Daftar Judul Tesis Hukum Administrasi Negara UGM Per Topik

Halaman ini memuat 100 judul tesis hukum administrasi negara, dikelompokkan ke dalam enam bidang. Hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak — bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya melalui keputusan, perizinan, dan pelayanan — berbeda dari hukum tata negara yang mengkaji struktur dan kewenangan lembaga. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah tergarap sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Bidang

Cara membaca sebaran ini. Dua bidang teratas menyerap 60 dari 100 judul. Penelitian banyak berpusat pada kewenangan pejabat dan perizinan berusaha — dua tema yang memang paling banyak berubah pengaturannya dalam beberapa tahun terakhir.

Empat bidang sisanya masing-masing hanya berisi 7 sampai 13 judul. Kepegawaian dan ASN (7) serta Peradilan TUN dan Pelayanan Publik (9) adalah yang paling lapang — padahal keduanya menyangkut persoalan yang dihadapi aparatur dan masyarakat sehari-hari.

Membedakan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara

Kedua bidang ini berdekatan dan sering tertukar saat mahasiswa memilih arah penelitian.

Menentukan bidang sejak awal akan memperjelas rumusan masalah dan pilihan bahan hukum Anda. Katalog bidang tata negara tersedia di daftar judul tesis hukum tata negara.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan tindakan pemerintahan yang dikaji, instansinya, dan konteksnya.

Dapat ditelusuri. Pastikan peraturan, keputusan, atau putusan PTUN yang Anda kaji dapat diakses.

Terjangkau. Penelitian normatif tidak memerlukan izin lapangan. Bila ingin mewawancarai pejabat, siapkan izin institusi sejak awal.

Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas — empat bidang terakhir masih sangat lapang.

Lima Cara Memodifikasi Judul

1. Ganti instansi atau daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan berbeda antarwilayah.
2. Ganti jenis izin atau keputusan yang dikaji.
3. Kaitkan dengan perubahan regulasi. Perizinan berusaha berbasis risiko dan penyederhanaan regulasi membuka banyak persoalan baru.
4. Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus atau komparatif.
5. Naikkan tingkat analisis. Dari satu keputusan menjadi perbandingan sejumlah putusan PTUN.

Menentukan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian hukum administrasi negara bersifat normatif — mengkaji peraturan, keputusan pejabat, dan putusan PTUN.

Namun bidang ini lebih terbuka bagi pendekatan normatif-empiris dibanding hukum tata negara, karena objeknya adalah pelaksanaan kewenangan di lapangan. Wawancara dengan pejabat penyelenggara atau pengguna layanan sering memperkaya analisis.

Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan. Penjelasannya di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris, sedangkan pendekatan penelitian normatif dibahas di artikel penelitian hukum normatif.

Langkah Setelah Judul Disetujui

1. Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan di Bab III
2. Kumpulkan bahan hukum primer — undang-undang, peraturan pelaksana, keputusan pejabat, dan putusan PTUN
3. Periksa status keberlakuan tiap peraturan, karena regulasi di bidang ini sering berubah
4. Susun catatan kaki dengan benar — panduannya di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 100 Judul Berdasarkan Bidang

Keputusan, Kewenangan, dan Pengawasan Pemerintahan (33 judul)

• ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA DALAM PENGGUNAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI PULAU NIPA
• ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN STANDAR KONTRAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN (PJSP)
• Diskresi Kebijakan Dalam Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pada Perwakilan Republik Indonesia Uni Emirate Arab
• Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Tindak Piana Narkotika
• Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Terhadap Kewenangan Dan Pengawasan Holding Bumn Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi
• IMPUNITAS HUKUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI ANCAMAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
• KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
• KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 11/PDT.G/2017/PN.BDG DAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO. 191/PDT/2018/PT.BDG DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMANFAATAN ASET NEGARA DAN HUKUM PERIKATAN (SENGKETA ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELAWAN PT.ANDYKA INVESTA)
• Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menghimpun Informasi Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Perpajakan
• KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN SEBAGAI UPAYA MENJAMIN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
• PELAKSANAAN KEWENANGAN BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN IMPOR MAKANAN LATIAO DI INDONESIA
• PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG
• PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MENCEGAH RESIDIVIS DAN STIGMA NEGATIF
• PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (POLDA DIY) DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
• Pengaturan Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan di IKN: Ditinjau dari Teori Kewenangan dan Pendekatan AUPB
• PENGATURAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PEMASARAN SEKTOR BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI
• Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Iklan Ajakan Untuk Melakukan Perjudian Online
• PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KOMISARIS PT. HARMONY INTERNATIONAL TECHNOLOGY ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI MUKTIHARJO KIDUL KOTA SEMARANG OLEH DIREKSI PT. HARMONY INTERNATIONAL TECHNOLOGY (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Smg)
• Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Untuk Membuat dan Memperbaharui Peraturan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta
• PENGAWASAN FAMILY AFFILIATED COMMISSIONER KEPADA DIREKSI DALAM RANGKA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BISNIS KELUARGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
• PENGAWASAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA
• PENUGASAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• PENYEMPURNAAN REGULASI TERHADAP PERMASALAHAN DISPARITAS PENERAPAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) (STUDI DI DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)
• Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Aset Keuangan Digital
• Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelengaraan Standar Pengawasan Pelayanan Kefarmasian Pada Vaksin
• PERAN GUGATAN MASYARAKAT DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (GGAPA) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN OBAT
• Peran Jaksa Dalam Pemberian Dan Pengawasan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
• PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT (PAKEM) SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016
• PERANAN PENYELENGGARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DARI SEKTOR TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PT FINNET)
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGAWASAN SUKU BUNGA PINJAMAN PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA
• Pergeseran Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Implikasi Hukumnya Dalam Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
• Sifat Final dan Mengikat Putusan Arbitrase Dikaitkan Dengan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 516/V/ARB-BANI/2013 Tanggal 28 Januari 2014

Perizinan (27 judul)

• Analasis Perizinan Sumber Daya Alam di Indonesia (Studi Kasus Omnibus Law)
• ANALISIS HUKUM PERUBAHAN REZIM DESENTRALISTIK KE SENTRALISTIK PADA SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
• ANALISIS TUMPANG TINDIH PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI ATAS LAHAN HAK GUNA USAHA (STUDI KASUS PT ABC DI KABUPATEN KETAPANG)
• Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pengaturan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Ditinjau Dari Konsep Blue Economy
• Efektivitas Pengurusan Persetujuan Lingkungan Untuk Kegiatan Usaha Pariwisata Bahari Di Pulau Kalimambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Studi PT Island Connections Belitung)
• IMPLEMENTASI PRINSIP PRIVACY BY DESIGN DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA)
• Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara ASEAN Pengguna Autogate Yang Telah Memiliki Izin Tinggal di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum Hans Kelsen
• INKONSISTENSI KETENTUAN HUKUM KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP USAHA KULINER KAKI LIMA DAN UPAYA HUKUMNYA STUDI KASUS UMKM SEKTOR KULINER KAKI LIMA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• KAJIAN YURIDIS ATAS PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
• Kepastian Hukum Terkait Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
• KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM OLEH MENTERI ATAS PELANGGARAN SERIUS TERHADAP IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PT EXPRAVET NASUBA
• KRITIK DAN UPAYA MITIGASI DARI POTENSI NEGATIF ATAS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TERKAIT PENAWARAN SECARA PRIORITAS BADAN USAHA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN DALAM MENGELOLA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
• Pelindungan Hukum Terhadap Potret Wajah Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Undang-Undang Hak Cipta
• PEMBARUAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MELALUI PENERBITAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI 453.GR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG VISA KUNJUNGAN (C-18) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
• PEMBATALAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN CV X DAREH)
• Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Prioritas Kepada Ormas Keagamaan: Tinjauan Perspektif Keadilan Lingkungan
• Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Toko Obat Tanpa Izin
• PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG TRANSPORTASI DI INDONESIA
• PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI ASET DEBITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PAILIT GOING CONCERN PT BANJAR INTAN MANDIRI)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator Youtube Terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin
• PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU ATAS COVER LAGU SECARA ILEGAL (TANPA IZIN PENCIPTA) PADA PLATFORM YOUTUBE YANG BERPOTENSI KOMERSIAL SECARA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
• Perolehan Tanah yang Berasal dari Tanah Adat untuk Kegiatan Pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Perolehan Tanah oleh PT Minang Pangeran di Sumatera Barat dan PT. Trubaindo Coal Mining di Kalimantan Timur)
• Politik Hukum Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Melalui Peraturan Pemerintah
• Rasio Legis dan Implikasi Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pada Badan Usaha yang Dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
• TELAAH KRITIS PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 DI KABUPATEN BANTUL
• TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
• TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MILIK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT USAHA

Administrasi Pertanahan (13 judul)

• ASPEK HUKUM BELUM ADANYA AJB DAN SERTIPIKAT TANAH DALAM TRANSAKSI KPR/KPA PERBANKAN YANG TELAH LUNAS: KESENJANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN INDUSTRI PROPERTI
• DISPARITAS PUTUSAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL CINERE JAGORAWI DI PENGADILAN NEGERI DEPOK)
• IMPLIKASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN DAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Kendala Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Jual Beli (Studi Kasus Sertipikat X di Bitung, Sulawesi Utara)
• MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 98/PDT.G/2018/PN SRG)
• MEKANISME PENILAIAN GANTI KERUGIAN OLEH PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi)
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIPIKAT DARI ALAS HAK ATAS TANAH PALSU YANG DIPERJUAL BELIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN)
• Penetapan Ganti Kerugian Yang Adil & Faktor Penghambat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Cilincing – Cibitung (JTCC)
• PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI SUMUR DAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS ALUR SIWAH OLEH OPERATOR MIGAS BLOK A
• Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
• PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LANDAS PACU 3 BANDARA SOEKARNO HATTA ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN WARGA
• PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
• PERBANDINGAN PUTUSAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Putusan Nomor 117/PDT.G/2018/PN.SRG Jo. Nomor 96/PDT/2020/PT.BTN Jo. Nomor 160 K/PDT/2022 Jo. Nomor 140 PK/PDT/2023)

Keuangan Negara dan Pengadaan (11 judul)

• ANALISIS METODE PENGADAAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DITINJAU DARI PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA
• ANALISIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIPS (LRIT) DITINJAU DARI PRINSIP ADIL DAN BERSAING
• ANALISIS YURIDIS MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017)
• IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN OBAT SECARA MANUAL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT
• Keabsahan Perjanjian Pemegang Saham yang Diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bahwa Pemegang Saham Tidak Boleh Memberikan Suara yang Saling Bertentangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
• Penuntutan Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Unsur Kerugian Badan Usaha Milik Negara Dan Kerugian Negara Menurut Teori Piercing The Corporate Veil
• PERDEBATAN HUKUM DALAM PEMILIHAN MITRA PLATFORM DIGITAL PROGRAM KARTU PRAKERJA: PERSPEKTIF HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
• Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Keputusan Bisnis Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara
• STRATEGI TAX EVASION OLEH WAJIB PAJAK BADAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG BERORIENTASI KEPENTINGAN KEUANGAN NEGARA
• STUDI KASUS ANALISIS PENERAPAN PEMBERIAN UANG PESANGON DALAM PROGRAM PENSIUN DINI YANG DILAKUKAN SECARA BACKDATED OLEH PT.XYZ DI WILAYAH JAKARTA TIMUR DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN PADA KONDISI KEUANGAN MERUGI

Peradilan TUN dan Pelayanan Publik (9 judul)

• Disparitas Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Bidang Agraria
• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WALED KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT
• IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEMAFAATAN
• Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili
• Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SM dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021)
• PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI
• Prospek Penerapan Ombudsprudensi Dalam Penanganan Pelanggaran Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia
• Redesain Regulasi Ganti Rugi Dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara
• URGENSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OMBUDSMAN RI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA UTARA

Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara (7 judul)

• ANALISIS KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES MENURUT SISTEM MERIT
• ANALISIS KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
• PELINDUNGAN TERHADAP DOSEN TETAP NON-PNS DALAM PENGANGKATAN DOSEN DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG BERMUATAN LARANGAN MENIKAH DAN HAMIL DI UNIVERSITAS X
• Pemetaan Irisan Kewenangan Penerima Delegasi Sebagian Kewenangan Presiden dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
• PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN DISKRIMINASI BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN ASN DARI KERANGKA K-ILO 111 DAN K-ILO 190
• Prinsip Due Process Of Law Dalam Keputusan Penjatuhan Sanksi Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan instansi, wilayah, dan periodenya. Perhatikan pula apakah peraturan yang dirujuk masih berlaku.

Bidang mana yang paling mudah dikerjakan? Perizinan, karena peraturannya banyak dan perubahannya terdokumentasi dengan baik.

Bidang mana yang celahnya paling terbuka? Kepegawaian dan ASN (7 judul) serta Peradilan TUN dan Pelayanan Publik (9 judul).

Apa beda gugatan PTUN dan gugatan perdata? Gugatan PTUN ditujukan terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, sedangkan gugatan perdata terhadap perbuatan orang atau badan hukum privat. Objek sengketanya berbeda, dan pengadilannya pun berbeda.

Di mana mencari putusan PTUN? Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan menyaring jenis peradilan tata usaha negara.

Penutup

Hukum administrasi negara adalah bidang yang paling sering bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari — setiap izin, keputusan pejabat, dan layanan publik tunduk padanya.

Yang menarik dari daftar ini adalah ketimpangannya: penelitian banyak berpusat pada kewenangan dan perizinan, sementara kepegawaian dan pelayanan publik justru sedikit digarap. Padahal keduanya menyangkut persoalan yang dihadapi aparatur dan masyarakat setiap hari.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis hukum tata negara dan daftar judul tesis hukum perdata.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.