Judul Tesis Hukum UGM Pidana per Topik

Halaman ini memuat 467 judul tesis hukum pidana, dikelompokkan ke dalam delapan sub-topik agar mudah ditelusuri sesuai minat Anda. Ciri khas penelitian hukum pidana adalah keterikatannya pada putusan pengadilan dan kasus nyata — banyak judul mengangkat nomor putusan tertentu, kekosongan aturan, atau pertentangan antarnorma. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah padat sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Sub-Topik

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan permasalahan hukumnya dan konteksnya. Perhatikan bahwa banyak judul dalam daftar ini menyertakan nomor putusan atau nama daerah tertentu.

Dapat ditelusuri. Untuk penelitian normatif, pastikan peraturan dan putusan yang Anda kaji benar-benar dapat diakses melalui direktori putusan atau JDIH.

Terjangkau. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan izin lapangan, sehingga lebih dapat dikerjakan dalam waktu terbatas.

Ada celahnya. Bila tema sudah muncul puluhan kali, tegaskan pembeda penelitian Anda.

Lima Cara Memodifikasi Judul

Ganti putusan yang dikaji. Satu isu hukum yang sama dapat dianalisis melalui putusan berbeda dengan hasil berbeda pula.
Ganti lokasi atau wilayah hukum. Penerapan aturan di tiap daerah memiliki kekhasan, terutama pada perkara yang bersinggungan dengan hukum adat.
Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus, historis, atau komparatif.
Perbarui konteks peraturan. Kaitkan dengan aturan yang baru berlaku atau baru diubah.
Naikkan tingkat analisis. Dari studi kasus tunggal menjadi perbandingan antarputusan atau antarnegara.

Peringatan Penting: KUHP Baru Berlaku 2026

Bagian ini perlu Anda perhatikan sungguh-sungguh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP warisan kolonial, dan berlaku efektif pada 2026.

Artinya banyak judul tesis lama merujuk pasal-pasal KUHP yang sudah tidak berlaku. Bila Anda mengambil judul dari daftar ini, periksa dua hal:

Apakah pasal yang dirujuk masih ada dalam KUHP baru
Apakah rumusan deliknya berubah

Penelitian yang membandingkan KUHP lama dan baru justru menjadi sudut yang sangat aktual — dan sedikit yang menggarapnya.

Periksa selalu status keberlakuan peraturan sebelum menjadikannya bahan hukum primer. Cara menelusuri sumber hukum dibahas di artikel penelitian hukum normatif.

Menentukan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian hukum pidana bersifat normatif — mengkaji peraturan dan putusan melalui studi kepustakaan. Sebagian lainnya normatif-empiris, yaitu meneliti penerapan aturan di lapangan melalui wawancara dengan penyidik, jaksa, atau hakim.

Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan. Penjelasan lengkapnya di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Langkah Setelah Judul Disetujui

Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan secara tegas di Bab III
Kumpulkan bahan hukum primer — peraturan dan putusan yang relevan
Periksa status keberlakuan tiap peraturan, terutama karena berlakunya KUHP baru
Susun catatan kaki dengan benar — panduan Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit ada di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 467 Judul Berdasarkan Sub-Topik

Sistem Peradilan Pidana dan Pembuktian (103 judul)

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (K3S) TERHADAP KEGIATAN LIAR PENGEBORAN SUMUR MIGAS OLEH MASYARAKAT (ILLEGAL DRILLING) DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS
Analisis Penerapan Asas Legalitas Materiil terhadap Hukum Pidana Adat di Tabanan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Analisis Penerapan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Terkait Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Terkualifikasi Perbuatan Pidana
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Dalam Hubungan Perkawinan
DASAR PEMIKIRAN KONSEP HAKIM KOMISARIS PADA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Diskursus Perubahan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dari Praperadilan Menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Diskursus Plea Bargaining : Prospek dan Konsekuensinya dalam Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Eksistensi Hasil Pemeriksaan Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktik Kedokteran
EKSISTENSI LEMBAGA PRAPENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
EKSISTENSI PEMBERI BANTUAN HUKUM SELAIN ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
IMPLEMENTASI PEMBELAAN DIRI SECARA TERPAKSA (NOODWEER EXCES) OLEH KORBA BEGAL PADA TAHAP PENYIDIKAN
IMPLIKASI HAK REFERRAL DAN HAK DEFERRAL DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. KEP. 275/MEN/1989 DAN NO. POL KEP/04/V/1989 TERHADAP KETENTUAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR BAGI SATUAN PENGAMANAN DI PT X
IMPLIKASI PENUNJUKAN CENTRAL AUTHORITY DI INDONESIA TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
INDEPENDENSI JAKSA DALAM PENUNTUTAN YANG BERDASARKAN ASAS SATU DAN TAK TERPISAHKAN (Een en Ondelbaarheid) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Konawe dan Kejaksaan Negeri Baubau)
INTERPRETASI FRASA “SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA” DALAM PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TERHADAP PENETAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH
KEBIJAKAN FORMULASI GANJA DARI SUDUT PANDANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG
Kebijakan Formulasi Sewa Rahim Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Pidana Italia
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CAGAR BUDAYA
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) di Indonesia
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai ‘Uqubat Ta’zir Terhadap Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penularan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYUAPAN DI SEKTOR SWASTA DI INDONESIA
Kebijakan Kriminalisasi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGABAIAN PERINTAH TERTULIS OTORITAS JASA KEUANGAN
KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGHINAAN KEMISKINAN (POVERTY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA
Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Perdata
Kebijakan Non Penal dalam Penaggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Kota Kendari
Kebijakan Penal dan Non-Penal oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Perbuatan Carok di Madura
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI PENANGKAP SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI YANG SAH DALAM PERAKARA PIDANA
KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN PASCA KELUARNYA PERMA NO. 02 TAHUN 2012 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH PROVINSI JAMBI
KRIMINALISASI POLITIK UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DAN RELEVANSINYA TERHADAP AKTIVITAS ILLEGAL FISHING DI BELAWAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN INVOLVED IN THE ILLEGAL FISHING AND CIRCULATION OF LOBSTER SEEDS IN CIANJUR REGENCY
MEKANISME PENANGANAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIAMEKANISME PENANGANAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Mempertahankan Sifat Dinamis Pengakuan Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PELIBATAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Peluang Kriminalisasi Ekosida dalam Hukum Indonesia sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi
PELUANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN GENOSIDA DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE MYANMAR
Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional
Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
PEMENUHAN HAK ATAS PENERJEMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMENUHAN HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENENTUAN PARAMETER BERITA BOHONG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Penataan Ruang
PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (POLDA DIY) DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
Penerapan Prinsip Frontiers of Justice dalam Menengani Perkara Pidana Penyandang Disabilitas oleh Kepolisian untuk Mewujudkan Keadilan Inklusif
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG SECARA NEGATIF (NEGATIEF WETTELIJKE STELSEL) DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST)
Penetapan Hukum Pidana Adat Melalui Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Provinsi Bali
PENETAPAN TERSANGKA TANPA BATAS WAKTU DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PENETAPAN UNSUR MOTIF DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KUHP
PENGATURAN KEJAHATAN HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL
PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KOMISARIS PT. HARMONY INTERNATIONAL TECHNOLOGY ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI MUKTIHARJO KIDUL KOTA SEMARANG OLEH DIREKSI PT. HARMONY INTERNATIONAL TECHNOLOGY (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Smg)
Pengertian ‘Tanah Negara’ dalam Regulasi dan Penafsirannya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Praktik Penanganan Perkara Pertanahan
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian
Penghentian Penuntutuan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau dari Aspek Politik Hukum di Indonesia
Penguatan Fungsi Kejaksaan Agung Sebagai Pengendali Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
PENGUATAN KERJA SAMA INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI INDONESIA
PENGUJIAN ALAT BUKTI SEBAGAI SYARAT MINIMUM UNTUK PENETAPAN TERSANGKA DI PRAPERADILAN BELUM TERMASUK MENGADILI POKOK PERKARA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUPBLIK INDONESIA 1945)
PENILAIAN ALAT BUKTI BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
Peninjauan Kembali Perkara Pidana Oleh Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Peninjauan Kembali Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penjatuhan Pidana Terhadap Dokter Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG BERSINGGUNGAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PERAN DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI
Peran Jaksa Dalam Mengendalikan Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016
Peran Penyidik Dalam Pemberian Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Proses Penyidikan
Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pindana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul
Peran Tentara Nasional Indonesia untuk Perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
PERANAN PENYADAPAN (INTERSEPSI) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERTENTU
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR TERHADAP OBJEK PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE) YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Hewan Peliharaan Di Indonesia dan Inggris
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK PERDATA DAN ASPEK PIDANA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
PERSEPSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 02 TAHUN 2012 YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA (Studi Kasus Putusan No. 102/PID/2017/PT YYK dan Putusan No. 185 PK/Pid/2010)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN REKAYASA KASUS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG KEWAJIBANNYA TIDAK DAPAT TERLAKSANA
POLARISASI IDEOLOGI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA)
Potensi Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit
Problematika Penyidik Polri Dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Yang Tersangkanya Mengalami Gangguan Kejiwaan
Prospek dan Tantangan Pengaturan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan di Indonesia
Prospek Pemberian Hak Mengajukan Permohonan Uji Forensik terhadap Bukti yang Dimiliki oleh Terdakwa dalam Pembuktian Perkara Pidana
Prospek Penegakan Hukum terhadap Vladimir Putin oleh International Criminal Court
REFORMULASI PENGATURAN HAK TAHANAN BEBAS DARI PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
The Conceptualization of the Rechterlijke Pardon Principle in Indonesia’s Sentencing System under The Law No. 1 of 2023 on Criminal Code
THE JUDGE’S CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES RELATED TO RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION IN INDONESIA
Traffic Accident Analysis Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian
TRANSFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (DARI CRIME CONTROL MODEL KE DUE PROCESS MODEL)
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013
Upaya Perumusan Pengaturan Kapal Pengolah Ikan serta Kebijakan Hukum Pidananya
Urgensi Pemeriksaan Calon Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pidana
URGENSI PENANGGUHAN PERMOHONAN PASPOR TERHADAP PEMOHON YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL
Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (110 judul)

ALAT BUKTI PETUNJUK HASIL PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN UNSUR MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU SESUAI PASAL 5 AYAT (1) HURUF a Dan b UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif
ANALISIS DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN AUDITOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :64/PDT.G/2009/PN YK)
ANALISIS KEDUDUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS MENGENAI TINDAKAN PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA TINGKAT KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DAMPAK PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NO. : PER-02/1.02/PPATK/02/2015 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
Dinamika Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 8 / TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI NILAI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
EKSEKUSI TANAH KAS DESA OBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
EKSISTENSI TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSSINES JUDGMENT RULE DAN DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 121 K/PID.SUS/2020 ATAS NAMA IR. GALAILA KAREN KARDINAH)
IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSSINES JUDGMENT RULE DAN DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Ir. Galaila Karen Kardinah)
KAJIAN YURIDIS GUGATAN KEPERDATAAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1312/K/PDT/2012)
Kebijakan Formulasi Mengenai Illicit Enrichment dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Formulasi Mengenai Keadaan Tertentu Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Formulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Formulasi Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta
KEBIJAKAN FORMULASI SUBSIDER PEMIDANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) PERAMPASAN ASET (ASSET RECOVERY) HASIL TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU TERHADAP TINDAK PIDANA ASAL
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Prinsip Beneficial Ownership
KEBIJAKAN KOORDINASI ANTARA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN JAKSA DALAM PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Kedudukan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas sebagai Obyek Pidana Tambahan Perampasan Perusahaan milik Terpidana Korupsi Ditinjau dari Asas Pemisahan Entitas Hukum (Separate Legal Entity)
KEDUDUKAN HARTA PAILIT DALAM PEMBERESAN PADA KEPAILITAN TERKAIT DENGAN ADANYA SITA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN BAGI KREDITOR
Kedudukan Sita Umum terhadap harta debitor pailit tersangka tindak pidana pencucian uang
Ketaatan Terhadap Kaidah Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KONFLIK NORMA HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PENYITAAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Konstruksi Hukum Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Bagian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
LELANG BARANG BUKTI PADA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
NILAI PEMBUKTIAN DAN KUALIFIKASI KETERANGAN AHLI DARI BPK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Optimalisasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik
OPTIMALISASI PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER – 020/A/JA/07/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
pedoman jaksa penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi di komisi pemberantasan korupsi untuk mencegah disparitas penuntutan
Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Hak Tanggungan atas Perampasan Aset Objek Jaminan yang Bukan Merupakan Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti
Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Beriktikad Baik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN
PENERAPAN NON-CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE TERHADAP ASET YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERAMPASAN ASET DI INDONESIA
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pemidanaan
Penerapan Teknologi yang Terintegrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Bank BUMN
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PENETAPAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Penetapan Status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PENETAPAN STATUS TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI PERSYARATAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDAGANG PENGARUH DI INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN PERANCIS DAN BELGIA
PENGATURAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENCEGAH KERUGIAN NEGARA
PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN AGUNG YANG BERADA DI LUAR NEGERI MELALUI JARINGAN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK-ASIA PACIFIC (ARIN-AP)
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TAHAP PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengembalian Kerugian Negara Yang Timbal Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugat Perdata (Studi Kasus Putusan No.02/PDT.G/2010/PN.DPK)
Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
PENUNTUTAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Penuntutan Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Unsur Kerugian Badan Usaha Milik Negara Dan Kerugian Negara Menurut Teori Piercing The Corporate Veil
Penyalahgunaan Money Changer dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi
Penyelesaian Konflik Hak Tanggungan Yang Terbebani Sita Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Terkait Kasus Korupsi
Penyitaan Aset Milik Tersangka Berkaitan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Perampasan Harta Kekayaan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Pelakunya Tidak Ditemukan
Peran Advokat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH
PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PENGHAPUSAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Peran Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
Peran Perusahaan Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PERAN PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peran Tim Saber Pungli Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pungli di Wilayah Kota Yogyakarta
PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pasar Modal
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAMI/ISTRI SEBAGAI PENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Doktrin Aturan Penilaian Bisnis (Business Judgement Rule) Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pertimbangan Hakim dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
POTENSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANK PEMERINTAH DAERAH
Problematika Pelaksanaan Kerja Sama Antara Kepolisian Dan Inspektorat Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat
Problematika Penentuan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Problematika penerapan prejudicieel geschil terhadap perkara perdata dan pidana dalam tindak pidana korupsi
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI
Prospek Hukum Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Nagari Situjuah Batua Dan Nagari Taram Di Provinsi Sumatera Barat
PUTUSAN HAKIM SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
QUO VADIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025
RATIO LEGIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN
Relevansi Asas Ne Bis In Idem Dengan Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidan Asalnya
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Suap Pejabat Publik Asing dalam Hukum Pidana Vietnam, Malaysia, dan Indonesia (Studi Komparasi)
Tanggung-Jawab Hukum Direksi BUMN terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Prinsip Risk Play-Out Limitation dan Doktrin Business Judgment Rules dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembatalan Dan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrasae Internasional Dalam Perkara Kementerian Pertahanan Dengan Navayo International AG Dan Hungarian Export Credit Insurance
TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA YANG BERSTATUS SULTAN GROUND TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI KABUPATEN SLEMAN
TINJAUAN YURIDIS KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN KEUANGAN NEGARA
Tinjauan Yuridis Mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Atas Keputusan Bisnis Yang Diambil Dari Sisi Hukum Perusahaan
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI
UNSUR DELIK PENYALAHGUNAKAN WEWENANG, KESEMPATAN, SARANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SWASTA
Upaya Hukum Ekstradisi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Yang Pindah Kewarganegaraan: Studi Kasus Paulus Tannos
Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Inabsensiaupsi
Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bentuk Aset Kripto

Pemidanaan, Pemasyarakatan, dan Keadilan Restoratif (34 judul)

ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI NARAPIDANA HAMIL DAN MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF OLEH KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TATANAN IDEAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
KEADILAN RESTORATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia
KEBIJAKAN PIDANA TUTUPAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SLEMAN
KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
Mediasi Penal Dalam Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Pada Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
MEKANISME YANG MENGHAMBAT DAN IMPLIKASINYA DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan selama Program Reintegrasi Sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL
Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kulon Progo
PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MENCEGAH RESIDIVIS DAN STIGMA NEGATIF
PEMBINAAN BERBASIS INDUSTRI TERHADAP NARAPIDANA DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIREBON
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BUDAYA HUKUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
Penguatan Prinsip Dominus Litis Pada Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL
Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Lebih Singkat Dibandingkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Terpidana
Peran Jaksa Dalam Pemberian Dan Pengawasan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Peran Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Pembinaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI JAKSA DALAM EKSEKUSI PIDANA PENJARA
Prospek Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ratio Legis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Alternatif Mengurangi Overcrowding
RELEVANSI HAK TERPIDANA MATI DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PIDANA MATI
TINJAUAN SOSIOLOGI KRIMINAL MENGENAI DAMPAK PEMIDANAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DI YOGYAKARTA
Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terkait Pencurian Listrik
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan, Perlindungan Korban, dan Perdagangan Orang (36 judul)

Anotasi Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dan Perkosaan
Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan
GREEN VICTIMOLOGY DI JERMAN: KAJIAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dari Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Lombok Barat
KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA
PARTISIPASI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL MELALUI VICTIM IMPACT STATEMENT DI MASA YANG AKAN DATANG
PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL DI INDONESIA DARI PERDAGANGAN ORANG DALAM ATAU INSIDER TRADING (STUDI KASUS PT JOUSKA FINANSIAL INDONESIA)
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEKANISME KEPAILITAN (PUTUSAN KEPAILITAN KSP PANDAWA MANDIRI GROUP)
Pembentukan Keyakinan Hakim Pada Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Negatief Wettelijk Bewijs Theorie
Pemenuhan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kerangka Keadilan Restoratif
Pemenuhan Layanan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di DP3AP2KB Kabupaten Gayo Lues
PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Penanganan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pemuka Agama
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dialami Pekerja Migran Non Prosedural oleh Polda dan BP2MI di Provinsi Lampung
Penerapan Asas Keadilan Dalam Pembuatan Surat Tuuntutan Pidana Oleh Penuntut Umum Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penerapan Kebijakan Kompensasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Melalui Keadilan Restoratif
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR MUNA
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pendampingan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
Peranan Kejaksaan Negeri Purworejo Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Yang Berkonflik Dengan Hukum
PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Problematika Pemberian Layanan Aborsi Aman Bagi Perempuan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan
PROSPEK PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ( Dalam Penanganan di Kepolisian Resor Kota Ambon)
PROSPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI DI KABUPATEN SLEMAN
Prospek Pengaturan Victim Impact Statement dalam Pengambilan Keputusan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Indonesia
Reviktimisasi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran (Dating Violence)
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (DIFABEL) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Tindak Pidana Ekonomi dan Perbankan (37 judul)

Analisa Penerapan Pidana Denda Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Undang Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Eksistensi Dan Prospek Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korporasi
IMPLEMENTASI PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN
Implementasi Ultimum Remidium Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Prinsip Certainty Perpajakan
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS BANK TERKAIT TINDAK PIDANA PERBANKAN DI BIDANG PERKREDITAN
kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian data bank (skimming)
Kebijakan Formulasi Mengenai Penggelapan Dalam Jabatan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DI KABUPATEN KLATEN, KABUPATEN MAGELANG, DAN KOTA YOGYAKARTA
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Konsumen Dalam Lingkup Perusahaan Fintech Lending Ilegal
Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TERJADINYA SITA PIDANA TERHADAP KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-GUGATANLAIN-LAIN/2018/PN.JKT.PST)
Parameter Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian
Penerapan Denda Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA DALAM PUTUSAN PIDANA SEHUBUNGAN DENGAN TERSIARNYA PIALA DUNIA 2014 DI HOTEL JAYAKARTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 353/Pid.Sus/2015/PN.SMN tanggal 23 Februari 2016)
Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal
Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan
Penerapan Peradilan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara
Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA YANG BERUNSUR TINDAK PIDANA MELALUI PROSES MEDIASI PENAL
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
Peran Kepolisian Resor Padang Lawas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penguasaan Lahan dan Perusakan Lahan di Kabupaten Padang Lawas
PERANAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL
Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Terhadap Tuntutan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kode Etik Profesi Kurator
Perluasan Kompetensi Pengadilan Pajak dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Pajak
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PIDANA PENGGANTI DENDA
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI BANK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH PADA BANK BUMN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Keputusan Bisnis Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS DAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 692/PID.SUS/2021/PN. CKR DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 694/PID.SUS/2021/PN. CKR
PRAKTIK GESEK TUNAI SEBAGAI AKTIFITAS PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
PROBLEMATIKA PENERAPAN SITA UMUM KEPAILITAN TERHADAP PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA
STRATEGI TAX EVASION OLEH WAJIB PAJAK BADAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG BERORIENTASI KEPENTINGAN KEUANGAN NEGARA
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi Cabang Cibinong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/Pn.Cbi)

Sistem Peradilan Pidana Anak (44 judul)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK KORBAN PEMBEGALAN
ASAS RECHTERLIJK PARDON DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Eksekusi Putusan Restitusi Oleh Jaksa Terhadap Anak
Eksistensi Hasil Perekaman Elektronik Pemeriksaan Luar Sidang Terhadap Anak Korban Dan Anak Saksi Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Pidana
FAKTOR PENYEBAB DAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEPOK
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK DI POLRESTA DEPOK
IMPLIKASI HUKUM DUALISME FUNGSI TENAGA MEDIS MILITER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. SISWANTO, SOLO
KAJIAN PENERAPAN DIVERSI BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM
Kebijakan Individualisasi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kebijakan Penal Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Internet
KONSEP KESEIMBANGAN DALAM PEMBERLAKUAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
NILAI KEMANFAATAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ATAS TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
Pelaksanaan Penuntutan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Terhadap Anak
PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PEMIDANAAN TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN ANAK
Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
PENANGANAN PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PENDEKATAN AKSES KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Lombok Utara Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA TANGERANG SELATAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA BARAT
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Anak di Kota Baubau
PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK
Penerapan Diversi di Tahap Penyidikan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum
PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN – PUTUSAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)
PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM REZIM HUKUM MARINE BIODIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di Kalangan Anak
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI TAHANAN ANAK DAN ANAK PIDANA (Studi Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)
PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERAN PERS DALAM PERLINDUNGAN ANAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA
Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Pemaksaan Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANTI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN: Suatu Analisis Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Surat Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pengganti Atas Restitusi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
PROBLEMATIKA PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA USIA PERALIHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG
PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) SEBAGAI KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU PELAJAR DI KOTA YOGYAKARTA
Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
SIGNIFIKANSI PENGATURAN BENEFIT SHARING SUMBER DAYA GENETIK LAUT DALAM PERJANJIAN BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION BAGI INDONESIA

Tindak Pidana Khusus dan Militer (59 judul)

ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT PADA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
ANALISIS PENGATURAN DAFTAR PENCARIAN ORANG KEIMIGRASIAN (DPOK) PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN MEKANISME DPO KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
ANALISIS TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Bantuan Hukum Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Tersangka atau Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer
Deradikalisasi Narapidana Teroris Laki-Laki dan Perempuan Pada Lapas Di Semarang
Disparitas Tuntutan Dan Putusan Pidana Mati Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Eksistensi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer
Implementasi Fungsi Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Terhadap Penanganan Perkara Pidana Militer
Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Tindak Piana Narkotika
IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PASAL 111 ATAU PASAL 112 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Independensi Penyidik Polisi Militer Dalam Penyidikan Perkara Pidana Militer
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Pelabuhan Bitung
KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL KEIMIGRASIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Berpengaruh Pada Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan
Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sebelum Menjadi Prajurit TNI
Kewenangan Pelimpahan Perkara Pidana Oleh Oditur Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer
KRIMINALISASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana
Optimalisasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Bukan Tanaman oleh Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme
PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANGERANG
PELIBATAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM MENYOKONG PROGRAM DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PRIMER KOPERASI TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA ANGGOTA KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM XVI/PATTIMURA
Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
Pembinaan Narapidana Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi
PEMBLOKIRAN REKENING BANK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
PEMBUKTIAN UNSUR PERMUFAKATANJAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme KKB di Papua Berdasarkan Prinsip Hukum Nasional dan Internasional
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jasa Titip Barang Impor Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penyelundupan
PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN/ATAU MENGUASAI NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Penerapan Denda Damai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PENERAPAN HUKUM DISIPLIN MILITER TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)
Penerapan Ketentuan Percobaan Dan Permufakatan Jahat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
PENERAPAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-013/A/JA/12/2011 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
PENJATUHAN PIDANA PEMECATAN TERHADAP MILITER PELAKU TINDAK PIDANA UMUM
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Penjatuhan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri
PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TAHAP PENUNTUTAN
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH KEJAKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN DENDA DAMAI
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia melalui Restorative Justice di Pengadilan Militer II-09 Semarang
PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA : PERBEDAAN KEDUDUKAN ANTARA PERJANJIAN KERJA, PERJANJIAN PEMAGANGAN DAN PERJANJIAN KEMITRAAN SERTA PELINDUNGANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
PENYIMPANGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015
PERAN DAN MEKANISME KERJASAMA ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PERAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN DALAM KOORDINASI PEMENUHAN HAK-HAK WNI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA
Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer
POLIITK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
POLITIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI DALAM PERADILAN MILITER
PROBLEMATIKA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN
Problematika Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Sebagai Kejahatan Transnasional di Kalimantan Barat
PROGRAM DERADIKALISASI OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
Prospek Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Pidana yang Sedemikian Ringan Sifatnya Yang Dilakukan Prajurit TNI AD
Reformulasi Tindak Pidana Desersi dalam Mendukung Operasi Militer selain Perang
REKONSTRUKSI MAKAR SEBAGAI DELIK POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Kalimantan Barat

Tindak Pidana Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Siber (44 judul)

A Criminal Law Perspective On Cybercrime Prevention In Indonesia’s Maritime Sector
DISPARITAS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PELENGKAP ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Eksekusi Pidana Denda Terhadap Pelaku Asing Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), Disgorgement of Profits dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam Investasi di Sektor Industri Pertambangan, Minyak dan Gas di Indonesia
Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL
Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Fintech P2P Lending
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Kerentanan Sistem Keamanan(cyber security) Mengenai Informasi Pribadi di Indonesia
Kebijakan Formulasi Mengenai Kerugian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kebijakan Hukum Pidana mengenai Penetapan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Kebijakan Hukum Pidana Penyebaran Hoaks Melalui Manipulasi Algoritma Media Sosial Dalam UU ITE
Kebijakan Kriminal Oleh Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHANDI PROVINSI RIAU
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA YOGYAKARTA
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIDAPATKAN DENGAN CARA PENYADAPAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kerja Sama Internasional Asean Dalam Penanganan Kejahatan Cyber Gambling Sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional Di Indonesia
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Eksibisionis Melalui Media Elektronik
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN YANG DILAKUKAN KORPORASI
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Satwa Liar Di Kota Pontianak
Penerapan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Metro Jaya
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
PENGATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM PEMIDANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN ASN DARI KERANGKA K-ILO 111 DAN K-ILO 190
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) YANG MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Strategic Lawsuit Against Public Participations ditinjau dari kebijakan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participations Sektor Minerba dan Lingkungan Hidup
RELEVANSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 (PERMA 1/2023) TERHADAP KONSEP ANTI-SLAPP DALAM PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DARI KRIMINALISASI DI INDONESIA
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah di Bidang Pertambangan dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia
URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) MELALUI BEST PRACTISE KEIMIGRASIAN: STUDI PADA MODUS OPERANDI ONLINESCAMMING
URGENSI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 DITINJAU DARI ASAS PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan putusan, lokasi, dan periodenya. Perhatikan pula apakah pasal yang dirujuk masih berlaku setelah KUHP baru.

Sub-topik mana yang paling mudah dikerjakan? Sistem peradilan pidana dan korupsi, karena putusannya banyak tersedia di direktori putusan Mahkamah Agung.

Sub-topik mana yang celahnya paling terbuka? Pemidanaan dan pemasyarakatan (34 judul) serta kekerasan dan perlindungan korban (36 judul).

Apakah penelitian hukum pidana harus normatif? Tidak harus. Penelitian normatif-empiris juga lazim, terutama untuk meneliti penerapan aturan di kalangan penegak hukum.

Bagaimana mencari putusan untuk bahan penelitian? Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pastikan putusan yang dipilih relevan dengan isu hukum Anda, bukan sekadar yang mudah ditemukan.

Penutup

Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta. Korupsi dan sistem peradilan sudah sangat padat, sedangkan pemidanaan serta perlindungan korban masih lapang — padahal keduanya justru menjadi persoalan nyata sistem pidana Indonesia saat ini.

Yang menentukan mutu penelitian bukan judulnya, melainkan konsistensi dari rumusan masalah sampai simpulan: jenis penelitian menentukan bahan hukum, bahan hukum menentukan pendekatan, dan pendekatan menentukan cara analisis.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis ilmu hukum UGM dan daftar judul tesis kenotariatan UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on August 22, 2026 / Katalog Judul

Tags: Hukum Pidana, katalog judul

Daftar Judul Tesis Hukum Pidana UGM Berdasarkan Sub-Topik