HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana

Keprihatinan akan ledakan penduduk dunia pertama kali dikemukakan oleh Thomas Robert   Malthus yang biasa disebut dengan Teori Malthus, seorang   pendeta   Inggris,   yang   hidup   pada   tahun  1766  hingga tahun   1834. Ia  berpendapat    bahwa    penduduk    (seperti  juga tumbuh-tumbuhan dan  binatang)   apabila  tidak  ada   pembatasan, akan  berkembangbiak  dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari   permukaan bumi. Tingginya pertumbuhan  penduduk ini disebabkan   karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang  tidak dapat dikendalikan dan dihentikan. Disamping itu bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan,  sedangkan laju  pertumbuhan  bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

 

 

Apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, inilah sumber  kemelaratan  dan   kemiskinan. Untuk dapat keluar dari  kemiskinan dan kemelaratan tersebut   maka penduduk dunia   harus   dibatasi.  Pembatasan tersebut  dapat  dilakukan dengan dua   cara : Preventive   cheks   dan  positive   checks. Karena Malthus hanya mempercayai bahwa hanya melalui Moral restrain sebagai   preventive    checks,    maka   dikemudian hari  timbul  berbagai   kritik terhadap teorinya. Paul Ehrlich berpendapat bahwa   untuk   dapat   keluar   dari perangkap   Malthus,   ia   menganjurkan   penggunaan   semua   cara   “Preventive checks”,    misalnya   dengan   penggunaan   alat   kontrasepsi   untuk   mengurangi jumlah   kelahiran   serta   pengguguran   kandungan   (Ida   Bagus   Mantra,   2004: 53).   Disamping    itu  pandangan     Malthus   yang   menyatakan     bahwa    hanya penderitaan dan ancaman akan penderitaan yang lebih buruklah yang dapat diandalkan untuk membujuk      masyarakat  bawah  menahan diri  dalam hal angka kelahiran, kini  pandangan tersebut justru berlaku sebaliknya, sebagaimana pendapat Frank W. Notestien (2004 : 12) menyatakan bahwa kondisi hidup yang lebih baik dan jalan hidup yang lebih baiklah yang menjadi motivasi kecenderungan terhadap pengaturan tingkat kelahiran. (Tesis, akhmad zaini)

Sejarah Lahirnya Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka di berbagai Negara dan hampir semua Negara di dunia menggunakan cara pengaturan dan pembatasan kelahiran dengan birth control atau di Indonesia disebut keluarga berencana. Awal penerapan konsep pengaturan dan pembatasan kelahiran di Indonesia dengan berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia  (PKBI)    pada     tahun    1957, sedangkan secara kelembagaan dimulai pada tahun 1970. Pada tahun 1970-an Keluarga Berencana merupakan Program pemerintah   murni   yang titik pusatnya   pada   pengendalian   penduduk   melalui penggunaan   alat   kontrasepsi,     konsep      yang    dikembangkan melalui pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dengan slogan   cukup   dua   anak,   laki-laki   perempuan   sama   saja.   Dalam   posisi   ini terkesan     penduduk     hanya    sebagai    obyek,   sedang    hegemoni      pemerintah sangat   kuat,   rakyat   dimobilisasi   sedemikian   kuat   untuk   menggunakan   alat kontrasepsi, tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan, kondisi tubuh, serta tanpa   mendapatkan   penjelasan   kekurangan   dan   kelebihan   alat   kontrasepsi yang   dipakainya,     sehingga   lambat   laun   mendapatkan   kritik   sangat   keras yang   datang   dari   masyarakat   sendiri,   LSM   dalam   negeri   maupun   LSM   luar negeri.

 

Kebijakan program Keluarga Berencana (KB) tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Disebutkan pada bab IX bagian kedua pasal 56 mengenai Tugas dan Fungsi dijelaskan bahwa BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Tugas utama PLKB atau PKB tersebut melakukan penyuluhan dan motivasi KB kepada calon peserta KB, melalui kerja sama dengan para lurah atau kepala desa, ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Kader PKK di lapangan. PLKB atau PKB juga membantu kegiatan Posyandu, dan sebagainya (http://batam.tribunnews.com). Idealnya satu orang tenaga PLKB atau PKB menangani satu desa atau kelurahan. (kompas,kamis 31juli2008).

Pengertian dan Istilah KB

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam analisa keluarga berencana (KB) beserta definisinya :

  1. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 tahun. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai.
  2. Pemakai alat/cara KB adalah seseorang yang sedang atau pernah memakai alat/cara KB.
  3. Pernah pemakai alat/cara KB (ever user) adalah seseorang yang pernah memakai alat/cara KB.
  4. Pemakai alat/cara KB aktif (current user) adalah seseorang yang sedang memakai alat/cara KB.
  5. Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan untuk mengatur kelahiran.
  6. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. (www.datastatistik-indonesia.com)

 

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

Kelebihan Program

Program KB adalah salah satu program pokok pemerintah yang mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan keluarga. Program ini telah diikuti oleh hampir seluruh pasangan suami di Indonesia karena memberikan keuntungan, yakni:

 

  1. Mengatur angka kelahiran dan jumlah anak dalam keluarga, untuk mengurangi resiko ledakan penduduk.
  2. Meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan bersama.
  3. Menjamin kesehatan ibu dan anak karena program KB mengatur jarak kelahiran dan meminimalisir resiko kematian ibu.
  4. Penggunaan alat-alat kontrasepsi yang aman dan steril dapat mencegah resiko penyakit berbahaya.
  5. Merencanakan kehamilan yang aman dan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal.

Kelemahan Program

Dari beberapa kelebihan diatas, program KB juga memiliki kelebihan sebagai berikut:

 

  1. Pemasangan alat kontrasepsi yang tidak tepat akan menimbulkan infeksi.dalam pemasangan alat kontrasepsi harus benar-benr diperhatikan dan dilakukan secara benar. Oleh karena itu, pemasangan alat kontrasepsi harus dilakukan oleh dokter atau pegawai kesehatan yang memang sudah benar-benar ahli dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.
  2. Alat kontrasepsi yang tidak sesuai bagi para ibu justru akan menimbulkan masalah. Jadi dalam pemilihan alat kontrasepsi harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu.Banyak wanita menenukan pilihan alat kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena terbatasnya metode yang tersedia, tetapi uga karena metode-metode tertentu mungkin tidak diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh alat kontrasepsi (Depkes RI, 1998).
  3. Kurangnya penyampaian informasi dan penyuluhan bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil sehingga mereka tidak memperhatikan jarak kelahiran. Jarak kelahiran harus diatur dan direncanakan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga. Dan karena masih banyaknya orang yang memegang prinsip “banyak anak banyak rejeki”, maka sulit untuk mensosialisasikan program KB kepada masyarakat yang masih primitif.

Implementasi Kebijakan Program KB

Implementasi pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dijabarkan kedalam tiga hal sebagai berikut:

Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, dan upaya masyarakat terhadap penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan prilaku keluarga serta masyarakat terhadap penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup, ibu, bayi dan anak melalui pembinaan program KB. Sebelum Pasangan Usia Subur memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan terlebih dahulu diberikan pengarahan sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan setelah pemakaian alat kontrasepsi.

 

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

 

 

Peningkatan peserta KB baru dan aktif.

Kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi serta meningkatkan frekuensi pelayanan KB yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memenuhi perkiraan permintaan masyarakat peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi mantap dan jangka panjang serta pelayanan cabut implan.

 

Peningkatan cakupan pelayanan KB.

Kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan dan memantapkan cakupan pelayanan program KB seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pengembangan pelayanan program KB ini dimantapkan sebagai konsep pelayanan KB mandiri yang telah diterapkan dipuskesmas atau tempat-tempat kesehatan yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana

Contoh Tesis 1 :  Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir)

 

Pada penelitian tahun 2016 yang menyatakan bahwa  Program Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan yang sudah menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berkualitas, melalui kelahiran, mengatur interval antara kehamilan. Target peserta aktif Program untuk Laki-laki KB yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2010-2014, bahwa peningkatan peserta pria menjadi 4,5 persen dari jumlah pasangan usia subur. Masalah dalam pelaksanaan Program untuk pria adalah penggunaan KB kontrasepsi keluarga berencana pria jangka panjang yang masih terbatas serta sosialisasi atau penyuluhan tentang perencanaan keluarga vasektomi pria masih rendah, akibatnya, kurangnya pemahaman ayah / suami dalam rencana keluarga.

Dalam penelitian ini konsep teori yang digunakan mengacu pada kebijakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Wahad bahwa implementasi sebagai suatu proses mengimplementasikan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, administratif, perintah eksekutif, atau presiden dekrit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang keluarga berencana, ruang lingkup kegiatan kebijakan Program Keluarga Berencana (KB), termasuk keluarga berencana dan upaya implementasi meningkatkan akses dan kualitas informasi layanan, pendidikan dan kontrasepsi. Hasil penelitian pelaksanaan kebijakan keluarga berencana Program (KB) di Kabupaten Kampar (studi kasus tentang partisipasi laki-laki di Indonesia Kabupaten Kampar KB Kiri Hilir, tidak bisa berjalan optimal, di mana keluarga upaya pembinaan (penyuluhan) yang diberikan oleh keluarga berencana penyuluhan petugas (PLKB) kecamatan Kampar Kiri Hilir terhadap Pasangan Usia subur (PUS) / KB Pria tidak didukung oleh peningkatan akses ke informasi dan konseling (pendidikan) pemahaman KB pria yang rendah dampaknya dan partisipasi laki-laki di air KB. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kelembagaan yang ada di kabupaten, budaya, mengelola sumber daya (PLKB) masih minim kuantitas dan kualitas, koordinasi dan diseminasi program yang tidak menjalankan KB pria, menyiratkan pemahaman dan partisipasi laki-laki / suami untuk KB.

 

Contoh Tesis 2 :  Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

 

Penelitian ini didasari oleh pencanangan Kampung Keluarga Berencana di dusun Ambeng-Ambeng, desa Ngingas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana sumber data diperoleh dari informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara yang kemudian di analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan data dengan fokus penelitian menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn tentang Implementasi Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng telah berjalan baik. Hanya saja ada salah satu kegiatan yang belum terlaksana, yakni Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja.

 

Tujuan umum program ini masih dalam proses pencapaian dikarenakan program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng dimulai Januari 2016. Sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, dan karakteristik organisasi telah mendukung terimplementasinya program kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng. Lingkungan sosial di Dusun Ambeng-Ambeng pada umumnya mendukung program Kampung KB. Lingkungan ekonomi Dusun Ambeng-Ambeng amat mendukung masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Di sisi lain, tidak ada kegiatan politik yang menjadi lingkungan politik dalam implementasi program Kampung KB di Dusun Ambeng-Ambeng. Sikap pelaksana sudah mendukung terimplementasinya program Kampung KB.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan masalah besar yang dihadapi pemerintah. Selain itu, melemahnya program Keluarga Berencana tidak cukup mampu dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di indonesia sehingga perlu adanya upaya atau inovasi dalam mengatasi masalah tersebut maka digagaslah program Kampung Keluarga Berencana yang merupakan salah satu inovasi program pemerintah dalam memperkuat program KKBPK dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam tingkat wilayah atau desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Percut kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli serdang sumatera utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

 

Informan kunci dalam penelitian ini ada dua orang yang sangat mengetahui implemnetasi program Kampung KB yaitu staf ahli kepala BKKBN sumatera utara dan PLKB Desa Percut. Informan utama yaitu terdiri dari dua orang masyarakat desa percut yang merasakan manfaat program Kampung KB. Informan tambahan penlitian ini yaitu satu orang tokoh masyarakat Desa Percut. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian di analisis oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung KB belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari pelaksanaan program ini yang tidak berjalan lagi serta banyak kekurangan dari berbagai indikator diantaranya sumber daya, hubungan antar organisasi, dan disposisi implementor. Saran dalam penelitian ini perlunya menemukan solusi oleh pelaksana program Kampung KB dalam mengaktifkan kembali program tersebut serta meningkatkan fasilitas, hubungan antar organisasi dan disposisi implementor menjadi lebih baik.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana  terhadap Partisipasi Pria dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten  Sintang

 

Pada tahun penelitian 2018 menyatakan bahwa penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program keluarga berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjelaskan tentang hasil pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang. Bahwa partisipasi pria sangat rendah yang disebabkan oleh tidak banyak pria yang ikut berperan dalam menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya mendukung program keluarga berencana dalam keluarganya sendiri. Penggunaan alat kontrasepsi pria seperti kondom tidak banyak membantu sebagai bentuk pilihan bagi pria untuk berpartisipasi dalam mengikuti program keluarga berencana. Sedangkan pembinaan tentang program keluarga berencana bagi pria dan penggunaan alat kontrasepsi belum optimal dilakukan oleh petugas keluarga berencana dilapangan. sehingga akses informasi dan pemahaman berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi pria menjadi kendala bagi pasangan usia subur.

 

Temuan dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan program keluarga berencana terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik dan terencana sesuai dengan harapan kebijakan program keluarga berencana. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor ketersediaan sumberdaya pendukung dimana masih terbatasnya pendanaan untuk menunjang kegiatan operasional pembinaan kelurga berencana dilapangan dan terbatasnya akses informasi pelayanan keluarga berencana bagi pria. Untuk dukungan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana masih belum memadai serta pengenalan kebijakan program keluarga berencana khususnya penggunaan alat kontarsepsi bagi pria dilakukan hanya bersifat internal oleh pengelola program tanpa dilakukan dengan metode advokasi yang tepat bagi peserta program keluarga berencana pria. Sedangkan faktor kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat bergantung pada kemampuan ekonomi, sikap mental dan budaya lokal yang masih cenderung beranggapan bahwa program KB hanya untuk kawn wanita saja. Namun kebijakan program keluarga berencana secara umum dari segi adat dan budaya lokal diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penerimaan terhadap pembangunan di bidang kependudukan.

 

Contoh Tesis 5 : Implemtasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun

 

Pada penelitian tahun 2015 ini menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keluarga berencana (kb) di Kecamatan Bathin viii Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan dalam ini adalah deskripsif kualitatif dengan jenis empiris (pengalaman yang benar). Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

 

Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan program kb seperti, pelayanan kontrasepsi, keluarga harmonis dan kb lestari, peningkatan pelayanan dan pembinaan kesetaraan berKB baik jalur Pemerintah maupun swasta, pos penyediaan operasional desa dan penyediaan klinik KB, alasan masyarakat yang melaksanakan program kb, alat kontrasepsi yang digunakan masyarakat dan perkembangan ekomoni keluarga setelah mengikuti program kb. Kebijakan dan Strategi Program KB adalah untuk mencapai tujuan tersebut diambil kebijakan diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan maupun pemakaian alat kontrasepsi alat yang mandiri. Suksesnya suatu program dalam hal ini Program KB tergantung dari aktif dan atau tidaknya Partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut, dalam program kb hambatan/permasalahan dalam kebijakan program kb serta adanya upaya dan untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan program kb.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (Studi Partisipasi Pria dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Kebijakan keluarga berencana tersebut dilakukan dengan cara komunikasi,informasi, dan edukasi (KIE) yang baik melalui upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan kelurga pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya serta tata nilai hidup dalam masyarakat. Namun pada saat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi kebijakan tersebut. Yaitu faktor usia, pendidikan, ekonomi di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang yang tingkat partisipasi keikutsertaan KB pria yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Program KB pada partisipasi penggunaan alat kontrasepsi pada pria di Kecamaytan Kedung Kandang Kota Malang. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi tersebut sehingga progam Keluarga Berencana pada tingkat partisipasi pada penggunaan alat kontrasepsi pada pria di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang rendah. Penelitian ini didasarkan pada teori GEORGE EDWARD III, dimana menurut GEORGE EDWARD III implementasi kebijakan dapat di ukur dengan harus dilihat dari prosesnya dengan teorinya terdapat 4 (empat) tingkatan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokasi. dimana teori ini akan melihat dan menelaah bagaimana Proses Implementasi kebijakan Progam Keluarga Berencana pada Partisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi pada pria di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Bpk.Nyoman Sadana selaku KABID KB dan REPRODUKSI Kantor BKBPM Kota Malang, ibu dra.Maria selaku SKSUBID KB Kantor BKBPM kota Malang, ibu Widi UPT KB Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dan ibu kolida PLKB Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dan Masyarakat Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

 

Keluarga Berencana atau disingkat KB merupakan program yang ada di hampir setiap Negara berkembang, termasuk Indonesia, program ini bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan mengurangi jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 15- 49 tahun, yang kemudian disebut dengan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). dengan pengaturan jumlah anak tersebut diharapkan keluarga yang mengikuti program ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Terdapat banyak alat kontrasepsi seperti Pil, Iud, Kondom, Mop, Suntik, Spiral dan lain sebagainya. Terdapat 2 (dua) alat kontrasepsi pria yaitu : MOP dan KONDOM.

Pada wilayah Kota Malang terdapat 5 Kecamatan di antaranya yaitu : Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Bliming, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Pada 5 Kecamatan tersebut tedapat data Pencapaian Peserta KB baru dengan semua metode per mix kontrasepsi Kota Malang sampai dengan bulan Desember 2013. Dan hasil dari tingkat keikutsertaan KB pada pria yang tergolong terendah angka partisipasinya adalah pada Kecamatan Kedung Kandang. Dengan terdapat dua (2) alat kontrasepsi pria yaitu MOP dan KONDOM. Alasan umum masyarakat dengan tidaknya keikutsertaan pria dalam penggunaan alat kontrasepsi tersebut adalah takut terjadinya tidak berfungsinya alat kelamin pria atau alat reproduksinya sehingga takut adanya kelemahan dalam berhubungan sexual. Takut adanya perselingkuhan yang tidak diketahui oleh istri-istrinya. Terdapat banyak solusi dalam menyikapi hal tersebut yaitu dari pihak PLKB sudah berusaha dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan mengadakan KB gratis ataupun yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan progam keluarga berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi.Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam menyikapi pemakaian alat kontrasepsi pria yang kurang efektif, Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam memberikan penyuluhan keluarga berencana khususnya pada pemakaian alat kontrasepsi pria dilapangan oleh tenaga pelaksana, Untuk mengetahui apakah pemerintah membuka akses informasi dari berbagai media yang bias membuat masyarakat itu sendiri ragu-ragu dengan mengikuti progam keluarga berencana dalam penggunaan alat kontrasepsi pria. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Informan Penelitian Program Keluarga Berencana Pada Partisipasi Penggunaan alat kontrasepsi pada pria.

 

Contoh Tesis 7 :  Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung

 

Program KB merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, tetapi didalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi program KB kepada masyarakat, tingginya laju pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, dan kurangnya petugas KB di lapangan.

 

Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur dan petugas di lapangan belum berjalan baik, dikarenakan sosialisasi yang masih kurang. Sumber daya manusia di BPPKB Kota Bandung kurang baik karena kekurangan pegawai dan petugas di lapangan, Disposisi di BPPKB Kota dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur Birokrasi di BPPKB Kota Bandung berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung cukup berhasil.

Contoh Tesis 8 : Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru Sampai Reformasi (1970-2014)

 

Pada tahun 2015 penelitian ini menyatakan bahwa Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun 1974-2011 sebesar 52,172%. Untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah penduduk, dilaksanakanlah program Keluarga Berencana yang dimulai pada tahun 1970. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji

(1) Sejarah perkembangan KB di Kabupaten Tegal;

(2) Implementasi Kebijakan KB di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014);

(3) Pengaruh Kebijakan Keluarga Berencana terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014).

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap yaitu :

(1) Menentukan topik;

(2) Heuristik,

(3) Kritik sumber atau verifikasi;

(4) Interpretasi;

(5) Historiografi.

 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal. Teknik pengambilan sumber dilakukan melalui beberapa cara yaitu : wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) pertama kali masuk di Kabupaten Tegal pada tahun 1970. Lembaga yang mengkoordinasi Program KB bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Pada awalnya BKKBN Kota dan Kabupaten Tegal bergedung dalam satu kantor yang bertempat di Kota Tegal. Pada tahun 1981 BKKBN Kabupaten Tegal membangun gedung kantor sendiri di Slawi. Kebijakan-kebijakan atau program-program KB dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan programnya BKKN Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa mitra kerja baik yang berstatus negeri maupun swasta seperti : Dinkes, Puskesmas, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Kodim 0712/ Tegal, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Setelah berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki wewenangan untuk membuat kebijakan KB sendiri. Berlakunya UU tentang Otonomi Daerah membuat nama lembaga di Kabupaten Tegal berbeda dengan kabupaten/kota yang lainnya. Saran, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengatur tentang ketenagakerjaan di BPPKB Kabupaten Tegal supaya ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh KB (PLKB) di Kabupaten Tegal.

 

Contoh Tesis 9 :  Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Pada tahun penelitian 2013 yaitu menyatakan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana program yaitu BPMPKB dan penerima program yaitu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup efektif. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya.

 

Contoh Tesis 10 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana terhadap Manajemen Konseling dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Konseling Kontrasepsi

 

Pada tahun 2017 penelitian ini menyatakan bahwa Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara, kuesioner, observasi serta study dokumentasi. Populasi penelitian adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berjumlah 252 orang terdiri dari tamat SMA sebanyak 198, tamat D3 16 orang dan tamat S1 38 orang. Untuk kepentingan penelitian, diambil sampel sebanyak 73 orang penyuluh untuk dijadikan responden dengan tehnik penarikan sampel stratified random sampling (teknik pengambilan sampel acak stratifikasi). Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana berpengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Manajemen Konseling dan variabel Mutu Pelayanan Konseling Kontrasepsi pada Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan manajemen konseling dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu adanya kebijakan yang efektif dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan.

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?