Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Daftar Katalog Judul Tesis Hukum Terbaru bisa di lihat di

• Katalog Judul Tesis Ilmu Hukum
• Katalog Judul Tesis  Kenotariatan

• ACTIO PAULIANA SEBAGAI ALASAN DEBITOR UNTUK MEMISAHKAN HARTANYA DARI HARTA PAILIT (STUDI PERBANDINGAN HUKUM UU-KPKPU DAN UVTA)
• AKTUALISASI HAK ASASI BUDAYA DALAM PELINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL MASYARAKAT JAWA TIMUR)
• ANALASIS PERIZINAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA (STUDI KASUS OMNIBUS LAW)
• ANALISIS DISPARITAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI JAWA TIMUR (KAJIAN TERHADAP PROSES PENETAPAN UMK SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)
• ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA LEMBAGA ARBITRASE INSTITUSIONAL DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19
• ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAPORAN PEMBELIAN SAHAM DAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PADA PLATFORM ONLINE PENYELENGGARA SEBAGAI PENGGANTI BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM EQUITY CROWDFUNDING
• ANALISIS KEADAAN MEMAKSA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM KONSIDI PANDEMI COVID-19
• ANALISIS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BERIMPLIKASI TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) ILEGAL (STUDI KASUS TOUR GUIDE ILEGAL DI KECAMATAN KUTA)
• ANALISIS KEPATUHAN PAJAK ONLINE MARKETPLACE MERCHANT DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN DI INDONESIA
• ANALISIS KERJASAMA PRODUKSI VAKSIN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DALAM SKEMA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (STUDI KASUS VAKSIN MERAH PUTIH) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• ANALISIS KESESUAIAN MATERI MUATAN PERATURAN KEBIJAKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PADA SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR S-944/PB/2019 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.05/2017)
• ANALISIS KONSEP MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK MENSEJAHTERAKAN ORANG ASLI PAPUA
• ANALISIS KONSEP PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
• ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DALAM INVESTASI SEBAGAI WUJUD REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA
• ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TERKAIT PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KASUS PERCERAIAN. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH BAWASLU DAN PTUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PENETAPAN PKPI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019)
• ANALISIS PERALIHAN PENGELOLAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN TEMBAKAU DALAM PENYELENGGARAAN AUDISI CALON ATLET BADMINTON (STUDI KASUS ANTARA PB DJARUM YANG DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN DJARUM FOUNDATION MELAWAN KPAI )
• ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA MEREK APOTEK K-24 DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
• ANALISIS SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA PROGRAM KARTU PRAKERJA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• ANALISIS SURAT EDARAN DALAM BIDANG TRANSPORTASI GUNA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM
• ANALISIS TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
• ANALISIS WANPRESTASI NON-DELIVERY AKIBAT PERUBAHAN HARGA SEBAGAI “SUPERVENING EVENT” BERDASARKAN UNIFORM COMMERCIAL CODE (STUDI KASUS JUAL BELI BAHAN BAKAR NON-FOSIL ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)
• ANALISIS YURIDIS KASUS KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBANDINGAN KELAYAKAN KETENTUAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSFEKTIF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DEMI EFISIENSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU- IX/2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT TERJADI HARDSHIP
• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAS TINDAKAN KREDITORSEPARATIS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASAR ASAS KEPASTIAN HUKUM(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 K/PDT.SUS-PAILIT/2020).
• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA CV. JOGJA KARUNIA CIPTA DENGAN PEKERJA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• ANALISIS YURIDIS PERPINDAHAN HAK MILIK (TRANSFER OF OWNERSHIP) BENDA BERGERAK DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MATARAM NUSA TENGGARA BARAT)
• ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PT. FREEPORT INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH DIVESTASI SAHAM (PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
• ANALISIS YURIDIS TERTUNDANYA KONTRAK KERJA TERHADAP PENYEDIA JASA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
• ASAS KERAHASIAAN BANK DALAM LINGKUP HUKUM KELUARGA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
• ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM KASUS MEKANISME WHOLESALER PADA PENJUALAN TIKET UMRAH PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.
• ASPEK KEAMANAN PROGRAM PERBANKAN LAKU PANDAI (BRANCHLESS BANKING) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF
• BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN REFORMULASI REGULASI BAGI PRODUK FARMASI
• DINAMIKA PERUBAHAN SIFAT KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KURUN WAKRU 2002-2019 DAN IMPLIKASINYA
• DINAMIKA TAFSIR KONSTITUSI MENGENAI AMBANG BATAS KETERPILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG DI INDONESIA
• DISHARMONI NORMA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL
• DUGAAN PLAGIARISME KARYA SENI RUPA SENIMAN ASING PADA TEMPAT WISATA DI INDONESIA (STUDI KASUS DUGAAN PLAGIARISME WISATA SWAFOTO RABBIT TOWN BANDUNG)
• EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN FORCE MAJEURE TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE ATAU COVID 2019 SEBAGAI BENCANA NASIONA
• EFEKTIVITAS REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PARA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PERJANJIAN KERJA DI PT INKA (PERSERO)
• EKSISTENSI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI BANDING ADMINISTRATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
• EKSISTENSI KEWENANGAN ADJUDIKASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
• EKSISTENSI LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN KONSEP PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL)
• EKSISTENSI PERSEROAN PERORANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP PIHAK KREDITUR MENURUT HUKUM PERSEROAN. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• EKSISTENSI TENAGA KERJA PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP MEKANISME KOLABORASI PADA MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT KERJASAMA TENAGA KERJA TERAMPIL ASEAN
• HAK EKONOMI PENCIPTA DAN KOMERSIALISASI ARANSEMEN LEMBAR MUSIK PADUAN SUARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI BIDANG ALAT KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN ATURAN GATT 1994. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN YURIDIS PASAL 1 ANGKA 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)
• IMPLEMENTASI DISKRESI DALAM PENGELOLAAN TENAGA HONORER DI PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MEMACU PERTUMBUHAN INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• IMPLIKASI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• IMPLIKASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL
• IMPLIKASI PENGGUNAAN METODE SAINTE LAGUE MURNI TERHADAP PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI (STUDI PENERAPAN SAINTE LAGUE MURNI DI LIMA DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILU 2019)
• IMPLIKASI PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP JAMINAN HAK KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENENTUAN KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65P/HUM/2018 TERHADAP CALON ANGGOTA DPD DARI PENGURUS PARTAI POLITIK
• IMPLIKASI RATIFIKASI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) PADA SEKTOR PERDAGANGAN BARANG (TRADE IN GOODS) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
• IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN METODE PELATIHAN ON THE JOB TRAINING SEBAGAI SYARAT UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEKERJA TETAP OLEH PENGUSAHA DITINJAU BERDASARKAN ASAS IKTIKAD BAIK
• INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGURUS DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. MALIOBORO ENSU SEJAHTERA KAITANNYA DENGAN KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.SMG)
• INKONSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM MEMUTUS SENGKETA KTUN YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NO. 3/G/2019/PTUN.PL DAN PUTUSAN PTUN NO. 14/G/2019/PTUN.PDG)
• INTERPRETASI FRASA ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA DALAM PASAL 28D AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
• JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT MADUBARU, PABRIK GULA PABRIK SPIRITUS (PG. PS.) MADUKISMO, YOGYAKARTA
• KAJIAN ANEKA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT KASUS DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
• KAJIAN YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH AL WAKALAH YANG MASIH DALAM UPAYA HUKUM PADA SISTEM PERBANKAN SYARIAH PERKARA EKSEKUSI NOMOR 01/PDT.EKS/2021/PA. KRA DAN PERLAWANAN EKSEKUSI NOMOR 677/PDT.G/2021/PA. KRA.
• KAJIAN YURIDIS PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN KOTA BAGI USAHA MIKRO KECIL PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• KAJIAN YURIDIS PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN (KPA) PADA UNIT APARTEMEN INDENT (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG YOGYAKARTA)
• KAJIAN YURIDIS SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
• KAJIAN YURIDIS SUSTAINABLE FINANCING DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM HAL PENOLAKAN PENGANGKUTAN YANG DILAKUKAN PT. INDONESIA AIR ASIA EXTRA TERHADAP CALON PENUMPANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 169/PDT.G/2017/PN.TNG, PUTUSAN NOMOR 9/PDT/2018/PT.BTN, DAN PUTUSAN NOMOR 975 K/PDT/2019)
• KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

Daftar Katalog Judul Tesis Hukum Terbaru bisa di lihat di

• Katalog Judul Tesis Ilmu Hukum
• Katalog Judul Tesis  Kenotariatan

• KEDUDUKAN CIPTAAN GAMBAR YANG DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM REZIM HAK CIPTA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• KEDUDUKAN DAN PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA PLATFORM DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• KEDUDUKAN KOPERASI SEBAGAI PENYELENGGARA BISNIS ALIH DAYA (OUTSOURCHING) DENGAN PERBANKAN PASCA DIUNDANGKANNYA POJK NOMOR 9/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
• KEDUDUKAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENYUMPAHAN ADVOKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PROFESI ADVOKAT
• KEDUDUKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
• KEKUATAN BERLAKUNYA SURAT PENUGASAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PT. “SH” YANG DITUGASKAN PADA PERUSAHAAN AFILIASI
• KEPASTIAN HUKUM GADAI SWASTA DALAM REGULASI USAHA PERGADAIAN DI INDONESIA
• KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS UPAH PROSES PEKERJA YANG STATUS PERJANJIAN KERJANYA DEMI HUKUM TELAH BERALIH DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
• KESESUAIAN MATERI MUATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B-1113/F/FD.1/05/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• KETENTUAN PIDANA DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
• KONFLIK PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN TIMAH PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PULAU BANGKA DIKAITKAN DENGAN TEORI KONFLIK DALAM SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KHUSUS DI PESISIR DESA REBO KABUPATEN BANGKA)
• KONSEP CREATIVITY DAN INDIVIDUAL CHARACTER SEBAGAI SYARAT UTAMA DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
• KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017)
• KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
• KONSTRUKSI HUKUM PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NON FUNGIBLE TOKENS DALAM SENI KRIPTO (PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN JEPANG) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• KREDIT PEMILIKAN RUMAH DENGAN UANG MUKA 0% PADA BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG MLATI SLEMAN YOGYAKARTA SEBAGAI LANGKAH PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI DI MASA COVID-19 MENURUT PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MITIGASI RISIKO
• KRITIK TERHADAP TEORI KETENTUAN YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (UNAMENDABLE PROVISIONS) DALAM PERSPEKTIF PERDAMAIAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE PEACE)
• MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT DAN PERLAKUAN HUKUM PENYELAMATAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. JIWASRAYA (PERSERO) SELAKU PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP POLIS SAVING PLAN MASYARAKAT YANG TIDAK TERBAYARKAN
• MITIGASI DAMPAK BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-XVII/2019 PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG YOGJAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
• PELAKSANAAN KETENTUAN PRINSIP TRANSPARANSI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY CROWDFUNDING) DI INDONESIA (STUDI KASUS PT INVESTASI DIGITAL NUSANTARA)
• PELAKSANAAN KEWENANGAN GUBERNUR TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PEMENUHAN DUA PULUH PERSEN ANGGARAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)
• PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) SEBAGAI PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKEADILAN (STUDI DI PEMERINTAH KOTA BLITAR)
• PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA TENUN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN)

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• PELINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DARI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN KASASI NOMOR 1409 K/PDT.SUS-PHI/2020)
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DAN EKSISTENSI REGULASI CRYPTO CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. XYZ) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUGARI YANG DIRUMAHKAN MENUJU PHK DENGAN PENAHANAN IJAZAH DAN AKTA LAHIR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT X)
• PELINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP KESAMAAN BUDAYA NEGARA SERUMPUN (STUDI TERHADAP NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS KEGAGALAN PENGIRIMAN BARANG OLEH JASA EKSPEDISI
• PELINDUNGAN HUKUM PATEN TERHADAP INVENSI DI BIDANG BIOTEKNOLOGI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
• PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK NAMA DOMAIN YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK PIHAK LAIN
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR NASIONAL ATAS SAFEGUARD MEASURES YANG DIBERLAKUKAN NEGARA MITRA DAGANG (STUDI KASUS: THE IMPOSITION OF SAFEGUARD MEASURES AGAINST THE IMPORTATION OF CERAMIC FLOOR AND WALL TILES FROM VARIOUS COUNTRIES – PHILIPPINES)
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KID INFLUENCER DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM DI INDONESIA
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN STAND-UP COMEDY ATAS TINDAKAN RE-UPLOADER PADA PLATFORM VIDEO YOUTUBE DITINJAU DARI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA ONLINE GAME DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
• PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN MEREK KOSMETIK (STUDI KASUS PRODUK NATURE REPUBLIC DAN SOME BY MI)
• PELINDUNGAN TERHADAP PERFORMING RIGHT PENCIPTA ATAS LAGU DALAM BISNIS PERTUNJUKAN DAN MEDIA YOUTUBE OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
• PEMANGKASAN PESANGON DAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL UNIVERSITAS (STUDI TERHADAP PERATURAN DELEGASI DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA)
• PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BATU BARA INDONESIA DITINJAU DARI PENGATURAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE (GATT) 1994. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA
• PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
• PENALARAN HUKUM HAKIM TEHADAP HAK MENDAHULU PEMBAYARAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILI
• PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PERSEORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENEGAKAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
• PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PARKIR ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA DASA KRIYA LOKA AMERTA DENGAN KAFE “X”
• PENERAPAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI ARABIKA TANAH KARO DI KABUPATEN TANAH KARO DALAM PERSPEKTIF PENGATURAN TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI JERUK DESA SELOREJO KABUPATEN MALANG)
• PENERAPAN NORMA PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENERAPAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY WITH GUIDE TO ENACTMENT DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA
• PENERAPAN REGULASI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK CIPTA DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PENERAPAN REGULASI HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)
• PENERAPAN RENEWABLE FUEL STANDARD OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP CRUDE PALM OIL INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENERAPAN SYARAT ADANYA UTANG YANG TELAH DIPINDAHKAN MENGGUNAKAN HAK TAGIH (CESSIE) DENGAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG DAPAT TERBUKTI SECARA SEDERHANA PADA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS/PKPU/PN.NIAGA.SMG)) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENGARUH GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) TERHADAP PENGATURAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
• PENGATURAN HUKUM VALIDITAS PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SENI DALAM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENGATURAN PENGGUNAAN BRAND IMAGE INDUSTRI ROKOK DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
• PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TANAMAN PANGAN: KAJIAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN DI BIDANG PERTANIAN
• PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA DI PT INKUD AGRITAMA
• PENGGUNAAN MATA UANG ASING OLEH MASYARAKAT DI PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
• PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PENJABAT PADA MASA TRANSISI PRA PILKADA SERENTAK NASIONAL 2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENGUATAN PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT MEKANISME PENGAWASAN PERILAKU JUAL RUGI YANG DILAKUKAN OLEH FOREIGN ELECTRONIC COMMERCE. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• PENIADAAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NEGERI
• PENYELESAIAN DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI YANG TIDAK TERDAPAT MEDIATOR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
• PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENINGKATAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (STUDI KERJA SAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)
• PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN TERKAIT EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DI INDONESIA
• PERAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN
• PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
• PERGESERAN TAFSIR KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI KESERENTAKAN PEMILU
• PERGESERAN TAFSIR KONSTITUSIONAL MELALUI UNDANG-UNDANG

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERKAIT PEMBUKAAN RAHASIA BANK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK FOTO PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PADA TOKO ONLINE BIDANG FASHION DI YOGYAKARTA)
• PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DI PT. X KOTA SAMARINDA
• PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADI SITA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN OLEH PENGADILAN KARENA GUGATAN PIHAK KETIGA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN HARTA DEBITOR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 806K.PDT.SUS-PAILIT/2017)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN YANG BERUBAH STATUS BERDASARKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH MENIKAH OLEH DEBITUR
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PRINSIPAL
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENYANDANG DISABILITAS DI PT ARDIYANTO WIJAYA KUSUMA BATIK YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK RUMAH NEGARA GOLONGANGAN III
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LANJUT USIA UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN KERJA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN LANSIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH DAN JAM KERJA BAGI PEKERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT IK
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DI INDONESIA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 MELALUI PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA
• PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PTUN DALAM SENGKETA GANTI KERUGIAN PELAYANAN PUBLIK
• PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGUJI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PERLUASAN PENGATURAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PEGAWAI BANK YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA NASABAH (KASUS PERKARA ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM PURNAMA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG YOGYAKARTA CIK DITIRO) . 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• POLITIK HUKUM PENGATURAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA
• POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
• POTENSI PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAHUNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN OBATDAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERSETUJUAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA
• PROBLEMATIKA KETIDAKTUNTASAN PENGATURAN PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PERBEKEL DESA SAKTI, PROVINSI BALI MASA BAKTI 2018-2024
• PROBLEMATIKA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT
• PROSEDUR DANA TALANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN PERAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
• PROSES PEMUATAN DAN KONSEKUENSI NORMA KONSTITUSI YANG TIDAK DAPAT DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MEMENANGKAN PEKERJA MANGKIR DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA THE OXALIS HOTEL REGENCY MAGELANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 76/PDT.SUS-PHI/G/2016/SMG)
• REKONSEPTUALISASI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• REKONSEPTUALISASI HUKUM ACARA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN SENGKETA PROSES DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019)
• REKONSTRUKSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM MENUNJANG PARTISIPASI MASYARAKAT
• SINERGISME BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH
• TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN YANG TIDAK MENGUNGKAP FAKTA MATERIAL BERUPA PERKARA HUKUM DAN KEHILANGAN KONTRAK PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN PUBLIK MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA (STUDI KASUS: ANAK PERUSAHAAN PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK DAN PT WISMA AMAN SENTOSA)
• TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA MARKETPLACE ATAS KERUGIAN PEMBELI YANG MENDAPAT BARANG PALSU DARI PEDAGANG (MERCHANT) DI MARKETPLACE
• TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA PT. HJ DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA
• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENCAPAI MISI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN
• TANGGUNG JAWAB PENJAMIN PRIBADI (PERSONAL GUARANTOR) YANG DIPUTUS BERADA DALAM KONDISI PKPU STUDI PERKARA NOMOR 22/PDT.SUS-PKPU/2019/PN SMG DAN PERKARA NOMOR 25/PDT.SUS-PKPU/2019/PN SMG
• TELAAH TEORETIS UNSUR-UNSUR DALAM MUATAN PASAL 27 PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020
• TINJAUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU DI INDONESIA
• TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT DALAM PENAMBANGAN PASIR KUARSA PADA PT. KARYA DEMAZE INVESTAMA DI KALIMANTAN TIMUR. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK PEKERJA AKIBAT PERUSAHAAN DINYAKATAN PAILIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEKERJA PADA ERA GIG ECONOMY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA KASUS PHK SEPIHAK PT PEKSA GUNARAHARJA KAB. SLEMAN
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 228 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING TERHADAP PEMENUHAN HAK EKONOMI MASYARAKAT YANG DIJAMIN OLEH NEGARA DALAM HAL MENDAPATKAN PEKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING DALAM HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UANG PISAH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI TANPA PERUSAHAAN TUTUP PERMANEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 830 K/PDT.SUS-PHI/2019
• TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DALAM MENCAPAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
• TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN (MERGER) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

Daftar Judul Tesis Hukum Bisnis dan Kenegaraan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2023

• TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (ALIH DAYA/OUTSOURCING) OLEH PT PLN (PERSERO) KEPADA ANAK PERUSAHAANYA (PT HALEYORA POWER)
• TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNGGAK IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN ESENSIALIA PERJANJIAN MELALUI ADENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM MEDIASI DAN DAMPAKNYA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG)
• URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• URGENSI PENATAAN ULANG KEWENANGAN KOMNAS HAM DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM RANGKA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA. 2023 | TESIS | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN
• VARIASI KEBIJAKSANAAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR DINAS

Daftar Katalog Judul Tesis Hukum Terbaru bisa di lihat di

• Katalog Judul Tesis Ilmu Hukum
• Katalog Judul Tesis  Kenotariatan