Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak 2005 untuk mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Sejak berubahnya sistem sentralisasi menjadi sistem disentralisasi menyebabkan pengelolaan keuangan bergeser ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga SIMDA juga berfungsi mempermudah jalinan komunikasi antara SKPD dengan DPPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang diterapkan di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Sistem Informasi Manajemen Keuangan disini merupakan suatu sistem manajemen di bidang keuangan yang berbasis pada komputer sehingga mampu menjembatani antara pengelolaan keuangan di tingkat SKPD dengan SKPKD dan tercipta pengelolaan keuangan ditingkat daerah yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan mencari key informant yang kemudian berlanjut dengan teknik snowball sampling. Teknik Analisa Data menggunakan analisa interaktif yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Sedangkan validitas datanya menggunakan teknik triangulasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa gambaran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di DPPKAD Boyolali sudah mampu dijalankan meskipun belum optimal. Di dalam sub sistem input pengumpulan data dari tiap-tiap SKPD sudah berjalan meskipun masih secara manual, karena belum terintegrasinya SKPD dengan SKPKD melalui jaringan komunikasi data online. Dalam subsistem proses, data yang masuk dari tiap-tiap SKPD sudah mampu diproses dengan komputerisasi melalui aplikasi SIMDA dan disimpan di bank data yang telah berfungsi dengan baik. Penggunaan Teknologi Informasi sudah mencukupi dalam hal komputerisasi, namun masih mengalami berbagai hambatan seperti belum adanya jaringan komunikasi data dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Sedangkan Sub sistem output, telah mampu mengahasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan transparan dengan pemberian akses informasi keuangan daerah kepada masyarakat luas melalui website pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB. I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk pembiayaannya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam anggaran pembangunan. Selama ini anggaran pembangunan daerah terbagi atas anggaran pembangunan yang termasuk dalam APBD dan anggaran pembangunan yang dikelola oleh instansi vertikal di daerah. Anggaran pembangunan daerah pada umumnya bersumber dari bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Bantuan umum pada prinsipnya merupakan dana yang diserahkan penggunaannya kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah, sedangkan bantuan khusus penggunaannya ditetapkan pemerintah melalui Inpres.

Melalui kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan. Dengan kewenangan yang dimilikinya daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Anggaran pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.

Berikut adalah ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun Anggaran 2007 :

Sumber : DPPKAD Boyolali

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan partisipasi dari para stakeholders di daerah serta keseriusan dan kerelaan pusat memberikan pembinaan dan dukungan. Tanpa keterlibatan para stakeholders dan dukungan pusat tersebut akan sulit bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan pemerintah daerah di era perkembangan Teknologi Informasi yang cepat ini adalah pengembangan organisasi melalui Sistem Komputerisasi. Teknologi Informasi (TI) adalah faktor yang sangat mendukung dalam penerapan Sistem Informasi yang merupakan suatu solusi organisasi untuk memecahkan permasalahan manajemen yang timbul.

Menuju era globalisasi para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya akan digantikan oleh peranan Sistem Informasi (SI) yang didukung oleh TI yang tepat guna. Salah satu modal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah efektifitas pemanfaatan TI.

Mengingat era globalisasi sudah diambang pintu, pentingnya pembahasan secara komprehensif mengenai kecendrungan (trend) dan prospek TI. Trend TI mengarah pada pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi terkait dalam mengintegrasikan suatu data, gambar, grafik dan suara sehingga menghasilkan suatu informasi secara komprehensif. Informasi yang dihasilkan akan ditransfer melalui suatu jaringan (networking) ke tempat lainnya dan menghasilkan keluaran (output) yang sama.

Berkembangnya teknologi yang sarat dengan informasi di dalam era globalisasi ini mutlak diperlukan bagi individu ataupun organisasi, baik itu publik atau swasta. Informasi merupakan faktor penting bagi organisasi untuk dapat menentukan suatu skala prioritas, yaitu mampu memilih, menyeleksi atau mengolah informasi yang ada sehingga organisasi bisa mendapatkan akses didalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, organisasi-organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas dan efisiensi mereka.

Kondisi kebutuhan informasi yang handal bagi organisasi kemudian dikenal sebagai suatu sistem pengelolaan informasi yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM). Tujuan adanya SIM adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat dihandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Dengan demikian SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Maka dari itu era reformasi dan perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia juga diikuti dengan pengembangan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Untuk dapat menghasilkan LPJ tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Incoming search terms:

• pengertian simda