HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

  1. Upacara Pangantan (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dengan Agama)
  2. Penghambatan Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif
  3. Analilis Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Masyarakat Penerima Dana Corporate Social Responsibility (Csr)
  4. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Ngempit Dan Beji, Kabupaten Pasuruan
  5. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Penyelesaian Secara Non Litigasi
  6. Optimaslisasi Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Di Kalimantan Barat)
  7. Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah )
  8. Politik Hukum Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi
  9. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo
  10. Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa Di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong
  11. Prospek Demokrasi Di Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)
  12. Pengaruh Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan Pimpinan Dprd Bagi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ( Studi Terhadap Disparitas Pegusulan Ketua Dprd Kayong Utara)
  13. Peranan Atasan Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer
  14. Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembernatasan Tindak Pidana Terorisme
  15. Gerakan Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Studi Atas Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Uu No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  16. Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider
  17. Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pesan Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2015 Pada Masyarakat Orang Rimba Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
  18. Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960

 

 

 

Upacara Pangantan (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dengan Agama)

Intisari

Agama Islam di Sumbawa memiliki karakter dan ekspresi keberagamaan yang unik. Hal ini karena penyebaran Islam di Sumbawa, lebih dominan mengambil bentuk akultrasi, baik yang bersifat menyerap maupun dialogis. Pola akulturasi Islam dan budaya Sumbawa, di samping bisa dilihat pada ekspresi masyarakat Sumbawa, juga didukung dengan kekuasaan politik kerajaan Islam di Sumbawa. Masuknya Islam di Tanah Sumbawa dibawa oleh Dewa Mascinni seorang kesultanan Kerajaan Goa dari Suku Bugis Makasar pada tahun 1508. Semenjak masuknya Islam ke Sumbawa menjadikan setiap aktivitas adat istiadat ke-Sumbawaan bernuansa ke-Islaman. Adat istiadat bernuansa ke-Islaman tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat Sumbawa dalam sebuah slogan “Adat Berenti Ko Syara?, Syara? Berenti Ko Kitabullah”. Kendati ada fluktuasi relasi Islam dengan budaya Sumbawa terutama era abad ke 15-an, namun wajah Islam Sumbawa yang akulturatif terlihat dominan dalam hampir setiap ekspresi keberagamaan masyarakat muslim di wilayah ini, sehingga ”sinkretisme” dan toleransi agama-agama menjadi satu watak budaya yang khas bagi Islam Sumbawa. Sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik beragama pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam upacara pangantan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji interaksi antara Islam dan adat pada masyarakat Sumbawa dalam upacara pangantan dalam tinjauan akulturasi budaya .

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dan informasi yang penulis dapatkan dari proses wawancara langsung maupun dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan tema dan judul yang dibahas. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis, antropologis dan teologis. Penulis berusaha untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan selama beberapa hari di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam adat dengan ketaatan beragama. Dalam falsafah hidup masyarakat Sumbawa dikenal dengan istilah “Adat Berenti Ko Syara?, Syara? Berenti Ko Kitabullah”+. Artinya dengan menjadikan adat (adat) dan syara? (syariat) keduanya sebagai landasan hidup masyarakat Sumbawa, maka ini menyatukan fungsi keduanya dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya dalam banyak aktivitas adat telah diadaptasi dengan prinsip-prinsip ke-Islaman. Islam diterjemahkan ke dalam perangkat kehidupan lokal dengan tetap mempertahankan pola yang ada kemudian ditransformasi ke dalam esensi tauhid. Dengan menggunakan potensi lokal ini digunakan sebagai strategi untuk membangun spiritualitas tanpa karakter ke-Araban. Islam dalam nuansa adat Sumbawa diinterpretasi kedalam nilai dan tradisi sehingga membentuk identitas masyarakat.

Penghambatan Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif

Intisari

Salah satu prinsip dasar yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam kenyataan dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di indonesia umumnya dan lembaga legislatif provinsi Sumatera Selatan khususnya belum mencapai 30 (tiga puluh) persen. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisa faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta faktor-faktor penghambat mewujudkan kuota keterwakilan perempuan.

Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian dengan menggunakan data-data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan judul penelitian serta data-data pendukung lainnya. Kesimpulan penelitian skripsi ini, yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berasal adalah masalah dalam kaderisasi partai politik, masalah tentang stigma politik yang kurang baik di masyarakat, dan belum ada substansi hukum yang kelas, sanksi yang tegas terkait aturan hukum terkait kuota keterwakilan perempuan. Hambatan yang timbul dalam mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif berasal dari budaya patriarki yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat, partai politik yang kurang menganggap penting keterwakilan perempuan serta sosialisasi yang minim dari pemerintah maupun partai politik tentang keterwakilan perempuan. Oleh sebab itu penulis memberikan saran agar partai politik mengambil peran lebih dalam proses kaderisasi politik terhadap perempuan, memperbaiki program pembinaan kader, agar dapat menarik minat perempuan untuk masuk dan menjadi kader partai politik. Undang-undang terkait pemilu legislatif sebaiknya dikaji ulang untuk memperjelas mengenai kuota keterwakilan perempuan, dan perempuan harus lebih peka lagi terhadap kaum mereka sendiri, sehingga diharapkan perempuan akan mau terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, dengan itu akan didapat perempuan yang berkualitas dan pemenuhan keterwakilan perempuan yang diharapan bisa diwujudkan.

Analilis Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Masyarakat Penerima Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Intisari

Tujuan Penelitian: untuk menganalisis Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Masyarakat Penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian; menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian: CSR adalah kewajiban perusahaan. Agar bebas dari sanksi hukum akibat tidak mengeluarkan dana CSR, perusahaan diharuskan menerbitkan dana CSR meskipun kegiatan bisnis dan kondisi keuangan perusahaan masih belum berjalan optimal dan perjanjian utang perusahaan masih belum diselesaikan dengan baik. . Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan menyediakan dana CSR kepada publik dalam bentuk barang atau biasanya kendaraan bermotor, yang mana kendaraan tersebut harus menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan perselisihan hukum di depannya antara perusahaan sebagai pemberi fidusia, kreditor sebagai penerima fidusia dan komunitas penerima dana CSR. Perusahaan sebagai pemberi fidusia jika masih melakukan kebijakan pemberian kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR. Maka itu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan sebagai penyedia jaminan fidusia dapat dikenai .. Pasal 36 undang-undang NO.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Ngempit Dan Beji, Kabupaten Pasuruan

Intisari

PP ASI merupakan peraturan yang diterbitkan pemerintah guna melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP ASI di Puskesmas Ngempit dan Beji, Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Sampel dalam penelitian dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan secara deskriftif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP ASI di puskesmas lokasi penelitian belum dapat berjalan dengan baik, terutama pada larangan pemberian susu formula, penyediaan tenaga konselor menyusui, penyediaan fasilitas menyusui, , ketersediaan dana, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi, dan sanksi terhadap pelanggaran PP ASI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi PP ASI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan dengan banyaknya dukungan, keberhasilan pemberian ASI eksklusif segera tercapai dan cakupan semakin meningkat.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Penyelesaian Secara Non Litigasi

Intisari

Hukum yang berlaku bagi masyarakat ini, karena mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan, maka menjadikan hukum itu sangat beragam. Sehingga UU tersebut dapat dinilai dari berbagai aspek spesifik. Karena itu, jika dilihat dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (materelel strafrecht) dan hukum pidana formal (Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht). literatur dan buku terkait. masalah yang diambil adalah Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses hukum positif saat ini? dan Apa kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia?

Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses hukum positif saat ini hanya sebagian kecil, sementara yang semuanya masih berorientasi pada solusi formal. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia harus diatur secara terpadu, dan diperlukan jenis kejahatan yang dapat berkompromi atau memanfaatkan aspek-aspek positif ( sebaliknya juga berarti, menghindari aspek-aspek negatif) dari penjara di suatu partai dan pengawasan kriminal di sisi lain. Jadi kompromi “penjahat” dengan “aksi”. Untuk membawa keadilan yang adil.

Optimaslisasi Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Di Kalimantan Barat)

Intisari

Tesis ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana studi dilakukan di Kalimantan Barat. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan1). partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan disebabkan a).egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai berikut : a).Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek.b). Penyimpangan perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak bukannya kewajiban. 2). di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningktkan partisipsi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsilidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

Politik Hukum Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi

Intisari

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan bagian kekuatan negara yang berperan penting dalam mewujudkan, memperjuangkan, dan menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara diperkuat dengan politik hukum yang memunculkan Dwi fungsi ABRI. Pasca reformasi 1998 sangat berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa baik sistem politik, pemerintahan dan tata negara. Hal tersebut merubah pula Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam Pasal 10 UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami politik hukum penataan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Baru dan mengetahui dan memahami politik hukum penataan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia pasca reformasi. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekundernya diperoleh dari literatur atau buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah dan data-data dari media massa dan media informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pengkajian terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, politis dan historis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kelembagaan ABRI pada awalnya terpisah dipimpin masing-masing Panglima Angkatan : Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Udara, dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Kemudian diintegrasikan kedalam Departemen Pertahanan dan Kemananan (Dephankam) membawahi Kepala Staf A.L., Kepala Staf A.D., Kepala Staf A.U., dan Kepala Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Pasca Reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Situasi politik hukum kelembagaan TNI menyebabkan penguatan dan lahirnya lembaga-lembaga baru yang dulu dibawah TNI seperti : Badan Intelijen Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional dipimpin oleh pejabat setingkat Menteri. Dewan Ketahanan Nasional dan Badan koordinasi Keamanan Laut menjadi lembaga negara non struktural.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo

Intisari

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami, dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan oleh suami/isteri, dan poligami pun terjadi, sebab, adanya kekurangan pada pihak isteri, sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di sisi lain poligami sering membawa pengaruh negative terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak terurus. Oleh karena itu perlu dikaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, faktor-faktor penghambat, dan upaya penaggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat dan bentuk penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yang sesuai adalah Kabupaten Wonosobo sebagai sample Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo, dan kelima Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pengadilan Agama. iii Responden ditetapkan secara random sebanyak 30 orang yang terdiri dari suami, berpoligami 10 orang, isteri yang berpoligami 10 orang, dan anak poligami 10 orang. Sedangkan sample informan sebanyak 10 orang dari berbagai instansi terkait ditentukan secara purposive. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu: 1. Pelindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. 2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. 3. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. iv Disarankan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan supaya benar-benar meneliti latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, dan diusahakan tidak terjadi manipulasi administrasi dan kolusi yang dapat menimbulkan mudharat terhadap kondisi keluarga tersebut, juga disarankan kepada orang tua yang berpoligami supaya menyadari benar risiko yang akan terjadi terhadap anak-anak yang akan teraniaya hidupnya bila tidak berkumpul dengan orang tuanya. Keluarga yang berpoligami hendaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya dapat bertindak adil, mampu dan jujur.

Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa Di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong

Intisari

Kurikulum 2013 yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong. Kurikulum 2013 akan jauh lebih baik apabila penerapan standar proses diperbaiki dan ditingkatkan. Di MAN ini sudah menerapkan standar proses (pembelajaran) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, dalam membentukan karakter siswa tentu guru aqidah akhlak mempunyai banyak tantangan dan hambatan dalam mengimplemtasikan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari pengamatan awal terungkap penerapannya masih perlu disempurnakan. Untuk mendalaminya, peneliti tertarik mengangkat melalui penelitian tentang bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 mata pelajaran aqidah akhlak pada kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam membentuk karakter siswa kelas X bahasa di MAN Rejang Lebong serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengeimplementasiannya? Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk Mengetahui Implementasi Kurikulum 2013 mata pelajaran aqidah akhlak pada kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam membentuk karakter siswa kelas X bahasa di MAN Rejang Lebong serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengeimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, kepala sekolah dan Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum menjadi informan pada penelitian ini, data dikumpulkan dari obyek penelitian melalui, observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumantasi, dan dianalisis dengan mengumpulkan data, data tersebut direduksi dan disajikan secara deskriptif analitik, dan terakhir diambil kesimpulan. Kesimpulan penelitian: 1) implementasi kurikulum 2013 di MAN Rejang Lebong sudah terlaksana sesuai dengan standar proses (pembelajaran) dalam menyampaikan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan, karakter siswa dari waktu kewaktu mulai memeperlihatkan adanya peningkatan, 2) hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam K-13 Mapael Aqidah akhlak antara lain: sosialisasi pendidikan karakter kepada siswa belum ada kesinambungan, terbatasnya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai karakter karena jam pelajaran yang sedikit, pembiasaan kepada anak yang masih lemah dan perlu terus adanya pengawasan, masih ada siswa acuh tak acuh dengan pendidikan karakter, kondisi masyarakat yang permisif sehingga anak-anak berani dengan orang tua sudah dianggap hal yang biasa.

Prospek Demokrasi Di Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan)

Intisari

Penelitian ini merupakan suatu bentuk kajian tentang demokratisasi yang dilakukan di tingkat desa. Hal ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah di desa sangat rendah. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan fokus pada penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes. Sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKPDes dilakukan melalui penyerapan usulan yang dilakukan dari bawah melalui RT akan tetapi penetapan usulan yang dibahas pada musyawarah desa tidak melibatkan masyarakat sehingga musyawarah tersebut hanya dilakukan oleh elit desa dan akhirnya menimbulkan kecenderungan demokrasi yang elitis (elit capture). Sedangkan pembentukan BUMDes tidak melalui tahapan musyawarah yang semestinya, sehingga proses tersebut tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Hasil Penelitian

Hasil tersebut menunjukkan demokrasi yang diterapkan di desa yaitu demokrasi komunitarian prosedural. Meskipun demikian prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat potensial berkembang menjadi demokrasi komunitarian subtantif karena potensi sumber daya yang ada di desa dan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pendamping desa yang masif dalam memberdayakan masyarakat desa untuk terlibat aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaruh Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan Pimpinan Dprd Bagi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ( Studi Terhadap Disparitas Pegusulan Ketua Dprd Kayong Utara)

Intisari

Tesis ini berfokus pada pengaruh partai politik dalam konflik internal pencalonan kepemimpinan Parlemen untuk pemerintahan daerah. Dari penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1). Konstruksi terkandung dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya ditulis secara administratif. Dalam arti pasal-pasal ini hanya mengatur bagaimana menentukan kandidat untuk kepemimpinan Parlemen dengan syarat bahwa hasil pemilihan umum diperoleh oleh masing-masing partai politik. Pemungutan suara terbanyak akan menentukan untuk menduduki kepemimpinan Parlemen. Maka solusinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika ada konflik dalam partai politik internal yang diselesaikan oleh partai politik sendiri dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan karena lembaga yang menyelesaikan perselisihan konflik internal partai politik diajukan ke Pengadilan, sebuah partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika masalah ini tidak diselesaikan oleh Partai Pengadilan, Institute for Court menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan konflik internal partai politik. 2) .konflik internal partai politik tertentu untuk mengusulkan dan menentukan kepemimpinan Parlemen secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dalam pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan Parlemen adalah mitra pemerintah daerah dan sekaligus pemerintah daerah. Selanjutnya dari sisi hak dan tugas serta kewenangan parlemen kemudian dipercepat dengan hak dan tugas serta wewenang kepala daerah, maka ada hubungan kerja yang sangat erat dalam tata kelola di daerah. Setiap tindakan dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah selalu dikaitkan dengan parlemen, baik untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan. Hubungan tenaga kerja dan mitra kerja pada saat yang sama, lembaga Parlemen mengenai status anggota dan pemimpin harus memiliki kedudukan hukum atau posisi yang telah disahkan. Jika kepemimpinan Parlemen belum pasti, semua pemerintahan daerah akan mandek karena kelembagaan, Parlemen tidak memiliki kepemimpinan. Pemimpin sementara Parlemen pada umumnya hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam kerangka penentuan yang pasti dari kepemimpinan Parlemen. 3). Dalam UU Parpol Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik parpol dapat diselesaikan dengan dua (2) cara yaitu melalui Partai Agung atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Parpol. terkait dan lembaga pengadilan.Di di luar undang-undang yang mengatur partai politik dalam resolusi konflik, Nasikun memberikan model penyelesaian konflik. Ada juga tawaran dari Nasikun dalam resolusi konflik yaitu: konsiliasi, mediasi, abitrase dan perwasian. Tetapi penulis percaya hanya ada dua (2) model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik yaitu konsiliasi dan mediasi. Sarannya adalah: 1). parpol dalam menentukan kepemimpinan Parlemen tidak mementingkan kepentingan individu atau kelompok karena semakin lama parpol lama mengajukan dan menentukan kepemimpinan Parlemen, maka dapat memengaruhi kepala administrasi darah. 2) .tidak ada revisi kembali ke hukum partai politik dengan memasukkan model atau bentuk atau cara lain selain Partai dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Institute, bahwa resolusi konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dan tidak butuh waktu lama.

Peranan Atasan Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer

Intisari

Ankum dan Papera sangat menentukan hasil kerja proses peradilan militer. Indenpendensi peneyelidik dan penyidik tindak pidana militer bisa terganggu akibat mekanisme atasan-bawahan. Dan dalam praktiknya sering terjadi tarik menarik antara Ankum disatu pihak dengan aparat penegak hukum di pihak lain. Aparat penegak hukum berkepentingan membawa tersangka ke pengadilan, sedangkan Ankum/Papera cenderung menghindari karena karena membawa ke pengadilan sama saja mempersoalkan tanggung jawab Ankum bersangkutan sebagai komandan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum/ normatif dan bersifat deskriptif analisis, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Peranan dan wewenang Ankun selaku komandan seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya. Papera dalam menentukan suatu perkara pidana meminta pendapat dari Oditur Miilter tetapi sifatnya dalam bentuk saran dan pendapat maka hal tersebut tidak mengikat para komandan, akhirnya komandan juga yang menentukan sehingga penilaian bersifat subyektif padahal penyelesaian suatu perkara haruslah bersifat objektif. Proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi diawali oleh tindakan penyelidikan dari kesatuan terdakwa yang diduga malakukan tindak pidana desersi dimana pada proses ini meliputi proses pengumpulan alat bukti, seterusnya dilakukan penyidikan oleh Ankum sebagai atasan yang berhak menghukum dimana hasil penyidikan diteruskan kepada Penyidik POM, atas dasar Penyidikan POM tersebut selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk mempersiapkan dakwaan kepada terdakwa yang akan dilimpahkan ke Pengadilan dimana sebelum berkas perkara terdakwa tindak pidana desersi itu dilimpahkan, sebelumnya Oditur akan meminta saran dan pendapat kepada Papera selaku Perwira Penyerah Perkara.Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer pada putusan terdapat perbedaan yang signifikan dalam pertimbangan hakimnya, jika di lihat dari aspek Terdakwa.

Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembernatasan Tindak Pidana Terorisme

Intisari

Disadari atau tidak bahwa dalam dewasa ini, banyak terdapat tindakan yang membuat kita menjadi takut terhadap tindakan yang dilakukan oleh kaum radikal. Dalam kenyataannya, kita merasa terganggu akan aktivitas kita dalam menjalani kehidupan. Aksi terorisme akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat kita menjadi semakin takut dalam melakukan segenap aktivitas. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah upaya penal dan non penal dalam penanganan tindak pidana terorisme ? 2) Bagaimanakah peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa tindak pidana terorisme ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data-data empiris yang didapatkan dari ketentuan perundang-undangan dan data dilapangan. Penanganan terhadap pelaku terorisme ini dengan dihadirkannya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengeboman di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu, dalam penelitian ini juga mencantumkan mengenai hak dan kewenangan pelaku atau teroris dalam mendapatkan haknya sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu Hak Asasi Manusia.

Gerakan Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Studi Atas Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Uu No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Intisari

Penelitian ini menganalisis tentang konsolidasi politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengertahui tentang konsolidasi politik dan kendala yang dihadapi HTI pasca penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan obeservasi,wawancara dan dokumentasi. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan politikoleh Darren E. Sherkat, konsep konsolidasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan teori komunikasi organisasi yang fokus pada konsep jaringan komunikasi.

Hasil Penelitian

Hasil analisis kasus pada penelitian ini menunjukan bahwa secara garis besar konsolidasi politik HTI dilakukan dengan perlawanan hukum dan politik. Dalam perlawanan tersebut upaya-upaya yang dilakukan adalah penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, serta penguatan kepemimpinan dan kaderisasi. Dalam melakukan konsolidasi kendala yang dihadapi adalah kendala dalam menjalani proses hukum, kendala untuk menyampaikan dakwah dan kendala mewujudkan cita-cita politik yakni Khilafah Islamiyah.

Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider

Intisari

Keberadaan provider saat ini bermanfaat dan berpengaruh besar atas segala aktivitas penggunaan media telekomunikasi dan informasi, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau smartphone lainnya oleh masyarakat. Pelayanan jasa provider dalam penyediaan jaringan dalam telekomunikasi telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan tawaran yang menarik serta menguntungkan bagi pihak konsumen. Dibalik kemudahan penggunaan provider, terdapat resiko yang besar untuk memberikan peluang bagi pelaku kejahatan cyber untuk melakukan pencurian data pribadi pengguna provider, seperti kasus pencurian data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pada registrasi kartu prabayar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan hukum mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider dan apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu; (1) Penyidik Subdit IV Cyber Crime Reskrimsus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, (2) Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika, (4) Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap pengumpulan data, pengeditan data, interpretasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penerlitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider dilakukan dengan upaya penal dan non penal oleh pihak Kepolisian Daera Metropolitan Jakarta Raya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undanga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronika. Faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yaitu; (1) faktor perundangundang yang dimana di Indonesia belum adanya peraturan perundang-udangan secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di cyber space, (2) faktor dari penegak hukum yang terbatas pada kualitas dan kuantitas pihak penyidik yang ahli dalam bidang informasi dan teknologi, (3) faktor dari masyarakat yang dimana masih kurang kesadaran akan bahaya yang timbul dari ketidakhati-hatian penggunaan sarana telekomunikasi, (4) faktor sarana yang masih terbatas untuk menunjang segala bentun operasional penegakan hukum tersebut, (5) faktor budaya yang semakin terpengaruhi pada modernisasi dan globasasi sehingga membentuk sikap masyarakat yang semakin pragmatis. Saran terhadap penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yaitu, diharapkan segera membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mendapat kepastian hukum, serta meningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana aparat penegak hukum di bidang informasi dan teknologi.

Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pesan Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2015 Pada Masyarakat Orang Rimba Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan di daerah pemilihan Kabupaten Batanghari pada tahun 2015 untuk Orang Rimba di Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari – Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara luas metodelogi ini merujuk pada proses, prinsip dan prosedur yang digunakan penelitian dalam mencari jawaban atas masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus memilki pengetahuan tentang teori dan wawasan yang luas untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Kajian utama dalam metode ini adalah pengamatan peserta, dokumen pribadi, wawancara tak berstruktur dan wawancara mendalam.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi telah ditentukan pada Temenggung dan Jenang. Masyarakat Orang Rimba percaya bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah penting karena itu adalah kegiatan untuk memilih calon rajo. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus serius seperti proses pengambilan keputusan dalam pemilihan Temenggung dan Jenang.

Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960

Intisari

Kemitraan politik Soekarno dengan Partai Masyumi yang selama 11 tahun dibina (1945-1956) akhirnya di tahun 1957 berubah menjadi sikap permusuhan yang tajam. Kemacetan politik sebagai akibat dari prematurnya Demokrasi Liberal dan desakan cita-cita Revolusi Indonesia yang menuntut untuk diselesaikan, menjadi faktor pendorong Soekarno untuk bersikeras mengambil alih kekuasaan. Langkah Soekarno dalam mengambil kekuasaan dengan merubah sistem pemerintahan dan tatanan demokrasi mengundang perlawanan dari Partai Masyumi. Sikap oposisi yang kemudian ditunjukkan Partai Masyumi, mengundang reaksi keras dari Soekarno yang telah mendapatkan kembali kekuatan politiknya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana sikap politik Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik ?, (2) Bagaimana sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi pada masa Demokrasi Terpimpin ?, (3) Bagaimana reaksi Partai Masyumi terhadap perubahan sikap politik Soekarno ?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan melalui langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Sikap Soekarno dalam mengatasi kemacetan politik adalah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, dekrit ini juga menjadi titik awal bergulirnya Demokrasi Terpimpin yang menampilkan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. (2) Partai Masyumi yang dianggap oleh Soekarno sebagai golongan kontra revolusi kerap mendapatkan „pengkebirian politik” dan sampai akhirnya dibubarkan melalui Penpres No. 7/1959 dan Keppres No.200/1960. (3) Partai Masyumi merespon perubahan sikap politik Soekarno dengan selalu menunjukkan sikap oposisi pada langkah, kebijakan dan kepemimpinan Soekarno.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by