Judul Tesis Kenotariatan UGM Per Topik

Halaman ini memuat ratusan judul tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dikelompokkan ke dalam enam bidang hukum agar mudah ditelusuri. Ciri khas penelitian kenotariatan adalah sifatnya yang normatif dan berbasis kasus nyata — banyak judul mengangkat putusan pengadilan, akta bermasalah, atau kekosongan aturan. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah padat sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Bidang

Cara membaca sebaran ini. Dua bidang teratas menyerap lebih dari separuh judul — pertanda area yang sudah sangat ramai. Untuk masuk ke sana, Anda memerlukan sudut yang benar-benar baru.

Sebaliknya, Perjanjian dan Perikatan hanya memuat 20 judul. Ini bidang dengan ruang paling lapang dalam daftar ini, dan layak dipertimbangkan bila Anda mencari kebaruan.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan objek hukum, permasalahannya, dan konteksnya. Perhatikan bahwa banyak judul dalam daftar ini menyertakan nomor putusan atau lokasi tertentu.

Terukur atau dapat ditelusuri. Untuk penelitian normatif, pastikan peraturan dan putusan yang Anda kaji benar-benar dapat diakses.

Terjangkau. Penelitian normatif tidak memerlukan izin lapangan, sehingga lebih dapat dikerjakan dalam waktu terbatas.

Ada celahnya. Bila tema sudah muncul puluhan kali, tegaskan pembeda penelitian Anda.

Lima Cara Memodifikasi Judul

Ganti putusan atau kasus yang dikaji. Satu isu hukum yang sama dapat dianalisis melalui putusan berbeda dengan hasil berbeda.
Ganti lokasi. Praktik kenotariatan di tiap daerah memiliki kekhasan, terutama pada perkara tanah adat.
Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus atau komparatif — pembahasannya di artikel penelitian hukum normatif.
Perbarui konteks peraturan. Kaitkan dengan aturan yang baru berlaku atau baru diubah.
Naikkan tingkat analisis. Dari studi kasus tunggal menjadi perbandingan antarputusan.

Menentukan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian kenotariatan bersifat normatif — mengkaji peraturan, akta, dan putusan melalui studi kepustakaan. Sebagian lainnya normatif-empiris, yaitu meneliti pelaksanaan aturan di lapangan melalui wawancara dengan notaris atau PPAT.

Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan. Penjelasan lengkapnya ada di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Langkah Setelah Judul Disetujui

Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan di Bab III
Kumpulkan bahan hukum primer — peraturan, akta, dan putusan yang relevan
Periksa status keberlakuan tiap peraturan sebelum dijadikan bahan primer
Susun catatan kaki dengan benar — panduan penggunaan Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit tersedia di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 372 Judul Berdasarkan Bidang

Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Etika Notaris (108 judul)

Akibat Hukum Dan Pelindungan Hukum Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Mengenai Akta Pihak Yang Pelaksanaannya Tidak Sesuai Dengan Keinginan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt/2015)
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM COVERNOTE OLEH PEGAWAI NOTARIS X DI KABUPATEN PURWOREJO
Analisis hukum terhadap proses penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2023
ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH NOTARIS PENSIUN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 114/PDT.P/2018/PN.CLP)
ANALISIS PANDANGAN NOTARIS TERHADAP TERAAN CAP/STEMPEL PADA MINUTA AKTA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
Analisis Pelaksanaan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ANALISIS YURIDIS PEMULIHAN NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KATA MENGHADAP, DIHADAPAN, BERHADAPAN DALAM AWAL AKTA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN JABATAN DI LUAR WILAYAH KERJANYA (Studi Kasus Pemeriksaan Notaris BU Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)
ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS
Autentisitas Akta Notaris dengan Jasa Privy dalam Rangka Mewujudkan Penerapan Cyber Notary
Dampak Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris selama Masa Pandemi Corona di Kota Tegal
DAMPAK KEKOSONGAN JABATAN KETUA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN MAGELANG
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG MUKA SEBAGAI GANTI RUGI PADA PEMBATALAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 271/Pdt.G/2021/Pn.Smn)
Implementasi fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap NOTARIS di Kabupaten Minahasa oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
IMPLEMENTASI KEADILAN SECARA SEIMBANG: TINJAUAN ASPEK SUBSTANTIF DAN PROSEDURAL PADA KASUS PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS DALAM PUTUSAN NOMOR 200 PK/TUN/2022
IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP NOTARIS (Analisis Kasus NOTARIS di Kota Surakarta)
IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR : 22/PERKUM/INI/2021 TENTANG PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA GORONTALO
Implementasi Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Bali Terhadap Proses Peradilan Pidana Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134K/Pid/2022)
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) GABUNGAN DI KALIMANTAN UTARA SEBELUM DAN SEMASA PANDEMI COVID-19
Implementasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Kabupaten Cilacap Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
IMPLEMENTASI TERHADAP HASIL RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS DI BALIKPAPAN 12 JANUARI 2017 TENTANG BATAS MINIMAL HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN
IMPLIKASI ATAS DIBATALKANNYA SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIKELUARKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569/K/TUN/2019)
IMPLIKASI PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD TERHADAP JABATAN NOTARIS
Implikasi Yuridis Perbedaan Komparisi Salinan Akta Kuasa Menjual dengan Minuta Akta yang Dibuat Dihadapan Notaris Kabupaten Sleman
IUS CONSTITUENDUM KONSEP CYBER NOTARY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
KAJIAN PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIRI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS
Kajian Terhadap Pendampingan Penasehat Hukum Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap NOTARIS
Kajian Yuridis Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penandantanganan Akta Yang Dilakukan Notaris Di Luar Kantor Berdasarkan Alasan-Alasan Tertentu Di Kabupaten Sleman
Kajian Yuridis Terhadap Kerjasama Antara NOTARIS Dengan Bank Ditinjau Dari Kode Etik NOTARIS
Keabsahan Akta-Akta Notaris yang Penandatanganan Aktanya Dilakukan Tanpa Kehadiran Saksi Instrumenter di Kabupaten Bantul
Keabsahan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) yang Dibuat Di Luar Negeri dan Telah Dituangkan Dalam Akta Notaris Indonesia Sebagai Syarat Permohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Perkara No. 26 Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)
KEABSAHAN PENGGUNAAN BUKU DAFTAR AKTA YANG BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN)
KEBERADAAN PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA PENJARA DAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT MELALUI PERTEMUAN VIRTUAL DALAM KEADAAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Kedudukan Notaris dalam Tindak Pidana Korupsi atas Pemanfaatan Tanah Desa di Kabupaten Sleman
KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BAGI NOTARIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2200/PID.B/2020/PN SBY)
Kegiatan Webinar Ditinjau dari Pasal 4 Angka 1 Perkum INI No:20/PERKUM/INI/2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG VERLIJDEN-NYA TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
Kepastian Hukum Legalisasi Dokumen yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Pemberlakuan Konvensi Apostille
KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PROFESI NOTARIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETERLIBATAN NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Kewenangan Notaris dalam Praktik Pengurusan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Kasus oleh Notaris di Kabupaten Cilacap)
Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP SISTEM REPERTORIUM DAN KLAPPER (STUDI KASUS NOTARIS SAR – KABUPATEN KULON PROGO)
PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, SELUMA, KAUR, REJANG LEBONG, DAN KEPAHIANG
Pelaksanaan Pengawasan NOTARIS di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam
PELAKSANAAN PERPINDAHAN KEDUDUKAN JABATAN NOTARIS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pelindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Protokol NOTARIS Yang Telah Musnah
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH KERJA NOTARIS
PELUANG PENERAPAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK MENUJU ERA E-NOTARY BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
Pembacaan Akta Oleh NOTARIS Di Hadapan Penghadap Lain Yang Tidak Disebutkan Dalam Akta
Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh NOTARIS Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Magelang
PENATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
Penegakan Hukum terhadap Karyawan Notaris yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik
Penerapan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi NOTARIS Dalam Memberikan Pelayanan Di Era Society 5.0
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kenotariatan Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kabupaten Magelang
PENERAPAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS MEREK “BENSU” PADA PUTUSAN NOMOR 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN TERKAIT KETENTUAN PENCANTUMAN DATA PADA PAPAN NAMA DI KABUPATEN BANTUL
PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP KEABSAHAN PEMBACAAN AKTA OLEH ANGGOTA LUAR BIASA
PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Akta Jual Beli dan Akta Kuasa Jual (Studi Kasus Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)
Penyelesaian Terhadap Minuta Akta yang Belum Ditandatangani Notaris yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Meninggalnya Notaris IGASTS di Kota Denpasar)
Penyimpangan Asas Kerahasiaan Notaris dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi
PERAN DEWAN KEHORMATAN KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PEMBINAAN NOTARIS YANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT (3) KODE ETIK NOTARIS (Analisis Kasus NOTARIS di Bantul yang Memasang Iklan Pada Media Massa)
Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengatasi Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris Di Kota Jakarta Barat
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA BATAM
Peran NOTARIS Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)
PERAN PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN PROTOKOL NOTARIS PADA PERISTIWA NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA SAAT MENGGUNAKAN HAK CUTI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO)
Peranan Dewan Kehormatan Daerah NOTARIS Dalam Rangka Penegakan Ketentuan Larangan Publikasi Menggunakan Sarana Media Sosial Facebook Menurut Kode Etik NOTARIS Di Kabupaten Cilacap
PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TOKOPEDIA DI BANTEN
Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PERMASALAHAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DALAM HAL NOTARIS MENINGGAL DUNIA, PINDAH WILAYAH JABATAN, DAN DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT)
PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA EKSPOR REPTIL DI KABUPATEN SLEMAN
PERANAN ORGANISASI NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN KETENTUAN MAGANG BERSAMA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL, TERAMPIL, BERKEPRIBADIAN BAIK, DAN BERAHLAK MULIA DI WILAYAH SUMATERA SELATAN
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Administrasi Hukum Umum (AHU) Online (Studi Kasus Pada Notaris Di Sleman dan Bantul)
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20470 K/PDT/2011)
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN PIDANA
Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS ATAS KELALAIANNYA TERHADAP MINUTA AKTA YANG HILANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 77/Pdt.P/2020/Jkt.Pst.)
Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perampasan Dan Pemusnahan Akta Notaris Sebagai Barang Bukti
PERUBAHAN MINUTA AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK DALAM AKTA
Politik Hukum Kenotariatan Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap NOTARIS
POLITIK HUKUM PENCANTUMAN CYBERNOTARY DALAM PENJELASAN PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Praktik Penerimaan Magang Calon Notaris Oleh Notaris Yang Balum Direkomendasikan Sebagai Penerima Magang Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS MELALUI FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KOTA YOGYAKARTA
Ratio Legis Penerima Protokol Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Isi Akta Protokol Notaris Yang Disimpannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
Relevansi Penerapan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Notaris Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pemberitahuan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang)
SINKRONISASI PASAL 12 HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT DENGAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PAILIT TERHADAP JABATAN NOTARIS
STATUS NOTARIS PASCA DINYATAKAN TIDAK BERSALAH PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN PK NOMOR 41 PK/PID/2021)
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/PID/2018)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE (STUDI KASUS PADA BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)
TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 TERHADAP ADUAN DARI MASYARAKAT
Tinjauan Makna Cuti dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Tinjauan Pemasangan Papan Nama Notaris Berunsur Promosi Ditinjau Dari Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sukoharjo
TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PERWAKAFAN SEBAGAI SYARAT NOTARIS MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN SEBAGIAN OBJEK BOEDEL PAILIT OLEH KURATOR SECARA SEPIHAK DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/Pailit/2011/ PN.Niaga.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K/Pdt. Sus-Pailit/2019)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN DAN MENJAGA RAHASIA JABATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
Upaya Adminiatratif atas Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan No. 20/G/2020/PTUN.PBR, No. 10/B/2021/PTTUN-MDN, No. 337 K/TUN/2021, dan No. 65 PK/TUN/2023)
URGENSI DIBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PERADILAN
URGENSI PENYERAHAN SALINAN AKTA NOTARIS PADA PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH KOTA SAMARINDA
Wewenang Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik Sebagai Langkah Pengaplikasian Cyber Notary di Indonesia (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Jepang)

Pertanahan, PPAT, dan Peralihan Hak (94 judul)

AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK TERHADAP SAHNYA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024)
Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)
ANALISIS AKTA KUASA JUAL YANG DIBUAT SEBELUM PELUNASAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DAN MENJADI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH KE PIHAK LAIN (Studi Kasus Akta Kuasa Jual Nomor: 21 Pada Notaris X di Kabupaten Badung, Provinsi Bali)
ANALISIS ALASAN PENCANTUMAN KLAUSUL PROTEKSI DIRI DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
ANALISIS IMPLIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KABUPATEN DAIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR 18/Pdt.G/2017/PN Sidikalang jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Nomor 51/PDT/2019/PT Medan)
ANALISIS KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN LUNAS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496/K/Pdt/2022)
Analisis Peralihan Hak Atas Tanah karena Hibah yang Belum Didaftarkan dalam hal Pemberi dan Penerima Hibah Meninggal Dunia (Studi terhadap Akta Hibah Nomor 594.4/07/CBU/II/1996)
Analisis Sebab Dan Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor : 562 K/TUN/2014)
ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM DAN ATAU BATAL DEMI HUKUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANAH SAH SEKALIPUN DI DALAMNYA TERDAPAT UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3435 K/Pdt/2017 )
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS AKTA JUAL BELI NOMOR 71/2018 YANG DITERBITKAN OLEH PPAT BERINISIAL S DI KABUPATEN SLEMAN)
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA PADA JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Dasar Pengaturan Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Tanah oleh Notaris dalam Korelasi Tertib Administrasi Pertanahan
HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NON STRIP PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Hak Pembeli Unit Apartemen Berdasarkan Akta PPJB dan Pencatatannya di Kantor Pertanahan serta Perlindungan Hukum Bagi Pembeli di Kabupaten Sleman
Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Dilakukan di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim)
IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KULON PROGO
IMPLEMENTASI PENETAPAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERALIHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Yang Diputus Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1717/K/Pdt/2016)
Implikasi Ketidakjelasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (Studi Kasus: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 05 yang Dibuat Oleh Notaris R di Caturharjo, Sleman, D. I. Yogyakarta)
IMPLIKASI PEMBUATAN AKTA OLEH SUAMI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ISTERI SELAKU DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman)
Implikasi Penerapan Sistem e-PHTB Notaris-PPAT Terhadap Upaya Pencegahan Pemalsuan Surat Setoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Sleman
IMPLIKASI PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP KEABSAHAN AKTA
Implikasi Perbedaan Bentuk Akta Keterangan Hak Waris Oleh Notaris Di Kota Yogyakarta Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah
Implikasi Yuridis Akta Hibah Pemberian Harta Pribadi Orang Tua Kepada Salah Satu Anak Yang Menempatkan Anak Lainnya Sebagai Pemberi Hibah (Studi Akta Hibah PPAT X di Kabupaten Ponorogo)
IMPLIKASI YURIDIS YAYASAN TEMPAT IBADAT TRI DHARMA KWAN SING BIO DAN TJOE LING KIONG TUBAN YANG ANGGARAN DASARNYA BELUM DISESUAIKAN DENGAN UU YAYASAN TERHADAP HAK ATAS TANAHNYA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi)
KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT SEMENTARA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI KASUS DI KULON PROGO)
KEABSAHAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARKAN PADA AKTA KUASA JUAL YANG DILAKUKAN KEDUA KALINYA PADA SERTIFIKAT YANG SAMA (Studi Kasus AJB Nomor 51/2016 dan 05/2017 dengan Akta Kuasa Jual Nomor 09)
KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN DAN AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH TERKAIT PENGEMBANGAN PERUMAHAN BTS DI TASIKMALAYA
Keabsahan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Apartemen yang Belum Memenuhi Persyaratan Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
KEADILAN ATURAN BPHTB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 : PANDANGAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA
KEDUDUKAN AKTA PENGUASAAN FISIK SEBAGAI BUKTI PENDUKUNG PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI KANTOR PERTANAHAN BANTUL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 119/Pdt.G/2021/PNBtl)
KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN PROSES VALIDASI PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Kekuatan Hukum Akta Penyimpanan sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1904 K/Pdt/2021)
Kendala Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten Sorong
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMOHON PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH EKS KAWASAN HUTAN GEDONG WANI REGISTER 40 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kesesuaian Sistem Elektronik e-PHTB Notaris-PPAT Dalam Proses Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Pernyataan Tanah Perwatasan (Studi Sengketa Hak Atas Tanah Perwatasan Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Daerah Kutai Timur)
Konsekuensi Yuridis Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Yang Belum Dibagi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Ktg)
Konsinyasi Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan
PELAKSANAAN AKTA WASIAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN PENUNJUKAN PELAKSANA WASIAT TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KEPADA AHLI WARIS TESTAMENTAIR (Studi Kasus Akta Wasiat Nomor 10 Pada Kantor Notaris X)
PELAKSANAAN ATURAN TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN BALE MEDIASI LOMBOK TIMUR DALAM PERALIHAN HAK WARIS DI KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Pelaksanaan dan Parameter Penetapan Nilai BPHTB Atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Klaten (Studi Implementasi Penetapan BPHTB Ditinjau Dari Perspektif Ketidakpastian Hukum (Kursif) dan Keadilan Substantif )
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PANGANDARAN
Pelindungan Ahli Waris Testamentair Atas Pembuatan Surat Keterangan Waris Di Bawah Tangan Tanpa Pengecekan Wasiat (Studi Kasus Pada Kantor Notaris & PPAT X Di Bantul)
Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notariil Karena Adanya Cacat Administrasi (Studi Kasus Pembatalan oleh Notaris/PPAT X di Kabupaten Kulon Progo)
Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 415/Pdt.G/2017/PN.Sby.)
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN OLEH CALON AHLI WARIS DI DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat)
Pemberian Hak Milik Di Wilayah Kampung Tua Ditinjau Dari Hak Pengelolaan Yang Melekat Di Kota Batam
PEMBERIAN HAK PAKAI UNTUK TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR DAN CATURTUNGGAL)
PEMENUHAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus antara Tuan A dengan Developer Apartemen X Di Babarsari)
Penerapan Prinsip Saksama Oleh Notaris/PPAT Terhadap Kebeneran Identitas Penghadap Yang Menggunakan Niqab Di Daerah Istimewa Yogyakarta
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TELAH MEMILIKI SERTIPIKAT HAK MILIK MENJADI SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)
PENGAWASAN TERHADAP PPAT OLEH MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH DI KOTA PADANG
Pengecualian Pengenaan BPHTB Pada Peralihan Tanah Negara Menjadi Tanah Kasultanan Ditinjau Dari Prinsip Ekuitas
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TERHADAP PIHAK PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI ASAS KEADILAN
Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Dengan Luas Kurang Dari 2 Hektar Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 038/Kec.Kras/2021)
Penyelesaian Keterlambatan Peralihan Hak Atas Tanah dari Akta Jual Beli yang Belum Diproses Atau Didaftarkan Oleh PPAT Sementara (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 81 Tahun 2012 Di Kabupaten Mojokerto)
Penyelesaian Peralihan Hak Atas Tanah Setelah Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Akta Jual Beli Terdaftar Di Kantor Pertanahan (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 182/2021 di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H)
Penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik yang didasarkan atas Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus SHM No. 3015 dan AJB No. 407/2015)
PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM PENGAWASAN KODE ETIK TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG MENGIRIMKAN MINUTA KEPADA KLIEN DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERANA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN KULON PROGO
PERANAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) TERHADAP PPAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA SUAP DI KABUPATEN SANGGAU
Perbandingan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan pada saat Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli Ditinjau dari Asas Certainty Dan Convenience Of Payment (Studi Kasus di Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan)
Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Pemilik Asal (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PDT/2023/PT SBY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 PK/PDT/2024)
PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN.BDG)
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN KEPAILITAN PENGEMBANG APARTEMEN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGAKIBATKAN PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING TANPA BATAS WAKTU
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain Yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DAN PPAT DALAM PROSES VALIDASI E-BPHTB DI KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI ASAS CERTAINTY DAN ASAS EFFICIENCY
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT YANG BELUM DIDAFTRAKAN (Kasus di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen)
Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Untuk Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Btl)
Persepsi dan Peran PPAT Terkait Kebenaran Materiil Data Fisik dan Data Yuridis Untuk Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
PERSEPSI NOTARIS TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH (PPJB) DI KABUPATEN CIREBON
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERALIHAN PENITIPAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MILIK CALON PENJUAL KEPADA NOTARIS LAIN ATAS PERMINTAAN CALON PEMBELI SECARA SEPIHAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN KAIDAH HUKUM “KELALAIAN NOTARIS/PPAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KARENA MERUPAKAN RANAH ADMINISTRASI” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020)
PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA NAMPUREJO KABUPATEN PURWOREJO YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PRAKTIK PENGGUNAAN JASA FREELANCE OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN KLATEN
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Sertipikat Baru Sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3152 K/Pdt/2014
PRINSIP KEHATI-HATIAN PPAT BERKAITAN DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM PARA PIHAK DALAM AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 14/PDT.G/2019/PNNGW)
Tanggung Jawab Notaris Terkait Kesalahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Penjual Ke Pembeli (Studi Kasus Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 Dan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Pada Notaris X)
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/Pt.Smg)
TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)
TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA PPAT OLEH PPAT LAIN DI KABUPATEN MAGELANG
TINJAUAN YURIDIS PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERLUASAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TINJAUAN YURIDIS PENCANTUMAN STATUS FISIK TANAH PERTANIAN ATAU PEKARANGAN DALAM SERTIPIKAT TANAH KARENA PEMECAHAN BIDANG TANAH DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN
Upaya Hukum Terhadap Keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Diterbitkan Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2022 yang Dibuat PPAT ADR)

Waris, Wasiat, dan Hukum Keluarga (51 judul)

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH TERHADAP YAYASAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1379/PDT.G/2019/PA/PDLG)
Akibat Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Pihak Ketiga
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Saham yang Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks)
Analisis Akta Perdamaian (Dading) Yang Berisi Penyelesaian Pembagian Harta Waris Bagi Orang Islam Oleh Notaris X Di Kabupaten Bantul
Analisis Akta Perjanjian Kawin Nomor 02 Yang Dibuat Di Hadapan Notaris AB Di Klaten Mengenai Klausul Pemberian Kuasa Umum Oleh Suami Kepada Istri Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Dalam Perkawinan Campuran
Analisis Pembatalan Hibah Seorang Istri Kepada Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 658/K/AG/2021)
ANALISIS PEMBERIAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL KETIKA PEWARIS MENINGGALKAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1776/PDT.G/2019/PA.JS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.JK Jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2021)
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM ISLAM ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2009 sampai dengan 2017 )
Analisis Renvoi dalam Akta Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Mengenai Renvoi Dalam Akta (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 14 Notaris X di Kabupaten Kulon Progo)
Analisis Terhadap Isi Akta Wasiat Yang Objek Wasiatnya Tidak Boleh Dialihkan Atau Dibagikan Kepada Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Akte Wasiat Nomor: 7 Tahun 1956 Dan Surat Keterangan Wasiyat Nomer: C/I/4/III/1979)
Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn)
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Akta Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Perkawinan yang Dinyatakan Batal Demi Hukum dan Implikasinya Terhadap Peran Notaris (Studi Putusan MA Nomor 457/PK/Pdt/2019)
Analisis yuridis terhadap peralihan harta warisan kepada kepada penerima wasiat wajibah
ASAS IJBARI DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG BAGIAN WARIS SAUDARA KETIKA MEWARIS BERSAMA ANAK PEWARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2022)
Dasar Hukum serta Urgensi Persetujuan Calon Ahli Waris sebagai Syarat Pemberian Hibah Tanah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro
Hak Istri Dari Suami Yang Meninggal Dan Hak Anak Atas Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan Nomor 839 PK/Pdt/2019)
Implementasi Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 yang mengatur mengenai pembuatan tanda bukti sebagai Ahli Waris di Kota Yogyakarta
Implementasi Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Oleh Pasangan Suami Istri Dikaitkan Dengan Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Implikasi Klausul Proteksi Diri dalam Akta Pembagian Waris yang Membebaskan Notaris dari Gugatan dan Tuntutan Ganti Rugi
Implikasi Pemaknaan Pasal 54 UU Jabatan Notaris (Perubahan) Tahun 2014 Terhadap Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul
IMPLIKASI PENETAPAN AHLI WARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA PADA SAAT PENETAPAN DIMOHONKAN (Studi Penetapan Nomor: 437/Pdt.P/2020/PA.JS, Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2022/PA.Badg dan Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2023/PA.JB)
Implikasi yuridis pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama dalam Akta Kesepakatan Pembagian dan Penyerahan Penguasaan Harta Bersama terhadap perbuatan hukum atas tanah
Interpretasi Hakim Menetapkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Hibah dan Peran Notaris dalam Pencegahannya (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bdg jo. Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT BDG jo. Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022)
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HIBAH DAN AKTA HIBAH YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Nomor 890 K/Ag/2019)
KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN HUKUM AGAMA KATOLIK
Keabsahan Surat Kuasa yang Didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris dari Ketua Pengadilan Negeri
KEDUDUKAN AKTA PERJANJIAN KAWIN DENGAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM HAL TERJADI PERSELINGKUHAN (STUDI AKTA PERJANJIAN KAWIN NOMOR 07)
KEDUDUKAN KEMENAKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DAN PENERIMA WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DITINJAU DARI ASAS KEADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Sby jo. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5084/Pdt.G/2016/PA.Jr)
KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 277/PDT/2019/PT Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/PDT.G/2018/PNMdn)
Kewenangan Hakim Indonesia dalam Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Oleh Pejabat Asing di Luar Negeri
PELAPORAN WASIAT YANG DIBATALKAN PENGADILAN KE PUSAT DAFTAR WASIAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (LEGAAT) BEROBJEK HARTA BERSAMA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/Pn. Tng., Jis. Putusan Nomor 114/Pdt/2015/PT. Btn., dan Putusan Nomor 1983K/Pdt/2017)
Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)
Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
PEMBUATAN SURAT TANDA BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENINGGAL DI LUAR NEGERI
PENCANTUMAN TITEL EKSEKUTORIAL AKTA PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING) PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PERDAMAIAN NOMOR 07 YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS X DI KABUPATEN SRAGEN)
PENERAPAN ASAS NEMO PLUS YURIS TERHADAP PENGALIHAN OBJEK WARIS BERSTATUS HARTA BERSAMA BELUM TERBAGI (Studi Putusan No 113/Pdt.G/2016 PN Jkt.Sel jo. Putusan No 180/Pdt/2018/PT.DKI jo. Putusan No 3963 K/Pdt/2019)
PENERAPAN KETENTUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT WASIAT DI HADAPAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA
PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI YANG TIDAK DIITSBATKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TAHUN 2019-2022)
Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terkait Legitime Portie dalam Pembuatan Akta Hibah dan Akta Wasiat menurut Hukum Waris Barat (Studi Kasus Notaris X dan Y di Surabaya)
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Hibah Saham Yang Dibuat Tanpa Permintaan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK WARIS BERBENTUK PARTIJ ACTEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR:1267K/PID/2017)
Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itikad Baik Penyewa pada Sengketa Pembatalan Akta Hibah serta Implikasinya Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT KPG)
Praktik Pembuatan Akta Hibah Atas Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Praktik Pembuatan Akta Wasiat Oleh Pewasiat Yang Beragama Islam Oleh Notaris Di Kabupaten Sleman
STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH YANG TIDAK ADA AHLI WARIS PASCA TSUNAMI DI ACEH (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Studi Perbandingan Amar Penetapan Terkait Mafqud dan Afwezigheid-nya Ahli Waris dari Pewaris Islam
Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan dan Bentuk Surat Keterangan Waris Berdasarkan Pembedaan antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli dan Warga Negara Indonesia Keturunan
Tinjauan Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Wasiat (Testament) Berkaitan Dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) Berdasarkan Pewarisan KUHPerdata
URGENSI PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERMOHONAN KONSINYASI MELALUI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA HAPUSNYA PERIKATAN (Studi Putusan No.01/Pdt.P.Cons/2019/PN.Btg)

Perseroan, Badan Hukum, dan Yayasan (51 judul)

AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERDAPAT KETERANGAN PALSU YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR: 69/PID.B/2016/PN.PLK)
AKTA PERNYATAAN PENEGASAN TERKAIT PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN OLEH NOTARIS DI KABUPATEN BANYUMAS
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KEBUN KURMA DENGAN AKAD ISTISHNA (Studi Kasus Antara PT. KKI Dengan Tuan K Dan Tuan E Di Kabupaten Kampar)
ANALISIS PEMBUATAN AKTA SEWA MENYEWA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No : 146/Pdt/2018/PT.Bdg
Analisis Pencantuman Klausula Milik Beding Dalam Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Tte Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 3/Pdt/2022/PT Tte Jis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3146 K/Pdt/2022)
ANALISIS SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI (STUDI KASUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI JASA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG MERAPI RAPIDO)
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN CAMAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 555/PDT/2017/PT.BDG)
Criminal Liability of Notary in the Criminal Act of Letter Forgery Towards Notarial Deed
IMPLIKASI HUKUM PUTUSA PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS
Implikasi Yuridis Kelalaian Notaris dalam Melakukan Input Modal Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem AHU Online Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian
Implikasi Yuridis Perbedaan Penulisan Komparisi Terkait Kewenangan Bertindak Perseroan Terbatas (PT) dan Pihak yang Mewakilinya oleh Notaris di Kabupaten Lombok Tengah
Keabsahan Akta Jual Beli Dikaitkan Dengan Terbitnya Akta Pencabutan Pernyataan Berama Tentang Kesepakatan Pinjam Nama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Mlg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 536/PDT/2017/PT.SBY junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/2018)
KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PARA SAKSI INSTRUMENTER (Studi Kasus Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01/2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 03/2021)
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI eASY.KSEI DITINJAU DARI ASAS KECERMATAN DAN ASAS TABELLIONIS OFICIUM FEDELITER EXERCEBO
KEABSAHAN DAN IMPLIKASI AKTA NOTARIIL YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. X DI BOGOR)
KEABSAHAN JUAL BELI SAHAM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM PADA PT. BANGUN MEGAH SEMESTA (Studi Kasus Putusan Nomor 770/PK/PDT/2019)
KEABSAHAN JUAL BELI SETELAH PENJUAL MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN AKTA KUASA MENJUAL (Studi Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.YYK)
Kehadiran Notaris Dalam Pembuatan Akta RUPS Secara Elektronik Di Kabupaten Sleman
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Kasus PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)
KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PT. LONDON SUMATERA DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA PERSEORANGAN ATAS HARTA KEKAYAAN BERUPA TANAH-TANAH YAYASAN (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Universitas X di Kabupaten B)
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN
Pelaksanaan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pada Sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM
Pelaporan Pemilik Manfaat dan Klasifikasinya pada Perseroan Terbatas oleh Notaris terhadap Yayasan sebagai Pemegang Saham dan Pemilik Manfaat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Pelindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perseroan Perorangan yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
PEMBATALAN KEPUTUSAN KONGRES IPPAT KE VII TAHUN 2018 DI MAKASSAR AKIBAT KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KETUA UMUM IPPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2020/PT.DKI)
Pendirian Badan Hukum Yayasan oleh Orang Asing dan Pendaftarannya pada Sistem AHU Online Ditinjau dari Peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan Asing
Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia Dan India)
Penerapan Cyber Notary Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Solusi Praktik Notaris Pada Masa Pandemi
Pengajuan Pembatalan Akta Perdamaian yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Pdg jo Putusan Tinggi Padang Nomor 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879K/Pdt/2018)
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Perbuatan Hukum Pendirian Anak Usaha dan Langkah Hukum yang Diambil
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DENGAN JANGKA WAKTU LAMA (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT.DPS)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYAMPAIAN SALINAN AKTA PERSEROAN TERBATAS SECARA ELEKTRONIK YANG BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK PARTIJ AKTA: STUDI KASUS PADA NOTARIS X DAN NOTARIS Y DI KABUPATEN JEMBER
Pertanggungjawaban Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT JUAL BELI SAHAM DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 149/PID.B/2019/PN GIN)
PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENYETORKAN MODAL DALAM SUATU PERSEROAN SERTA TANGGUNG JAWAB DARI NOTARIS TERHADAP PERMASALAHAN KEWAJIBAN PENYETORAN MODAL OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PRAKTIK KERJA SAMA NOTARIS DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BERINGHARJO YOGYAKARTA
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBELI SAHAM DALAM GUGATAN PERJANJIAN SIMULASI JUAL BELI SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 334/PDT.G/2014/PN.BKS JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 188 PK/PDT/2020)
TANGGUNG JAWAB DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN PERDATA ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBATAS (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/PDT/2021/PT BJM)
TANGGUNG JAWAB DAN PELINDUNGAN HUKUM KURATOR DALAM PEMBERESAN KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI (Studi Kasus PT. Jaya Nur Sukses (dalam Likuidasi))
TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS PEMBUBARAN YANG TIDAK MENGHAPUS STATUS BADAN HUKUM SERTA SOLUSI PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PEMBUBARAN PT X DI NOTARIS Y)
TANGGUNG JAWAB DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP BADAN USAHA RUMAH SAKIT YANG DIKELOLANYA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT BERSALIN JEUMPA PONTIANAK)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DILUAR RUPS (KEPUTUSAN SIRKULER) DI KOTA PONTIANAK
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA JUAL BELI SAHAM YANG MENGAKIBATKAN PENGAMBILALIHAN PENGENDALIAN PERSEROAN TERBATAS SESUAI PASAL 127 AYAT (2) UUPT DI KOTA YOGYAKARTA
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA MENJUAL YANG DILEGALISASI TANPA HADIRNYA PEMBERI KUASA DI HADAPAN NOTARIS (Studi Putusan Nomor 92/PDT.G/2016/PN.Smn Junctis Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK, Putusan Nomor 2592/K/PDT/2018/MA)
TINJAUAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI VIDEO KONFERENSI/TELEKONFERENSI
TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI PERSEROAN PERORANGAN
Tinjauan Yuridis Implementasi Asas Itikad Baik pada Perjanjian di Bawah Tangan (Studi perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik)

Jaminan, Hak Tanggungan, dan Fidusia (48 judul)

AKIBAT HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TANPA KLAUSUL JANJI PENGOSONGAN DALAM APHT (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) BAGI KREDITUR (Studi Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERGUGAT TERKAIT AKTA PERSETUJUAN KREDIT COMMANDITAIRE VENNOOTSCAP (CV) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 325/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
ANALISIS AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN SAH PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAS TANAH DARI SITA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1595 K/PDT/2024)
ANALISIS HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA PERBANKAN DAN NOTARIS DALAM PENERBITAN COVERNOTE SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI KABUPATEN BEKASI
Analisis Pembatakan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tidak dilakukan Konsinyasi oleh Pihak Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/Pdt/2020/PT.Kdi)
ANALISIS PEMBATALAN AKTA KUASA OLEH AHLI WARIS TERHADAP OBJEK YANG DIJAMINKAN (Studi Kasus Perkara Wanprestasi Oleh Nan Di PT Multindo Auto Finance)
Analisis Pembebanan Hak Tanggungan Secara Eleltronik (HT-el) Dalam Hal Pemberi SKMHT Meninggal Dunia (Studi Kasus Pada Kantor Notaris/PPAT Edwin Rusdi)
ANALISIS PRAKTIK PENANDATANGANAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN PEMBAHARUANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN OLEH NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ANALISIS YURIDIS AUTENTISITAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG PENANDATANGANANNYA TIDAK BERSAMAAN OLEH PARA PIHAK DAN NOTARIS
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN
DASAR PERTIMBANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT, KOTA YOGYAKARTA MENERIMA DAN KABUPATEN SLEMAN MENOLAK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM FORMAT AKTA NOTARIS
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA AKIBAT KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.)
Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gianyar
IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SLEMAN
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DALAM PELAKSANAAN LELANG DENGAN KEHADIRAN PESERTA DAN LELANG TANPA KEHADIRAN PESERTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Implikasi Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Prosedural terhadap para Pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
IMPLIKASI YURIDIS DISERAHKANNYA ASLI LEMBAR KEDUA AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KEPADA BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN BATANG
Jual Beli Agunan di Bawah Tangan Dengan Penerbitan Akta Kuasa Menjual Notariil (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta)
KAJIAN TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT NOTARIS TANPA MENCANTUMKAN URAIAN TENTANG ADA ATAU TIDAKNYA RENVOI PADA AKHIR AKTA
KEABSAHAN AKTA KUASA MENJUAL TERHADAP OBJEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA RI NO. 448/PK/PDT/2022)
KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIHADIRI PENGHADAP PADA SAAT PENANDATANGANAN AKTA (Studi Kasus Tanda Tangan Perjanjian Kredit di Bank X Kota Solo)
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERBANKAN TERHADAP KREDIT BERMASALAH KARENA DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
KEDUDUKAN BANK GARANSI YANG DIKLAIM PENERIMA JAMINAN SAAT DEBITUR DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH PENGADILAN (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
Kekuatan Pembuktian Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Utang Yang Di Legalisasi Oleh Notaris Dan Pelindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM Dan Bank P Di Kota Klaten)
KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Perbandingan Peraturan Terkait Pendaftaran Jaminan Fidusia)
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KECAMATAN KARTOSURO KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH
PELAKSANAAN PRINSIP INDEPENDENSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH REKANAN PERBANKAN DALAM MEMASANG HAK TANGGUNGAN
PELINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
PELINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR KEDUA PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM FIDUSIA ULANG BENDA BERGERAK TIDAK TERDAFTAR
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT GAGALNYA PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN ATAS HAK PAKAI DI ATAS SULTAN GROUND (Studi kasus di Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi)
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG FIDUSIA DALAM KEPAILITAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 848/PDT.SUS/2012
Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 126/PDT/2018/PT YYk)
PEMBATALAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KARENA ADANYA PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Penetapan No 002/Pdt. Eks/2015/PA.Yk)
Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan Pasca Penggabungan Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia
PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 756/PDT.G/2021/PN DPS)
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG TERDAPAT PADA PENGIKATAN JAMINAN DALAM AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT X DI KABUPATEN BANTUL
PENILAIAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENJUALAN JAMINAN TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI DIHADAPAN NOTARIS DAN AKTA JUAL BELI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP RISIKO PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN SLEMAN
PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET SECARA DAMAI ATAU SUKARELA (STUDI KASUS PADA PT. BANK JATENG CAPEM PASAR INDUK KRAMATJATI JAKARTA TIMUR)
Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Melalui Bank Konvensional Dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OBJEK HAK TANGGUNGAN MILIK PEMBERI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TERDEGRADASI SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN BANK DAN PPAT ATAS HILANGNYA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PADA SAAT PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 297 K/PDT/2017)
Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Gadai Dengan Objek Berupa Saham Scripless
Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat

Perjanjian, Kontrak, dan Perikatan (20 judul)

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Atas Tanah Sengketa Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Mahkamag Agung Nomor 870PK/PDT/2019)
Anak Sebagai Objek Dalam Perjanjian Pasobaya Mewarang menurut Teori Keadilan (Studi Kasus Notaris di Kota Denpasar)
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Ada atau Tidaknya Perjanjian Jual Beli Simulasi
ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA MENJUAL PADA AKTA PERIKATAN JUAL BELI BELUM LUNAS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018)
IMPLEMENTASI PASAL 127 HURUF B PERMEN ATR/ KBPN NO. 16 TAHUN 2021 TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI KABUPATEN PANGANDARAN
Kajian Terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Tentang Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) Yang Uang Bayarannya Dikebalikan Kepada Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019)
Keabsahan Perjanjian Berbahasa Asing Dalam Receivable And Liability Agreement/Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2019/PN.Amp)
Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Lingkup Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3230/K/Pdt/2018 dan 3395/K/Pdt/2019)
Kewenangan NOTARIS Dalam Menjalankan Jabatannya Di Luar Wilayah Kerjanya (Analisis Kasus NOTARIS Kota Yogyakarta Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Jawa Timur)
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PENJUAL YANG TIDAK MEMENUHI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN MENGALIHKAN OBJEK PERKARA MELALUI AKTA JUAL BELI KEPADA PIHAK LAIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)
PEMAKNAAN FRASA PASAL 433 KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN PENGERTIAN DISABILITAS DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN
Penafsiran Pemandangan sebagai Unsur Kenikmatan Suatu Barang dan Peranan Notaris untuk Memberi Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pemandangan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil secara Lisan pada Kegiatan Penitipan Penjualan Tanaman Hias Melalui Live Instagram
PENETAPAN TARIF HONORARIUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NOTARIS DAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Notaris X dan Bank Y di Kabupaten Magelang)
PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN BANK DI KABUPATEN WONOSOBO (STUDI KASUS NOTARIS Y DENGAN BANK BTN WONOSOBO)
PERAN IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) DALAM KEPATUHAN PAJAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TERHADAP KEPATUHAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS ( STUDI KASUS DI KOTA YOGJAKARTA )
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI GUGATAN YANG DINYATAKAN PREMATURE SERTA PELINDUNGAN HUKUMNYA BAGI INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.GS/2019/PN BGL)
Urgensi Klausula Keadaan Sulit (Hardship) Dalam Hukum Perjanjian Bisnis di Indonesia

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan objek, putusan, dan periodenya. Judul yang persis sama akan mudah terdeteksi.

Bidang mana yang paling mudah dikerjakan? Bidang yang bahan hukumnya mudah diakses — umumnya kewenangan notaris dan pertanahan, karena peraturannya jelas dan putusannya banyak tersedia.

Bidang mana yang celahnya paling terbuka? Perjanjian dan perikatan, dengan hanya 20 judul dari 372.

Apakah penelitian kenotariatan harus normatif? Tidak harus. Penelitian normatif-empiris juga lazim, terutama untuk meneliti pelaksanaan aturan di kalangan notaris dan PPAT.

Apakah judul ini bisa dipakai mahasiswa kampus lain? Bisa. Judul-judul ini menggambarkan arah riset kenotariatan di Indonesia secara umum, bukan hanya UGM.

Penutup

Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta. Dua bidang teratas — kewenangan notaris dan pertanahan — menyerap lebih dari separuh judul, sedangkan perjanjian dan perikatan masih lapang.

Yang menentukan mutu penelitian bukan judulnya, melainkan konsistensi dari rumusan masalah sampai simpulan: jenis penelitian menentukan bahan hukum, bahan hukum menentukan pendekatan, dan pendekatan menentukan cara analisis.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on August 20, 2026 / Katalog Judul / Leave a comment

Tags: katalog judul, kenotariatan

Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Per Topik