HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

  1. Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Penegakan Hukum
  2. Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco
  3. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  4. Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Masa Berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi
  5. Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo
  6. Menggunakan Lagu Tanpa Lisensi Pada Usaha Karaoke Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta Dan ?aq Ibtik?r
  7. Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud Nri 1945 )
  8. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Man 1 Yogyakarta
  9. Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung
  10. Pengaruh Komposisi Silikon pada Tuangan Aluminium Silisium (Al-Si) untuk Meningkatkan Kekuatan Mekanik Piston Sepeda Motor 2 Tak
  11. Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan)
  12. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)
  13. Implementasi Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta
  14. Kedudukan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
  15. Bekerjanya Huicum Di Bidang Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana
  16. Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  17. Praktek Penyelesaian ( Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan ) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( Sisminbakum ) Oleh Notaris Di Kabupaten Semarang
  18. Perbandingan Etnobotani Upacara Adat Batagak Panghulu Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat
  19. Kedudukan Prolegda Dalam Pembentltkan Peraturan Daerah
  20. Pendapatan, Ketahanan Pangan Dan Status Gizi Rumah Tangga Petani Padi Di Desa Rawan Pangan (Kasus di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan)

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Penegakan Hukum

Intisari

Benda sitaan diperoleh karena kasus pidana, telah menimbulkan a masalah rumit karena selain penting sebagai bukti di pengadilan proses, serta nilainya sangat berharga, nilai yang baik untuk kasus ini, serta nilai nilai nominal, terutama dalam kasus besar seperti korupsi. Jenis penelitian ini adalah yuridis terapan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.RUPBASAN dalam hukum penegakan, cukup berperan, terutama untuk kepastian hukum barang menjadi bukti a kasus kriminal. Untuk memastikan pengaturan cukup untuk undang-undang, peraturan pemerintah, Menteri / Direktur Jenderal kepolisian, yang dapat diterapkan di lapangan, yaitu UU 8 Tahun1981 tentang Proses Pidana, yang dikenal sebagai Prosedur Pidana Kode, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Koreksi; Ketentuan khusus RUPBASAN terkandung dalam Pasal 44-46 KUHAP, dan PP 27 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Kitab Hukum Hukum Pidana; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Negara yang Disita Benda; Keputusan Direktur Jenderal PasNumber: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Implementasi untuk Pengelolaan Benda Sita Negara dan DPR Penyimpanan Benda Yang Disita Negara.

Pendekatan Penelitian

Mengenai kendala yang dihadapi RUPBASAN dalam penegakan hukum: a. Memperhatikan infrastruktur rata-rata tidak cukup untuk pelaksanaan tugas di Indonesia lapangan, khususnya peralatan yang sangat mahal; b. Kesulitan yang terkait dengan keahlian khusus di bidang tertentu, terutama penelitian Bashan, diperlukan khusus personil (ahli) tidak selalu dapat dipenuhi oleh petugas di RUPBASAN; c. Memadai Pasukan keamanan diperlukan, agar barang yang disita negara tetap sangat peran penting dalam proses peradilan.

Hasil Penelitian

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini: a. untuk menggunakan peralatan yang tersedia untuk dilakukan tugas mereka bahkan dengan peralatan yang tidak optimal; b. untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang spesifik yang terkait dengan penelitian, sering dilakukan (MoU) dengan berbagai lembaga untuk mengatasi mereka

Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco

Intisari

Perlindungan hukum untuk budaya adalah penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang berfungsi sebagai aset berharga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di DIY diperlukan untuk memberikan perlindungan? Kedua, apa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional menurut Pusat Warisan Dunia UNESCO? Studi ini bertujuan untuk mencari tahu tentang alasan mengapa perlindungan untuk TCE penting dan perlindungan TCE menurut Pusat Warisan Dunia UNESCO. Ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yogyakarta telah melakukan upaya untuk melindungi dan memelihara budaya karena daerah ini memiliki keanekaragaman budaya sehingga ada kemungkinan bahwa kepemilikan budaya ini diklaim oleh pihak lain. Pemerintah Daerah Yogyakarta telah melakukan upaya inventarisasi dan dokumentasi, tetapi upaya ini belum optimal. UNESCO melalui World Heritage Center-nya juga telah melakukan inventarisasi dan dokumentasi tentang budaya Indonesia. Langkah-langkah pencegahan melalui inventarisasi dan dokumentasi diperlukan untuk mencegah budaya Indonesia dari diklaim dan dieksploitasi tanpa izin oleh negara lain. Hingga saat ini, ada 19 (sembilan belas) budaya Indonesia yang telah menerima pengakuan UNESCO.

Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional di Yogyakarta yang akan dipertahankan beberapa budaya dari klaim kepemilikan oleh pihak lain atau lainnya negara. Untuk alasan ini, diperlukan upaya agar budaya bisa dijaga dari kehancuran dan kehilangan budaya karena klaim kepemilikan oleh pihak lain. Penelitian ini adalah yuridis normative penelitian yang mengambil data di lapangan sebagai bahan utama.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah untuk melindungi terhadap ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal, yang sangat berbeda dari intelektual umum rezim properti seperti hak cipta lagu, tanda, paten yang sangat individualistis. Peraturan tentang perlindungannya yang tepat komponen dilakukan dengan menggunakan perlindungan preventif seperti yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan Provinsi Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, yaitu dengan menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi budaya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 38. Rekaman warisan budaya non-material dianggap penting karena beberapa elemen warisan budaya tidak mulai terancam kepunahan atau kepemilikan yang berpotensi diklaim oleh negara lain. Sampai 2016, 444 karya budaya takbenda didaftarkan sebagai bahasa Indonesia Warisan Budaya Takbenda yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan orang Yogyakarta Departemen Kebudayaan telah berusaha melakukan inventarisasi beberapa budaya di Yogyakarta. Ada 22 (dua puluh dua) budaya karya yang direkam di Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.

Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Masa Berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi

Intisari

Bab I, Sahnya SKMHT wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUHT, permasalahan pada penelitian ini ialah pada pengaturan dalam norma penetapan batas waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin pelunasan kredit tertentu demikian hal ini akan tergantung berapa lama pihak kreditor memberikan waktu kepada debitor untuk melunasi atau mengembalikannya utangnya, jika perjanjian kreditnya disepakati dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka SKMHT tersebut dapat dipasang APHT 5 (lima) tahun kemudian. Maka pada tahun kelima tidak diikuti dengan pembuatan APHT akan berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat (6) maka batal demi hukum (null and void), yang juga berlaku bagi Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UUHT. adanya Legal Problem Disharmonisasi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang batas waktu berlakunya SKMHT. Metode penelitian ini adala Yuridis Normatif, serta pendekatan yang digunakan Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perudang – undangan dan Pendekatan Historis. Rumusan masalah pada tesis ini ialah Pertama, apakah masa berlakunya SKMHT mengandung kepastian hukum untuk pengikatan jaminan kredit, kedua, apa bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur perihal pengikatan jaminan dengan menggunakan akta SKMHT, ketiga, bagaimana konsep hukum ke depan terhadap berlakunya SKMHT pada kredit kepemilikan rumah bersubsidi.

Pendekatan Penelitian

Pada uraian bab ini ialah dasar alur berfikir untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, menguraikan pengertian prinsip hukum, menguraikan surat kuasa membebankan hak tanggungan, menguraikan konsep hak tanggungan, pengertian hak tanggungan, subjek dan objek hak tanggungan, perjanjian kredit, pengertian perjanjian kredit, unsur perjanjian kredit dan hapusnya perjanjian, serta teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Merupakan kerangka konseptual yang menguraikan mengenai alur berfikir penulis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, pada rumusan pertama bahan pisau analisi mengunakan teori kepastian hukum, serta pendekatan perundang – undangan dan konseptual, rumusan masalah yang kedua bahan pisau analis menggunakan teori perlindungan hukum serta pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, dan rumusan masalah yang ketiga pisau analisi yang digunakan ialah teori kepastian hukum dan pendekatan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan historis.

Hasil Penelitian

Hasil Kajian, Pertama. Masa berlakunya SKMHT mengandung kepastian hukum untuk pengikatan jaminan kredit, maka pada masa berlakunya SKMHT membuat penerima kuasa (kreditur) tidak bisa berpegang pada kuasa itu saja, akan tetapi harus melaksanakan APHT suatu kewajiban bagi kreditur agar sebelum masa habis waktu yang telah ditentukan SKMHT dan segera ditindaklanjuti dengan membebankan Hak Tanggungan dalam bentuk pembuatan APHT dan juga didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional, dengan demikian SKMHT nya berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang bersangkutan. Dengan demikian kalau perjanjian kreditnya berakhir, maka SKMHT nya juga berakhir.Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur perihal pengikatan jaminan dengan menggunakan akta SKMHT, pada perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, maka hal yang dilakukan oleh kreditur ialah lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitor wanprestasi. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa antata debitur dan kreditur. Ketiga. Konsep hukum ke depan terhadap berlakunya SKMHT pada kredit kepemilikan rumah bersubsidi, haruslah memenuhi tiga syarat yaitu pertama, secara filosofi dapat menciptakan keadilan, kedua, secara sosiologis dapat menciptakan kemanfaatan dan ketiga, adalah secara yuridis dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian konsep hukum pada masa berlakunya SKMHT ini tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain saling terkait, oleh karena itu hukum hanya bisa berlaku secara efektif apabila ketiga aspek tersebut inheren melekat di dalamnya. Bab V, Penutup, Pertama, Kepada kreditur telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, hendaknya para pihak khususnya kreditor agar mempertimbangkan penggunaan SKMHT dalam hal debitor meminjam kredit, karena perbedaan dari segi fungsi antara SKMHT dengan APHT, perbedaan dari segi jangka waktu berlakunya maupun tentang perbedaan kedudukan kreditor pada SKMHT dan APHT. Sehingga kreditor dapat menilai apakah nilai kredit tersebut sesuai bila digunakan SKMHT atau langsung dengan APHT. Kedua. Kepada pemerintah perlu diperhatikan tentang jangka waktu SKMHT yan di pasang khususnya terhadap tanah yang belum terdaftar, di mana pada UUHT hanya memberikan batas waktu hingga 3 (tiga) bulan aga memberikan kelonggaran waktu terhadap proses pensertifikatan obyek SKMHT yang belum terdaftar tersebut atau pihak Kantor Pertanahan mampu menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu SKMHT yang telah ditentukan UUHT.Ketiga Pembaharuan SKMHT memang diperlukan, namun hal itu tidak perlu terus dilakukan apabila adanya suatu peraturan yang mengatur mengena perpanjangan SKMHT khususnya terhadap tanah yang belum terdaftar, hendaknya akan membantu para pihak dalam hal biaya dan waktu. Namun hal tersebut dapat terjadi apabila pihak Kantor Pertanahan dengan serius menjalankan prosedur yang telah ada.

Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo

Intisari

Makalah ini membahas pengaruh program sertifikasi tanah pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengakses modal melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha mikro dan kecil (UMK) dalam penggunaan Sertifikat Kepemilikan Tanah (SHM) sebagai jaminan dan identifikasi pengaruh program sertifikat untuk meningkatkan total pinjaman yang diberikan kepada UMK sebagai pemilik tanah. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMK dalam penggunaan SHM sebagai jaminan pinjaman (Y1), menggunakan analisis regresi logit biner dengan variabel independen termasuk tujuan aplikasi kredit (X1), kesesuaian jumlah kredit yang diperoleh oleh yang diperlukan jumlah (X2), pedoman prosedur peminjaman lembaga keuangan (X3), persepsi kemampuan membayar pinjaman (X4), usia responden (X5), jenis kelamin (X6), tingkat pendidikan responden (X7), Partisipasi UMK dalam program sertifikat tanah MSE (X8) dan jumlah tenaga kerja (X9). Sementara itu, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keuangan pinjaman pada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan lembaga keuangan pinjaman (Y2) menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel independen meliputi omzet (X1), penggunaan sertifikat sebagai jaminan ( X2), persepsi UMK tentang analisis diterapkan pada lembaga keuangan (X3), usia responden (X4), jenis kelamin (X5), tingkat pendidikan (X6), dan partisipasi dalam program UMKM sertifikat tanah UMK (X7).

Menggunakan Lagu Tanpa Lisensi Pada Usaha Karaoke Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta Dan ?aq Ibtik?r

Intisari

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dalam peraturan perundang-undangan, hak cipta dilindungi sebagaimana yang diamanahkan UU No. 28 tahun 2014. Demikian juga dalam hukum Islam bahwa hak cipta atau ?aq ibtik?r dilarang memperbanyak tanpa izin dari pemilik karya cipta. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut ?aq ibtik?r serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut ?aq ibtik?r serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kedudukan penggunaan lagu untuk usaha komersial yang digunakan oleh usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh tidak memiliki izin atau lisensi sehingga berstatus haram sebagaimana ketentuan ?aq ibtik?r dalam hukum Islam, kedua penggunaan lagu tanpa lisensi secara komersial dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan serta sesuai dengan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, dalam hukum positif penggunaan lagu tanpa lisensi merupakan tindakan pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )

Intisari

Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala perdebatan dalam sidang BPUPKI-PPKI untuk dirumuskan dalam konstitusi. Buah manis dari perjuangan kedua tokoh tersebut menghasilkan pengaturan desa yang dimuat dalam konstitusi. Namun sangat disayangkan karena dalam perkembangannya pengaturan desa tidak ditaati secara konsisten dalam konstitusi ketika perubahan konstitusi terjadi pada setiaperiode. Akibat keadaan ini menimbulkan inskonsistensi pengaturan desa di tengah keberadaan desa yang semakin banyak. Desa yang ada menjadi terombang-ambing, seolah tidak mempunyai dasar pijakannya. Berangkat dari diskursus tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah, pertama, apakah eksistensi desa diatur dalam konstitusi sebelum dan sesudah perubahan? Kedua apakah rumusan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 hasil amandemen dapat dimaknai mencakup pengertian desa?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang meliputi Risalah Sidang BPUPKI, Risalah Sidang Amandemen UUD 1945, Konstitusi Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD NRI 1945), Naskah Akademik UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No 6 tahun 2014. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topic penelitian ini dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia, Enslikopedia.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan desa dalam konstitusi dalam lintasan periodesasi sejak kemerdekaan hingga setelah perubahan hanya secara eksplisit diatur dalam konstitusi pertama yaitu pada Pasal 18 UUD 1945.Tatkala disahkannya Konstitusi RIS pada tahun 1949 di bawah naungan sistem parlementer, pengaturan desa tidak ditemukan dalam substansi isi Konstitusi RIS. Tidak jauh berbeda dengan Konstitusi RIS dalam UUDS 1950 tidak juga ditemukan secara eksplisit dalam batang tubuh UUDS 1950. Setelah perubahan sebanyak 4 (empat) tahap yang menghasilkan UUD NRI 1945 juga tidak terdapat nomenklatur desa dalam Bab Pemerintahan Daerah Pasal 18 UUD NRI 1945. Kedua, nomenklatur Masyarakat Hukum Adat yang tertuang dalam Bab Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18B ayat (2) tidak dapat dimaknai mencakup pengertian desa. Masyarakat Hukum Adat lebih tepat disematkan dengan sebutan “desa adat” yang dalam hal ini berbeda dengan desa. Desa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa adat. Oleh karenanya tetah terjadi kekosongan hukum pengaturan desa dalam konstitusi pasca perubahan. Keadaan ini membawa implikasi terhadap inskonsistensi pengaturan desa di dalam peraturan organiknya atau peraturan di bawahnya.

Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Man 1 Yogyakarta

Intisari

MAN 1 Yogyakarta merupakan sekolah yang cukup terkenal dan unggul karena prestasi-prestasi yang telah diraihnya. Salah satu faktor keberhasilan itu adalah kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap namun masih kurang maksimal dalam pengelolaannya sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan untuk mengatasi hal ini. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MAN I Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta dan menganalisis kendalanya. Penelitian yang dilakukan di MAN 1 Yogyakarta ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala bidang Sarana dan Prasarana, guru, dan siswa.

Hasil Penelitian

Dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive. Data diperoleh melalui metode observasi , wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi dengan jenis triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya data dianalisis dengan analisis interaktif dari Milles dan Hubberman,yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di MAN 1 Yogyakarta meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi analisis kebutuhan, estimasi biaya, penetapan skala prioritas dan penyusunan rencana pengadaan. Sumber dana diperoleh dari DIPA dan komite. Kegiatan pengaturan meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Penggunaan sarana dan prasarana diatur oleh jadwal yang telah disusun untuk menghindari terjadinya benturan pemakaian. Proses penghapusan dilakukan untuk menghindari penumpukan barrang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. (2) Kendala yang dihadapi antara lain berkaitan dengan pembiayaan dan kesadaran siswa untuk memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan bersama tentang tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, disamping itu untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebelum dilakukan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu. Instansi yang sebagai obyek penelitian adalah Kepolisian Polres Temanggung, Badan Narkotika Nasional Kab. Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung dan Dinas Kesehatan Kab. Temanggung dengan menggunakan wawancara, metode yang digunakan Yuridis normative, permasalahan dalam penelitian pertama apa latar belakang Peraturan Bersama dan implementasinya? kedua,bagaimana kendala atau hambatan implementasi Peraturan Bersama?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pertama karena semakin maraknya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tentang rehabilitasi medis dan social tidak dilaksanakan oleh stakeholder terutama pusat rehabilitasi, kedua hambatan adalah masing-masing stakeholder belum ada petunjuk dari intern instansi dan egosektoral dalam melihat korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, untuk kepastian hokum tentang rehabilitasi medis dan social perlu ditinjau lagi

Pengaruh Komposisi Silikon pada Tuangan Aluminium Silisium (Al-Si) untuk Meningkatkan Kekuatan Mekanik Piston Sepeda Motor 2 Tak

Intisari

Telah dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Komposisi Silikon Pada Tuangan Aluminium Silisium (Al-Si) Untuk Meningkatkan Kekuatan Mekanik Piston Sepeda Motor 2 Tak”. Peleburan dilakukan dengan metode konvensional dengan cara mencampur aluminium dengan silicon, dimana silikon divariasikan mulai dari 9,7% Si Wt, 10,7% Si Wt, 11,7 % Si Wt, 12,7% Si Wt dan 13,7% Si Wt, 14,7% Si Wt. Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk uji tarik nilainya masing-masing 370,87 N/mm2, 372,63 N/mm2, 376,55 N/mm2,378,82 N/mm2,373,80 % Si Wt dan kekerasan semakin meningkat nilainya masing-masing 63,5 HRB, 65,5 HRB, 66,44 HRB, 67,24 HRB , 68,12 HRB, 65,5 HRB dan uji nilai impaknya masing-masing 0,375 J/mm2, 0,355 J/mm2, 0,302 J/mm2, 0,280 J/mm2 , 0,250 J/mm2,0,215 J/mm2. Untuk pengamatan XRD struktur kristal piston sepeda motor 2 tak adalah kubik dimana nilai a = 4,0494 A0, b = 4,0494 A0, c = 4,0494 A0 dengan unsur aluminium, silikon. Pengamatan secara kualitatif dengan menggunakan SEM-EDX menunjukkan bahwa silikon tercampur merata dengan aluminium.

Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Hak inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan)

Intisari

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD diberikan hak inisiatif untuk melahirkan Perda dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penulis tertarik melakukan penelitian di DPRD kabupaten Lembata terkait Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD dalam memproduk hukum di Daerah, dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama: Apa hakekat hak inisiatif DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah?, Kedua: Faktor apa yang mendorong dan menghambat DPRD Kabupaten Lembata menggunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan?, Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Lembaga Perwakilan,teori Perundang-undangan dan teori Otonomi Daerah, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka,kemudian analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diketahui bahwa baru ada satu Perda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Lembata melalui usul inisiatif DPRD, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, berbagai kendala yang dihadapai DPRD Kabupaten Lembata dalam menghasilkan Perda inisiatif, diantaranya minimnya referensi anggota DPRD terkait persoalan yang dialami masyarakat dikarenakan DPRD lebih sering berkantor ketimbang turun dan melakukan penjaringan aspirasi ditengah-tengah masyarakat, faktor lain adalah sumber daya manusia dan/atau pemahaman legal drafting yang minim oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Lembata. Dengan demikian, lembaga DPRD Kabupaten Lembata perlu mengadakan pelatihan legal drafting agar kelak mampu memanfaatkan hak usul inisiatif-Nya dengan seoptimal mungkin, dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di darah kabupeten Lembata melalu garis politik. Pendidikan politik, peningkatan kualitas kader ditingkatan PARPOL perlu dioptimalisasikan sebelum kader PARPOL ditugaskan menjadi pejuang aspirasi masyarakat diparlemen.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)

Intisari

Penelitian hukurn ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalarn pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penelitian hukurn ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dan berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dengan pendekatan yuridis dan historis.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengakuan dan penghorrnatan pemerintah terhadap keistimewaan DIY pasca amandemen yakni pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melalui mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, tetapi melalui penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dengan Undang- Undang “, dan Pasal 1 8 ayat (1) butir c UU No. 13 Tahun 2012 yang berbunyi “Calon Gubernur dun calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: .. … . (c) bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alum untuk calon Wakil Gubernur “.

Implementasi Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta

Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 23 ayat (2) UUJF oleh pihak bank dalam praktik sewa menyewa mobil di Yogyakarta; serta penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan jaminan fidusia yang dijadikan objek sewa menyewa oleh pemberi fidusia tanpa ijin dari penerima fidusia dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang pada ketentuan dan syarat-syarat terdapat ketentuan bahwa selama berlangsungnya perjanjian atau selama hutang belum lunas, konsumen dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan, memindahtangankan/menjual atas barang dan atau bagian dari barang kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan/merugikan kepentingan kreditur dan dilarang melakukan/ mengadakan penambahan/pengurangan/perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas barang, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan kreditur; serta (2) Penyelesaian hukumnya apabila mobil yang disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa mobil adalah karena mobil yang disewakan tersebut adalah objek fidusia yang dijadikan jaminan, maka tanggung jawab tetap pada pemberi fidusia (penyewa/debitur). Debitur harus bisa mengembalikan mobil tersebut atau bank akan membuat surat pemutusan perjanjian kredit sehingga debitur harus melunasi pinjamannya. Tanggung jawab pihak nasabah bank dalam hal mobil disewakan tersebut hilang atau digelapkan oleh penyewa adalah nasabah tetap harus melunasi pinjamannya. Jadi meskipun mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut hilang, tidak gugur perjanjian kredit dan fidusianya.

Kedudukan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Intisari

Kedudukan dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Perbandingan UU No. 22/99, UU No. 32/04 dan UU No. 13/12). Penulis mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan tanggungjawab kepala daerah dalam hal ini Gubernur DIY. Perihal pengkajianini didasarkan pada 3 (tiga) UU tentang pemerintahan daerah, yang salah satunya secara spesifik berlaku untuk DIY (UU No.13/12). Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui kejelasan mengenai kedudukan beserta tanggungjawab yang diemban/melekat kepada Gubernur DIY, agar adanya kepastian posisi kepala daerah DIY yang memiliki sifat istimewa berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Serta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai local yang terkandung dalam keaslian daerah yang diselaraskan dengan proses demokratisasi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini didasarkan pada penggabungan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan mengkaji Undang-Undang, selanjutnya menggunakan penelitian yuridis-sosiologis. Sumber data, sekala primer yakni peraturan yang berlaku dan beberapa literature akademis berbentuk buku, jurnal, dan makalah yang terkait khususnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tema kajian kedudukan dan tanggung-jawab Gubernur DIY. Sekala sekunder tidak ketinggalan dengan cara wawancara dengan instansi terkait, yaitu DPRD DIY, pakar / ahli yang konsern dibidang pemerintahan daerah. Sekala tersier, lebih bersumber pada media elektronik dan cetak yang terkait.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa, Gubernur DIY memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian ada kelebihan yang bersifat istimewa namun juga perlu diketahui ada batasanbatasan yang mana tidak serta-merta Gubernur DIY dalam memimpin daerah bersifat otoritatif (sewenang-wenang), misalnya terkait pertanggungjawabannya harus pula diperhatikan, sebab meski Gubernur dipilih melalui penetapan bukan jalur pemilihan umum daerah, Gubernur dalam hal segala kebijakan yang diambil dalam memimpin DIY harus pula dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dari sebuah pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Indonesia secara utuh. Kesimpulan akhir dari penelitian ini bahwa kedudukan Sultan yang bertahta sebagai raja memiliki kedudukan yang dikuatkan dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagai Gubernur melalui “Penetapan”. Sedangkan untuk pertanggungjawabannya cenderung sama dengan Provinsi lain yang tidak memiliki Previllege atau Keistimewaan, yang mana seharusnya mengingat berbagai Keistimewaan yang diberikan Undang-Undang kepada Daerah Istimewah Yogyakarta, maka secara otomatis pertanggungjawabannya-pun harus berbeda dengan Provinsi yang lain di Indonesia guna menjamin terlaksananya demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bekerjanya Huicum Di Bidang Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Intisari

Bekerjanya hukum di dalam proses peradilan pidana merupakan masalah yang selau menarik perhatian dan tidak pernah habis untuk dibicarakan. Bekerjanya hukum pada hakekatnya sangat terkait dengan penegakkan hukum, dimana dalam penegakan hukum melibatkan unsur-unsur yang penting guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Sesuai dengan judul tesis ini yaitu bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, maka ada pembatasan ruang lingkup yang dibicarakan yaitu khusus mengenai bekerjanya hukum di bidang perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak itu sendiri pada hakekatnya adalah perlindungan hak¬hak anak sebagaimana hak anak pada umumnya maupun secara khusus hak-hak anak pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diamati bagaimana bekerjanya hukum yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain organisasi penegakan hukum, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana hukum dapat memberikan perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana? Seberapa jauh pemahaman aparat penegak hukum, yang terkait dalam sistem peradilan pidana, memahami tentang ketentuan nasional maupun internasional yang memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana ? Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memperoleh gambaran secara untuh dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya, dan tentunya hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional belum mendapatkaan perhatian sebagaimana mestinya, karena dalam praktek masih banyak anak-anak pelaku tindak pidana di perlakukan dengan keji; kasar; yang pada intinya merendahkan nilai-nilai martabat manusia. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing lembaga yang terkait dalam birokrasi peradilan pidana, nampak sebagai organisasi cenderung berorientasi kepada kepentingan organisasi sendiri, bukan kepentingan untuk melindungi hak-hak anak. Bekerjanya hukum di dalam perlindungan hak-hak anak nampak adanya perlakuan penegak hukum yang cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak anak, hal ini tercermin bahwa anak dianggap sebagai obyek bukan sebagai subyek yang harus di hormati. Ditinjau dari sarana dan prasarana bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, nampak belum adanya sarana dan perasaan yang memadai. Dengan minimnya sarana dan prasarana ini secara tidak.

Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Intisari

Penelitian tentang “ Perlindungangan Hukum Karya Cipta Buku ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang bagaimana perlindungan hokum bagi pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis bersifat deskriptip karna dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap pencipta dan penerbit bersifat analitis karna dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif .

Pendekatan Penelitian

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber serta responden. lokasi penelitian di semarang yaitu pada penerbit PT Karya Toha Putra dan CV Aneka Ilmu serta pada para pengarang.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum kepada para pencipta dan penerbit namun dalam prakteknya penerapan Undang-Undang Hak Cipta ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta serta belum mampu mengantisipasi pelanggaran hak cipta atas buku.

Praktek Penyelesaian ( Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan ) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( Sisminbakum ) Oleh Notaris Di Kabupaten Semarang

Intisari

Perkembangan teknologi internet berdampak juga pada kinerja notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta Perseroan Terbatas, dimana suatu Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak diatur dalam UUPT apakah dilakukan secara manual atau elektronik. Dahulu proses pengesahan dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama dan banyak terjadi penumpukan permohonan sehingga menimbulkan KKN untuk mempercepat proses pengurusan, oleh karena itu maka pemerintah menggunakan proses elektronik yaitu Sisminbakum dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas agar menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan transparan sehingga dapat memberantas KKN. Sisminbakum adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Penyelesaian badan hukum meliputi pengesahan, persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris ( FIAN ) antara lain FIAN 1 untuk Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, FIAN 2 untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, FIAN 3 untuk Pelaporan Perubahan Anggaran dasar dan FIAN 4 untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran PT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan penggunaan Sisminbakum oleh para Notaris untuk menyelesaikan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UUDP kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan Internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan alat bukti sah. Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas kejahatan Internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini dapat merugikan Notaris sebagai pemegang User ID, Pegawai Dirjen AHU, Direktur Jendral AHU yang menandatangani SK bahkan pendiri Perseroan Terbatas yang mengajukan permohonan. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kejahatan Internet ini adalah dengan membuat RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU tersebut memberi perlindungan hukum bagi pengguna media internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum. Hendaknya RUU ini segera diundangkan agar dapat memberi payung hukum dalam proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkan melalui media elektronik.

Perbandingan Etnobotani Upacara Adat Batagak Panghulu Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat

Intisari

Telah dilakukan penelitian tentang perbandingan etnobotani upacara adat batagak panghulu masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat di 3 wilayah, yaitu wilayah darek, rantau dan pasisia dari bulan Maret hingga Juli 2011. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah awal dalam pengembangan pengetahuan etnobotani. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey dengan cara observasi, wawancara, dan koleksi langsung dilapangan. Data yang dikumpulkan diperoleh dari studi literatur, wawancara, survei lapangan, dan identifikasi jenis tumbuhan dilakukan di Herbarium Universitas Andalas (ANDA). Setelah pengumpulan data, dilakukan pengolahan dan analisis data dengan cara mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan habit dan famili, mengelompokkan kegunaan tumbuhan yang digunakan, penghitungan nilai Use Value (nilai guna), dan penghitungan indeks kesamaan jenis dari tumbuhan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat 25 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 14 famili yang digunakan dalam upacara adat batagak panghulu masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Tingkat pemanfaatan yang paling tinggi berasal dari famili palmae, yaitu pinang (Areca catechu) dengan nilai 0,45. Nilai indeks kesamaan yang tertinggi yaitu antara daerah Kayu Tanam dan Pariaman Utara dengan nilai 96 %, sedangkan yang terendah yaitu antara daerah Limo Puluah Koto dan Lubuk Basung 70%.

Kedudukan Prolegda Dalam Pembentltkan Peraturan Daerah

Intisari

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar. Salah satunya adalah membuat Peraturan daerah. Dalam membentuk suatu peraturan yang baik diperlukan adanya program legislasi agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tetap berada dalam kesatuan hukum nasional. Dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah, menyebabkan Program Legislasi Daerah memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengingat dalam Program Legislasi Daerah memuat urutan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah setiap tahunnya yang akan dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan Peraturan Daerah yang dihasilkan disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis normative.

Pendekatan Penelitian

Penulis juga melakukan studi lapangan baik berupa wawancara maupun studi kepustakaan risalah persidangan. Studi kepustakaan dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara fakta yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini adalah penetapan Peraturan Daerah diluar Prolegda di DPRD Kota Balikpapan tahun 2012 sudah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Meskipun pada praktik di lapangan masih menemui beberapa kendala, seperti: faktor pendanaan dan sumber daya manusia.

Pendapatan, Ketahanan Pangan Dan Status Gizi Rumah Tangga Petani Padi Di Desa Rawan Pangan (Kasus di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan)

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pendapatan usahatani padi, pendapatan total rumah tangga, ketahanan pangan, serta status gizi rumah tangga petani padi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamarga, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan dengan responden sebanyak 66 rumah tangga (RT) petani padi yang dipilih secara sengaja (purposive).

Pendekatan Penelitian

Data penelitian ini dikumpulkan pada bulan Januari 2016-Maret 2016 dan akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kuantitatif dan analisis statistik korelasi pearson product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata usahatani padi sebesar Rp6.450.604,80 pada musim pertama dan Rp6.246.393,41 pada musim ke dua. Rata-rata pendapatan total dan pengeluaran pangan rumah tangga sebesar Rp2.427.513,67 dan Rp1.205.169,75 per bulan.

Hasil Penelitian

Hasil ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan terdapat 20 RT dengan kategori tahan pangan, 25 RT kurang pangan, 11 RT rentan pangan dan 10 RT rawan pangan. Rata-rata status gizi rumah tangga termasuk dalam kategori normal. Terdapat 8 anak balita dari keseluruhan rumah tangga petani dengan kategori kurus. Faktor-faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan adalah pendapatan padi, luas lahan padi, produksi padi, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan suami dan pengeluaran pangan.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by