Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan UMKM menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan UMKM

Gambaran dari Implementasi Kebijakan UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM itu sendiri adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usasah, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tagguh dan mandiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode “bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan sasaran dan dilakukan secara partisipatif.

Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Karakteristik UMKM di Indonesia

Dalam karateristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan UMKM

Peran UMKM

Perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negaranegara maju (NM). Di dalam literatur diakui secara luas bahwa NSB, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar (UB), yakni sebagai berikut:

1. Jumlah perusahaa sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB)
2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama di NSB berlokasi di perdesaan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih ?cocok? (jika dibandingkan dengan teknologi—teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/UB) terhadap proporsi-proporsi darei faktor-faktor produksi dan kondisi local yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walaupun jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di dalam sebuah negara), tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bias bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya UMI bias menjadi landasan bagi pengembangan UK, sedangkan UK bagi UM, dan UM bagi UB.

Peran dan fungsi Usaha Kecil dan Menengah

 

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

1. Penyediaan barang dan jasa
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan
4. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
5. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Peraturan perundangan UMKM

Peraturan perundangan UMKM  di  atur  oleh  UU  (Undang-Undang) No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).   Di   dalam   UU   No.   20Tahun 2008 tentang UMKM ini telah diatur  beberapa  hal  yang  berkaitan dengan     UMKM     yang     meliputipengertian   UMKM,   pemberdayaanUMKM, kriteria UMKM,penumbuhan iklim danpengembangan   usaha,   pembiayaandan    penjaminan,    kemitraan    dankoordinasi, serta sanksi administratif.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan UMKM

 

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Upaya Perluasan Kesempatan Kerja

 

Dari hasil penelitian terdapat dua prioritas dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Prioritas Jangka Pendek, diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan aksesnya pada permodalan. Prioritas Jangka Menengah diarahkan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan. Dari data diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya tersebar di sentra-sentra maupun di luar sentra yang diusahakan secara turun temurun dan proses terbentuknya merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. Usaha Kecil dan Menengah yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa/ kelurahan sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan modern.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kegiatan Kemasan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dengan target sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kubu Raya dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 192 pelaku usaha yang sudah mendapat fasilitasi melalui kegiatan kemasan sebanyak 66 pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melalui bidang pemasaran dan pengembangan usaha berusaha mengimplementasikan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa pelaku usaha mikro selain mendapatkan bantuan fisik juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. Namun begitu pembuatan kemasan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dilakukan di Bandung Jawa Barat (Packaging House), hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa masalah antara lain jarak yang jauh, kurang efisien, biaya tinggi. Mengingat di Kalimantan Barat belum ada tempat pembuatan kemasan yang standar seperti packaging house di bandung, sehingga Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan jasa packaging house di Bandung hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sumberdaya manusia, kegiatan lain yang termasuk dalam program ini adalah sosialisasi tentang kemasan dengan narasumber dari Kementerian koperasi dan UKM RI dan narasumber lokal. Untuk dapat mengoptimalkan implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan, dapat ditelaah mulai dari siapa yang terlibat dalam implementasi atau sebagai implementaor, dasar administrasi dari program fasilitasi pengembangan usaha mikro, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya diharapkan memberi pengetahaun bagi pelaku usaha mikro bagaimana kemasan yang baik dan diharapkan produk yang dikemas dengan baik dapat melebarkan pasaran dari produk tersebut.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sragen

 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan UMKM di Kabupaten Sragen ternyata belum efektif, dilihat dari 13 variabel kebijakan yang diteliti, baru 8 variabel yang dikatakan baik (implementasi sesuai dengan kebijakan) yaitu penyediaan bantuan peralatan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, pajak daerah, retribusi, serta perizinan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui pula tipe kebijakan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yaitu protection policy melalui pemberian insentif-insentif, akan tetapi pada akhirnya merujuk kepada developmentalist yang mana dalam pelaksanaannya ternyata lebih mengutamakan UMKM unggulan. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah antara lain segera mengaktifkan bidang UMKM dalam Disperindag, konsistensi dalam penetapan kriteria kebijakan, serta membangun suatu sentra penjualan oleholeh khas Sragen sebagai wadah pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Adapun rekomendasi untuk pelaku UMKM yaitu agar lebih meningkatkan kesadaran pribadi untuk lebih bersikap proaktif terhadap pemerintah.

 

Contoh Tesis 4 : Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN – China Free Trade Agreement (Studi Kasus pada Kawasan PIK Pulogadung)

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan “Tidak baik”. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria “Tidak baik”. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

 

Contoh Tesis 5 : Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan (Studi Tentang Dana Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2010-2013)

 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman usaha kecil dan menengah oleh pemerintah di desa Parit Kabupaten Karimun Karimun sejak dilaksanakan pada tahun 2002 hingga 2013. Masalahnya adalah latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan ekonomi kerakyatan melalui pelaksanaan pinjaman usaha kecil dan menengah oleh pemerintah di desa kebijakan dan faktor Parit Karimun Karimun yang mempengaruhi implementasi program.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi (observasi) dan wawancara dengan informan kunci sebagai objek informasi untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui direct observasi dan wawancara dengan informan kunci dalam penelitian ini.

 

Contoh Tesis 6 : Determinan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Propinsi-Propinsi di Indonesia

 

Ada dua isu yang diperdebatkan tentang pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara sedang berkembang yaitu kelangsungan hidup UMKM dalam pembangunan ekonomi dan pentingnya program-program pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana isu tersebut pada propinsi-propinsi di Indonesia periode 2009-2013. Model analisa kuantitatif yang digunakan adalah model analisa ekonometrika dengan menggunakan data panel 34 propinsi di Indonesia selama enam tahun, yakni tahun 2009-2013. Secara spesifik penelitian ini menggunakan model fixed effect. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita yang menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Perkembangan UMKM disebabkan antara lain: a) sebagian besar UMKM khususnya UMK, membuat berbagai macam produk konsumsi sederhana dan murah untuk pasar lokal, dimana pembelinya mayoritas orang-orang yang berpenghasilan rendah dan menengah.; b) Kegiatan UMKM sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. ; c) Dukungan pemerintah yang sifatnya langsung terhadap UMKM sesuai kebutuhannya diikuti dengan kebijakan publik yang tepat. Selain itu faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM adalah karakteristik ekonomi daerah dan kredit UMKM. Karakteristik ekonomi daerah dengan share pertanian yang lebih besar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Kredit UMKM yang direalisasikan memberikan pengaruh positif dan signifikan bagi pertumbuhan UMKM. Kata Kunci: UMKM, Ekonomi, Pendapatan, Pengeluaran, Kredit. PENDAHULUAN UMKM yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Survei UMKM ini mempunyai arti yang sangat strategis karena data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat diperlukan untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama UMKM sektor informal (bukan usaha yang berbadan hukum) (BPS, 2012).

 

Contoh Tesis 7 : Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 ( lima ) unsur yang mempengaruhi implementasi Kebijakan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,rendahnya pengetahuan Pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah sehingga tidak mampu bersaing dengan pelaku Usaha lainnya yang sejenis dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kurang dimengerti oleh pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,rendahnya kualitas surnber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga usaha yang dilakukan masih monoton tanpa ada pengembangan usaha.

Penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara serat angket pertanyaan yang disebarluaskan kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Surnatera Utara bahwa irnpelementasi kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Surnatera belurn berjalan efektif.

 

Contoh Tesis 8 : Analisis Penerapan Akuntansi pada UMKM di Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

 

Hasil penelitian menunjukkan ada 6 UMKM di Kelurahan Drajat, 3 UMKM diantaranya yang menerapkan akuntansi, yaitu Pabrik Roti Lumbung Sari, Distributor Coklat Kusuma Bersaudara, dan Nabila Snack, hal ini dapat dilihat dari catatan keuangan yang dimiliki. Sementara 3 UMKM lainnya yang tidak menerapkan akuntansi, antara lain Pabrik Roti Laksana, Distributor Spiritus, dan Lemper Pagongan. Ternyata penerapan akuntansi di UMKM dipengaruhi oleh persepsi, pelaku UMKM menganggap bahwa akuntansi itu rumit, merepotkan, dan tidak terlalu penting. Persepsi pelaku UMKM muncul karena beberapa faktor, antara lain latar belakang pendidikan, usia, tidak tersedianya tenaga kerja yang memiliki keahlian akuntansi, sedangkan bidang produksi dan pemasaran menjadi prioritas utama dalam usaha.

 

Contoh Tesis 9 : Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat

 

Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Denpasar Barat telah berjalan sejak Februari 2015. Kabupaten Denpasar Barat menjadi distrik pertama menerapkan IUMK dan memiliki fasilitas yang memadai, tetapi jumlah penerbitan IUMK di Barat Kabupaten Denpasar masih sedikit dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten lainnya di Kota Denpasar. Itu Tujuan dari IUMK ini adalah mempermudah orang untuk mendapatkan legalitas untuk bisnis mereka dan mudah akses ke pemberdayaan, seperti akses ke modal atau keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Izin Usaha Kecil dan Mikro (IUMK) di Jawa Barat Kabupaten Denpasar dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones, termasuk organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi IUMK di Kabupaten Denpasar Barat telah berjalan dengan baik dari aspek organisasi pendukung kebijakan, tetapi masih perlu ditingkatkan pada interpretasi aspek implementasi IUMK dan kurangnya sosialisasi, dan aplikasi atau aspek implementasi IUMK. Melalui peningkatan implementasi kebijakan secara keseluruhan proses, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerbitan IUMK sebagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Denpasar Barat.

 

Contoh Tesis 10 : Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk.Unit Tapak Paderi di Kota Bengkulu

 

Program Kredit Usaha Rakyat sudah diperkenalkan secara luas di Indonesia sejak tahun 2007. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dengan program KUR ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi KUR dalam pengembangan UMKM di Kota Bengkulumulai dari unsur pelaksana, proses pencairan, hingga respon dari kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini dianggap dapat membangun deskripsi dengan sistematis dan aktual tentang fakta-fakta, hubungan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan subyek penelitian secara snowball sampling. Dari teknik ini diperoleh informan yang terdiri dari 15 informan yaitu 6 yang berasal dari BRI Unit Tapak Paderi itu sendiri dan 9 orang merupakan debitur KUR. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil penelitian: bahwa implementasi KUR pada BRI Unit Tapak Paderi Kota Bengkulu dilaksanakan oleh unsur pelaksana yaitu pihak BRI Unit Tapak Paderi Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya juga telah dilakukan beberapa program dalam upaya kelancaran berjalannya KUR yaitu sosialisasi terhadap masyarakat dan pelatihan terhadap pegawai BRI Unit Tapak Paderi itu sendiri dengan tujuan supaya unsur pelaksana sangat mengerti dengan proses berjalannya KUR serta adanya monitoring dan evaluasi yang membahas keselurahan program KUR. Respon dari masyarakat banyak yang positif sehingga jumlah debitur KUR yang ada pada BRI Unit Tapak Paderi Kota Bengkulu yaitu berjumlah 1.054 sampai dengan oktober 2017. Proses pelaksanaan program KUR yang ada pada BRI Unit Tapak Paderi sudah didasari dengan SOP sehingga proses pelaksanaannya baik. Tetapi, peneliti menemukan program KUR tidak tepat sasaran karena di konsumsi oleh debitur yang tidak mempunyai usaha. Ada beberapa saran, pertama program sosialisasi KUR hendaknya di perhatikan lagi sehingga masyarakat sepenuhnya paham dengan program KUR, kedua hendaknya pengawasan diperketat sehingga program KUR tidak dikonsumsi oleh debitur yang tidak mempunyai usaha.