HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori E-Government menurut Para Ahli dan Contoh Tesis tentang E-Government

Gambaran dari E-Government

1. Pengertian E-Government

E-Government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. E-Government harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya faktor non-teknis lebih domain dibandingkan faktor teknis, oleh karena itu pemahaman mendalam terhadap ffaktor non teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan e-government. Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik dipemerintahan dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama.

Perkembangan E-Government di suatu negara menurut Layne dan Lee dalam Wahid dapat ditinjau dari beberapa tahap evolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk web yang menyediakan informasi dasar dan relevan bagi publik (2008:H-39). Istilah E-Government, seperti juga istilah E-bisnis yang lain, memiliki resiko untuk dieksploitasi secara berlebihan sehingga membuatnya menjadi rancu. Artikel yang relatif sederhana ini mencoba meluruskan persepsi yang keliru mengenai E-Government sekaligus mengupas secara lebih mendetail konsep E-Government itu sendiri. Lebih jauh, artikel ini mengajak pembaca untuk melihat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ini serta menawarkan beberapa solusi sementara yang dianggap tepat.

Pembahasan Lengkap Teori E-Government menurut Para Ahli dan Contoh Tesis tentang E-Government

2. Jenis-jenis E-Government

Terdiri dari beberapa macam. Penerapan e-Government memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan jenis-jenis e-Government tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama.

Aspek tersebut meliputi:

Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya (Indrajit, 2004).

Keberadaan aspek-aspek di atas dapat memudahkan untuk membedakan jenis-jenis e-Government yang ada. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka jenis-jenis e-Government dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu 1) Publish / Publikasi, 2) Interact / Interaksi, 3) Transact / Transaksi (Indrajit, 2004).

3. Tipe E-Government

G2C (Government to Citizens)

Merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

  • Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan.
  • Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
  • Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.

 

G2B (Government to Business)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh aplikasinya adalah:

  • Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
  • Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;

 

G2G (Government to Governments)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;

 

G2E (Government to Employees)

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:

  • Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.
  • Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

 

Teori-teori dari gambar model teori

1. Pengertian E-Government

E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. E- Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E- Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Menurut Indrajit (2002:36) E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

2. Manfaat E-Government

Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah: Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dankalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana Melibatkan penggunaan teknologiinformasi (terutama internet); dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government,yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatunegara, antara lain:

  • Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, danakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep GoodCorporate Governance.
  • Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yangdikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  • Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepatmenjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan globaldan trend yang ada.
  • Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-Government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

  • Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
  • Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidak percayaan dari semua pihak kepada pemerintah.
  • Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
  • Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya E-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.
  • Tujuan Pembangunan e-government

Tujuan pembangunan e-government yaitu:

  • Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
  • Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
  • Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.
  • Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
  • Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
  • Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik;
  • Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
  • Karakteristik E-Government dan Good Government

Berdasarkan definisi dari World Bank, E-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah yang memungkinkan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan (Windraty, 2005). Secara ringkas tujuan implementasi E-Government adalah untuk menciptakan customer online.

Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada instansi pemerintah. E-Government juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. E-Government merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, E-Government merupakan bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal di lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik.

Istilah “good governance” mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah dengan negara-negara luar beserta lembaga-lembaga pemberi bantuan yang semakin menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Lembaga-lembaga pemberi donor baik yang bersifat multirateral maupun bilateral mengaitkan penerapan good governance dengan kebijakan pemberian bantuan. Good governance dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman (loan) maupun hibah (grant).

Governance merupakan tata pemerintahan, good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Hambatan dalam Pendayagunaan e-government

Tentunya pemerintah tidak semudah itu untuk membuat badan dan program yang menunjang suksesnya kegiatan E- Government, berbagai hambatan pemerintah lalui seperti:

  • Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
  • Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
  • Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E- Government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
  • Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
  • Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang E-government

Adapun contoh tesis yang membahas mengenai E-Government antara lan:

Contoh Tesis 1 : Efektivitas Website sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi pada Website Pemerinta Daerah Kabupaten Jombang)

Pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja, pelayanan public khususnya pelayanan publik berupa layanan elektronik atau e-service, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi media E-Government sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik.

Penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)” merupakan sebuah studi dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa efektif website pemerintah daerah sebagai media e-government.

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas website sebagai media E-Government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung efektivitas website sebagai media E-Government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang;

Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat efektivitas website sebagai media E-Government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Jombang telah efektif sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat, namun belum efektif sebagai media dalam memberikan pelayanan publik secara elektronik (e-service) seperti mendownload blangko, formulir, dll.

 

Contoh Tesis 2 : Penerapan E-government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)

Pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Penerapan Electronic Government dalam rangka mewujudkan Good Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam memberikan informasi. Dalam hal ini Pemerintah sebagai penyelenggara Good Government, masih banyak menemukan hambatan dalam penerapannya. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah mempunyai regulasi hukum yaitu ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan perintah dibentuknya Undang-undang organik tentang pemerintahan di daerah.

Masalah yang diangkat penulis adalah:

1) Bagaimana Penerapan Electronic Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ? dan

2) Apa saja kendala yang menghambat dalam penerapan Electronic Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ?

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber.

Hasil penelitian ini adalah:

1) Penerapan Electronic Government belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang Electronic Government di Kabupaten Semarang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang memberikan partisipasi dalam penerapan Electronic Government

2) Kendala yang menghambat dalam penerapan Electronic Government adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk menerapkan pemerintahan elektronik. Terkait dengan penelitian tentang kendala pelaksanaan E-Government di Indonesia, perkembangan E-Government di Indonesia dapat di adakan secara efektif dan efisien jika ada dukungan antara segala pihak mulai dari pemerintah dan masyarakat. Penerapan E-Government Indonesia dapat berjalan dengan baik jika jangka waktu dan dana yang jelas akan pengembangannya.

Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia

pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perkembangan E-Government di Indonesia tidak menunjukkan tren positif. Faktor penyebabnya, antara lain minimnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan investasi. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian-penelitan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dari perspektif dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literatur Review dengan sumber data Portal Garuda Indonesian Publication Index (IPI). Jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 105 yang kemudian dikelompokkan berdasarkan dimensi PeGI dan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian terkait E-Government masih kurang. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian penelitian juga tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan E-Government di Indonesia. Namun fakta tersebut membuka potensi penelitian dengan tema E-Government yang masih sangat besar. Penelitian dengan tema ini membutuhkan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai lembaga terkait sehingga berkontribusi meningkatkan posisi E-Government

 

Contoh Tesis 3 : E-government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E Government di Pemerintah Kabupaten Sleman) pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-government.

Di tingkat nasional, sudah banyak pemerintah daerah yang yang memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan e-government. Meski demikian, kondisi di lapangan menemukan perbedaan yang terjadi antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-Government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari 28 pengelola web OPD di Kabupaten Sleman, teknik analisis data mengugunakan teknik flow model analysis.

 

Contoh Tesis 4 : Penerapan (Electronic Government) E-Government pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang. Pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan E-Government pada website pajak.go.id dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengenalan maupun penerapan sistem E-Government tersebut.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan atau memaparkan situasi atau kejadian dimana informan yang diperoleh melalui Metode Purposive Sampling, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode Interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government (e-government) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penggunaan electronic government (e-government). Kedua, kurangnya persiapan SDM yang terlihat pada penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya serta posisi Operator Console yang hanya ditangani oleh satu pegawai saja.Kemudian yang ketiga, untuk hal dukungan dalam bentuk anggaran tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan electronic government (e-government).Terakhir yang keempat, dari segi infrastruktur bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya pada seksi pegolahan data dan informasi sudah memadai namun infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat masih kurang dikarenakan hanya terdapat satu unit komputer saja.Kemudian kendala yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi yang secara khusus dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam memperkenalkan maupun memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai electronic government t (e-government) sehingga membuat masyarakat apatis terhadap penerapan E-Government

 

Contoh Tesis 5 : Implementasi e-Government pada Kelurahan Perasung Lor Kota Tegal berbasis Service Oriented Architecture (SOA) pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemerintah secara optimal, efektif dan sesuai dengan standar merupakan bagian dari standar setiap intitusi di Indonesia. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal memerlukan sebuah sistem yang baik dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

E-Government merupakan sebuah sistem terintegrasi dengan menggunakan media teknologi informasi dalam pelaksanaannya. E-Government diimplementasikan pada kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal yang saat ini masih mempunyai keterbatasan dalam penerapan e-Government. Service Oriented Architecture (SOA) diusulkan untuk dapat mengoptimalkan sistem yang dibangun sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh lagi khususnya pada model web service untuk optimaliasi e- government. Dari hasil penelitian menunjukan implementsi e- Government pada intitusi pemerintahan terlebih yang belum mempunyai dapat memberikan sebuah peningkatan pelayanan yang lebih optimal pada masyarakat terutama pada instansi di tingkat kelurahan.

 

Contoh Tesis 6 : Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah dalam Adopsi e-government: Sebuah ulasan Sistematis pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi adopsi E-Government dilihat dari perspektif warga dan penerintahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya studi literature yang menjelaskan bahwa E-Government menjadi popular dikarenakan adanya manfaat yang signifikan kepada pemerintah, warga dan masyarakat. Studi literatur yang ada saat ini hanya menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi adopsi E-Government dari sisi warga, tetapi belum ada yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi adopsi E-Government dari dua perspektif yaitu warga dan pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengisi celah yang ada di studi literatur yaitu literatur mengenai adopsi e-Government, dengan fokus khusus pada faktor yang mempengaruhi adopsi E-Government dari perspektif warga dan pemerintahan. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode studi literatur. Studi literatur yang digunakan dalam jurnal ini berasal dari berbagai jurnal yang membahas mengenai faktor adopsi dari sisi warga maupun pemerintah.

Hasil dari jurnal ini berupa ulasan mengenai faktor yang mempengaruhi adopsi E-Government dari persepktif warga dan pemerintahan, perbedaan dari faktor beserta dampaknya.

 

Contoh Tesis 7 : Implementasi E-Government dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program SIAKAD di STAIN Ponorogo) pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi E-government dalam pelayanan khususnya pada penerapan program SIAKAD si STAIN Ponorogo dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan seperti yang diharapkan.

Berbagai hambatan ditemukan dalam pelaksanaan program SIAKAD tersebut mulai dari kurangnya komunikasi antar pelaksana, keterbatasan program SIAKAD tersebut mulai dari kurangnya komunikasi antar, keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan digunakan hingga kurangnya dukungan dari struktur birokrasi yang ada.

 

Contoh Tesis 8 : Penerapan E-Government di Pusat Pelayana Informasu dan Pengaduan Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi E-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan data dan informasi berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pinrang menghadirkan PINDU sebagai wadah bagi masyarakat agar dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public dengan menerapkan sistem berbasis on-line dan didukung perangkat teknologi modern. Kepentingan warga masyarakat pinrang akan disediakan dan dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif. Maka unit analisis pada penelitian kali ini yakni penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E-Government di Pusat Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang sudah cukup baik. Hal ini diukur berdasarkan indikator pengukuran aspek-aspek dalam mewujudkan E-Government menurut Rianto dan Tri Lestari.

 

Contoh Tesis 9 : Efektivitas Penerapan Electronic Government terhadap Pelayanan Publik di Kabyupaten Sragen pada tahun 2016 yang menyatakan bawha  dengan mengacu pada visi “Mewujudkan Sragen sebagai Kabupaten Cerdas (Smart Regency)”, Dengan semangat itulah Kabupaten Sragen telah membangun infarstruktur jaringan online sampai ke tingkat desa. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan E-Government maka akan meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya masyarakat Sragen.

Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan electronic Government di kabupaten Sragen terhadap pelayanan publik Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu Penerapan Electronic Government (X) dan pelayanan publik (Y).

Pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan teknik random sampling. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi dan sampel sebanyak 100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS for Windows.

Hasil penelitian ini adalah:

  • Hasil pengolahan data kuisioner menunjukan bahwa H0 lebih besar H1, artinya bahwa hipotesis yang digunakan oleh peneliti benar yaitu bahwa e-Government Kab. Sragen dapat meningkatkan pelayanan publik di Kab. Sragen,
  • Pemerintah Kabupaten Sragen sudah berhasil menyusun e-Government dengan baik,
  • Penggunaan Egovernment kabupaten Sragen meningkatkan pelayanan publik,
  • Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini sedang melakukan perawatan dan mengembangkan sistem – sistem yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat dan
  • Masyarakat telah memanfaatkan eGovernment Kabupaten Sragen dengan baik

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?