1.Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas Mata Kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional pada Mahasiswa FKIP UPBJJ-UT Banda Aceh
Abstrak
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT) adalah para guru yang sedang dan masih aktif mengajar. Tujuan akhir Program Sarjana (S1) FKIP-UT adalah agar para lulusannya mampu berperan sebagai guru yang profesional. Peningkatan kemampuan professional tersebut, terutama didasarkan pada keluasan dan kedalaman wawasan yang digunakan oleh guru sebagai landasan dalam mengambil keputusan, baik keputusan situsional ketika merencanakan perbaikan pembelajaran maupun keputusan transaksional ketika melaksanakan perbaikan pembelajaran. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka telah dirancang sejumlah mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 FKIP-UT. Salah satu dari mata kuliah tersebut adalah Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) yang merupakan muara dari seluruh program Sarjana (S1) FKIP-UT.
Melalui mata kuliah PKP, diharapkan kemampuan mengajar mahasiswa akan semakin mantap. Mahasiswa akan tumbuh menjadi guru yang professional, melalui kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik dan kepekaan terhadap lingkungan pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran (Tim FKIP, 2007).
2. Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik pada Lembaga Pemerintah (Studi pada Sekretariat Kota Banda Aceh)
Abstrak
Penelitian ini tentang penerapan azastransparansi dan akuntabilitas di dalam mewujudkan sistem administrasi public pada lembaga pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan khusus dan tujuan umum, mengetahui bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) pada lembaga pemerintah sedangkan tujuan khusus untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) yang baik pada lembaga pemerintah.
Penelitian ini bersifat deskriptifanalitis, dengan cara mengamati tentang bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) yang baik pada lembaga pemerintahan di Sekretariat daerah Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan pada penelitian ini berupa data primer diperoleh melalui penelitian lapangan menggunakan wawancara dengan responden atau informan. Kemudian data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, literatur-literatur, majalah, dokumen serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Kepuasan Pendengar Siaran Berita Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh (studi Implementasi Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) (Studi Penelitian di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara)
Abstrak
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan wujud komitmen Pemerintah Aceh untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada penduduk Aceh. Sasarannya seluruh penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)dan atau yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Aceh. Untuk standarisasi pelayanan, berdasarkan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Gubemur Aceh menetapkan Surat Keputusan Nomor 420/483/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dikuatkan dengan Peraturan Gubemur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan JKA, sebagai guidebook bagi seluruh stakeholder di Aceh dan di seluruh tanah air.
Tahun 2014 JKA diubah menjadi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Program JKA bagi penduduk Aceh, terutama Aceh Utara. A walnya pelayanan kesehatan tidak optimal ketika diberlakukannya program JKA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program JKA di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
5. Efektivitas Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Tutor Tutorial Tatap Muka Program Pendas di UPBJJ-UT Banda Aceh
6. Konsepsi Peningkatan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotroplka pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh
Abstract
Peningkatan jumlah narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh harus diimbangi dengan peningkatan pembinaan program khusus rehabilitasi narkotika yaitu rangkaian upaya terkoordinasi dan terpadu.
Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk. mengkaji pertanyaan:
- Bagaimanakah pelayanan pembinaan terbadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika,
- Apakah yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap narapidana kasus penyaJahgunaan narlrotika dan psikotropika?, dan
- Bagaimanakah strategi kelembagaan dalam peningkatan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendesk:ripsikan, menggambarkan, dan menganalisis permasalaban pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Data diambil dari perundang-undangan, bab ilmiah, dan laporan penelitian. Untuk mendukung data sekunder digunakan data primer yang bersumber dari jawaban kuesioner 60 orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika dari 6 UPT Pemasyarakatan. di Provinsi Aceh serta jawaban responden yang diwawancarai yaitu 6 orang Kepala UPT, 6 orang Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Tabanan, 1 orang Kepala Bidang dari Kanwil Hukum dan HAM Aceh, dan 1 orang Kepala BNP Aceh. Data dianaUsis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dari temuan basil penelitian didapatkan fakta bahwa Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarak:atan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh belum dilaksanak-sebagaimana mestinya karena adanya kendala-kendala antara lain: kelebihan penghuni, rendahnya kompetensi SDM petugas, kurangnya an.ggaran. biaya, belum maksimalnya kerjasama antar instansi terkait, kurangnya partisipasi keluarga, struktur organisasi yang tidak mendukung kierja, belum efektifnyaa Sistem Pengawasan, dan kurangnya partisipasi publik.
Strategi yang perlu dilaksanakan adalah dengan mengkatkanin kompetesi petugas pembina melalui pe1atihan dan pendidikan, meningkatkan partisipasi narapidana dan keikutsertaan keluarga mereka, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Rumah Sakit Daerah serta melakukan perubahan dalam struktur orgnisasi, perencanaan, dan pengaoggaran seperti halnya mengefektifkan pengawasan serta meningkatkan partisipasi publik.
7. Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
Abstrak
Kantor kecamatan sebagai instansi pemerintah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik bumknya kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sejauhmana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat. Karena itu pengukuran kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan membandingkan harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Kantor Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Sampel penelitian sebanyak 100 orang masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik dari instansi tersebut. Instnlluen yang digunakan dalam penelitian ini adalah k.-uesioner. Metode pengumpulan data dilakukan dengau cara observasi dan wawancara. Selanjutnya peralatan analisis data yang digunakan adalah rata-rata hitung (arimatic mean) dan uji beda rata-rata (uji t) metode sampel berpasangan. Penelitian ini menemukan bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan public Kantor Kec.amatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang lebih besar bila dibandingkan dengan kenyataan yang mereka rasakan. Artinya sekalipun pelayanan yang mereka terima sudah dipersepsikan relatif baik ditunjukkan oleh nilai rerata skor sebesar 3,8625, namull mereka masih mengharapkau adanya pelayanan yang lebih baik lagi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rerata skor harapan sebesar 4,2887. Dengan demikian nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan sebesar -0,4261 yang berarti bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,757 lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 1,984. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima yang berarti pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dan Kantor Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang belum sesuai dengan pelayanan yang mereka harapkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari Kantor Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang lebih besar bila dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang mereka rasakan. Karena itu, kepala Kantor Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang harus memperbaiki kualitas pelayanan instansi tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
8. Efektivitas Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Tutor Tutorial Tatap Muka Program Pendas di UPBJJ-UT Banda Aceh
9. Analisis Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Provinsi Aceh
Karnpus Zawiyah Cot Kala Langsa rnerupakan suatu lernbaga dan organisasi milik pemerintah pusat yang ada di daerah, yang mempunyai tugas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam rangka ikut rnencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana yang termuat dalam pernbukaan UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui
produktifitas kinerja pengelola keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Zawiyah Cot Kala Langsa, dan untuk rnengetahui dan rnendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan pengharnbat kinerja pengelola keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah rnetode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokurnentasi. Subjek penelitian ini adalah: pegawai pengelola keuangan di STAIN Zawiyah Kota Langsa dan juga Pegawai Negeri yang ada di STAIN yang rnerniliki hak untuk dilayani oleh bidang keuangan. Hasil penelitiaan rnenunjukkan bahwa:
- Kinerja pengelola keuangan dapat dikatakan relatif kurang baik, hal
- ini dapat dilihat dari etos kerja rnasih berorientasi pada menunaikan tugas semata,kernarnpuan dan keterarnpilan pegawai belurn sernua rnerata, pada urnurnnya pegawai bukan berasal dari disiplin ilrnu akuntansi dan keuangan, kesejahteran pegawai yang rnasih relatif rendah sehingga mempengaruhii kinerja dan produktivitas kerja pegawai. Namun demikian hubungan dan iklim kerja relatif baik, sudah terbangunnya hubungan dan iklim kerja yang kondusif dengan selain rnernbantu dan bekerjasarna.
- Faktor Pendukung yang mempengaruhii kinerja pegawai antara lain; kebijakan pirnpinan, kondisi keamanan di Aceh sudah sangat kondusif, dan adanya dukungan ternan sejawat dalam meleksanakan tugas memberikan pelayanan kepada rnasyarakat.
- Faktor pengharnbat yang mempengaruhii produktivitas kerja pegawai, karakteristik kepribadian pegawai yang sangat bervariasi sehingga sering terjadi benturan, rnasih banyak pegawai yang belurn rnerniliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan rnasih terbatasnya pegawai yang sesuai dengan
- kebutuhan rasional pekerjaan.
10. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Loyalitas Pasien pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh
Abstrak
Kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini seharusnya senantiasa berorientasi kepada pasien dan menjadikan kualitas layanan ini sebagai keunggulan dalam bersaing. Kualitas layanan adalah seberapa besar perbedaan antara kinerja dan harapan pasien atas layanan yang diterima Kualitas layanan akan menentukan tingkat kepuasan dan loyalitas pasien.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional terhadap pasien rawat jalan. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif untuk menguji pengaruhkualitas layanan pada lima dimensi utama kualitas jasa yang terdiri dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik
terhadap kepuasan serta implikasinya terhadap loyalitas pasien.
Populasi pacta penelitian ini adalah pasien pada BLUD RSIA. Sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah 99 orang dan metode yang digunakan adalah menggunakan rum us T Tharo Yamane. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dimana Y menunjuk pada variabel kepuasan pasien, X1 variabel tangible,X2 variabel reliability, X3 variabel responsiveness, X4 variabel
assurance, dan X5 variabel empathy.
Total pengaruh kualitas pelayanan beserta dimensi-dimensinya
XI= Dimensi Tampilan Fisik, X2= Dimensi Kehandalan, X3 = Dimensi Ketanggapan, X4= Dimensi Jaminan, Xs= Dimensi empati terhadap loyalitas pasien di Rumah Sakit lbu dan Anak (RSIA) di Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 53.1% Sedangkan sisanya masih ada faktor lain (epsilon) yang tidak terdeteksi!tersembunyi
yang turut mempengaruhi loyalitas pasien terhadap Rumah Sakit lbu dan Anak (RSIA) di Aceh sebesar 100%-53.1% = 46.9%.
Disarankan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSIA agar lebih menyediakan waktu konsultasi yang cukup dan pemberian informasi yang lengkap dan jelas tentang penyakit pasien. Selain itu perlunya suatu upaya untuk memantau dan menganalisa setiap keluhan dan harapan pasien yang berkaitan dengan kualitas pelayanan rumah sakit termasuk mutu pelayanan petugas di ruang rawat inap rumah sakit ibu dan anak.
11. Partisipasi Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Abstrak
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kabupaten merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. Musrenbang merupakan Forum Antar Pelaku Pembangunan di berbagai tingkat dalam rangka menyusun perencanaan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
Musrenbang merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan mengedepankan koordinasi antar unsur terkait dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Untuk mengetahui pelaksanaan musrenbang kabupaten, tingkat partisipasi masyarakat, dan konsistensi usulan masyarakat sebagai variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen peraturan Menteri Dalam Negeri, model anak tangga partisipasi masyarakat, serta dokumen hasil musrenbang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan data deskriptif, yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, serta dokumen dan peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah unsur peserta Musrenbang Kabupaten Aceh Utara, yaitu : Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini, dapat terjawab dengan menggunakan metode analisis data yang berdasarkan pada data argumentasi yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa ;
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara formalitas, mengingat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai mekanisme musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara berada pada tahap konsultasi dan tingkat kehadiran masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan kehadiran aparat pemerintah kabupaten.
- Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara adalah durasi waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan akses informasi perencanaan dan penganggaran yang kurang transparan.
- Usulan masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara belum konsisten, mengingat minimnya usulan masyarakat basil musrenbang mulai dari tingkat gampong sampai kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara.
12. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh
Abstrak
Rumah Sakit lbu dan Anak Aceh dalam operasionalnya dapat digolongkan sebagai organisasi pelayanan jasa, kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien ditentukan oleh perilaku petugas yang terwujud dalam budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi system dan praktek-praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit lbu dan Anak Pemerintah Aceh dengan merujuk pada teori budaya organisasi Denison yang terdiri dari empat dimensi budaya yaitu keterlibatan, penyesuaian, konsistensi dan misi organisasi.
Sedangkan kualitas pelayanan merujuk pada model SERVQUAL (service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, dkk. Rancangan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak, sebanyak 77 orang. Sampel dialokasikan secara proporsional berdasarkan unit kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis dengan regresi berganda.
Hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai Fhitung sebesar 4.202 > Ftabel sebesar 2,710 (siginifican). Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Keberhasilan RSIA untuk mengimplementasikan nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong rumah sakit tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan agar melembagakan perilaku ideal bagi setiap petugas sebagai budaya atau perilaku organisasi.
13. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2016
Abstract
Penelitian tentang perencanaan strategis Ikatan Bidan Indonesia Cabang Aceh Utara Tahun 2012-2016 telah dilaksanakan. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, peninjauan kembali visi dan misi, menetapkan tujuan jangka panjang sampai tahun 2016, menentukan strategi alternatif serta menetapkan strategi terpilih yang sesuai dengan posisi Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Aceh Utara.
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian operasional (Operational Research), data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan Laporan Tahunan IBI Aceh Utara. Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam dan CDMG (Consensus Decision Making Group), dan didapatkan variabel-variabel eksternal dan internal yang menjadi faktor-faktor strategis bagi Organisasi Profesi IBI.
Penyusunan Rencana strategi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Tahap I (Input Stage) meliputi analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal dengan menggunakan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) serta peninjauan kembali pernyataan visi dan misi Organisai IBI. Dari input stage diketahui bahwa skor total faktor EFE adalah 2,07 sedangkan untuk total faktor IFE yaitu 2,22.
Tahap II (Matching Stage) dengan melakukan analisis berdasarkan matriks IE dan matriks SWOT, dari Matching Stage diketahui bahwa posisi Organisasi IBI berada pada kotak sel V yaitu hold and maintain. Juga menghasilkan tujuan jangka panjang serta alternatif strategi yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Bidan Indonesia untuk periode 2012 – 2016.
Tahap III (Decision Stage) meliputi penetapan strategi terpilih Ikatan Bidan Indonesia Cabang Aceh Utara untuk tahun 2012–2016. Berdasarkan CDMG (Consensus Decision Making Group) dilakukan penetapan ukuran KPI masing-masing tujuan strategi. Penetapan target KPI dan programditentukan untuk 5 tahun mendatang
Hasil penelitian menyimpulkan strategi yang terbaik untuk Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Aceh Utara adalah Pengembangan Produk Layanan. Ada 10 strategi terpilih yang dijabarkan menjadi 25 tujuan strategi. Penetapan ukuran KPI sebagian besar berupa ukuran pemicu (lead Indicator). Agar strategi yang sudah diformulasikan dapat diimplementasikan dengan baik, dan menjadi sarana komunikasi dalam meningkatkan kinerja Organisasi IBI, perlu disosialisasikan pada tingkat Pengurus Cabanng dan Ranting juga kepada Mitra dan Donor Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Diharapkan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, dan dapat mengatasi kelemahan, sehingga Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat bertahan dan tetap eksis dalam lingkungan yang terus berubah. Dan diharapkan adanya komitmen yang kuat dari stakeholders (Pemda, DPRD, BAPPEDA), agar Strategi Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Aceh Utara dapat disahkan dan ditandatangani dengan mengeluarkan Surat Keterangan (SK). SK tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lima tahun mendatang oleh Organisasi IBI Cabang Aceh Utara.
14. Pengaruh Deskripsi Pekerjaan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Singkil
Abstrak
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh deskripsi pekerjaan dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas/lnstansi di Kabupaten Aceh Singkil dan mengetahui bagaimana pengaruh deskripsi pekerjaan dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas/Instansi di Kabupaten Aceh Singkil. Diharapkan penelitan ini nantinya berguna bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas dilapanagan dan bagi Dinas/Instansi terkait, dapat memberikan kontribusi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan program untuk meningkatan kualitas kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dilingkungan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.
Penelitian ini adalah penelitan lapangan dengan mengambil objek penelitian 50 orang penyuluh lapangan dari 200 penyuluh yang ada di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Sampel diambil secara random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah didisain dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis datanya digunakan multiple regresi. Sebelum dilakukan analisis maka dipastikan persamaan regressi yang diinterpretasi sudah memenubi asumsi klasik yang terdiri dari autokorelasi, heterokedastisitas, multikollinearitas dan normalitas sehingga persamaan tersebut merupakan estimator yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimation). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan kedua variable berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang ditunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000<0.05. secara parsial deskripsi pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja hal ini ditunjukkan oleh nilai variabel sebesar 000005 sedangkan budaya organisasi 0030.05 yang juga menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan deskripsi pekerjaan dan budaya organisasi secara parsial maupun serempak merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Singkil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa deskripsi pekerjaan harus dibuat sehingga para penyuluh pertanian dapat memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai seorang penyuluh pertanian, tetap menjaga budaya kerja yang baik sehingga akan terus meningkatkan kinerja penyuluh pertanian.
15. Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (lmplementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)
Abstrak
Penelitian ini merupakan Penelitian yang berdasarkan latar belakang permasalahan terhadap ( 1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran umum tentang kebijakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh, data yang dikumpulkandengan menggunakan teknik Wawancara mendalam (Indepth Interview), dokumentasi, dan observasi langsung (parlisipasi pasif). Dengan pendekatan deskriptifkualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah badan legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Undang-undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat ( 1) menegaskan bahwa “Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ., dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya,disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun masih ditemui adanya hambatan.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Aceh dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang daerah di Pemerintah Aceh, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan infom1asi mengenai barang milik daerah,dalam pelaksanaan inventarisasi serta minimnya koordinasi di intemal antara penyusunan laporan keuangan dengan pengums barang selaku penanggungjawab pengguna barang milik daerah.
Leave a Reply