HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muria (UMK) Kudus

  1. Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran Pt. Pos Indonesia Terhadap Konsumen Di Wilayah Kudus
  2. Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan Di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jepara Dan Pati)
  3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah
  4. Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
  5. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati
  6. Legal Reasoning Izin Poligami Dan Penetapan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara: 0323/Pdt.G/2012/Pa.Kds.)
  7. Studi Kasus Putusan Damai Dalam Perkara Pembatalan Hibah (Perkara Nomor 0126/Pdt.G/2013/Pa.Kds Di Pengadilan Agama Kudus)
  8. Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Desa Wilalung Kec. Gajah Kab. Demak)
  9. Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pendaftaran Ciptaan Atas Kerajinan Gebyok Kudus Oleh Pemkab Kudus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran Pt. Pos Indonesia Terhadap Konsumen Di Wilayah Kudus

Intisari

Secara umum ditujukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik Pos Indonesia di Kabupaten Kudus. Namun dalam pelaksanaanya terjadi pertumbuhan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, dalam jumlah yang signifikan, sehingga perlu ditelaah lebih jauh terkait permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui secara mendalam penyebab timbulnya masalah, dan langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris atau socio legal studies, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif.Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability samplingdanteknik yang digunakan adalah snowball sampling technique. Melalui wawancara dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pos Indonesia memiliki perangkat peraturan perusahaan guna memastikan kualitas standar mutu layanan.Kemudian, dengan analisa terkait penyebab tingginya keluhan pelanggan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya di Kantor Pos mengalami kendala-kendala.Kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya sosialisasi atas peraturan terkait standar mutu layanan, dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik menjadi kendala yang perlu mendapatkan solusi. Manajemen Kantor Pos telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan mengusulkan penambahan tenaga pelaksana namun belum berhasil.Kemudian, melakukan pengaturan ulang terhadap wilayah antaran, dan melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang standar mutu layanan kepada internal maupun kepada pengguna layanan.

Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan Di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jepara Dan Pati)

 

Intisari

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Jepara dan Pati telah usai. Hasilnya pasangan calon yang kalah di Kabupaten Jepara mengajukan proses permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Mahkamah Konstitusi (MK). Relawan kotak kosong di Kabupaten Pati juga sama mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati di MK. Untuk itu, tesis ini mendeskrispsikan proses munculnya permohonan dan proses pengajuan permohonan serta menganalisa prospektif pasca putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses demokratisasi. Pendekatan tesis ini yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sasaran penelitian adalah komisioner KPU, komisioner Bawaslu, pasangan calon bupati dan wakil bupati, anggota tim sukses, pengurus partai politik pengusung, dan relawan Kotak Kosong.

Hasil Penelitian

Hasilnya permohonan pemohon yang mengajukan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di MK tidak dapat diterima. MK juga mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait legal standing pemohon. Permohonan Geram Pati juga tidak dapat diterima oleh MK. Eksepsi termohon dan pihak terkait tentang tenggat waktu pengajuan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim MK.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Intisari

Perjalanan otonomi daerah yang berjalan kurang lebih 8 tahun telah banyak mengalami adanya perubahan-perubahan kebijakan, terutama sekarang ini adanya perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, yakni pengalihan pajak daerah. Kebijakan ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Kebijakan tersebut, sangat mendukung adanya desentralisasi, yang mana daerah diharapkan segera dapat menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, sebagaimana ditegaskan Surat Menteri Keuangan Nomor; S – 632/MK.07/2010 tertangal 30 September 2010 perihal percepatan penyusunan peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut, memberikan dampak positif pada keuangan daerah, dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan untuk tahun 2011 ditargetkan Rp. 6.000.000.000,- mendapat 11.267.847.027 realisasinya 187 %. Langkah untuk meningkatkan pendapatan agar lebih optimal, maka kebijakan tersebut perlu di dukung adanya koordinasi antar birokrasi dan juga pendekatan pada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peranan kebijakan agar berjalan secara optimal, diharapkan adanya regulasi baru, agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

Intisari

Pajak adalah sumber penghasilan dan pendapatan negara, yang oleh negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan, sehingga di perlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak dan untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya ditulis UU KUP), memuat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan sengaja, dan bagi Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana bagi Wajib pajak dalam UU KUP, diatur mulai Pasal 41A, 41B, 41C dan Pasal 42 dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut secara jelas dan tegas, yaitu sanksi pidana kurungan dan denda bagi Wajib Pajak yang nakal. Penerapan sanksi pidana dalam perpajakan semata-mata untuk membuat Wajib Pajak menjadi Patuh. Penerapan hukum pidana pada kasus tindak pidana perpajakan, diperuntukkan bagi Wajib Pajak perseorangan dan Koorporasi yang melakukan delik. Kajian keuntungan / kelebihan dan kelemahan / kerugian penggunaan hukum pidana dalam hukum pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Keuntungannya yaitu menjadi efek jera bagi Wajib Pajak, mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran dibidang Perpajakan dan target penerimaan negara dari Pajak dapat tercapai. Kelemahannya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak, kelemahan aturan ketentuan pidana pajak dalan UU KUP dan Wajib Pajak menjadi lebih berhati-hati.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati

Intisari

Dalam penerapan mediasi yang dilakukan di Pengadian Agama, pelaksanaan mediasi masih belum secara maksimal dapat dijalankan. Fakta belum maksimalnya mediasi berdasarkan sumber data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Pati yang menunjukkan adanya mediasi yang Nampak sangat minim berhasil ketimbang jumlah perkara yang masuk. Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh pengadilan agama Pati dalam penanganan penyelesaian perceraian, apakah kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap   di Pengadian Agama Pati, dan apakah pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadian Agama Pati telah sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan social.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data atausumber data dalam penelitian ini dibagidalam 2 (dua) hal yaitu sumber data primer dans ekunder. Metode Pengumpulan Data Primer dengan wawancara dan observasi dan metode Pengumpulan Data Sekunder yaitu dengan pengumpulan Bahan hukum primer, bahan hukum secunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dilakukan melalui analisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menujukkan bahwa Sesuaidengan PERMA No.01 tahun 2008 prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan yaitu; tahap pramediasi dan tahap-tahap proses mediasi. Pada prinsipnya Pengadilan Agama Pati juga menerapkan mekanisme pelaksanaan mediasi sesuai dengan amanat PERMA No.01 tahun 2008. Kendala yang dihadapi dalam implementasi mediasi adalah (1) kemampuan mediator masih belum maksimal karena kurang dibekali keahlian dalam menyelesaikan perkara atau sengketa perkawinan yang selama ini ada di Pengadilan Agama Pati (2) Hambatan dalam materi PERMA dan (3) Lemahnya sarana mediasi.Untuk memerankan mediasi menjadi alat perubahan sosial, maka sudah sepatutnya perangkat hukum dan budaya masyarakat sebagai bagian dari berjalannya system hukum yang selama ini belum maksimal untuk lebih dioptimalkan sebagai daya dukungnya,sehingga fungsi pelaksanaan hukum sebagai sarana perubahan social lebih mampu diperankan.

Legal Reasoning Izin Poligami Dan Penetapan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara: 0323/Pdt.G/2012/Pa.Kds.)

Intisari

Ini secara umum bertujuan untuk mengetahui legal reasoning hakim dalam memberi izin poligami dan penetapkan hartabersama yang dilakukanpadapasangan poligami. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam memberikan izin poligami adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana di dalam Pasal 4 ayat (2) (bersifat fakultatif, apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami) dan Pasal 5 ayat (1) (bersifat kumulatif, yaitu Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi), sehingga syarat-syarat yang telah terpenuhi pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kudus dengan putusan nomor: 0323/PDT.G/2012/PA.KDS, yaitu isteri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adanya persetujuan dari isteri, suami mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Untuk memperkuat alasan tersebut, hakim juga memeriksa alat-alat bukti yang ada dari pemohon. Legal reasoning hakim dalam menetapkan harta bersama kepada suami yang hendak berpoligami berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa apabila suami mengajukan permohonan poligami, maka harus disertakan pernyataan untuk penetapan harta bersama.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Desa Wilalung Kec. Gajah Kab. Demak)

Intisari

Secara Umum Bertujuan Untuk Mengetahui Cara Proses Perdamaian Perkara Nomor0126/Pdt.G/2013/PA.Kds Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Kudus Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Damai Perkara Nomor0126/Pdt.G/2013/PA.Kds Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Kudus. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Pendekatan Yuridis Nomatif, Sedangkan Spesifikasi Penelitiannya Adalah Diskriptif Analitis.

Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian Ini Mengunakan Data Sekunder. Data Sekunder Diperoleh Dengan Cara Studi Kepustakaan, Terutama Sesuai Perkara Perdata Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Kds. Proses Perdamaian Perkara Perdata Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Kds Adalah Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa,Atas Tawaran Hakim Pada Saat Hari Pertama Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Kudus.Para Pihak Sepakat Untuk Membuat Perjanjian Damai.Pengadilan Agama Kudus Menjatuhkan Putusan Menghukum Penggugat Dan Tergugat Serta Turut Tergugat Untuk Mentaati Isi Perjanjian Perdamaian Tertanggal 09 April 2013 Yang Telah Disepakati Tersebut Diatas Dan Biaya Perkara Yang Timbul Ditanggung Oleh Para Pihak. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Damai Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak Yang Tertuang Dalam Perjanjian Damai.

Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pendaftaran Ciptaan Atas Kerajinan Gebyok Kudus Oleh Pemkab Kudus

Intisari

Gebyok adalah salah satu bagian dari rumah adat Kudus yang berfungsi sebagai pemisah antara ruang tamu (joglo satru) dengan ruang keluarga (gedhongan). Perkembangan saat ini gebyok tidak hanya digunakan sebagai pembatas ruangan tapi juga digunakan sebagai hiasan ruangan dan latar pelaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keberadaan dan perkembangan kerajinan gebyok Kudus, mengetahui dan menganalisis kedudukan kerajinan gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peranan pemerintah kabupaten Kudus dalam pendaftaran Hak Cipta kerajinan gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak pengrajin gebyok yang setia memakai pakem ukir dalam membuat gebyok Kudus meskipun tak jarang pengrajin membuat gebyok Kudus dengan motif hasil kreasi sendiri sesuai dengan permintaan dari pemesan gebyok Kudus. Gebyok Kudus sebagai kerajinan yang didapat secara turun temurun merupakan salah satu kerajinan yang dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional akan tetapi UUHC 2002 belum cukup memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta gebyok Kudus. Pemkab Kudus menyadari bahwa kerajinan gebyok Kudus merupakan aset daerah yang berharga dan merupakan salah satu produk unggulan Kudus. Untuk itu Pemkab Kudus melalui klinik HKI Undip mendaftarkan Hak Cipta Gebyok Kudus. Kesimpulan yang diperoleh bahwa keberadaan gebyok Kudus saat ini telah mengalami banyak perkembangan dalam motif ukir tetapi pelaksanaan dokumentasi terhadap gebyok masih sangat minim. Gebyok Kudus sebagai pengetahuan tradisional terlindungi dengan lahirnya UUHC 2002 melalui ketentuan dalam Pasal 10 UUHC 2002, tetapi pada kenyataan UUHC 2002 belum cukup melindungi kerajinan gebyok Kudus. Pengrajin bersama Pemkab Kudus melakukan dokumentasi terhadap motif gebyok guna memberikan perlindungan defensif dalam menanggulangi penyalahgunaan instrumen HKI.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by