HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Panduan Tesis Hukum Otonomi Daerah

Tesis Hukum Otonomi Daerah – dasar hukum otonomi daerah merupakan landasan konstitutial dalam penerapan dan juga pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi otonomi daerah Indonesia. Secara umum, merupakan landasan konstitusional yang berlaku bagi daerah di seluruh Indonesia dan seara umum bagi segala daerah otonom yang diatur di UUD 1945 Pasal 18 yakni berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta UU No. 32 tahun 2004 tentang penerapan pemerintahan daerah. Sedangkan secara khusus, hukum otonomi daerah hanya berlaku pada daerah otonom tertentu. Sehingga, perundang-undangan yang digunakan dan yang berlaku adalah yang ada dalam daerah otonom tersebut. Misalnya, dengan meneliti peraturan bupati di daerah Bantul misalnya atau samarinda untuk tesis hukum otda.

Beberapa contoh judul tesis yang berkaitan dengan Otonomi Daerah diantara nya adalah sebagai berikut (Sumber : http://idtesis.com):

  • Analisis potensi otonomi perguruan tinggi negeri menyongsong penerapan paradigma baru di pendidikan tinggi – studi kasus 4 perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT-BHMN).pdf
  • Kebijakan otonomi daerah dalam pasal 18 uud 1945 pasca amandemen ditinjau dari politik hukum di Indonesia.pdf
  • Legislasi hukum islam di Indonesia (pasang surut legislasi hukum islam sejak UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Aceh.pdf
  • Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial Microsoft.pdf
  • Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi pada 20 kota di Indonesia tahun 2006-10.pdf
  • Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi dati II_ suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara
  • [6] IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL DAN KOTA SURAKARTA), 04.pdf
  • [10] DILEMA ANTARA KONTROL PEMERINTAH PUSAT DAN OTONOMI DAERAH.pdf
  • [15] ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MASA OTONOMI.pdf
  • [15] ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MASA OTONOMI.pdf
  • [27] ANALISIS ELASTISITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAD SUMATERA UTARA DALAM ERA OTONOMI DAERAH.pdf
  • [27] KENDALA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA.pdf
  • [27] PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  • [28] IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI MANOKWARI.pdf
  • [31] ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH.pdf
  • [32] MODEL BIROKRASI PEMERINTAH DALAM OTONOMI KHUSUS.pdf
  • [32] PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI.pdf
  • [32] PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI.pdf
  • [35] KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT.pdf
  • [38] PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASIONAL PADA KOMITMEN ORGANISASI DENGAN LOKUS KENDALI EKSTERNAL DAN OTONOMI KERJA.pdf
  • [38] PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASIONAL PADA KOMITMEN ORGANISASI DENGAN LOKUS KENDALI EKSTERNAL DAN OTONOMI KERJA.pdf
  • [39] ANALISA STRATEGI MANAJEMEN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.pdf
  • [40] DENERVASI OTONOMIK KARDIAK PADA PENDERITA DM TIPE-2  PERBANDINGAN ANTARA YANG MENDAPAT TERAPI INSULIN DENGAN OBAT HIPOGLIKEMIK ORAL.pdf
  • [41] KESIAPAN PELAKSANAAN OTONOMI BIDANG KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DI KABUPATEN LANGKAT.pdf
  • [47] PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SEKTOR-SEKTOR BERPOTENSI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI PEMERINTAH KOTA MEDAN.pdf
  • [52] PERANAN BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KARO
  • [56] HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DI ERA OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA.pdf
  • [63] TINJAUAN FEMINISME POSKOLONIAL TENTANG KESADARAN KRITIS DAN OTONOMI PEREMPUAN INDONESIA.pdf
  • [97] MUNICIPAL BONDS SEBAGAO SALAH SATU BENTUK MODEL INVESTASI TRANSPORTASI DAERAH OTONOMI.pdf
  • [102] KAJIAN UU NO.18 TH 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DI ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.pdf
  • [110] KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (STUDI PEMERINTAH KOTA MEDAN).pdf
  • [116] TA_PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  • [145] ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH.pdf
  • [179] ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN PENGEMBANG EKONOMI TERPADU DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
  • [191] EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PROPINSI PAPUA
  • [221] EVALUASI KINERJA PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
  • [221] PERJUANGAN SUKU KURDI MEMPEROLEH OTONOMI DI KURDISTAN IRAK TAHUN 1919-1991, 09
  • [232] BAGI HASIL PAJAK YANG OPTIMAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI DKI.pdf
  • [244] IMPLIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG.pdf
  • [254] DINAMIKA PERUBAHAN ORGANISASI PEMDA KOTA MAKASAR DALMA IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH.pdf
  • [259] RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 DAN OTONOMI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.pdf
  • [285] UPAYA PEMERINTAH KOTA MEDAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SESUAI DENGAN OTONOMI DAERAH.pdf
  • [373] BATAS2 OTONOMI DAERAH DALAM NKRI.pdf (Sumber : http://idtesis.com)
  • [504] PENILAIAN MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DALAM ERA OTONOMI DAERAH.pdf
  • [504] PENILAIAN MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DALAM ERA OTONOMI DAERAH.pdf
  • [514] ANALISIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STATUS GIZI BALITA.pdf
  • [516] ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI SIAK DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.pdf
  • Analis pengaruh dana perimbangan dan dana otonomi khusus di Kabupaten/Kota terhadap PDRB.pdf
  • Analisa strategi manajemen pengusahaan pertambangan mineral dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Musi Rawas
  • Analisis Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Di Era Otonomi Daerah.pdf
  • Analisis biaya dan optimalisasi tarif dalam menghadapi otonomi di bidang pendidikan pada akademi Kebidanan Depkes Bogor tahun akademik 1998 sd 1999
  • Analisis Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi Daerah.pdf
  • Analisis daya dukung lahan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pacitan pada masa sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah .pdf
  • Analisis daya dukung lahan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pacitan pada masa sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah .pdf
  • Analisis ekonomi basis sektor pertanian dalam menghadapi otonomi daerah di kabupaten Sukoharjo.pdf
  • ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DALAM ERA OTONOMI DAERAH DENGAN KEBUTUHAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM TUGUREJO SEMARANG.pdf
  • Analisis kebijakan kawasan pengembangan ekonomi terpadu dalam kerangka otonomi daerah _ (studi kasus Sasamba Kalimantan Timur)
  • Analisis kebijakan kawasan pengembangan ekonomi terpadu dalam kerangka otonomi daerah _ (studi kasus Sasamba Kalimantan Timur).pdf
  • Analisis kebijakan pengendalian pencemaran sungai siak dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Siak
  • Analisis kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik dalam perspektif ketahanan budaya; studi awal dalam rangka otonomi daerah
  • Analisis kebijakan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) kota Liwa Kabupaten Lampung Barat danarah kebijakan pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah
  • Analisis kebijakan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) kota Liwa Kabupaten Lampung Barat danarah kebijakan pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah.pdf

 

Incoming search terms:

Leave a Reply