Teori Administrasi Publik: Paradigma, Perkembangan, dan Penerapannya di Indonesia

Administrasi publik adalah kerja pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan melayani masyarakat. Sebagai ilmu, administrasi publik mempelajari bagaimana kerja itu diatur, dijalankan, dan dinilai. Artikel ini membahas asal-usulnya, paradigma yang pernah berkembang, dan penerapannya di Indonesia, sebagai bekal menyusun landasan teori skripsi atau tesis.

Pengertian Administrasi Publik

Woodrow Wilson (1887) dalam esai “The Study of Administration” menyebut administrasi sebagai bagian pemerintahan yang paling tampak, yaitu pemerintah dalam tindakan. Ia memisahkan politik, yang menetapkan apa yang harus dilakukan negara, dari administrasi, yang menjalankannya. Pemisahan ini dikenal sebagai dikotomi politik–administrasi dan dipertegas oleh Frank Goodnow (1900).

Dwight Waldo (1948) kemudian mengkritik pemisahan itu. Menurutnya, administrasi tidak pernah netral, karena pejabat ikut menafsirkan dan membentuk kebijakan saat menjalankannya. Herbert Simon (1947) menambahkan bahwa “prinsip-prinsip administrasi” yang populer saat itu sering saling bertentangan dan lebih mirip pepatah daripada teori ilmiah.

Lima Paradigma Administrasi Negara (Nicholas Henry, 1975)

Henry memetakan perkembangan ilmu ini menurut dua hal: lokus (di mana administrasi berlangsung) dan fokus (apa yang dipelajari).

Paradigma ketiga dan keempat berjalan bersamaan, sehingga periodenya tumpang tindih.

Empat Jenis Teori Administrasi (Bailey, 1968)

Stephen K. Bailey membagi teori administrasi publik menjadi empat jenis:

• Teori deskriptif-eksplanatif, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam organisasi publik.
• Teori normatif, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan.
• Teori asumtif, membahas anggapan dasar tentang manusia dan lembaga.
• Teori instrumental, membahas teknik dan cara untuk mencapai tujuan, seperti “bagaimana” dan “kapan”.

Pembagian ini berguna saat menyusun kerangka pikir. Penelitian deskriptif biasanya bertumpu pada teori deskriptif, sedangkan penelitian evaluasi bertumpu pada teori normatif.

Dari Old Public Administration ke New Public Governance

NPM membawa praktik bisnis ke sektor publik, seperti target kinerja dan kontrak. Pembahasan lengkapnya ada di artikel New Public Management dan alasan kegagalannya. NPS mengingatkan bahwa warga bukan sekadar pembeli layanan. NPG melihat pelayanan publik sebagai hasil kerja bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan transformasi digital dan nilai publik.

Administrasi Pembangunan

Di negara berkembang, administrasi publik juga dituntut menggerakkan pembangunan. Bintoro Tjokroamidjojo menyebut administrasi pembangunan mencakup dua hal: administrasi bagi pembangunan (mengelola program pembangunan) dan pembangunan administrasi (memperbaiki kapasitas birokrasi itu sendiri). Sondang P. Siagian menekankan peran aparatur sebagai agen perubahan yang terencana.

Penerapan di Indonesia

Tiga undang-undang menjadi pijakan utama:

• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan pengaduan.
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan, diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur manajemen ASN berbasis sistem merit.

Penerapan digital dibahas di artikel teori e-government. Siklus kebijakannya dibahas di artikel teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik.

Contoh Topik Penelitian

• Penerapan standar pelayanan menurut UU 25/2009 di mal pelayanan publik.
• Kolaborasi pemerintah desa dan BUMDes dalam perspektif New Public Governance.
• Penerapan sistem merit ASN setelah UU 20/2023.

Judul-judul nyata bisa dilihat di daftar judul tesis administrasi publik UGM dan judul tesis studi kebijakan UGM. Untuk berdiskusi tentang judul, lihat layanan konsultasi judul penelitian.

Referensi R1

• Bailey, S. K. (1968). Objectives of the theory of public administration. Dalam J. C. Charlesworth (Ed.), Theory and practice of public administration (hlm. 128–139). American Academy of Political and Social Science.
• Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.
• Goodnow, F. J. (1900). Politics and administration. Macmillan.
• Henry, N. (1975). Paradigms of public administration. Public Administration Review, 35(4), 378–386.
• Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.
• Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government. Addison-Wesley.
• Osborne, S. P. (2006). The new public governance? Public Management Review, 8(3), 377–387.
• Siagian, S. P. (2008). Administrasi pembangunan. Bumi Aksara.
• Simon, H. A. (1947). Administrative behavior. Macmillan.
• Tjokroamidjojo, B. (1995). Pengantar administrasi pembangunan. LP3ES.
• Waldo, D. (1948). The administrative state. Ronald Press.
• Wilson, W. (1887). The study of administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197–222.