HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis dan Cara Menulis Tentang Tesis Hukum Pertanahan

Tesis Hukum Pertanahan – Berdasarkan pendapat Effendi Perangin, hukum tanah merupakan seluruh peraturan-peraturan hukum yang baik secara tertulis ataupun tidak tertulis guna mengatur hak-hak tentang penguasaan tanah. Dalam hukum tanah, objeknya adalah hak penguasaan tanah atas tanah tertentu. Sedangkan dalam penguasaan tanah, hal ini mencakup wewenang, kewajiban atau bahkan larangan bagi pemenang hak terhadap tanah yang terkait.

Asas yang dilibatkan dalam hukum pertanahan adalah asas Accessie, yakni asas perletakan yang menyatakan bahwa bangunan dan juga tanaman di tanah tertentu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sedangkan asas Horzantale Scheiding yakni asas pemisahan horizontal adalah tanaman yang ada di atas tanah bukanlah bagian dari tanah tersebut untuk memperjelas tesis hukum pertanahan.

Beberapa contoh tesis tentang hukum pertanahan diantaranya adalah sebagai berikut (Sumber : http://idtesis.com):

  • UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN.pdf
  • Tinjauan yuridis terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta yang cacat hukum = Legal review on the certificate of land title which was issued based on the invalid deed
  • TINJAUAN YURIDIS JUAL BELT TANAH MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN TAKALAR.pdf
  • Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana
  • Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum.pdf
  • Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (ppat sementara) dalam pembuatan akta jual beli tanah beserta akibat hukumnya (studi kasus di kabupaten Sukoharjo).pdf
  • Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (ppat sementara) dalam pembuatan akta jual beli tanah beserta akibat hukumnya (studi kasus di kabupaten Sukoharjo)-1.pdf
  • SURAT KUASA MENGALIHIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PPAT DALAM RANGIKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA SEMARANG.pdf
  • Status hukum tanah hak pengelolaan akibat perpanjangan hak guna bangunan yang terbit lebih dahulu sebelum lahirnya hak pengelolaan _ analisis terhadap perpanjangan hak guna bangunan PT. Indobuildco
  • SISTEM UANG TEH SEBAGAI FENOMENA BUDAYA HUKUM DALAM HUKUM PERTANAHAN DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADIA JAMBI.pdf
  • Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur_ Analisis putusan No.60
  • Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Analisis putusan No.43-Pdt.G-1996-PN.JAK.SEL tanggal 20
  • PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK-HAK KREDITOR (Studi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah).pdf
  • PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG.pdf
  • PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS.pdf
  • PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KECAMATAN SIDOMUKTI SALATIGA.pdf
  • Permasalahan hukum pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Desa Kertasari Kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ( STUN TENTANG KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN ).pdf
  • Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang pemindahan haknya dibatalkan oleh pengadilan_ Analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 1588K-Pdt-2001-30-06-2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OBJEK JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI PT.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN.pdf
  • Perlindungan hukum terhadap konsumenprogramkonversi minyak tanah ke gas lpg 3 kgdi Kabupaten Sragen.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.pdf
  • Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK Pdt 2011
  • PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERI-AM-IAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH PERORANGAN YANG TANAHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA INSANI KOTA BEKASI).pdf
  • Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Solo-Mantingan Ii Di Desa Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.pdf
  • Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tembus (Jalan Alternatif) Kabupaten Magetan-Kabupaten Karanganyar.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BEKAS KONFLIK ANTARA SUKU DAYAK DAN MADURA DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT.pdf
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH DAN RUMAH KPR SECARA DI BAWAH TANGAN.pdf
  • PERGESERAN HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT.pdf
  • PERBANDINGAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DENGAN ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA.pdf
  • Peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah dan jaminan perlindungan hak hukum bagi para pihak _ studi kasus tanah di daerah Pulogadung Jakarta Timur
  • PERAN KEPALA DESA DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH.pdf
  • PERALIHAN TANAH BENGKOK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Putusan PN Boyolali.pdf
  • PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG.pdf
  • Pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah dalam aspek hukum tanah dan lingkungan
  • PENGATURAN PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUD! TERHADAP TANAH WAKAF BANDA. MASJID AGUNG SEMARANG).pdf
  • PENGARUH POLA PIKIR MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI KARUPATEN SEMARANG.pdf
  • Pengaruh hukum tanah nasional terhadap transaksi tanah_ studi tentang pemindahan hak atas tanah sebagai bentuk transaksi tanah di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat
  • PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGGANTI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.pdf
  • Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus_ putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636-PDT-G-1988-PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan
  • Penerapan hukum pertanahan dan pengaruhnya terhadap hubungan Kekerabatan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat.pdf
  • PENDAFTARAN TANAH WAKAF SEBAGAI UPAYA PERUNDUNGAN .HUKUM TERHADAP PERWAKAFAN TANAH MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PONTIANAK.pdf
  • PENDAFTARAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA (SMS) SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURA KABUPATEN BANTUL.pdf
  • PEMBUNUHAN DALAM KASUS TANAH DAN WANITA DI ADONARA FLORES SUATU STUDI BUDAYA HUKUM.pdf
  • Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K
  • Pelaksanaan transmigrasi dalam kaitannya dengan sistem hukum pertanahan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia_001
  • PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANGNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG.pdf
  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DARI JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI.pdf
  • PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK ICEDUNG OMBO DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masyarakat.pdf
  • PELAKSANAAN PEMPELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI CAMPAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 UU NO. 56 Prp 1960
  • BERIAN TANAH KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT KETENTUAN HUKUM WARTS ADAT BALI DI KELURAHAN SANUR KOTA DENPASAR.pdf
  • LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK NOTARIIL DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SUATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH.pdf
  • Kontruksi hukum penyelesaian sengketa tanah hak milik Nomor 158 dan Nomor 806 di Kelurahan Keprabon Surakarta.pdf
  • Konstruksi hukum pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik di Kabupaten Badung Bali.pdf
  • KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS DALAM PENGUKURAN TANAH SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM.pdf
  • KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KABUPATEN KLATEN.pdf
  • KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN.pdf

Leave a Reply