Daftar 393 Judul Tesis Studi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Halaman ini memuat 393 judul tesis Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, dikelompokkan ke dalam 12 tema agar mudah ditelusuri. Program ini berbeda dari Magister Administrasi Publik: fokusnya pada inovasi kebijakan dan kepemimpinan sektor publik, sehingga banyak judul yang mengangkat transformasi digital, kepemimpinan inovatif, dan tata kelola kolaboratif. Daftar ini berguna untuk memetakan tema yang sedang berkembang sekaligus menemukan celah yang belum tergarap.

Sebaran Judul Berdasarkan Tema

Cara membaca sebaran ini. Tema dengan judul terbanyak menandakan area yang sudah ramai — Anda memerlukan sudut baru untuk masuk. Tema dengan judul paling sedikit justru menunjukkan ruang yang masih terbuka.

Dua hal menonjol dari sebaran ini. Pertama, kesehatan mendominasi dengan 66 judul, jauh melampaui tema lain — banyak di antaranya mengangkat rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit. Kedua, pertahanan dan kemiliteran menempati posisi kelima dengan 34 judul, sesuatu yang tidak lazim ditemukan pada program studi kebijakan lain. Ini menandakan program tersebut banyak diikuti perwira TNI.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan konsep, objek, dan lokasi. Hampir semua judul dalam daftar ini sudah memenuhinya.

Terukur. Setiap konsep harus punya indikator. Judul yang menyebut “efektivitas” atau “kapasitas” wajib disertai cara pengukurannya di Bab III.

Terjangkau. Pastikan Anda punya akses ke instansi yang dituju. Banyak penelitian di sini berhasil karena penelitinya bekerja di instansi tersebut.

Ada celahnya. Bila tema sudah muncul puluhan kali, Anda perlu pembeda yang jelas.

Lima Cara Memodifikasi Judul

1. Ganti lokasi dan instansi. Studi kasus di daerah lain menghasilkan temuan berbeda karena konteksnya berbeda.
2. Ganti kerangka teori. Satu fenomena implementasi dapat dianalisis dengan model Edwards III, Grindle, atau Van Meter & Van Horn — pembahasannya di artikel implementasi kebijakan publik.
3. Ganti periode. Kebijakan yang diteliti pada masa pandemi dapat ditinjau ulang pada masa pemulihan.
4. Tambah variabel. Masukkan variabel yang belum pernah diuji bersama.
5. Naikkan tingkat analisis. Dari studi kasus tunggal menjadi perbandingan antardaerah.

Peringatan tentang Kata “Pengaruh” dan “Dampak”

Banyak judul dalam daftar ini diawali kata “Pengaruh” atau “Dampak”. Bila Anda meniru polanya, pastikan desain penelitian Anda memang mampu menyimpulkan sebab-akibat.

Desain potong lintang tidak dapat membuktikan pengaruh, hanya hubungan. Uraiannya di artikel desain penelitian cross sectional.

Langkah Setelah Judul Disetujui

1. Susun kerangka teori — mulai dari teori kebijakan publik menurut para ahli.
2. Untuk penelitian implementasi, pilih model yang sesuai di artikel implementasi kebijakan publik.
3. Untuk penelitian evaluasi, lihat teori evaluasi kebijakan publik.
4. Susun kerangka konsep dan hipotesis — panduannya di artikel kerangka konsep dan hipotesis penelitian.
5. Tentukan uji statistik sejak Bab III berdasarkan skala data — lihat uji chi square untuk penelitian kesehatan.

Daftar 393 Judul Berdasarkan Tema

Kesehatan, Rumah Sakit, dan Rekam Medis Elektronik (66 judul)

• Analisis Dampak Kebijakan Pelayanan Gigi Spesialistik Peserta JKN Terhadap Kunjungan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Wilayah Kota Depok
• ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENJAMINAN LAYANAN USG KEHAMILAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER TERHADAP PEMANFAATAN LAYANAN USG KEHAMILAN DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN PADA PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
• ANALISIS HUBUNGAN MODAL SOSIAL DAN UNSUR PEMBENTUKNYA TERHADAP SIKAP KEPATUHAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19
• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS DI KABUPATEN MAGELANG
• ANALISIS IMPLEMENTASI SITEGAR (SISTEM INFORMASI TEMPAT TIDUR RUANGAN RUJUKAN RUMAH SAKIT) PADA PELAYANAN RUJUKAN MATERNAL DI KABUPATEN BOGOR
• Analisis Isu Strategis Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) untuk Naik Kelas dalam Implementasi Kebijakan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
• Analisis Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Sleman
• ANALISIS KESIAPAN PENGGUNAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• ANALISIS PENERIMAAN USER TERHADAP REKAM MEDIS ELEKTRONIK DENGAN METODE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY
• ANALISIS STRATEGI KONTEN INSTAGRAM DI SELURUH RUMAH SAKIT IBU ANAK DI KOTA MALANG
• ANALISIS TOTAL PROSES PENGUJIAN DAN SISTEM INFORMASI LABORATORIUM DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
• Analisis Utilisasi Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Sebelum dan Setelah Kebijakan UHC Open Member di Kabupaten Takalar
• DAMPAK IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT TERHADAP LAYANAN RESEP PASIEN PULANG RAWAT INAP DI FARMASI RAWAT INAP RS PUSAT PERTAMINA
• DAMPAK PERUBAHAN ORGANISASI TERHADAP PERSEPSI PEGAWAI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU
• DETERMINAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA BAHAGIA
• EVALUASI IMPLEMENTASI DAN TINGKAT DIGITAL MATURITY REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RSUD KOTA MATARAM
• EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ANTREAN PADA RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI RUMAH SAKIT DI WILAYAH KERJA KANTOR CABANG MOJOKERTO
• EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM RUJUKAN NON SPESIALISTIK PADA PUSKESMAS NGEMPLAK I SLEMAN TAHUN 2021
• EVALUASI PENCATATAN DAN PELAPORAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) BERDASARKAN KEMATANGAN DIGITAL DI DINAS KESEHATAN
• EVALUASI PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) UNTUK PELAYANAN GIZI DI RSUD DR. SOETOMO DENGAN METODE HUMAN, ORGANIZATION, TECHNOLOGY (HOT) – FIT FRAMEWORK
• EVALUASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MEDICAL CHECKUP DI RUMAH SAKIT PERTAMINA JAYA JAKARTA
• EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA SEBAGAI UPAYA PENERAPAN SISTEM PELAPORAN DAN PEMBELAJARAN KESELAMATAN PASIEN (SP2KP) PADA RS ERNALDI BAHAR
• EVALUASI PROGRAM TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DALAM LINGKUP DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPKB DAN PPA) KABUPATEN LANGKAT
• EVALUASI PROSES TALENT MANAGEMENT DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN PEMIMPIN DI RUMAH SAKIT PERTAMINA CIREBON
• EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI UNIT FARMASI RS PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO
• EVALUASI SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PONED DI KABUPATEN PURBALINGGA
• EVALUASI VERIFIKASI INTERNAL KLAIM KASUS PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT C (STUDI KASUS PENGEMBALIAN KLAIM BPJS KESEHATAN DI RS C)
• Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Program Kesehatan Olahraga sebagai Implementasi Kebijakan Perda Nomer 5 Tahun 2019 di Kabupaten Sleman: PErspektif Regulator dan Implementator
• FAKTOR UTAMA YANG MEMPERNGARUHI KURANG EFEKTIFNYA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RSUD KABUPATEN PANDEGLANG
• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERAN DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
• GAMBARAN DERAJAT KETERIKATAN SDM TERHADAP KEPUASAN PEKERJA DI UNIT ONSITE RUMAH SAKIT PERTAMINA CIREBON
• HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN TURNOVER INTENTION PERAWAT RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
• HUBUNGAN AUTHENTIC LEADERSHIP DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
• HUBUNGAN INTERORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT PADA AKTIVITAS TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN DI KOTA SURAKARTA: PEMBELAJARAN DARI PANDEMI COVID-19
• HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DAN DISPARITAS KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS KABUPATEN PEMALANG
• HUBUNGAN PERSEPSI KOLABORASI INTERPROFESI DENGAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN BAGI DOKTER DAN PERAWAT DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KUDUS
• IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI WASTE UNTUK MENURUNKAN WAKTU PROSES DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS SANTA MARIA PEMALANG
• IDENTIFIKASI PENYEBAB RENDAHNYA PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL: SEBUAH STUDI KASUS
• IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA UNTUK MENURUNKAN VARIASI DAN WAKTU PROSES PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ISLAM AMAL SEHAT SRAGEN
• IMPLEMENTASI LEAN THINKING UNTUK MENURUNKAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT PANTI RINI
• IMPLEMENTASI MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PADA PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN (PENGANGKATAN PERTAMA) DI BAPELKES SEMARANG
• Inovasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit dengan Analisis Berbasis Metode SERVQUAL (Studi Kasus RSU Kota Tarakan)
• Kebijakan Kompensasi Untuk Dokter Spesialis di RSUD Kota Sabang
• KEBIJAKAN PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN TINGKAT NASIONAL DARI PERSPEKTIF ASPEK ORGANISASI (MENGGUNAKAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)
• KEPUASAN DOKTER GIGI DALAM MENGGUNAKAN TELEDENTISTRY: SYSTEMATIC REVIEW
• KESIAPAN PENERAPAN REGISTER IMUNISASI ELEKTRONIK NASIONAL DI PROVINSI BANTEN DAN MALUKU UTARA
• KOMITMEN ORGANISASI DAN TURNOVER INTENTION KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA BAHAGIA
• KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
• Manajemen Informasi dalam Mendukung Pembuatan Kebijakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan
• MATURITAS INTEROPERABILITAS REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA TASIKMALAYA
• MEKANISME PENGAJUAN KLAIM BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM SILOAM KUPANG
• OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI INOVASI KEBIJAKAN PENGADAAN SOSIAL (Studi Kasus di Kementerian Kesehatan)
• PENERAPAN MODEL FOR MANDATORY USE OF SOFTWARE TECHNOLOGIES (MMUST) DALAM MENGUKUR KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DI RSUD PASIRIAN LUMAJANG
• PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) COVID-19 PADA PELAYANAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS KABUPATEN TEMANGGUNG
• PENGARUH IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK TERHADAP WAKTU TUNGGU RAWAT JALAN REGULER DI RS HERMINA SOLO
• Peran Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai Policy Entrepreneur dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Penanggulangan Perkawinan Anak
• PERANCANGAN SOLUSI TELEHEALTH MENGGUNAKAN SMART WATCH PADA DETEKSI DINI RESIKO JANTUNG KORONER
• PERKEMBANGAN PENGELOLAAN INOVASI DAERAH YANG DI LAKUKAN OLEH BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 – 2022
• PERSEPSI DOKTER SPESIALIS TERHADAP PRAKTIK MONOLOYALITAS DI RSA UGM
• Proses Implementasi Aplikasi ELSIMIL:Manifestasi Transformasi Digital Dalam Inovasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo)
• RESILIENSI PROGRAM POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA
• SINKRONISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJMN-RPJMD DIY SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB
• STRATEGI PEMERINTAH DESA DENGAN BERBAGAI TINGKAT CAKUPAN PESERTA DALAM MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI KABUPATEN KARIMUN
• STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN BERDASARKAN MATURITAS DIGITAL DI DINAS
• Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta
• STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK BALIKPAPAN

Transformasi Digital dan E-Government (54 judul)

• ANALISIS BIBLIOMETRIK MENGGUNAKAN VOSVIEWER DARI PUBLIKASI TENTANG E-PARTICIPATION
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PEMANFAATAN E-GOVERNMENT OLEH MASYARAKAT DI KOTA PROBOLINGGO
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ADOPSI E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (APLIKASI INAPORTNET PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT)
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
• ANALISIS KEBIJAKAN INTERNET SHUTDOWN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA TAHUN 2019 (STUDI POLEMIK KEBIJAKAN  DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)
• ANALISIS KONTEN: PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI PUBLIC SPHERE PADA PERCAKAPAN KEKERASAN SEKSUAL KAMPUS DI TWITTER
• ANALISIS OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL TWITTER PADA DISKUSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN GENOSE C-19 SELAMA PANDEMI 2020-2021
• ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL
• ANALISIS PERAN KUNCI DIGITALISASI DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DESA WISATA DEWI TINALAH KABUPATEN KULON PROGO
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAPORAN ONLINE MANAJEMEN ENERGI
• DAMPAK KEORGANISASIAN DAN KEPEMIMPINAN AGILE TEHADAP PENGALAMAN KARYAWAN STUDI KASUS : UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL, DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
• DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENERIMA LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
• DIMENSI DAN TAHAPAN APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA
• E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALINAGARI KABUPATEN AGAM (STUDI KASUS PEMILIHAN WALINAGARI KABUPATEN AGAM)
• EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH (DARING) DALAM MENANAMKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN WONOGIRI
• ELEMEN KUNCI PENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI FONDASI KEBIJAKAN SMART CITY: ANALISIS SISTEMATIS TREN PENELITIAN 1999-2021
• EVALUASI ASPEK KEAMANAN DAN PRIVASI PADA TEKS KEBIJAKAN APLIKASI KEHAMILAN BERBASIS MOBILE DI INDONESIA
• Evaluasi Kebijakan Pelayanan Daring pada Laboratorium Pangan Halal di Badan Riset dan Inovasi Nasional
• EVALUASI PELAKSANAAN E-HRM SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PELAKSANAAN E-SDM PEMERINTAH KOTA SURABAYA)
• IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT DALAM PEMASARAN PRODUK CRAFT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai SINTARI di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI LAYANAN CUKAI DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Konteks Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
• IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI (SIPERI) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KEBUMEN
• INOVASI PEMBERDAYAAN DIGITAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKSPORTIR UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PLATFORM DIGITAL EDUKASI DAN AKSELERASI EKSPOR EKSPORID)
• INOVASI SCHOOL INFORMATION SYSTEM (SIS) OLEH EDUVERSAL MELALUI PENERAPAN EDUNAV DI INDONESIA (STUDI KASUS: SMP-SMA KESATUAN BANGSA BILINGUAL BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA)
• INTERAKTIFITAS ANGGOTA PARLEMEN DAN PUBLIK DALAM PENGGUNAAN E-PARLEMEN: STUDI SISTEMATIK LITERATUR
• KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM PENANGANAN COVID 19 MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL PIKOBAR DI PROVINSI JAWA BARAT
• KOLABORASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA KEBIJAKAN LARA EMAKK DALAM MENANGANI KASUS CINDY KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO)
• MEMAHAMI STRATEGI KAMPANYE DIGITAL KELOMPOK MAHASISWA DALAM UPAYA MEMENGARUHI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: ANALISIS WACANA TWITTER
• MODIFIKASI MODEL DETERMINAN MATURITAS E-GOVERNMENT LEVEL NEGARA MENJADI LEVEL PEMERINTAH DAERAH : STUDI KUANTITATIF PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOE (TECHNOLOGY-ORGANIZATION-ENVIRONMENT FRAMEWORK)
• MODIFIKASI UNIFIED MODEL OF ELECTRONIC GOVERNMENT ADOPTION (UMEGA) UNTUK MEMAHAMI PERAN MEDIASI KEPERCAYAAN DALAM ADOPSI E-GOVERNMENT – STUDI KUANTITATIF PADA KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI DISDUKCAPIL SMART DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL
• NARASI DATA CROWDSOURCING PLATFORM DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI DI INDONESIA
• PENGARUH NIAT BERPERILAKU DAN BEBERAPA FAKTOR TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN PLATFORM TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JARAK JAUH
• PENGARUH PERSEPSI ORGANISASI TENTANG TEKNOLOGI DIGITAL, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DAN PERILAKU INOVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
• PENGARUH TINGKAT PENERAPAN E-GOVERNMENT, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA PADA TAHUN 2019
• PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN EKONOMI SIRKULAR DALAM PERSPEKTIF TRANSFORMASI DIGITAL (Kasus Program Untuk Bumi Kita Pertamina Hulu Mahakam)
• Penggunaan Media Sosial untuk Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus Direktorat SD Kemdikbudristek RI Tahun 2023)
• PERAN DIGITAL DEMOKRASI DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN: POLEMIK PENYUSUNAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2020
• Peran Pemimpin sebagai Policy Entrepreneurs: Strategi Introduksi dan Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi di Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul
• PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PERKEMBANGAN BUDAYA DIGITAL PENGGUNA APLIKASI M-PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
• PROSES TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI KALURAHAN (STUDI KASUS KALURAHAN BANGUNJIWO, KEPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2021)
• PROSES TRANSFORMASI DIGITAL SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA)
• REZIM KERJA MURAH: EKONOMI-POLITIK KEBIJAKAN PLATFORM DI SEKTOR MOBILITAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMUDI ONLINE DI INDONESIA
• Ruang publik kultural: Melacak Agenda Kebijakan Kota Yogyakarta melalui Tagar #JogjaOraDidol di Twitter
• STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL INOVASI PROGRAM TUKA TUKU PURBALINGGA
• STUDI IMPLEMENTASI AGILE METHOD DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI SIMDA PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
• TAHAPAN PERKEMBANGAN PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008-2021)
• TAHAPAN TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU SMART GOVERNMENT (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2002-2021)
• TANTANGAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)
• TRANSFORMASI DIGITAL DI BIROKRASI PUBLIK. STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN MEMULAI USAHA DI KOTA PEKALONGAN
• TRANSFORMASI DIGITAL DI MASYARAKAT PERKOTAAN: STUDI KASUS KAMPOENG CYBER YOGYAKARTA SEJAK TAHUN 2008-2020
• TUAN GURU DI KALANGAN MUSLIM MILENIAL SASAK ERA DIGITAL
• UMPAN BALIK KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PROSES TRANSFORMASI DIGITAL BANK UMUM MILIK NEGARA (STUDI KASUS: BANK XYZ)

Kepemimpinan dan Inovasi Sektor Publik (44 judul)

• ADAPTASI INOVASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI INDONESIA: STUDI KASUS PELAKSANAAN PPDB SISTEM ZONASI TINGKAT SMA OLEH DISDIKPORA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2019
• Agile Governance pada Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman
• Alienasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Implementasi dan Capaian Inovasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi SIASN di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa YogyakaAmbiguitas Implementasi Kebijakan Moratorium Izin Usaha Hotel, Apartemen dan Kondotel Di Kabupaten Sleman
• ANALISIS ADOPSI INOVASI KEBIJAKAN BECAK KAYUH BERTENAGA ALTERNATIF SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : PERSPEKTIF RESPONSIBLE INNOVATION
• Analisis Kegagalan Inovasi Kebijakan: Studi Kasus Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta
• DIFUSI DAN ADOPSI INOVASI “SIBAKUL” MARKETHUB FREE ONGKIR DIY DI ERA PANDEMI COVID-19
• DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN INOVASI PENGOLAHAN IKAN DAN DAYA TAWAR PEREMPUAN PESISIR DI KABUPATEN BATUBARA
• ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP SEKTOR PUBLIK DALAM MEMBANGUN DYNAMIC GOVERNANCE DI KOTA BANDUNG ; STUDI KASUS PROGRAM BANDUNG ROAD SAFETY
• FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP DALAM KONTINUITAS PROGRAM INOVASI PANGANKU PADA KEPEMIMPINAN BUPATI KULON PROGO PERIODE SISA MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022
• FOLLOWERSHIP BEHAVIOR: PERILAKU MEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MANADO TAHUN 2020
• IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK)
• IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI PORTAL PUBLIKASMASDA.GO.ID DI SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
• IMPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KELURAHAN WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN)
• INOVASI AKAR RUMPUT: PROSES PEMUNCULAN DAN PERANAN KEPEMIMPINAN AKAR RUMPUT (STUDI KASUS DI DESA WISATA PENTINGSARI, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
• INOVASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN: STUDI INOVASI PENDAMPING SOSIAL PKH DALAM FAMILY DEVELOPMENT SESSION
• INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA HUTAN DALAM KAWASAN KONSERVASI UNTUK SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT BALING
• INOVASI KEBIJAKAN PENYALURAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI PEDESAAN BANTUL YOGYAKARTA
• INOVASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN DATA KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• INOVASI PROGRAM KAMPUNG BANTAR (BERSIH, AMAN DAN PINTAR) DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KAMPUNG BERSINAR RT.19 KELURAHAN PAAL MERAH, KECAMATAN PAAL MERAH, KOTA JAMBI)
• INOVASI SISTEM PEMBAYARAN KEUANGAN NEGARA (STUDI IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA WILAYAH KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
• KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INOVASI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS INOVASI ASPAL KARET BERBASIS LATEKS PRAVULKANISASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019-2020)
• KAPASITAS KOLABORASI DAN KAPASITAS INOVASI KEPEMIMPINAN PEJABAT STRUKTURAL PEREMPUAN DI INSTANSI KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
• KEPEMIMPINAN INTEGRATIF DALAM PEMBANGUNAN RELASI YAYASAN SHEEP INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DI TIGA DESA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI DAN KOMITMEN PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (KASUS PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK)
• NEGARA MAWA TATA, DESA MAWA CARA: STUDI PRAKTIK INOVASI AKAR RUMPUT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS DESA DI DESA WARUNGBANTEN, KABUPATEN LEBAK
• PEMIMPIN PEREMPUAN DESA BERBASIS MODAL SOSIAL (STUDI DI KECAMATAN BULU, KABUPATEN TEMANGGUNG)
• Penerapan Chatbot Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Kebijakan Publik: Studi Kualitas Layanan Elektronik di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
• PENGARUH ELEMEN INOVASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
• PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PADA PERILAKU INOVATIF PERANGKAT DESA DIMEDIASI OLEH KETERIKATAN KERJA (WORK ENGAGEMENT) (KASUS INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN COVID-19 DI DESA PANGGUNGHARJO, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
• PENGEMBANGAN MODEL EKOSISTEM INOVASI DALAM PENANGANAN KRISIS PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA PADA STUDI KASUS PRODUK MBSL2
• PERAN DAN JEJARING KEPEMIMPINAN DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KOMUNITAS (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUNIAN LIAR, LEDHOK TIMOHO BALEREJO YOGYAKARTA)
• PERAN KEPEMIMPINAN ADAT DAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PEMANDIAN AIR TERJUN UBADARI DI KAMPUNG UBADARI DISTRIK KAYAUNI KABUPATEN FAKFAK
• PERAN KEPEMIMPINAN AKAR RUMPUT DALAM MENDUKUNG PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN MUDA BHAKTI DESA NGABLAK KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH)
• PERAN KEPEMIMPINAN EFEKTIF RIDWAN KAMIL SEBAGAI GUBERNUR JAWA BARAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DI JAWA BARAT
• PERAN KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA MELALUI PROSES PENGEMBANGAN INOVASI DI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG)
• PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI SEKTOR BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN
• PERAN PEMIMPIN RUMAH ZAKAT PADA PENANGGULANGAN BENCANA DALAM MENGEMBANGKAN KOLABORASI DENGAN BASARNAS KASUS BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU TAHUN 2021
• PERILAKU KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA ORGANISASI BIROKRASI (STUDI PADA PEMERINTAH DARAH KABUPATEN SLEMAN)
• PERSEPSI KEPEMIMPINAN INOVATIF PADA PEJABAT ESELON LULUSAN IPDN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA
• PROSES INOVASI SOSIAL: STUDI KASUS DI KELURAHAN MANGKUBUMEN, SURAKARTA
• RESPON MASYARAKAT TERHADAP INOVASI SOSIAL KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI PROVINSI PAPUA (STUDI PERAN SERTA PASANGAN USIA SUBUR DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA)
• SAMBANG BANSOS: INOVASI PEMBUATAN DATABASE KEMISKINAN TERPADU DI KABUPATEN BREBES
• SRIKANDI TANGGUH: KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN JATI UNGGUL DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE -19
• SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)

Implementasi, Formulasi, dan Evaluasi Kebijakan (38 judul)

• ALIENASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KABUPATEN BANYUMAS
• AMBIGUITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM IZIN USAHA HOTEL, APARTEMEN DAN KONDOTEL DI KABUPATEN SLEMAN
• ANALISIS ADOPSI E-COMMERCE OLEH PERUM BULOG
• Analisis Argumentasi Penentuan Kebijakan Dekonsetrasi Adminitratif Dalam Pelaksanaan Di Municipios Dili-Republica Demokratica De Timor Leste (RDTL)
• Analisis Formulasi Kebijakan Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Universitas Gadjah Mada
• Analisis Perilaku Motivasional Pengemudi Becak Sebagai Bahan Intervensi Kebijakan Penanganan Betor di Yogyakarta
• Analisis Respons Strategi Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat terhadap Kebijakan Tarif Trump 2.0
• Cultural Policy Entrepreneur di Daerah Desentralisasi Asimetris: Studi Kasus Proses Perumusan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta
• Dampak Kebijakan Publik: Kasus Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Subsidi Listrik di Tahun 2017
• DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA TAHUN 2020-2024: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK (MSF)
• DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL
• Dinamika Partisipasi PKL dalam Kebijakan Relokasi: Studi Kasus Relokasi di Kawasan Malioboro
• Efektivitas Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman
• GOVERNANCE CAPACITY OF SOUTHEAST ASIAN AND EAST ASIAN COUNTRIES TO FACE COVID-19 PANDEMIC CRISIS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
• HOW TRANSFORMATIVE LEARNING AND LEARNING FROM EXPERIENCE CAN PREVENT THE CONSEQUENCES OF UNEMPLOYMENT ON INDIVIDUAL WELL-BEING DURING COVID-19: A CASE STUDY IN WEST JAKARTA
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DECRETO LEI NO.4/2014 TENTANG PREDECONSENTRASI KE DESENTRALISASI DI DISTRIC AILEU NEGARA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA TIMOR LESTE
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI KOTA PALANGKA RAYA
• Implementasi Kebijakan Open Government Data (OGD) di Pemerintahan Kabupaten Bantul
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OUTSOURCING PERMENAKERTRANS NO 19 TAHUN 2012 : STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA JASA KEAMANAN PADA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR PRIVAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PEMBERIAN NAMA / TOPONIMI RUPABUMI UNSUR BUATAN DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Lokal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
• Implementasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi dengan Pendekatan Logic Model: Studi Kasus Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Sumba Barat Daya
• IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI SOSIAL DAN EKONOMI PADA KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
• IMPLIKASI GERAKAN JOGJA ORA DIDOL TERHADAP PENETAPAN AGENDA KEBIJAKAN DI KOTA YOGYAKARTA
• Jalan Panjang Menyelamatkan Udara Jakarta” (Diskursus Advocacy Coalition Framework dalam Kebijakan Penanganan Polusi Udara)
• Kebijakan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta
• KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KECELAKAAN LALU LINTAS DI DISTRIK KOTA DILI
• KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
• MEDIA ALTERNATIF DALAM PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA MELALUI PERSPEKTIF NARRATIVE POLICY FRAMEWORK
• MEKANISME AKSES PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK (STUDI KASUS PANTAI PEDE, LABUAN BAJO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT)
• MEKANISME KETAHANAN SOSIAL KALA PANDEMI : ANTARA VOLUNTARY ACTION DAN RESPON KEBIJAKAN (STUDI HERMENEUTIK AKSI “CANTHELAN”)
• Membuka Pintu Bagi Investor Global: Kajian Kebijakan dan Rekomendasi Optimalisasi Golden Visa Indonesia
• Menelusuri Dinamika Imaji Kebijakan Biofuel: Eksplorasi Peran dan Perspektif Beragam Aktor di Indonesia
• PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI POLICY ENTREPRENEUR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG MIGAS
• PERBEDAAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PPKM DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN SEKADAU
• PRAKTEK SHADOW STATE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN UTARA KRATON YOGYAKARTA
• PROSES PENETAPAN PULAU KARANTINA OLEH PEMERINTAH PUSAT PADA MASA AWAL PANDEMI COVID-19
• PUBLIC SERVICE’S BEHAVIORAL BARRIERS: HAMBATAN PERILAKU DALAM UPAYA PENGELIMINASIAN PRAKTEK BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI YOGYAKARTA

Pertahanan, Keamanan, dan Kemiliteran (34 judul)

• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS TNI-AD TENTANG SATUAN TUGAS PENGAMANAN PERBATASAN DARAT
• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI DI WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA PERIODE JANUARI – DESEMBER 2021 (STUDI PELIBATAN TNI DALAM GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN COVID 19)
• ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISET POLITEKNIK ANGKATAN DARAT UNTUK PENGEMBANGAN PERSENJATAAN TNI ANGKATAN DARAT
• Analisis Kebijakan Pemanfaatan Kamera Thermal Sebagai Inovasi Persenjataan Militer Di TNI AD
• ANALISIS KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DI LINGKUNGAN TNI AD
• ANALISIS KINERJA SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN PERFORMANCE PRISM DENGAN METODE-METODE AHP, OMAX DAN TLS (STUDI KASUS: DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA TNI AD (DISINFOLAHTAD))
• ANALISIS TEORI PENENTUAN NASIB SENDIRI DI LINGKUNGAN KERJA ORGANISASI MILITER SATUAN KODAM V/BRAWIJAYA
• DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL DAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEGIATAN PESIAR TARUNA AKADEMI MILITER
• EVALUASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON BINTARA OTSUS TNI AD KODAM XVIII KASUARI PAPUA BARAT
• EVALUASI PROSES PENEMPATAN PRAJURIT TNI AD (STUDI KASUS PENEMPATAN JABATAN BINTARA/TAMTAMA DI YONIF 611/AWANGLONG KALIMANTAN TIMUR)
• IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN PENGASUHAN DALAM PENYIAPAN MENTAL KEPEMIMPINAN TARUNA AKADEMI MILITER TINGKAT IV MASUK SATUAN ORGANIK TNI AD
• IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI TNI ANGKATAN DARAT
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH PROFESI PRAJURIT DI LINGKUNGAN TNI-AD
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN RADIKALISME OLEH BINTARA PEMBINA DESA
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN POLA KARIER PERWIRA (PELAKSANAAN PEMBINAAN POLA KARIER PERWIRA TNI AD DI LINGKUNGAN KODAM IV/DIPONEGORO)
• Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Wilayah Kodam Jaya Jayakarta
• IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERITORIAL OLEH BABINSA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH DI KODIM 0825/BANYUWANGI (STUDI IMPLEMENTASI KEP. KASAD NO. 1055/XII/2018 TENTANG DOKTRIN INDUK TERITORIAL TNI AD)
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KODIM 0618/KOTA BANDUNG)
• Inovasi Kebijakan Pembentukan Korps Kecabangan Teknologi dan Informasi di Lingkungan TNI AD
• INOVASI KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (R&D) DALAM KEGIATAN LITBANGHAN TNI AD STUDI DI POLITEKNIK ANGKATAN DARAT)
• INOVASI PEMANFAATAN HASIL LITBANG MATERIEL DALAM RANGKA PEMENUHAN ALPALHAN TNI AD (STUDI KASUS BATTLEFIELD MANAGEMENT SYSTEM)
• INOVASI PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET UNTUK PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR TARUNA AKADEMI MILITER MAGELANG
• KEBIJAKAN REFOCUSING STRATEGI PENGANGGARAN PENANGANAN COVID PADA STAF PERENCANAAN ANGGARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD)
• KOORDINASI KEBIJAKAN MILITER DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA:STUDI KASUS KOREM 132/TDL KODAM XIII/MERDEKA
• MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS E-LEARNING DI AKADEMI MILITER
• PELAKSANAAN KEBIJAKAN TNI AD DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN TERITORIAL MELALUI PENGEMBANGAN PERSONIL DI KODAM XVIII/KASUARI TAHUN 2021 (STUDI KASUS PENDIDIKAN KEJURUAN BINTARA OTONOMI KHUSUS)
• PENERAPAN EXEMPLARY LEADERSHIP DALAM PEMBINAAN SATUAN DI DETASEMEN ARHANUD 003/ARK
• PENGARUH BEBAN KERJA DAN KETERLIBATAN INDIVIDU TERHADAP KINERJA ANGGOTA POLRI SATKER STAF SUMBER DAYA MANUSIA (SSDM) DENGAN SERVANT LEADERSHIP SEBAGAI VARIABEL MODERATING
• PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KOMANDAN PELETON TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN TARUNA AKADEMI MILITER DI MAGELANG
• PENGARUH KEPEMIMPINAN GURU MILITER TERHADAP KUALITAS TARUNA AKADEMI MILITER
• PERAN TNI AD DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH
• PERANAN KEPEMIMPINAN KOMANDAN BATALYON DALAM MEMBENTUK SIKAP DAN PERILAKU PRAJURIT GENERAI Z GUNA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI
• PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AKADEMI MILITER
• STUDI FENOMENOLOGI KASUS KEJAHATAN DESERSI PRAJURIT TNI AD (STUDI KASUS PRAJURIT KODIKLAT TNI AD)

Lingkungan, Bencana, dan Sumber Daya Alam (32 judul)

• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) NATUNA
• ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN: KASUS BADUNG ANTI KANTONG PLASTIK (BATIK) DI BADUNG BALI
• ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR PASANG AIR LAUT (ROB) DI KOTA PEKALONGAN
• ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Desa Katu Kec. Lore Tengah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)
• DARI SINYAL KEBIJAKAN KE KEPUTUSAN PENGGUNA: ANALISIS NARASI KEBIJAKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN NARRATIVE POLICY FRAMEWORK
• DERAJAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
• DINAMIKA INSTITUTIONAL WORK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH DESA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAMPOENG MATARAMAN DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO)
• EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI KEPULAUAN RIAU: KONTESTASI KEPENTINGAN DAN KOMITMEN TERHADAP PENGELOLAAN PESISIR BERKELANJUTAN
• EVALUASI REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2018
• Faktor-Faktor Yang Dapat Mendorong Pemanfaatan Hasil Riset Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
• FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLTN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045: STUDI KASUS PROGRAM PERSIAPAN PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA
• FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN DI DIY
• Gerakan Reforma Agraria Masyarakat Pesisir Dalam Mewujudkan Kebijakan Redistribusi Lahan Perhutanan Sosial Di Kabupaten Malang
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI: STUDI KASUS PENEMPATAN TENAGA KERJA ORANG ASLI PAPUA (OAP) PADA SEKTOR PUBLIK (CPNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN JAYAPURA
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN FAKFAK (STUDI KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PANTAI DAN PERAIRAN PULAU PANJANG DAN PULAU EGA)
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KOTA KUPANG
• IMPLIKASI KEBIJAKAN PRODUKTIVITAS GARAM TERHADAP REPRODUKSI KELAS SOSIAL PETANI GARAM DI MADURA
• INTERVENSI NEGARA DAN DINAMIKA KELAS AGRARIA (TINJAUAN EKONOMI POLITIK DAMPAK KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ERA POST AUTHORITARIAN SOEHARTO TERHADAP KETIMPANGAN REPRODUKSI KELAS SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER)
• KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERANTAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DAN PROSES REHABILITASI LAHAN BEKAS PETI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
• KEKUASAAN, HEGEMONI, DAN RESISTENSI DALAM REKLAMASI PESISIR KOTA MAKASSAR: ANALISIS KONFLIK KEBIJAKAN DI PULAU LAE-LAE
• MANAJEMEN KELEMBAGAAN BADAN BANK TANAH UNTUK MENDUKUNG TATA KELOLA TANAH DI INDONESIA
• MANAJEMEN KONFLIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS LEGAL DAN ILEGAL DI KECAMATAN SUNGAI MAS KABUPATEN ACEH BARAT
• MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIS DAN KENDALA DALAM PENERAPANNYA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BENCANA : TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TAHUN 1995 – 2020
• POLEMIK KEBIJAKAN MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
• RAGAM INISIATIF GERAKAN SOSIAL DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI PULAU PARI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
• SIGNIFIKANSI PENGUATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT ADAT MANGGARAI RAYA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEHUTANAN
• STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• Studi Kerangka Koalisi Advokasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penataan Pertambangan Rakyat Di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
• STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH ELEKTRONIK: AGENDA SETTING DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, JEPANG DAN CINA
• STUDI PENOLAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kemiskinan (31 judul)

• ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS DI SHOWROOM UMKM, MARKETPLACE SLEMAN-MALL.COM DAN RUMAH KREATIF BUMN SLEMAN)Analisis Formulasi Kebijakan Insentif Fiskal Impor Sektor Panas Bumi di Indonesia
• ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL TAHUN 2014-2019
• Analisis Implementasi Kebijakan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Studi Kasus Kalurahan Wedomartani DIY)
• Analisis Kompleksitas Institusional dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kebijakan Desa Mandiri Budaya (DMB) di Daerah Istimewa Yogyakarta)
• ANALISIS PEMANFAATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI COPING STRATEGY (STUDI KASUS SENIMAN PASAR SENI ANCOL MASA PANDEMI COVID-19)
• Analisis Policy Learning dalam Perubahan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Studi Kasus BUMDesa Binangun Jati Unggul, Desa Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo
• DAMPAK ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN KEWENANGAN KEBUDAYAAN KEPADA DESA BUDAYA (STUDI DI DESA BUDAYA GLAGAH KABUPATEN KULON PROGO)
• DAMPAK PARIWISATA PERKOTAAN “KAMPUNG TEMATIK” TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH DAN INFORMAL DI KOTA MALANG (STUDI KASUS PADA KAMPUNG WARNA-WARNI JODIPAN, KAMPUNG TRIDI DAN KAMPUNG BIRU AREMA)
• EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS SUCOS (PNDS) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pada Sub-Distrik Bobonaro, Timor Leste)
• EKONOMI POLITIK PERUBAHAN TATA RUANG KOTA : STUDI TENTANG GENTRIFIKASI PADA KAMPUNG SOSROKUSUMAN DAN KARANGWUNI
• EKSPEKTASI KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS : KELUARGA MISKIN DI PULAU TABUAN, KABUPATEN TANGGAMUS)
• EVALUASI KEBIJAKAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE OUTCOME HARVESTING: (STUDI KASUS PERBUB NO.58 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BESAR)
• EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERSEKTIF AZAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS
• EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN KAMPUNG BERCAHAYA (GERBANG KACA) DI DISTRIK FAKFAK TIMUR KABUPATEN FAKFAK
• EVALUASI OUTCOME DARI DESA BUDAYA SEBAGAI BENTUK COMMUNITY-BASED TOURISM: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TAHUN 2000-2020
• IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SEMEN JAWA DI DESA SIRNARESMI, KEC. GUNUNGGURUH, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT
• Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Samin Di Kabupaten Blora
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRO POOR PLANNING DAN BUDGETING PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK (STUDI KASUS PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN KAMPUNG BERCAHAYA / GERBANG KACA DI DISTRIK FAKFAK BARAT )
• Interaksi Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
• KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM GANDENG GENDONG DI KOTA YOGYAKARTA
• Konstruksi Sosial dalam Desain Kebijakan terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Talonang di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat)
• MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (STUDI KASUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PANAMPUANG PRIMA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
• Partisipasi Masyarakat dalam KebijakanJogo Tonggo di Desa Duren
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KOYA KOSO DAN KAMPUNG KAYO PULAU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DANA DESA
• PENGARUH KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PADI DI INDONESIA
• PENGARUH KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KESUKSESAN PEKERJAAN PARA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KARTU PRAKERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR
• PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS LOKAL (CBT) DI PANTAI NGLAMBOR, DESA PURWODADI, KECAMATAN TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY
• PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) SEKTOR KAIN TENUN (STUDI PADA UMKM MASYARAKAT SUKU BADUY LUAR)
• PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN PASAR TRADISIONAL MAMBUNIBUNIDENGAN SISTEM BARTER HASIL BUMI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI KAMPUNG
• Proses Deliberatif dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Surakarta
• STUDI EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN UKM MELALUI PROGRAM IPTEKDA LIPI (STUDI KASUS PENGEMBANGAN UKM ALAM SARI KABUPATEN SUBANG)

Tata Kelola Kolaboratif dan Jejaring Aktor (27 judul)

• ANALISIS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS: KEBIJAKAN  ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI ACEH)
• ANALISIS KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM GANDENG GENDONG KOTA YOGYAKARTA MELALUI EGT
• ANALISIS PERAN MIDDLE ACTORS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA URUT SEWU KEBUMEN
• ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA GEOPARK MERANGIN MELALUI MODEL KEBIJAKAN PENTA HELIX
• ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA YOGYKARTA
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN)
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PAGU USULAN PARTISIPATIF MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KERJA ( STUDI KASUS PROGRAM PELATIHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN)
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM DESA PRENEUR DI KALURAHAN SIDOARUM
• COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KOTA SURABAYA
• Collaborative Governance Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan (Studi tentang Lembaga Adat Melayu Riau di Provinsi Riau)
• CRITICAL SUCCESS FACTORS PADA IMPLEMENTASI PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DI SEKTOR PENDIDIKAN: STUDI LITERATUR TAHUN 1999 – 2021
• CRITICAL SUCCESS FACTORS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 1992-2020
• EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN PUBLIC PRIVAT PARTNERSHIP (STUDI KASUS PROYEK KPBU SPAM UMBULAN JAWA TIMUR)
• EKSPLORASI KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PROYEK PRIORITAS NASIONAL (STUDI KASUS PROYEK KERETA API RINGAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN)
• IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• IMPLEMENTASI KEMITRAAN PADA TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KULON PROGO)
• KEBIJAKAN KOLABORATIF PENANGANAN UMKM INDUSTRI KREATIF YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANTUL
• KOLABORASI AKTOR DALAM MANAJEMEN BENCANA: TINJAUAN LITERATURE SISTEMATIS TAHUN 2001-2021
• KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGENDALIAN BANJIR JABODETABEK (STUDI KASUS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIWUNG)
• PENGARUH KEADILAN IMBALAN KINERJA TERHADAP KETERIKATAN KERJA DENGAN PEMEDIASI CINTA UANG
• PENGARUH KEPUASAN KERJA DALAM MEMEDIASI INSENTIF DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DIREKTORAT UGM (STUDI KEBIJAKAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (IBK) TENAGA KEPENDIDIKAN)
• PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK DKI JAKARTA: TINJAUAN MELALUI PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT
• PERAN KEPEMIMPIAN DALAM SINERGITAS ANTAR SKPD PADA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
• PERAN STAKEHOLDERS PADA KEBIJAKAN KOERSIF DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• PERSEPSI STAKEHOLDER TENTANG RANCANGAN MODEL KEBIJAKAN INSENTIF PEMBAYARAN KBK DENGAN INDIKATOR RASIO PESERTA PROLANIS TERKENDALI PADA FKTP DI MEDAN
• PROSES MEDIASI PADA KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DI TENGAH PERTUMBUHAN INDUSTRI DI DESA MLORAH, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK
• RELASI AKTOR PADA MODEL KEBIJAKAN PENTA HELIX DALAM KEBERHASILAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG

Gender, Inklusi, dan Perlindungan Sosial (25 judul)

• ANALISA JARINGAN WACANA KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
• ANALISIS GENDER DALAM COMMUNITY BASED ECOTOURISM (CBET) DI KAWASAN EKOWISATA GUNUNG API PURBA NGLANGGERAN
• ANALISIS KEBERDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA UMKM BATIK GEBLEK RENTENG KULON PROGO)
• ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI MELALUI KONSEP KEAMANAN (STUDI KASUS: KEBIJAKAN  LUAR NEGERI INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA TAHUN 2015-2020)
• ANALYSIS FOR POLICY: PERUMAHAN LANSIA MIGRAN DI KABUPATEN SLEMAN BERBASIS SPASIAL
• DESA INKLUSIF DAN RESILIENSI PEREMPUAN DI TENGAH PEMBATASAN SOSIAL: STUDI KASUS DI DESA PANGGUNGHARJO
• EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH (STUDI KASUS FENOMENA KEKERASAN DI SMAN RCD JAKARTA)
• FESTIVAL SENI ARTJOG SEBAGAI ARENA PENGEMBANGAN INKLUSIVITAS: STUDI DAMPAK KOMUNIKASI KEBIJAKAN TERHADAP INKLUSI SOSIAL
• Gamifikasi Politik: Potensi Game Roblox Dalam Membantu Meningkatkan Pemahaman Anak Muda Terhadap Isu Politik dan Kebijakan
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM REKRUTMEN DAN PENCALONAN PEREMPUAN DI PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN PINRANG
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA LANSIA DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR OMBUDSMAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR – LESTE
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEUNASEH BAGI IBU HAMIL DAN ANAK USIA 0-2 TAHUN (Studi Kasus: Program Gerakan Untuk Anak Sehat Kota Sabang)
• Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Kebijakan Penanganannya di Kota Makassar: Perspektif Feminisme Kritis
• MEMBANGUN MALIOBORO SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA YANG MEMENUHI HAK INKLUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
• PARTISIPASI ANAK PADA FORUM ANAK SURAKARTA DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
• PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERPRES NO. 125 TAHUN 2016
• PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
• PERAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER PERIODE TAHUN 1999-2001
• PEREMPUAN PESISIR DI AREA PERTAMBANGAN: STUDI TENTANG STRATEGI BERTAHAN HIDUP PEREMPUAN DESA TOROBULU, KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA
• PERSPEKTIF-DISABILITAS PEMBUAT KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PERDA PERLINDUNGAN HAK-HAK DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN
• Pertarungan Knowledge Broker dalam Kebijakan: Studi Kasus Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
• Policy Learning dalam Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta)
• PRAKTIK PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI KOTA SURABAYA DI MASA SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19
• THE VOICE OF VOICELESS: PARTISIPASI ANAK DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA STUDI KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM KEBIJAKAN  PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) GUNUNGAPI MERAPI

Politik, Demokrasi, dan Kelembagaan (15 judul)

• AKAR KELEMBAGAAN KORUPSI PELAYANAN PUBLIK: KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH
• ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN: STUDI KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MBAY LAMBO NUSA TENGGARA TIMUR
• ANALISIS PERSEPSI AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (REMOTE AUDIT)
• EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA
• EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (Studi Pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga)
• Evaluasi Kebijakan Relokasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus Malioboro)
• IMPLEMENTASI KEWENANGAN ATAS PRAKARSA SENDIRI (DISKRESI) LEMBAGA OMBUDSMAN DIY UNTUK MENANGANI PERSOALAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
• IMPLEMENTASI LONG FORM AUDIT REPORT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
• OLIGARCHY & SOCIAL MOVEMENT DALAM PEMBANGUNAN CENTREPOINT OF INDONESIA (CPI) DI KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
• PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM MERIT TERHADAP INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA
• POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA BERAGAMA BUDDHA DI YOGYAKARTA
• PROSES POLITIK DALAM PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN DAERAH STUDI KASUS : PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER 10 LANTAI SEBAGAI GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
• Strategi Koalisi Dalam Konflik Kebijakan Pembangunan Geotermal Poco Leok Di Nusa Tenggara Timur
• STUDI IMPLEMENTASI PENERBITAN IMB RUMAH IBADAT DALAM KONFLIK GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) IMMANUEL SEDAYU KAB. BANTUL 2019-2021
• TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN POLITIK ELEKTORAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOJONEGORO)

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Aparatur (14 judul)

• Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta
• ANALISIS PEWUJUDAN KEPUBLIKAN STUDI KASUS PROGRAM GURU GARIS DEPAN UNTUK DAERAH 3T KABUPATEN NIAS SELATAN
• Analisis Publicness Terhadap Diskresi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMA di Kota Yogyakarta
• ANALISIS SISTEM TUNJANGAN KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA BIRO SUMBERDAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN HUKUM LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL)
• DAMPAK KEBIJAKAN PENUTUPAN SEKOLAH PADA MASA PANDEMI: STUDI EKSPLANATORIS FENOMENA LEARNING LOSS DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN
• DISKRESI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CPNS DENGAN METODE BLENDED LEARNING: STUDI KOMPARASI PADA PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN BULUKUMBA DAN KABUPATEN MAYBRAT
• KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMN PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS PADA KINERJA KEUANGAN BUMN PERSERO DENGAN PENUGASAN PEMERINTAH PERIODE 2014 – 2021
• KONTESTASI NILAI PUBLICNESS PADA SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA STUDI KOTA YOGYAKARTA
• PENGARUH KOMITMEN TUJUAN TERHADAP KINERJA TUGAS KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DI INDONESIA
• PERSEPSI PELAJAR SMP DAN GURU TERKAIT KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MEMBANGUN TOLERANSI DAN PRAKTIK BAIK KOTA SALATIGA – Studi Kasus di SMP Negeri 4 Salatiga, SMP Islam Raden Paku Salatiga, dan SMP Kristen Satya Wacana Salatiga
• RESISTENSI SEKOLAH EKS-UNGGULAN TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)
• Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gunungkidul
• STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN MOBILITAS LATERAL PEGAWAI LINTAS INSTANSI DALAM SISTEM MERIT: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TAHUN 2000-2026
• TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PUNCAK

Pariwisata, Ekonomi Lokal, dan Pembangunan Daerah (13 judul)

• Analisis Dampak atas Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap Aspek Sosial – Kultural dan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata (Studi Kasus Kawasan Destinasi Wisata Canggu dan Seminyak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)
• Analisis Developmental State Terkait Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri Timah di Bangka Belitung
• ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI FISKAL DALAM MENCAPAI OPTIMALISASI PENERIMAAN BEA MASUK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN UTAMA (KPU) BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA
• Analisis Kematangan Implementasi Big Data dalam Kebijakan Pengawasan Perpajakan (Deskriptif Kualitatif: Implementasi Big Data dalam Kebijakan Pengawasan Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak)
• ANALISIS PENYELA KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR MELALUI KOMPARASI ANGGARAN ANTARA PERIODE PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO – BOEDIONO DENGAN PERIODE PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
• DAERAH OTONOMI BARU: KESIAPAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON
• DAMPAK GENTRIFIKASI PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTA (Efek Kebijakan Perizinan Hotel Terhadap Kondisi Ruang-fisik dan Sosio-Ekonomi Masyarakat)
• KETERLIBATAN PEMANGKU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN TRANS JOGJA MENUJU FULL BRT
• KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020-2021
• KONSTRUKSI POLITIK DAN KEKUASAN DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PARIWISATA BALI STUDI KASUS: PERDA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI
• KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
• MONITORING KAPASITAS MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALKONDES DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BOROBUDUR
• TESIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT)

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dengan Magister Administrasi Publik? Keduanya berada di rumpun administrasi publik, tetapi program kebijakan lebih menekankan inovasi dan kepemimpinan sektor publik. Perbandingannya terlihat jelas bila Anda membuka daftar judul tesis Administrasi Publik UGM.

Mengapa banyak judul bertema kemiliteran? Program ini banyak diikuti perwira TNI yang meneliti kebijakan di lingkungan kerjanya. Pola ini menunjukkan penelitian di instansi sendiri sangat dapat dikerjakan.

Tema mana yang celahnya paling terbuka? Pariwisata dan ekonomi lokal (13 judul), pendidikan dan SDM aparatur (14), serta politik dan kelembagaan (15).

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan lokasi, instansi, dan periodenya.

Apakah judul ini bisa dipakai mahasiswa kampus lain? Bisa. Judul-judul ini menggambarkan arah riset kebijakan publik di Indonesia secara umum.

Penutup

Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta, bukan katalog. Perhatikan tema mana yang sudah padat dan mana yang masih lapang, lalu tempatkan rencana penelitian Anda di antara keduanya.

Yang menentukan mutu penelitian bukan judulnya, melainkan konsistensi dari judul sampai simpulan: judul menentukan variabel, variabel menentukan instrumen, instrumen menentukan skala data, dan skala data menentukan analisis.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun kerangka penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.