HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Optimalisasi Kinerja SDM

ABSTRAK

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki banyak potensi pariwisata yang jika dikembangkan hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara langsung dapat menunjukkan kemampuannya sebagai daerah otonom. Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana salah satu strateginya yaitu Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata. Kinerja yang baik sangat penting untuk pengelolaan/ pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan sumberdaya manusia bidang pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan telaah dokumen sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan teknik pupossive sampling. Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis data interaktif sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia dilaksanakan dalam bentuk Program peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui jalur formal dan nonformal, peningkatan peran dan partisipasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dalam pembangunan pariwisata, pengembangan standarisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan, peningkatan peran serta sumber daya manusia sektor pariwisata dalam upaya mengoptimalkan event-event seni budaya. Realisasi tersebut dijabarkan dalam kegiatan meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan baik yang bertaraf nasional maupun internasional, serta penetapan standard ijin usaha jasa pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah baik dalam hal partisipasi sumber daya manusia bidang pariwisata, namun masih menghadapi beberapa hambatan seperti pengelolaan obyek dan daya tarik wisata belum profesional, pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal dan lain-lain, meskipun demikian implementasi strategi tersebut tetap memiliki faktor pendukung misalnya adanya partisipasi dari masyarakat sekitar serta dukungan dari instansi terkait.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah. Sehingga dapat dipahami bahwa inti dari Otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 5 ayat 4 terkandung syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi, sosial budaya, social politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah tentu saja membawa angin segar bagi daerah untuk menunjukan potensi diri dalam melakukan pengelolaan segala asset yang dimiliki oleh daerah. Tentu saja pengelolaan ini diwujudkan guna mengadakan pembangunan daerah mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah pusat secara mutlak. Dalam Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (otonomi daerah). Dengan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan kebutuhan atau aspirasi masyarakat, maka pemerintah daerah sebagai pengelola daerah sangat dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi, intelegensi, dan kejujuran dalam menggagas atau mengembangkan potensi daerah yang tersedia, serta memunculkan potensi baru bagi daerah.

Hal tersebut jelas memberikan tantangan bagi daerah-daerah untuk memaksimalkan potensi guna menyongsong otonomi daerah yang lebih luas dan nyata. Apalagi dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain.

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat istiadat, dan kebudayaan serta keberadaan Indonesia sebagai Negara tropis menghasilkan keindahan alam dan satwa. Demikian pula dengan Kota Surakarta, kota yang terletak di Propinsi Jawa Tengah ini memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Berikut adalah tabel potensi wisata kota Surakarta:
Photobucket

Selain obyek wisata yang telah disebutkan diatas, Kota Surakarta juga memiliki potensi lain yang dapat menunjang dunia pariwisata Surakarta,yaitu adanya Pusat Grosir Solo (PGS) dan Beteng Trade Center (BTC). Kedua tempat tersebut merupakjan pusat perbelanjaan yang menyuguhkan barang-barang sandang baik tradisional maupun modern dengan lokasi yang nyaman. Tidak hanya pusat perbelanjaan, Kota Surakarta saat ini juga telah memiliki sejumlah lokasi yang dilengkapi dengan Hotspot Area sehingga wisatawan dapat bersantai namun tetap dapat mengakses internet. Kelebihan lain dari Kota Surakarta yang sangat mendukung dunia kepariwisataan adalah Kota Surakarta sebagai simpul dari kawasan Joglosemar, terdapatnya Bandara Adi Sumarmo, semakin berkembangnya pendirian gedung-gedung pertemuan dan pertunjukkan/pameran, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program kepariwisataan, serta aksesibilitas yang tinggi.

Berikut ini adalah tabel sarana dan prasarana pariwisata Kota Surakarta Tahun 2008 beserta tabel hotel bintang dan hotel melati Kota Surakarta Tahun 2008:
Photobucket
Photobucket

Sarana prasarana serta hotel tersebut diharapkan sudah dapat dijadikan sarana pendukung bagi pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kota Surakarta. Namun dalam pengembangan pariwisata terdapat banyak aspek yang berperan didalamnya, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Manusia merupakan unsur sentral dalam setiap organisasi, karena unsur-unsur seperti modal, tanah, dan teknologi akan dapat bermanfaat bagi suatu organisasi, apabila ada manusia dalam organisasi sebagai penggeraknya. Hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, sumber daya manusialah yang paling penting dan sangat menentukan. Karena betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan namun jika tanpa Sumber daya manusia yang handal maka akan sulit bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, yaitu “ TERWUJUDNYA KOTA SOLO SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA BERBASIS BUDAYA ”, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta juga telah menetapkan misinya. Misi kedua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah ‘Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan budaya serta memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang berdaya saing global’. Pengembangan pariwisata membutuhkan kinerja yang baik dari Pemerintah.

Kinerja yang baik dapat diukur melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, serta responsibilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelayanannnya kepada masyarakat. Kinerja yang baik juga sangat penting untuk pengelolaan/pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan sumberdaya manusia bidang pariwisata. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini mencoba mengungkap implementasi strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata.

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?