Daftar Judul Tesis Hukum Tata Negara UGM

Halaman ini memuat 154 judul tesis hukum tata negara, dikelompokkan ke dalam sembilan sub-topik. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam — struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara — berbeda dari hukum administrasi negara yang mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah padat sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Sub-Topik

Cara membaca sebaran ini. Empat sub-topik teratas menyerap 115 dari 154 judul. Penelitian di bidang ini banyak berpusat pada otonomi daerah, hak konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan peraturan.

Tiga sub-topik terakhir hanya berisi 14 judul seluruhnya. Kekuasaan Kehakiman (4) dan Kedaruratan Negara (3) nyaris tidak tergarap — padahal keduanya menyimpan persoalan yang belum tuntas: independensi peradilan dan pengawasan hakim di satu sisi, serta batas kewenangan negara dalam keadaan darurat di sisi lain.

Bila Anda mencari kebaruan, di sanalah ruang paling lapang.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan permasalahan ketatanegaraannya dan objek kajiannya. Banyak judul dalam daftar ini menyertakan nomor putusan Mahkamah Konstitusi atau nomor undang-undang tertentu.

Dapat ditelusuri. Pastikan putusan, undang-undang, atau risalah pembahasan yang Anda kaji dapat diakses.

Terjangkau. Penelitian hukum tata negara umumnya normatif, sehingga tidak memerlukan izin lapangan.

Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas — bila bidang sudah padat, tegaskan pembeda penelitian Anda.

Lima Cara Memodifikasi Judul

Ganti putusan yang dikaji. Isu konstitusional yang sama dapat dianalisis melalui putusan berbeda dengan hasil berbeda.
Ganti undang-undang yang diuji. Banyak persoalan serupa muncul pada undang-undang berbeda.
Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan historis, konseptual, atau komparatif antarnegara.
Perbarui konteks. Kaitkan dengan putusan atau undang-undang yang baru terbit.
Naikkan tingkat analisis. Dari kajian satu putusan menjadi perbandingan sejumlah putusan dalam rentang waktu tertentu.

Menentukan Metode Penelitian

Hampir seluruh penelitian hukum tata negara bersifat normatif — mengkaji konstitusi, undang-undang, putusan, dan risalah pembahasan melalui studi kepustakaan.

Pendekatan yang lazim dipakai:

Perundang-undangan — menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu
Konseptual — bertolak dari prinsip dan doktrin ketatanegaraan
Kasus — menelaah putusan Mahkamah Konstitusi
Historis — menelusuri latar belakang lahirnya suatu ketentuan
Komparatif — membandingkan pengaturan di negara lain

Penjelasan lengkap tiap pendekatan tersedia di artikel penelitian hukum normatif.

Langkah Setelah Judul Disetujui

Tentukan pendekatan penelitian dan nyatakan secara tegas di Bab III
Kumpulkan bahan hukum primer — UUD 1945, undang-undang, putusan MK, dan risalah pembahasan
Periksa status keberlakuan tiap ketentuan, karena putusan MK dapat mengubahnya sewaktu-waktu
Susun catatan kaki dengan benar — panduannya di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 154 Judul Berdasarkan Sub-Topik

Konstitusi, Amandemen, dan Negara Hukum (8 judul)

IMPLEMENTASI HILIRISASI MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL
IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN UNMANNED AIRCRAFT (UA) BAGI KEDAULATAN SUATU NEGARA (PESRPEKTIF INDONESIA)
Interpretasi Frasa Pungutan Lain yang Bersifat Memaksa dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kebutuhan Constitutional Question sebagai Pelengkap Sistem Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Tantangan Pengadopsiannya di Indonesia
Konsistensi Konstitusi Formal dan Ajudikasi Konstitusional Terhadap Prerogatif Presiden di Indonesia
KONSTITUSIONALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH)
MENELISIK KETERKAITAN PROKLAMASI SEBAGAI AWAL TATANAN HUKUM BARU DENGAN PERUMUSAN KONSTITUSI DI INDONESIA
PERGESERAN FUNGSI KEIMIGRASIAN: PENGUATAN FUNGSI KEAMANAN NEGARA DALAM MENJAGA TEGAKNYA KEDAULATAN NEGARA

Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang (25 judul)

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TENTANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN KASASI NO. 1494 K/PDT.SUS-PAILIT/2022
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIII/2014 TERHADAP TUGAS HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
ANALISIS HUKUM TERHADAP STRUKTUR DAN SKALA UPAH YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL DI PT XYZ PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 TERHADAP KRITERIA PENODAAN AGAMA
ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN YUDISIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
Ilegalitas Pemberhentian Aswanto Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
IMPLEMENTASI PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 122/PUU-XII/2014 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
IMPLIKASI YUDISIALISASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI
IUS CONSTITUENDUM: PEMBENTUKAN STANDAR PRINSIP PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH PRESIDEN
KEKUATAN HUKUM TITLE EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
Kepastian Hukum Atas Hak Buruh Yang Belum Dibayarkan Dalam Kepailitan dan Pkpu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
Konsep Partisipasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
PELUANG DAN TANTANGAN: KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)
Penerapan Prinsip una via di Sektor Pasar Modal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023
PENGUJIAN ALAT BUKTI SEBAGAI SYARAT MINIMUM UNTUK PENETAPAN TERSANGKA DI PRAPERADILAN BELUM TERMASUK MENGADILI POKOK PERKARA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUPBLIK INDONESIA 1945)
PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)
Ruang Lingkup Sanksi Yang Dikenakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016
TELAAH KRITIS PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 DI KABUPATEN BANTUL
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIAJUKAN PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERDASARKAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL ATAS JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
TRANSFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (DARI CRIME CONTROL MODEL KE DUE PROCESS MODEL)
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

Lembaga Negara dan Kelembagaan (7 judul)

NILAI PEMBUKTIAN DAN KUALIFIKASI KETERANGAN AHLI DARI BPK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PERAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN DALAM KOORDINASI PEMENUHAN HAK-HAK WNI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA
Problematika Pengaturan Pendidikan Politik dan Implikasinya Terhadap Demokratisasi Partai Politik (Studi Pada DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan DPW Partai Kadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta)
Prospek Penerapan Ombudsprudensi Dalam Penanganan Pelanggaran Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia
URGENSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OMBUDSMAN RI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA UTARA

Pemilu, Partai Politik, dan Demokrasi (17 judul)

Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
KETIDAKCERMATAN KPUD DALAM PROSES VERIFIKASI SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HASIL PEMILUKADA (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi)
Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta Periode Tahun 2018-2023 Dalam Memutus Sengketa Proses Pemilu Sebagai Upaya Memenuhi Keadilan Pemilu
KRIMINALISASI POLITIK UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
MEDIASI SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Netralitas Bandesa Adat dalam Pemilihan Umum di Provinsi Bali
Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Pengaturan Sistem Zipper Sebagai Upaya Meningkatkan Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia
Pengisian Jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat pada Masa Transisi Pra Pilkada Serentak Nasional 2024 dan Implikasinya Terhadap Demokrasi
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
Pergeseran Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menilai Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
POLARISASI IDEOLOGI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA)
Politik Hukum Kebijakan Transisi Energi Terbarukan yang dapat Menjamin Keadilan, Kelestarian, dan Demokrasi di Indonesia
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENGESAMPINGKAN PUTUSAN TERDAHULU DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kedudukan Pilkada dan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada)
Rekonseptualisasi Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi
RELEVANSI HASIL PENELITIAN ILMIAH SEBAGAI ALAT BUKTI UTAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI AKIBAT PERGESERAN MAKNA KEWENANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pemerintahan Daerah dan Otonomi (33 judul)

ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN ORGANISASI TERMINAL TIPE A SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS KEDUDUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI HUKUM DARI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038 TERHADAP PELAKU USAHA EKSISTING DI KABUPATEN LAMONGAN DARI SEGI KEPASTIAN HUKUM
ASAS KEJELASAN RUMUSAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Desentralisasi Asimetris Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis Sosio Legal
EKSEKUSI TANAH KAS DESA OBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARMONISASI PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP IMPLEMENTASI PAKET MANFAAT YANG DIBERIKAN BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RSUD KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS (HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS – ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) DALAM RANGKA PENURUNAN KASUS HIVAIDS PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL TIDAK LANGSUNG
IMPUNITAS HUKUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI ANCAMAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INKONSISTENSI KETENTUAN HUKUM KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP USAHA KULINER KAKI LIMA DAN UPAYA HUKUMNYA STUDI KASUS UMKM SEKTOR KULINER KAKI LIMA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INTERPRETASI FRASA “SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA” DALAM PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TERHADAP PENETAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH
Kebijakan Kriminal Oleh Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik
KETIDAKSESUAIAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERDA BANGKALAN TENTANG KOTA DZIKIR DAN SHOLAWAT SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP ORGANISASI KEISLAMAN
Mediasi Penal Dalam Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Pada Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
Optimalisasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Bukan Tanaman oleh Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Regulatory Impact Assessment (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Ekonomi Hijau)
Partispasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua
Pelaksanaan Desentralisasi Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Di Kabupaten Kupang Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)
Pelaksanaan Evaluasi Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021
Pelaksanaan Pasal 66 dan 66a ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta
PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Penerapan Denda Damai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (POLDA DIY) DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
Penerapan Integrated Impact Assessment Framework sebagai Executive Preview Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta
Penetapan Hukum Pidana Adat Melalui Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Provinsi Bali
Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelengaraan Standar Pengawasan Pelayanan Kefarmasian Pada Vaksin
Peran Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Pembinaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
PERUNDUNGAN SIBER BERBASIS GENDER PADA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah di Bidang Pertambangan dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia

Legislasi dan Pembentukan Peraturan (24 judul)

Aktualisasi Doktrin Legisprudence Dalam Legislasi Omnibus Law di Indonesia
AMBIGUITAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PASCA AMENDEMEN UUD 1945
Analasis Perizinan Sumber Daya Alam di Indonesia (Studi Kasus Omnibus Law)
ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Pekerja/Buruh yang Diberhentikan Sebelum Memasuki Usia Pensiun 56 (lima puluh enam) Tahun
Ekonomi Politik Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA LEGISLASI CEPAT DI INDONESIA
HAK PARTISIPASI POLITIK KEWARGAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Kontekstualisasi Konsep Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
KUASA OLIGARKI DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI REZIM JOKO WIDODO
Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Menilai Pengaruh Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Peluang Penerapan Indikator Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Lembaga Khusus Regulasi dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia
Penerapan Tes Human Immunodeficiency Virus pada Perempuan Hamil: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
PENILAIAN KESELARASAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Kekuasaan Presiden
POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK KARBON DALAM UU NO.7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Rekonstruksi Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Mewujudkan Konsep Meaningful Participation
Risk Based Approach: Penerbitan Obliglasi Daerah Sebagai Dana Partisipasi Publik
TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING) DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mengenai Larangan Minuman Beralkohol

Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasan Peradilan (4 judul)

LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)
PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PERSOALAN YURISDIKSI KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA
Penafsiran Hak atas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka yang Melekat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945
Penataan Ulang Norma Hukum Acara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Demi Mewujudkan Keadilan Substantif

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi (33 judul)

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: IMPLEMENTASI PRINSIP TRIKOTOMI WINA 1993 ATAS KEWAJIBAN NEGARA MENCEGAH PELANGGARAN HAK ATAS PRIVASI OLEH PIHAK KETIGA
DIFERENSIASI HAK BERAGAMA DAN HAK BERKEPERCAYAAN MENURUT UUD NRI 1945
EKSISTENSI DAN URGENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 006/PUU-IV/2006
EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
Gagasan Pemekaran Wilayah, Proyek Strategis Nasional Dan Perlindungan Hak Warga Di Kepulauan Obi
IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM TERHADAP NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI
Inkorporasi Standar Hak Asasi Internasional dalam Penormaan Hak-Hak Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kajian Yuridis Sustainable Financing di Indonesia Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dari Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA
LITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: QUO VADIS LITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERBASIS HAK DI INDONESIA?
MEMPERJUANGKAN HAK ASASI MANUSIA DARI BAWAH: MOBILISASI HUKUM DAN PRAKSIS SOSIO-KULTURAL PENYINTAS PERISTIWA 1965/66 BOYOLALI, JAWA TENGAH
PELINDUNGAN HAK EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA ERA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM): STUDI PADA UMKM SEKTOR KONVEKSI DI JAWA TENGAH
PELINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA PADA KAPAL PERIKANAN DARI DAMPAK BISNIS PERBUDAKAN MODERN MELALUI PENDEKATAN PRINSIP PANDUAN BISNIS DAN HAM
PELINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI UNTUK MENCEGAH KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA
PEMENUHAN HAK ATAS PENERJEMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) OLEH NEGARA ASAL DITINJAU BERDASARKAN KONVENSI 1961 TENTANG PENGURANGAN ORANG-ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS: PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN INGGRIS SHAMIMA BEGUM)
PENELAAHAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM KERANGKA HAK ASASI MANUSIA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Penerimaan Indonesia atas Prosedur Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terkait Komunikasi Individual: Politik Hukum dan Implikasi Potensial
PENETAPAN STATUS TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PENETAPAN TERSANGKA TANPA BATAS WAKTU DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PENOLAKAN REPATRIASI EKS-ANGGOTA ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Non-Yudisial
Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pendampingan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI TAHANAN ANAK DAN ANAK PIDANA (Studi Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)
Peran Penyidik Dalam Pemberian Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Proses Penyidikan
Perlindungan Hak Konstitusional Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Konteks Penggantian Oleh Partai Politik
RELEVANSI PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
Upaya Hukum Ekstradisi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Yang Pindah Kewarganegaraan: Studi Kasus Paulus Tannos
Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kedaruratan Negara dan Penanganan Krisis (3 judul)

PEMBARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA DITETAPKANNYA PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pembukaan Rekam Medis Pasien Covid-19 Berdasarkan Peraturan dan Hukum HAM Indonesia: Studi Kasus di Puskesmas Mulyoharjo Pemalang
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan putusan, undang-undang, dan periodenya. Perhatikan pula apakah ketentuan yang dikaji sudah berubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

Sub-topik mana yang paling mudah dikerjakan? Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang, karena seluruh putusannya tersedia terbuka di situs resmi MK beserta pertimbangan hukumnya.

Sub-topik mana yang celahnya paling terbuka? Kekuasaan Kehakiman (4 judul) dan Kedaruratan Negara (3 judul).

Apakah penelitian hukum tata negara harus normatif? Hampir seluruhnya normatif. Namun penelitian normatif-empiris juga mungkin, misalnya meneliti pelaksanaan putusan MK di lapangan.

Di mana mencari putusan Mahkamah Konstitusi? Melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi. Risalah sidang juga tersedia dan sangat berguna untuk menelusuri pertimbangan di balik suatu putusan.

Penutup

Hukum tata negara adalah bidang yang bergerak mengikuti dinamika ketatanegaraan. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengubah tafsir suatu ketentuan, dan setiap undang-undang baru membuka persoalan baru.

Yang menarik dari daftar ini adalah ketimpangannya: penelitian banyak berpusat pada otonomi daerah dan hak konstitusional, sementara independensi peradilan dan kewenangan negara dalam keadaan darurat justru sedikit digarap — padahal keduanya persoalan mendasar dalam negara hukum.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis hukum perdata dan daftar judul tesis ilmu hukum UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on August 22, 2026 / Katalog Judul

Tags: hukum tata negara, katalog judul

Daftar Judul Tesis Hukum Tata Negara UGM Berdasarkan Sub-Topik