Posts Tagged Tesis S2

Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru Perlindungan Hukum Konsumen Angkutan Penyeberangan Batam Tanjung Balai Karimun Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014) Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung

Pengukuran Morfometri Kerang Kapah (Meretrix Lyrata) Di Pantai Amal Lama Kota Tarakan Kedudukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur) Kedudukan

Aspek Yuridis Pelayanan Publik Pada Bagian Antaran Pt. Pos Indonesia Terhadap Konsumen Di Wilayah Kudus Analisis Prospektif Pilkada Pasca Gugatan Di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jepara Dan Pati) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Kontribusinya

Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks) Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik) Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Perlindungan

Efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010 Tanggal 13 Februari 2012 Terhadap Hak Waris Anak Diluar Nikah (Study

Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Atas Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Prinsip Restorative Justice Sebagai Upaya Meminimalisasi Kejahatan Oleh Anak Berdasrkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dan Hambatannya Dinamika Negara Hukum (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Prinsip

Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai (Studi di Kejaksaan Negeri BInjai) Peran Polri dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Medan (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan) Penerapan Hukum Terhadap Perizinan Perhotelan (Studi di Kota Medan) Kebijakan

Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Hak Menguasai Negara Pada Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Konsep Badan Hukum Pemanfaatan Sms Pada Seluler Sebagai Media Promosi Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Perubahan Sikap Remaja Mengenai Aborsi (Studi Di Smp Negeri 26 Surabaya) Perlindungan Hukum Pns

Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Afwezigheid) Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Di Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram Perlindungan Hukum Bagi

Pengaturan Sanksi Bagi Mantan Suami Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Tanggung Jawabnya Atas Biaya Hidup Dan Pendidikan Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Di Kota Pontianak) Relevansi Pengembalian Kerugian Negara Hubungannya Dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : No.04/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2015/Pn.Ptk Analisis Terhadap

Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hubungan Kemitraan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur Dan Praktek Perubahan Konstitusi Di Indonesia) Pelembagaan Upeti Sejak Pra Kolonial Hingga Pemerintahan Pasca Reformasi (Studi Kepustakaan Tentang

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan (Kajian

Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Uang Titipan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perspektif Diberlakukannya Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Akibat Perjanjian Dengan Klausul Pembatasan Kebijakan Hukum Pidana

Ketidakoptimalan Penanganan Perkara Pidana Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun Prinsip Pengawasan Dan Pembinaan Kantor Pertanahan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Inkonstitusionalitas

Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Melalui Program Adiwiyata Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus SMA Negeri 2 Pati Dan SMA Negeri 9 Semarang) Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik Di