Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar

Contoh Tesis– Analisis Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)

 A.  Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2009  Pemerintah telah menempatkan pendidikan dasar yang berkualitas,  gratis  tanpa pungutan biaya menjadi  salah satu  prioritas utama program kerja pemerintah. Hal ini ditandai dengan kebijakan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara (APBN)  tahun 2009.  Pembiayaan pendidikan dasar yang memenuhi standar nasional tanpa memungut biaya kepada masyarakat itu dihitung membutuhkan dana sekitar Rp 157 triliun (Kompas 23 Agustus 2008). Menurut Abbas Ghozali, ketua Tim  Ahli  Standar  Biaya  Pendidikan  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan (BSNP),  pendidikan dasar  tanpa pungutan seharusnya tidak lagi jadi keluhan masyarakat. Anggaran pendidikan  yang  nantinya mencapai Rp 224 triliun  akan mewujudkan pendidikan di tingkat SD dan SMP gratis dan  tanpa pungutan. Dari perhitungan Abbas bahwa pendidikan dasar  tanpa pungutan di tingkat SD dan SMP membutuhkan biaya Rp 157,22 triliun. Penghitungan biaya tersebut sudah mencakup biaya operasional dan tenaga kependidikan, biaya sarana dan prasarana, serta biaya operasional bahan habis pakai.

Kebijakan lain guna mendukung program nasional pendidikan dasar tanpa pungutan tahun 2009 adalah kenaikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009  yang  alokasinya  mengalami kenaikan sebesar 50 persen dibandingkan alokasi di  tahun 2008. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/MPN/KU/2008, ditegaskan lebih lanjut bahwa dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah bertaraf internasional (SBI).

B.  Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang  dan pembatasan masalah  tersebut di atas dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapakah  nominal  biaya  operasional pendidikan per tahun per siswa berdasarkan perhitungan  faktual di  SMP RSBI  dan  SMP SSN  di  kabupaten Sragen?
2. Berapakah  nominal biaya operasional pendidikan per tahun per siswa, berdasarkan perhitungan dengan pendekatan activity-based   costing (ABC), di sekolah SMP RSBI dan SMP SSN di kabupaten Sragen?

C.  Hasil Penelitian

1. Kondisi understated jika kondisi faktual lebih rendah dari perhitungan ABC. Kondisi faktual di SMP N Y adalah:
2. Kondisi faktual di SMP N Z overstated untuk biaya operasional per tahun per siswa pada kelas reguler, understated  untuk  biaya operasional per tahun per siswa pada kelas unggulan, dan understated  biaya

C.  Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran bagi pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1.  Satuan pendidikan

Satuan Pendidikan disarankan untuk  mempertimbangkan penerapan  sistem perhitungan biaya operasional dengan pendekatan ABC. Agar implementasi ABC berhasil, Satuan Pendidikan perlu  memahami betul perilaku kausalitas aktivitas-sumberdaya-biaya,  meminimalisasi  resistensi personil, memberikan pemahaman dan pelatihan kemampuan SDM, membangun sistem informasi yang mendukung ABC, dan konsultasi  perbaikan  berkesinambungan. Satuan Pendidikan juga perlu untuk juga memperhitungkan biaya-biaya berbasis akrual agar perhitungan ABC dapat menggambarkan kalkulasi biaya secara keseluruhan dan sebenarnya.

2.  Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda)

Pemerintah dan  Pemda  disarankan untuk menambah alokasi anggaran di bidang pendidikan  untuk dana pendamping bantuan operasional sekolah  karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata biaya operasional per siswa per tahun tidak dapat tercukupi hanya dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti selama ini diinformasikan. Pemerintah dan  Pemda juga diharapkan memberikan dorongan terhadap penggunaan sistem perhitungan biaya dengan pendekatan ABC di satuan pendidikan karena sistem ini dirasa lebih informatif, tepat, adil, valid, transparan dan akuntabel.

3.  Masyarakat (orangtua peserta didik, komite sekolah, pemerhati pendidikan)

Masyarakat  disarankan untuk berpartisipasi aktif dalam hal pembiayaan pendidikan karena biaya operasional satuan pendidikan di kabupaten Sragen belum tercukupi oleh dana BOS. Dari kondisi tersebut, masyarakat juga disarankan untuk menyikapi dengan bijak terhadap permasalahan pendanaan dan partisipasi pembiayaan pendidikan.

4.  Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dharapkan dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai analisis biaya pendidikan di Indonesia.