Jasa Pembuatan Tesis Nusa Tenggara Barat 2016/2017

1. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

  Penelitian ini merupakan studi tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Penelitian ini menggunakan desain penelitikan kualitatif dan dilakukan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah:

• Pengelola Barang Milik Daerah,
• Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah,
• Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
• Kuasa Pengguna Barang (Kepala UPTD/UPTB);
• Panitia Pengadaan Barang;
• Penyimpan Barang; dan
• Pengurus Barang.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ditemui adanya hambatan dan tantangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang daerah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah, dan belum diterapkannya Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD) dalam pelaksanaan inventarisasi pada semua Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta minimnya koordinasi di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara penyusunan laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggungjawab pengguna barang milik daerah.

 

2. Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

 

Masih rendahnya IPM NTB yang tidak pernah beranjak dari posisi nomor 32 dalam sepuluh tahun terakhir, telah mendorong Pemerintah Provinsi NTB menetapkan suatu kebijakan pembangunan yang dapat mempercepat peningkatan IPM. Kebijakan tersebut tertuang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang dikenal dengan kebijakan pembangunan NTB Bersaing. Dalam penulisan TAPM ini telah dilakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan NTB Bersaing Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggabungkan (mixmethod) data kuantitatif dan kualitatif.

 

Tujuan penelitian mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang :

 

• Implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing;
• Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing; dan
• Dampak implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing terhadap IPM. Implementasi kebijakan pembangunan NTB Bersaing bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu menuju nol, menurunkan angka drop out menuju no l, serta menurunkan angka buta aksara menuju nol.

 

Program yang dilaksanakan dikenal dengan Gerakan 3A dan Implementor melibatkan tiga unsur penting yang saling mendukung, yaitu jajaran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sipil. Dilihat proses dan tahapan Pelaksanaan G3A, yakni

• sosialisasi dan diseminasi;
• pengorganisasian;
• penyusanan program kerja;
• pelaksanaan;
• pengendalian dan pengawasan; serta
• pelaporan;

 

Disimpulkan kebijakan G3A telah diimplementasikan dengan baik. Bahkan dampaknya telah dapat meningkatkan angka reduksi shortfaal IPM NTB. Penerima manfaat program G3A sepakat agar implementasi kebijakan G3A diteruskan dan ditingkatkan sampai terwujud menjadi suatu gerakan masyarakat. Faktor komunikasi telah berhasil melaksanakan transformasi kebijakan secara tepat dan konsisten kepada kelompok sasaran. Demikian pula dengan faktor disposisi dari para implementor kebijakan G3A demikian kuat dan telah membentuk suatu persepsi publik agar program G3A terus dilanjutkan serta ditingkatkan.

 

3. Kinerja Ekonomi Budidaya Tambak Rakyat: di Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat

 

4. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Perilaku dan Kinerja Dosen Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

Kemampuan organisasi dalam menghasilkan output yang berkualitas sangat tergantung pada prilaku dan kinerja para dosen di Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat alternative pendekatan yang dapat digunakan salah satunya adalah pengelolaan kepemimpinan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui signifikasi pengaruh dari penerapan perHaku kepemimpinan transfonnasional terhadap perilaku para dosen dan kinerjanya serta signifikansi pengaruh dari perilaku terhadap kinerja para dosen tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan membangun tiga model. karena adanya variabel intervening berupa perilaku.

 

Analisis dilanjutkan pada uji asumsi klasik uji sigiftkansi serta pemanfaatan berbagai parameter yang dihasilkan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen organisasi Temuan dalam penelitian ini adalah komponen kepemimpinan transfonnasional berupa idealized irifluence, intelectual stimulation, individualized consideration dan inspirational motivation mempunyai pengaruh yang signifikan secar’d parsial dan simultan terhadap perilaku dan kinerja para dosen di Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Signifikansi pengaruh juga di temukan untuk variabel perilaku terhadap kinerja para dosen. Pengaruh yang diberikan paktor prilaku terhadap kinerja para dosen. Pengaruh yang diberikan paktor perilaku terhadap kinerja sebesar 75,60 persen, sehingga pengelolaan aspek yang berpengaruh terhadap perilaku kerja sangat di perlukan, tennasuk kepemimpinan.

 

Pengaruh yang diberikan kepemimpinan dapat bersifat langsung dan tidak langsung terhadap kepemimpinan, jika terhadap perilaku memberikan pengaruh sebesar 57,30 persen, sedangkan terhadap kepemimpinan 52,60 persen. Saran penelitian ini bagi pimpinan Akademi Perawat kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pembelajaran atas kepemimpinan transfonnasional baik dalam konsep dan praktek perlu dilakukan terns menerus. Konsep ini dapat menjadi rujukan dari gaya kepemimpinan, karena terbukti memberikan pengaruh yang signifikan pada perilaku dan kinerja dosen Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

5. Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, dimana sejak awal berdirinya telah melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat (PBM) dengan sistim asrama.Untuk dapat memenuhi tuntutan nasional dan global, selain menyelenggarakan kurikulum pesantren, juga dituntut untuk mengikuti kurikulum Diknas.

 

Untuk kepentingan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur 8 standar pendidikan. Penelitian ini berjudul: Implementasi Kebijakan Pendidikan berbasis Masyarakat di PP Nurul Bayan kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisa implementasi PBM di PP Nurul Bayan.Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan metode diskriftif.

 

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci dalam wawancara adalahPimpinan Pondok Pesantren, kepala MTs, Direktur TMI dan sekrtris PP Nurul Bayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBM di PP Nurul Bayan telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan kurikulum di PP Nurul Bayan telah mengacu pada PermendiknasNo 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Permendiknas No 9 tahun 2005 Pasal 7 tentang Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Sarana-Prasarana dan tenaga pendidik telah sesuai dengan PermendiknasNo 24 Tahun 2007. Kinerja output pendidikan menunjukkan bahwa tingkat kelulusan siswa pada jenjang MTs dan Aliyah cukup tinggi untuk 2 tahun terakhir yaitu pada tahun ajaran 2009-2010 dan 2010-2011. Beberapa fakto-faktor yang mendukung implementasi PBM di PP Nurul Bayan adalah faktor disposisi, fragmentation pada factor struktur birokrasi, faktor lingkungan dan faktor motivasi.

 

6. Pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya kinerja karyawan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyebab rendahnya kinerja tersebut akan dianalisa dari faktor motivasi dan budaya organisasi. Dengan demikian motivasi dan budaya organisasi dijadikan sebagai variabel bebas (independent), sedangkan kinerja dijadikan sebagai variabel terikat (dependent).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan dilakukan untuk menjawab tiga hipotesis utama, yaitu:

• motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
• budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
• motivasi dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Instrumen penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan (kuesioner) yang dibagikan langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 51 orang. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, namun budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi dan budaya organisasi secara simultan (bersama-sama) juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain adalah perlu dikembangkan lagi budaya organisasi yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai yang dapat menghasilkan organisasi yang lebih efektif sehingga karyawan dapat memberikan hasil kerja yang maksimal, selain itu pada penelitian mendatang diharapkan juga dapat meneliti faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

 

7. Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah pada Kantor Camat Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

 

Salah satu misi pembangunan dan isu utama dalam program prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Barat adalah reformasi birokrasi, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa. Reformasi birokrasi juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bahwa setiap daerah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik pula.

 

Tesis ini mengangkat masalah kinerja aparatur pemerintah di Kantor Camat Labuhan Badas yang diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Wilayah kerja Kantor Camat Labuhan Badas ini adalah kecamatan yang cukup luas termasuk 2 (dua) pulau yaitu Pulau Moyo dan Pulau Medang dengan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga pelayanan publik mengalami hambatan dan belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

 

Kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja maupun etos kerja yang masih dianggap rendah. Apabila kinerja aparatur baik maka akan baik pula pelayanan publik yang diberikan yang akan menggambarkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian adalah aparatur pemerintah Kantor Camat dan masyarakat pengguna jasa sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan atau menjelaskan bahwa kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang dapat dinilai dari beberapa indikator yaitu Responsivitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Keadilan.

 

7. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat

8. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami kekurangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah dipandang buruk oleh masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas memerlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan komprehensif, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan mengetahui strategi yang telah ditempuh dalam pengembangan sumber daya aparatur. Analisis data menggunakan medote deskriptif kualitatif dengan pendekatan SWOT.

 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara untuk mendapatkan informasi aktual dari informan kunci. Penentuan informan kunci dengan cara purposive sampling. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dan informasi statis sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan dan motivasi aparatur yang bersangkutan sebagai faktor internal, sedangkan kebijakan nasional pengembangan aparatur sebagai faktor eksternal yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur paling efektif dilakukan melalui penyelenggarakan diklat teknis, pemberian tunjangan kinerja, pelaksanaan fit and proper test, penerapan reward dan punishment, serta survey kepuasan masyarakat. Saran untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Sumbawa adalah perlu ditingkatkan kualitas dan intensitas diklat teknis khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengembangan diklat fungsional, merealisasikan tunjangan kinerja, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.

 

10. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat

 

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami kekurangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah dipandang buruk oleh masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas memerlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan dan komprehensif, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan mengetahui strategi yang telah ditempuh dalam pengembangan sumber daya aparatur. Analisis data menggunakan medote deskriptif kualitatif dengan pendekatan SWOT.

 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara untuk mendapatkan informasi aktual dari informan kunci. Penentuan informan kunci dengan cara purposive sampling. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dan informasi statis sesuai dengan tujuan penelitian.

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan dan motivasi aparatur yang bersangkutan sebagai faktor internal, sedangkan kebijakan nasional pengembangan aparatur sebagai faktor eksternal yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur paling efektif dilakukan melalui penyelenggarakan diklat teknis, pemberian tunjangan kinerja, pelaksanaan fit and proper test, penerapan reward dan punishment, serta survey kepuasan masyarakat. Saran untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Sumbawa adalah perlu ditingkatkan kualitas dan intensitas diklat teknis khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengembangan diklat fungsional, merealisasikan tunjangan kinerja, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.

 

11. Analisis Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur

 

Abstrak

Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mngenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti dimana pemimpin memegang peranan kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, akan selalu dikaitkan dengan pemimpin atau dengan kata lain kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam menentukan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kepemimpinan yang diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor pemyataan responden terhadap variabel kepemimpinan, dari 5 indikator yaitu Instruksi 55,08 (kategori sedang), indikator KonsuJtasi 68,35 (kategori tinggi), partisipasi partisipasi 70,31 (kategori tinggi), Delegasi 67,95 (kategori tinggi), dan indikator pengendalian 69,14 (kategori tinggi). Sedangkan untuk variabel kinerja aparatur dari 5 Indikator yaitu Kualitas Kerja, 67,97 (kategori tinggi), Indikator Kecakapan, 68,98 (karegori tinggi), Indikator Inisiatif, 66,12 (kategori tinggi), Indikator Kemampuan, 68,70 (kategori tinggi), dan Indikator Komunikasi, 70,42 (kategori tinggi).

Berdasarkan basil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skor pemyataan responden terhadap beberapa indikator kepemimpinan, umumnya berada pada klasifikasi tinggi, kecuali indikator instruksi yang berada pada kategori sedang. Sedangkan Kinerja Aparatur terhadap efektifitas pemahaman tugas dan tingkat kualitas pelayanan aparat terhadap masyarakat dapat disimpulkan tinggi (baik).

 

12. Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat)

 

Abstrak

Penelitian in1 bertujuan untuk mengetahui bagaimana impelementasi kebijakan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. penanganan konflik batas daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan serta menidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan konflik batas daerah.

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penetapan batas daerah, baik di level provinsi Nusa Tenggara Barat (Biro Pemerintahan),maupun di level kabupaten (Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum), anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dilihat dari aspek komunikasi sudah terimplementasi cukup baik, namun dari aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemui adanya hambatan. faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, adanya komitmen yang kuat dari Gubemur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa serta Bupati Sumbawa Barat dalam penanganan konflik batas daerah, dilaksanakarmya soisalisasi peraturan terkait dengan batas daerah dan adanya kegiatan penegasan batas daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas dan kuantitas tim penegasan batas daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten belum memadai; sarana dan prasarana yang belum memadai;ketersediaan anggaran yang belum memadai, dan konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

 

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dilakukan optimalisasi pada aspek sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi.