkan ketidaksenangan dari kaum fundamentalis Islam yang menganggap Islamic Legal Code hanya sebagai “kosmetik” bagi pemerintahan Zia ul-Haq dan berakibat pada membeloknya haluan JI (Jamaat Islami) yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintah menjadi oposan (Dhurorudin Mashad, 1996: 37).

Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq para politisi banyak yang dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun–tahun oleh pengadilan–pengadilan hukum darurat militer karena tindakan–tindakan politik dan karena menentang rejim militer. Banyak politisi yang mengasingkan diri ke luar negeri karena alasan yang sama. Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq terjadi pembelengguan media massa terutama pemberitaan mengenai politik dan berita dari pihak oposisi. Mahasiswa–mahasiswa tidak diperbolehkan berorganisasi selain itu universitas–universitas dijaga dengan ketat oleh militer (Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1989:4).

Presiden yang saat itu dijabat oleh Zia ul-Haq berhak membubarkan parlemen dan memecat Perdana Menteri. Hal ini telah dibuktikan Zia ul-Haq dengan pembubaran parlemen hasil pemilu tahun 1985 dan pemecatan terhadap Perdana Menteri Khan Junejo pada tahun 1988 (Dhuroruddin Mashad, 1996: 30). Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq banyak muncul oposan dengan oposan terdepan adalah Benazir Bhutto yang telah menjadi oposan selama 11 tahun pemerintahan Zia ul-Haq. Dan kini ditambah dengan munculnya oposan dari Mohammad Khan Junejo yang sakit hati setelah dipecat dari kedudukanya sebagai Perdana Menteri oleh Zia ul-Haq serta oposan dari Jamaat Islami yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintahan Zia ul-Haq. Pada tanggal 17 Agustus 1988 Jendral Zia ul-Haq tewas dalam kecelakaan pesawat. Kematian Zia ul-Haq tidak sertamerta mempermudah jalan Benazir Bhutto menuju puncak kekuasaan di Pakistan. Para pendukung dan fanatik Zia ul-Haq yang mengaku meneruskan cita–cita politik Zia ul-Haq “Ziaisme” dengan tokoh utama Nawaz Sharif muncul sebagai pesaing baru dalam perebutan kekuasaan. Lengkap sudah perjuangan berat Benazir Bhutto dalam mencapai puncak pimpinan dengan persaingan antar oposisi yang begitu ketat dan kini ditambah oleh fanatik Zia ul-Haq. Benazir Bhutto mampu meyakinkan para oposan untuk bergabung.

Bagaimana Benazir Bhutto akhirnya mampu meyakinkan para politisi ini untuk bergabung dibawah kepemimpinannya bahkan JI (jamaat Islami) yang beraliran fundamentalis dan tidak menyetujui wanita sebagai pemimpin. Terbentuklah persatuan oposisi di bawah kepemimpinan Benazir Bhutto sehingga mencapai kemenangan dalam pemilu dengan sistem partai pada bulan November 1988. Kemenangan dalam pemilu tidak langsung mengantarkan Benazir Bhutto ke kursi Perdana Menteri. Meskipun berhasil meraih suara terbanyak, Pakistan People’s Party (PPP) pimpinan Benazir Bhutto gagal mendapat suara mayoritas mutlak yang diperlukan agar bisa membentuk pemerintahan tanpa berkoalisi dengan partai–partai lain. Dalam sistem parlementer yang berlaku di Pakistan, sebuah kekuatan politik hanya bisa membentuk pemerintahan jika didukung oleh, sekurang–kurangnya 119 wakil di Majelis Nasional. Dengan 92 kursi yang berhasil diraih Pakistan People’s Party (PPP), berarti Benazir Bhutto memerlukan dukungan tambahan dari sedikitnya 27 anggota non Pakistan People’s Party (PPP) di parlemen. Akhirnya Benazir Bhutto mampu mendapatkan dukungan tambahan dan mendapat mosi kepercayaan dari Majelis Nasional untuk menjadi Perdana Menteri di Pakistan. Bagaimana akhirnya Benazir Bhutto berhasil mendapatkan dukungan tambahan sehingga pada tanggal 1 Desember 1988 Benazir Bhutto mendapatkan mosi kepercayaan dari Majelis Nasional untuk memimpin Pakistan. Dan secara resmi Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2 Desember 1988.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti tentang permasalahan di atas dalam penulisan skripsi dengan judul “Politik Benazir Bhutto Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pakistan Tahun 1979–1988”.

Leave a Reply