Tesis Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Contoh Tesis– Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2003-2010

 A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek masih diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya mau kehilangan kendali atas Pemerintah Daerah.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan adanya pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah inilah yang membuat peneliti tertarik  untuk mengadakan penilaian yang mengkaji tentang kemampuan keuangan pada era otonomi daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah setelah delapan tahun berjalan serta kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten Madiun mampu untuk mengelola keuangannya dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan sejauh mana kemandirian dan efektivitas keuangan di Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010 ?
2. Bagaimana kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010 ?

 C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi :

Untuk menganalisa kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2003 – 2010.

 D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data atas derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, trend kemandirian keuangan daerah dan trend efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Madiun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Kabupaten Madiun dihitung dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, dimana indikatornya berupa :
   • Rasio PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa mulai tahun 2003 sampai 2010 posisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Madiun berada dibawah 10%, ini berarti kemampuan keuangan Kabupaten Madiun masuk dalam kategori sangat kurang.
   • Kemampuan keuangan Kabupaten Madiun dihitung berdasarkan rasio PAD terhadap Dana Perimbangan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 kurang dari 10%, ini berarti Kabupaten Madiun masih bergantung pada bantuan dari pihak ekstern (Pemerintah Pusat dan Propinsi).
   • Kemampuan keuangan Kabupaten Madiun dihitung berdasarkan rasio PAD terhadap Belanja Daerah mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 kurang dari 10%, ini berarti Kabupaten Madiun belum mampu untuk membiayai belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerahnya.

2. Tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Madiun selama 8 tahun anggaran dari tahun 2003 – 2010 sebesar rata- rata sebesar 5,07%. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten terhadap ketergantungan daerah pada bantuan ekstern termasuk dalam kategori Rendah Sekali (< 25 % ) dan berpola instruktif (tidak mampu) yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah kurun waktu dari tahun 2003 – 2010 rata-rata sebesar  92,09 %  masuk dalam kategori  efektif,  hal ini berdasarkan tabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dengan demikian Kabupaten Madiun merupakan daerah yang efektif untuk bisa menuju kemandirian keuangan daerah.Dari analisa tersebut secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun masih tergantung kepada pemerintah pusat dikarenakan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil.