Daftar Judul Tesis Hukum Kesehatan UGM Berdasarkan Sub-Topik

Halaman ini memuat 128 judul tesis hukum kesehatan, dikelompokkan ke dalam lima sub-topik. Hukum kesehatan adalah bidang yang menjembatani ilmu hukum dan pelayanan kesehatan — mengatur hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, fasilitas pelayanan, dan negara. Daftar ini berguna bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum maupun Magister Hukum Kesehatan yang sedang mencari arah penelitian.

Sebaran Judul Berdasarkan Sub-Topik

Cara membaca sebaran ini. Dua sub-topik teratas menyerap 110 dari 128 judul — hampir seluruhnya. Penelitian di bidang ini banyak berpusat pada BPJS Kesehatan, perizinan rumah sakit, dan penanganan pandemi.

Sebaliknya, tiga sub-topik terakhir hanya berisi 18 judul seluruhnya. Malapraktik (7), hak pasien (6), dan sengketa medis (5) nyaris tidak tergarap — padahal ketiganya justru persoalan yang paling sering muncul di ruang praktik dan pengadilan.

Bila Anda mencari kebaruan, di sanalah ruang paling lapang dalam daftar ini.

Peringatan Penting: UU Kesehatan 2023 Mengubah Banyak Dasar Hukum

Bagian ini perlu Anda perhatikan sungguh-sungguh sebelum memilih judul.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut sejumlah undang-undang sekaligus, di antaranya Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Artinya banyak judul dalam daftar ini merujuk peraturan yang sudah tidak berlaku.

Bila Anda mengambil judul dari daftar ini, periksa dua hal:

• Apakah undang-undang yang dirujuk masih berlaku
• Apakah ketentuannya berubah dalam undang-undang yang baru

Justru di sinilah peluangnya. Penelitian yang mengkaji perubahan pengaturan sebelum dan sesudah UU Kesehatan 2023 adalah sudut yang sangat aktual, dan sedikit yang menggarapnya.

Cara menelusuri status keberlakuan peraturan dibahas di artikel penelitian hukum normatif.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan permasalahan hukumnya, subjek yang terlibat, dan konteksnya.

Dapat ditelusuri. Pastikan peraturan atau putusan yang Anda kaji dapat diakses. Putusan sengketa medis relatif sedikit, sehingga perlu dipastikan ketersediaannya sejak awal.

Terjangkau. Penelitian normatif tidak memerlukan izin lapangan. Bila Anda ingin mewawancarai tenaga kesehatan, siapkan izin etik dan izin institusi sejak awal.

Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas — tiga sub-topik terakhir masih sangat lapang.

Lima Cara Memodifikasi Judul

1. Kaitkan dengan UU Kesehatan 2023. Banyak judul lama dapat ditinjau ulang berdasarkan pengaturan baru.
2. Ganti jenis fasilitas. Penelitian di rumah sakit dapat diulang pada klinik, puskesmas, atau praktik mandiri.
3. Ganti profesi. Kajian tentang dokter dapat dialihkan ke perawat, bidan, atau apoteker.
4. Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus atau komparatif antarnegara.
5. Angkat isu baru. Telemedisin, kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan, dan perlindungan data pasien masih sangat sedikit diteliti.

Menentukan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian hukum kesehatan bersifat normatif — mengkaji peraturan dan putusan. Sebagian lainnya normatif-empiris, yaitu meneliti penerapan aturan di fasilitas kesehatan melalui wawancara dengan tenaga kesehatan atau manajemen rumah sakit.

Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan. Penjelasannya di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Langkah Setelah Judul Disetujui

1. Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan di Bab III
2. Kumpulkan bahan hukum primer — undang-undang, peraturan menteri, dan putusan yang relevan
3. Periksa status keberlakuan tiap peraturan, terutama karena berlakunya UU Kesehatan 2023
4. Susun catatan kaki dengan benar — panduannya di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 128 Judul Berdasarkan Sub-Topik

Penyelenggaraan Fasilitas dan Jaminan Kesehatan (67 judul)

• ANALISIS KESESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PERAWAT PUSKESMAS PEMBANTU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN (Studi Kasus di UPT BLUD Puskesmas Aikmual Lombok Tengah)
• Analisis Kesesuaian Pengaturan dan Pelaksanaan tentang Prosedur Layanan Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Undang-Undang
• ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT (STUDI KASUS DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG)
• Analisis Yuridis Perjanjian Baku Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan
• Aspek Hukum Pengobatan Ruqyah Pada Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit
• DAMPAK KETERSEDIAAN RUANG LAKTASI TERHADAP KESEHATAN ANAK DAN PRODUKTIVITAS KERJA IBU MENYUSUI YANG BEKERJA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALINAU
• DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN RUJUKAN KESEHATAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO
• Efektivitas dan Legalitas Hope Shelter Yayasan Rumah Impian dalam Menjaga Kesehatan Mental Sebagai Pemenuhan Hak Anak Jalanan
• Hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Akses pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kelas C Non Pemerintah : Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI
• Implementasi Hak Atas Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
• IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH SECOND OPINION PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO SULAWESI SELATAN
• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WALED KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT
• IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)
• IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN EMBARKASI HAJI PALEMBANG TAHUN 2017)
• IMPLEMENTASI PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 122/PUU-XII/2014 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
• IMPLIKASI HUKUM DUALISME FUNGSI TENAGA MEDIS MILITER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. SISWANTO, SOLO
• IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT DITINJAU DARI ASAS KEADILAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DR. SOEDONO MADIUN)
• IUS CONSTITUENDUM: PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL PEKERJA SEBAGAI BAGIAN DARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA
• KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
• KEBERADAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS HOTEL X V. SERIKAT PEKERJA HOTEL X)
• Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
• KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI KLINIK SOSROMIHARJO
• Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Hak Pekerja Outsourcing Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
• KONSTITUSIONALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH)
• Konstruksi Pembentukan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Operasi Intelijen Negara
• Legalisasi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan
• Mobilisasi Hak Atas Kesehatan Dalam Litigasi Perubahan Iklim: Studi Perbandingan di Yurisdiksi Negara Selatan
• MOGOK KERJA TENAGA MEDIS: PROBLEMATIKA PADA NORMA DAN PILIHAN MODEL PENGATURANNYA
• Optimalisasi Pelindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan Pengungsi di Indonesia
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN SEBAGAI UPAYA MENJAMIN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
• PELAKSANAAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA (RSKJ) SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU
• PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG
• Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up Antara Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI
• Pelaksanaan Sistem Kesehatan Di Daerah Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Studi Kasus : Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan RSUD Di Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau
• Pelaksanaan Standar Bioetik Pada Tugas Dokter Polisi Dengan Status Ganda Dalam Operasi Damai Cartenz Di Wilayah Konflik Bersenjata Papua
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PEKERJA MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G/2021/PN TBT)
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. XYZ)
• PELINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
• Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
• PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS LAKI-LAKI DALAM LINGKUP KETENAGAKERJAAN FORMAL (STUDI KASUS PENGALAMAN DAN PANDANGAN BEBERAPA PENYANDANG DISABILITAS LAKI-LAKI)
• PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DESA SANTIRI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
• PENCEGAHAN FRAUD OLEH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) DI PEKANBARU DALAM SISTEM JKN
• Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Larangan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Kabupaten Sleman
• PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PERAWAT DI RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU KABUPATEN MAHAKAM ULU
• PENERAPAN PRINSIP KEAMANAN SIBER DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI DATA KESEHATAN PASIEN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA
• PENGATURAN HUKUM PROFESI HIGIENIS GIGI DI INDONESIA
• PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
• PENYELENGGARAAN AKREDITASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI DI KOTA TARAKAN
• PENYELESAIAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK BUMN MELALUI TRANSAKSI CESSIE & PEMBELIAN SURAT BERHARGA SEBAGAI SUATU AKSI KORPORASI DALAM RANGKA MENJAGA KESEHATAN RASIO KREDIT PERBANKAN
• PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PERAWAT PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN BANTU
• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PERAWAT DI RSUD KOTA YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT KONTRAK TERHADAP BEBAN KERJA DI RSUD JAILOLO, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
• Perlindungan Hukum Bagi Tunawisma Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)
• PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
• PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI NERS DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KLINIK DI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PERAWAT PADA PELAYANAN DI RUANG INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALAGIMATA KOTA BAUBAU
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS RISIKO YANG TELAH DIDAPATI DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT ATAS BEBAN KERJA DI RUANGAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU) DAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR.SLAMET KABUPATEN GARUT
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Tradisional Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi Pada Rumah Sakit Bali Mandara
• PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA)
• Ratio Legis Perubahan Syarat Direktur Rumah Sakit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Implikasi Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit
• TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DKI JAKARTA PASCA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
• Tinjauan Pelaksanaan Pengaturan Pembiayaan Layanan Promotif dan Preventif Penyakit Katastropik di Provinsi DKI Jakarta di Era Jaminan Kesehatan Nasional
• TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
• TINJAUAN YURIDIS PENDELEGASIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
• TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Farmasi, Etika Biomedis, dan Isu Kontemporer (43 judul)

• Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Dispensing Obat Dalam Pemenuhan Asas Keadilan Substantif
• EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA
• EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA SEKOLAH ATAU STUDY TOUR YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK
• IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN OBAT SECARA MANUAL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT
• KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN COVID-19
• KEABSAHAN SURAT PESANAN SEBAGAI KONTRAK DALAM PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA KONDISI DARURAT COVID-19
• KEWAJIBAN MISTER BURGER CORPORATION CABANG YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
• KOMPLEKSITAS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
• LEGALITAS IMPOR PARALEL PATEN SELAIN PRODUK FARMASI BERDASARKAN DOKTRIN EXHAUSTION OF RIGHTS (FIRST SALE) DI INDONESIA
• Mitigasi Risiko Moral Hazard Pada Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di PT Bank Danamon Indonesia Tbk)
• PELAKSANAAN KEWENANGAN BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN IMPOR MAKANAN LATIAO DI INDONESIA
• Pelindungan Hak Atas Pesangon bagi Pekerja C.V. Noku Anugrah Semesta Yogyakarta yang Diputus Hubungan Kerja dengan alasan Covid 19 Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI SEBAGAI PERUSAHAAN PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19
• Pelindungan Hukum Pemegang Paten atas Penerapan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir
• Pelindungan Hukum Terhadap Pengupahan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Outsourcing Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
• PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
• Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Toko Obat Tanpa Izin
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN
• PENGATURAN DAN PELAKSANAAN EUTHANASIA DAN DO NOT RESUSCITATE (DNR) BAGI PASIEN PENYAKIT TERMINAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT AKADEMIK GADJAH MADA)
• Pengaturan dan Pelaksanaan Penggunaan Obat Trastuzumab Pada Pasien Kanker Payudara Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada
• PENGATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN
• PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PENETAPAN HARGA OBAT FARMASI NON-GENERIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
• Penjatuhan Pidana Terhadap Dokter Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi
• Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di Kalangan Anak
• Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelengaraan Standar Pengawasan Pelayanan Kefarmasian Pada Vaksin
• PERAN DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI
• PERAN GUGATAN MASYARAKAT DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (GGAPA) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN OBAT
• Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofifi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19
• PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA SURVEILANS DI PUSKESMAS DALAM MASA PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Kasus di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman)
• PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON) TERHADAP PEKERJA PADA SEKTOR USAHA RITEL TERKAIT KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM SITUASI PANDEMI GLOBAL COVID-19
• POLITIK HUKUM PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA
• POLITIK HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA SAAT KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19: (ANALISIS YURUDIS TENTANG ATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK /PMSE)
• Problematika Pemberian Layanan Aborsi Aman Bagi Perempuan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan
• Prospek Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan
• TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN TELEMEDISIN (STUDI KASUS: PUSKESMAS BAYAN, LOMBOK UTARA)
• THE RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT IN DEALING WITH THE PANDEMIC (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA VS MALAYSIA FOR COVID-19 VACCINE PROCUREMENT AND COVID-19 CASES TRACING)
• TINJAUAN ETIS DAN YURIDIS STATUS EMBRIO SISA BAYI TABUNG (IN VITRO FERTILIZATION) DI INDONESIA
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI P.T. ‘X’ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• Tinjauan Yuridis Prinsip Hardship sebagai Unsur Keadaan Kahar dalam Perjanjian Pengadaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT Hutama Karya (Persero) selama Masa COVID-19)

Malapraktik dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan (7 judul)

• Analisis Hukum Sponsorship Tenaga Kesehatan dalam Permenkes No. 58 Tahun 2016 Berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan No Quid Pro Quo
• Eksistensi Hasil Pemeriksaan Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktik Kedokteran
• Kewenangan Perawat Dalam Tindakan Sirkumsisi pada Praktik Keperawatan Mandiri
• Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang Dana Terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online untuk Pembiayaan Kesehatan dalam Kasus Pengumpulan Uang dan Barang di Jawa Timur
• Pertanggungjawaban Hukum dan Keadaptifan Dokter dalam melakukan Pelayanan Kesehatan melalui Pemanfaatan Telemedicine di Puskesmas (Studi kasus Halodoc di Tual-Maluku)
• PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PUSKESMAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN AMBULANS PADA UNIT GAWAT DARURAT (UGD) PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN BANTUL
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) TENAGA KEPERAWATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN BARITO TIMUR DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KENDALI MUTU

Hak Pasien, Informed Consent, dan Rekam Medis (6 judul)

• ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK AKIBAT KURANGNYA STANDARISASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)
• KAJIAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN BANTUL
• Kedudukan Informed Consent Dalam Pelaksanaan Advanced Directives Pada Kasus Pasien Henti Jantung Bagi Tenaga Medis Yang Melakukan Tindakan Do Not Resuscitate
• Pembukaan Rekam Medis Pasien Covid-19 Berdasarkan Peraturan dan Hukum HAM Indonesia: Studi Kasus di Puskesmas Mulyoharjo Pemalang
• Perlindungan Hukum Dokter dan Perawat Dalam Memberikan End of Life Care Kaitannya Dengan Hak Pasien di RSUD Kota Yogyakarta
• Tantangan Etika dan Hukum Pengaturan Rekam Medis paska Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Penyelesaian Sengketa Medis (5 judul)

• ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS TERHADAP BISNIS PADA RUMAH SAKIT SWASTA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT X JAKARTA)
• Implementasi Pengaduan Medis Dengan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
• Peran Asuransi Profesi Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Sengketa Medis : Studi Kasus PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Semarang
• PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER YANG MENGHADAPI SENGKETA MEDIS MELALUI HOSPITAL BYLAWS (HBL) DAN MEDICAL STAFF BYLAWS (MSBL) (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT NUR HIDAYAH KABUPATEN BANTUL)
• REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib diperiksa apakah peraturan yang dirujuk masih berlaku setelah UU Kesehatan 2023.

Sub-topik mana yang paling mudah dikerjakan? Penyelenggaraan fasilitas dan jaminan kesehatan, karena peraturannya banyak dan mudah diakses.

Sub-topik mana yang celahnya paling terbuka? Malapraktik, hak pasien, dan sengketa medis — ketiganya hanya berisi 18 judul dari 128.

Apakah hukum kesehatan termasuk hukum perdata atau pidana? Keduanya. Malapraktik dapat digugat secara perdata sekaligus dituntut secara pidana, dan juga tunduk pada sanksi disiplin profesi. Inilah yang menjadikannya bidang lintas disiplin.

Di mana mencari putusan sengketa medis? Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa jumlahnya relatif sedikit, karena banyak sengketa diselesaikan melalui mediasi atau majelis disiplin.

Penutup

Hukum kesehatan adalah bidang yang sedang bergerak cepat. Berlakunya UU Kesehatan 2023, berkembangnya telemedisin, dan masuknya kecerdasan buatan ke layanan kesehatan membuka banyak persoalan hukum yang belum terjawab.

Yang menarik dari daftar ini adalah ketimpangannya: penelitian banyak berpusat pada aspek kelembagaan dan pembiayaan, sementara aspek yang paling menyentuh hubungan dokter dan pasien justru sedikit digarap.

Bagi Anda yang mencari kebaruan, ketimpangan itu adalah peluang.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis hukum perdata dan daftar judul tesis ilmu hukum UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.