HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Sarana Angkutan Umum menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Sarana Angkutan Umum

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Sarana Angkutan Umum

Angkutan Umum

Pelayanan angkutan umum adalah sebuah fungsi kota yang sangat mendasar bagi  kehidupan masyarakatnya. Oleh karenanya angkutan umum merupakan salah satu fasilitas dan layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan akan transportasi umum sangat tergantung pada kerapatan, ukuran, dan pola pemukiman kota. Dengan demikian, perencanaan angkutan umum harus diintegrasikan dengan perencanaan yang komprehensif.

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan  Sarana Angkutan Umum menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan  Sarana Angkutan Umum

 

 

 

 

 

Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tariff tertentu. Angkutan umum juga merupakan modal dasar dalam fungsi permasalahan perkotaan yang dapat terpenuhi dengan cara sistem yang terorientasi, perencanaan dan pengoperasian yang sistematis. Perencanaan angkutan umum ini pun biasanya dilakukan dalam konteks perencanaan multimoda, karena angkutan umum sering berbagi ruang dengan kendaraan pribadi.

Pengembangan Angkutan Massal di Perkotaan

Pengembangan sistem angkutan di suatu kota harus dimulai dengan identifikasi masalah yang tidak terlepas dari posisi sistem angkutan umum dalam sistem ekonomi kota. Tidaklah efisien jika penyelesaian masalah hanya didasarkan kepada perbaikan sistem operasi, dengan menisbikan permasalahan lain dalam pengusahaan angkutan umum, penataan ruang kota, dan lain sebagainya.

 

Idealnya penyelenggaraan angkutan umum perkotaan didasarkan pada jaringan trayek yang berjenjang sesuai dengan pola dan besar pergerakan penumpang yang hendak dilayani. Pola perjalanan angkutan penumpang di perkotaan sangat dipengaruhi oleh tata ruang yang direncanakan untuk kota tersebut, karena lokasi ruang kegiatan dan perumahan akan sangat mempengaruhi asal-tujuan perjalanan yang dilakukan.

 

Kondisi Obyektif Sistem Angkutan Umum

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1997), mengatakan bahwa kondisi obyektif angkutan umum yang ada dikota-kota besar di Negaranegara berkembang secara kasat mata dapat diamati selama ini dan dapat disimpulkan bahwa angkutan umum massal yang ada cukup memprihatinkan yaitu:

  1. Tingkat pelayanan rendah (tanpa jadwal yang pasti, kecepatan sangat lamban, berdesakan, bergelantung)
  2. Pola dan sistem manajemen lemah.
  3. Daya angkut (kapasitas) yang terbatas.
  4. Tingkat kecelakaan yang relative tinggi.
  5. Tingkat aksebilitas terhadap sistem angkutan umum yang masih terbatas

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Sarana Angkutan Umum

Pelayanan Angkutan Umum

Warpani (1990) berpendapat bahwa memberikan ukuran pelayanan yang baik adalah bila pelayanan angkutan tersebut memenuhi kriteria aman, nyaman, cepat, dan murah. Mengenai batasan Angkutan, Warpani (1990) mendefinisikannya sebagai sarana untuk membantu orang atau sekelompok orang menjangkau berbagai tempat uang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuannya, sedangkan batasan terntang ruang lingkup angkutan penumpang meliputi bus kota, minibus, kerta api, angkutan air, dan angkutan udara (Asikin, 2001: 9).

Fungsi Aangkutan Umum

Menurut Warpani (2002: 41) paksawan sangat mengandalkan fungsi dari angkutan umum (AU) ini oleh karena itu paksawan sangat membutuhkan suatu angkutan yang aman, cepat, nyaman, dan murah. Dengan adanya angkutan umum yang diharapkan, masyarakat akan sangat terbantu dengan mobilitas mereka masing-masing.

Masalah Transportasi

Permasalahan transportasi menurut Tamin (1997:5) tidak hanya terbatas pada terbatasnya prasarana transportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek-aspek lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber daya, khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, disiplin yang rendah, dan lemahnya perencanaan dan pengendalian, sehingga aspek-aspek tersebut memperparah masalah transportasi.

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan  Sarana Angkutan Umum menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan  Sarana Angkutan Umum

 

 

 

 

 

 

Menurut Sukarto (2006) penyelesaian masalah transportasi di perkotaan merupakan interaksi antara transpor, tata guna lahan (land use), populasi penduduk dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. Sehingga transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan ekonomi di suatu daerah perkotaan guna memacu perekonomian setempat, penciptaan lapangan kerja, dan untuk mengerakan kembali suatu daerah.

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Sarana Angkutan Umum

 

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Transportasi Umum di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri)

UU No. 22 tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana bertujuan untuk mewujudkan layanan Lalu Lintas dan Transportasi Jalan yang nyaman, aman, aman, tertib, halus dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya untuk mendongkrak perekonomian nasional. Perum DAMRI adalah penyelenggara dan penyedia layanan transportasi umum berbasis bus yang menetapkan sistem layanan berbasis elektronik standar yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, sehingga bisa menjadi moda transportasi yang unggul dan mampu bersaing. Pelajaran ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pemerintah dan Perum DAMRI Semarang melaksanakan UU No. 22 tahun 2009 Pasal 213 tentang membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana eco Traffic and Road Transportation (LLAJ) yang ramah. Teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh data melalui hasil wawancara dengan informan, observasi, dan dokumen pendukung.

Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindlet yang berpendapat bahwa pelaksanaannya Faktor motivasi memiliki tiga faktor utama, yaitu konten kebijakan dan lingkungan kebijakan hasil pelaksanaannya dapat dilihat dari dampak perubahan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Transportasi Publik di Semarang dengan PT Studi Kasus Perum DAMRI tidak optimal, dengan penurunan kinerja dan tingkat menyediakan layanan, sehingga mengurangi minat penumpang setiap tahun. Ganti itu orang ingin mengacu pada kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu yang saat ini belum diberikan oleh Perum DAMRI secara maksimal. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kinerja dan kualitas layanan dan melakukan inovasi untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan harapan masyarakat.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Jakarta

 

Transportasi merupakan tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Jakarta. Oleh sebab itu, jika terdapat problem di dalam sistem transportasinya, maka, akan berdampak pada kelancaran lalu lintas dan akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Tachjan, 2006: 23) dan Sarana, dkk (2009: 9). Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Implementasi kebijakan sistem transportasi di Jakarta telah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial sebagian warga masyarakat, artinya; sebagian masyarakat telah merasakan dan menikmati hasil pembangunan transportasi di Jakarta. Selanjutnya, sebagian yang lain belum secara maksimal merasakan dampak positif atas kebijakan tersebut. Bahkan yang dirasakan adalah dampak negatif; misalnya kemacetan yang hampir merata di seluruh wilayah Jakarta sehingga menimbulkan pencemaran udara yang cukup tinggi, aktivitas ekonomi masyarakat terhambat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga kesejahteraan sosial pun turut melemah. Hal ini diperkuat dengan angka kemiskinan yang terus meningkat di tahun 2014 mencapai 393,98 ribu orang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Transportasi Publik dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan alternatif kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Medan, menjelaskan penyebab kepadatan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas. Kota Medan. Penelitian dilakukan di (a) jalan koridor dalam kota: Jalan Mohd. Yamin dan Jalan Balai Kota (b) jalan koridor outter: Jalan Yos Sudarso, Jalan Letda Sujono, Jalan Jamin Ginting, Jalan S.M. Raja, dan Jalan Gatot Subroto (c) jalan lingkar luar adalah Jalan Karya Jasa. Pengumpulan data dari berbagai sumber dan diproses untuk analisis dan evaluasi menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Sampel diambil secara purposive dimana responden terpilih memiliki kompetensi dalam mengkaji kebijakan untuk mengatasi kemacetan. Berdasarkan hasil penelitian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat diselesaikan dengan kebijakan transportasi yang lebih efektif, penegakan aturan yang konsisten oleh pelaksana kebijakan dan kesadaran publik untuk mematuhi aturan kebijakan transportasi yang telah dibuat.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Trayek Angkutan Kota di Kota Tanjungpinang

 

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan penetapan trayek dan kode trayek angkutan kota melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang. Kebijakan Peraturan Walikota ini mendapat penolakan dari sasaran kebijakan, yaitu pengemudi angkutan kota dan masyarakat pengguna angkutan kota karena menimbulkan dampak negative terhadap sasaran kebijakan, yaitu: menurunnya pendapatan para pengemudi angkutan kota dan biaya transportasi menjadi semakin mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Trayek Angkutan Kota di Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari tidak tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu tidak tercapainya kelancaran, ketertiban dan kenyamanan didalam penyelenggaraan angkutan umum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009, yaitu

(a) Kurangnya sumber daya kebijakan,

(b) Minimnya sosialisasi badan pelaksana kebijakan,

(c) Sikap pelaksana kebijakan,

(d) Lemahnya komunikasi antarorganisasi yang terkait.

 

Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang hendaknya melakukan sosialisasi ulang yang lebih intensif dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009.

 

Contoh Tesis 5 : Analisis Prioritas Kebijakan Transportasi Kota Tangerang

 

Tesis ini membahas mengenai kebijakan pemerintah di sektor transportasi, khususnya di daerah perkotaan. Penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah Kota Tangerang. Tingginya angka kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal, serta kerugian material dan kerugian imaterial akibat ketidak efisienan sistem transportasi, melatar belakangi penelitian ini.

Lambatnya pemerintah pusat dalam mensosialisasikan undang-undang dalam hal pengimplementasian di daerah, menciptakan permasalahan tersendiri di banyak daerah di Indonesia. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah, juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan menjadi lambatnya proses adopsi pembangunan secara keseluruhan. Tesis ini dengan menggunakan metode AHP (Analityc Hierarchy Process). Meneliti seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan berperan dalam menciptakan iklim atau kondisi transportasi yang ideal. Pada penelitian ini pemangku kepentingan(stakeholders) ini dikelompokkan menjadi tiga yakni, Pemerintah, Legislatif, dan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu April hingga Juni 2010 juga mencari alternatif tindakan atau alternatif kebijakan yang dapat dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengurai persoalan lalulintas khususnya di Kota Tangerang.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara

 

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Penetapan Kebijakan InterCity Tarif Angkutan Umum di Propinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif metode. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan tepat. Dilihat dari hasil survei di lapangan berdasarkan besaran tarif yang tertulis dalam Surat Keputusan dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dalam aturan tarif yang sebenarnya pada rute Kawangkoan – tarif Manado sesuai SK Rp 12.600, – sebenarnya tarif saat ini Rp 15.000, – rute Manado – Langoan Rp 15.000, – hingga Rp 17.000, – Manado – Tondano dengan rute Rp 9.400, – hingga Rp 10.000, – Manado – Tomohon dengan rute Rp 7, 400, – hingga Rp 8.000, – Manado – Kotamobagu dengan rute Rp 34.500 hingga Rp 55.000, – Rute Manado – Bitung Rp 9.700, – hingga Rp 10.000, – dan rute Manado – Amurang Rp 13.800, – hingga Rp 15.000, -Dana sanksi dinyatakan dalam Pasal 10 di Pergub Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 yang harus ditakuti oleh para penerima kebijakan yang melanggar aturan tersebut sebenarnya tidak diketahui oleh penerima kebijakan sehingga menjadi sesuatu yang dipertimbangkan tidak penting untuk sesuatu yang tidak penting untuk disampaikan dan diketahui. Selanjutnya, empat faktor itu menentukan keberhasilan implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi struktur belum diimplementasikan dan menjadi penghalang bagi keberhasilan implementasi kebijakan menentukan tarif angkutan umum. Kurangnya penghargaan publik terhadap kebijakan yang ada karena berbagai alasan itu eksis menghambat implementasi suatu kebijakan. Untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam implementasi antarkota adopsi kebijakan tarif publik di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota sebagai pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan harus peduli tentang apakah kebijakan harus dilaksanakan atau tidak.

 

Contoh Tesis 7 : Pemeliharaan Kinerja Angkutan Umum Perkotaan Menuju Transportasi Berkelanjutan

 

Angkutan umum perkotaan berbasis jalan senantiasa dipandang sebagai sumber masalah kemacetan dan kesemrawutan di banyak kota di Indonesia. Penurunan kinerja angkutan umum perkotaan mengakibatkan pemakaian angkutan pribadi meningkat sehingga terjadi ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Berbagai konsep manajemen pengoperasian angkutan umum perkotaan sudah banyak dilakukan untuk membatasi pemakaian angkutan pribadi, namun belum mencapai hasil yang optimal. Hasil penelitian tolok ukur dalam 24 indikator pelayanan untuk angkutan umum perkotaan menunjukkan bahwa penumpang angkutan umum sebenarnya tidak melihat jenis/klasifikasi angkutan yang akan dinaikinya namun memperhatikan kebutuhan akan pelayanan yang mereka terima dan tujuan perjalanannya. Salah satu langkah dalam transportasi berkelanjutan adalah dengan adanya standar pelayanan minimal angkutan umum perkotaan sehingga masyarakat lebih memilih angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi sehingga akan menjamin kualiutas lingkungan yang lebih baik. Salah satu perundangan yang baru terbit yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, diharapkan dapat menjadi acuan terbaru untuk melakukan perbaikan kinerja angkutan umum perkotaan.  Pengawasan dan evaluasi kinerja angkutan umum perkotaan harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan. Komitmen dan kebijakan yang terpadu antar Departemen, penegakan hukum dan kekonsistenan kebijakan serta penyadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjamin pemeliharaan kinerja angkutan umum perkotaan menuju era transportasi berkelanjutan sehingga menarik minat masyarakat untuk berpindah moda angkutan.

 

Contoh Tesis 8 : Analisis Intensitas Penggunaan Angkutan Penumpang Umum ( Kasus Angkutan Penumpang Umum Bus Antar Kota dalam Provinsi Non Ekonomi Jurusan Semarang – Solo )

 

Dalam melakukan aktivitasnya, masyarakat membutuhkan jasa transportasi angkutan umum penumpang. Bus merupakan salah satu jasa transportasi angkutan umum penumpang yang paling populer. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan bus AKDP non ekonomi jurusan Semarang – Solo.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna atau captive user jasa transportasi angkutan umum penumpang bus AKDP non ekonomi jurusan Semarang – Solo . Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling. Untuk menganalisis variabel – variabel yang mempengaruhi intensitas penggunaan jasa transportasi angkutan umum penumpang bus AKDP non ekonomi jurusan Semarang – Solo, digunakan model regresi berganda (multiple regression)

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen (tarif moda transpor lainnya, penghasilan dan pelayanan) secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel dependen intensitas penggunaan jasa transportasi angkutan umum penumpang . Intensitas penggunaan bus yang diamati akan tergantung pada tarif moda transpor lainnya dan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan oleh jasa transportasi angkutan umum penumpang bus AKDP non ekonomi .

Sebagai tambahan, sebagian besar pengguna jasa transportasi angkutan umum penumpang bus AKDP non ekonomi jurusan Semarang – Solo adalah wanita dengan usia antara 31 sampai dengan 40 tahun dan pendidikan terakhir SLTA serta bekerja sebagai karyawan swasta atau wiraswasta .

 

Contoh Tesis 9 : Evaluasi Program Bus Sekolah di Kota Surabaya

 

Program bus sekolah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengguna kendaraan yang masih di bawah umur. Penelitian ini memiliki bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian tentang program bus sekolah yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan di Indonesia Surabaya. Ini tergantung pada kondisi dan fenomena pengguna kendaraan yang masih di bawah umur. Lokasinya yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah di Departemen Perhubungan di Surabaya. Dari hasil analisis bisa mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan program bus sekolah di Surabaya belum berjalan dengan baik. Di mengevaluasi program digunakan evaluasi formatif sebagai alat ukur yang dilakukan secara berkala. Itu proses evaluasi bertujuan memperbaiki program tersebut di masa depan.

 

Contoh Tesis 10 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengaturan Trayek Angkutan Umum terhadap Efektivitas Lalu Lintas di Kota Bandung

Penelitian ini dimana bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam Implementasi Kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap Efektivitas Lalulintas di Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah para sopir angkutan kota bandung. Sampel yang diambil adalah sebanyak 98 orang berdasarkan atas hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin.

Metode penelitian yang di gunakan adalah dengan menggunakan metode asosiatif karena merupakan metode yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau hubungan yang di berikan variabel bebas terhadap variabel terkait. Variabel bebas yaitu Implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum yang terdiri dari empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi sedangkan variabel yang terikat yiatu Efektivitas Lalulintas. Analisis data yang di gunakan adalah Regresi Linier sederhana.

Hasil penelitian di ketahui bahwa,kondisi implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum terhadap efektivitas lalulintas di kota bandung adalah baik dengan nilai persentase implementasi kebijkan pengaturan trayek angkutan umum 79,99% dan efektivitas lalulintas 78,22%.

Kemudian, pengaruh yang di berikan oleh implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum terhadap efektivitas lalulintas di kota bandung tiap dimensi adalah 7,02 % (komunikasi), 10,36% (sumberdaya), 4,6 % (disposisi) dan 37 % (struktur birokrasi) dimana struktur birokrasi memliki nilai yang besar di bandingkan dengan dimensi lain. Sedangkan untuk pengaruh keseluruhan atau secara simultan dari dimensi implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum terhadap efektivitas lalulintas adalah sebesar 73,96%. Dan persamaan regresinya adalah Ý = 42,836 + 0,348X. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila nilai Implementasi Kebijakan bertambah 1, maka nilai rata-rata efektivitas lalulintas akan bertambah sebesar 0,348. Hal ini berlaku untuk kelipatannya, misalkan nilai Implementasi Kebijakan ditambah 100 maka rata-rata Efektivitas Lalulintas adalah 34,8. Sedangkan besar pengaruh yang di berikan oleh implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum terhadap efektivitas lalulintas adalah sebesar 0,399, kemudian setelah mengetahui dari pada nilai korelasinya tersebut untuk mengetahui besar pengaruhnya kemudian di lanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkannya. Jadi, 0,399²=0,159 hal ini berarti besar pengaruh yang di berikan oleh implementasi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum sebesar 15,9% sedangkan sisanya 84,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak di teliti.

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?