HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Teori Lengkap mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah salah satu badan hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengoprasikan program bernama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Seluruh masyarakat Indonesia dianjurkan untuk mengikuti dan menjadi anggota BPJS Kesehatan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang namun keanggotaan dari BPJS Kesehatan ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

a. Penerima bantuan iuran

Penerima Bantuan Iuran atau PBI merupakan peserta yang mengikuti program BPJS kesehatan berdasarkan bantuan dari pemerintah, terdiri dari golongan fakir miskin, orang tidak mampu, serta penderita cacat total, baik tetap maupun tidak mampu.

b. Bukan Penerima

Bantuan Iuran Non-PBI berarti kelompok peserta yang bukan termasuk ke dalam jaminan bantuan iuran dan biaya untuk menjadi anggota JKN ditanggung oleh masing-masing peserta, terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

 

Jenis Pelayanan BPJS

Ada dua jenis pelayanan yang diperoleh peserta BPJS, yaitu berupa pelayanan kesehatan atau medis serta akomodasi dan ambulan ( non medis). Ambulan diberikan pada pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan bpjs.

Teori Lengkap mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

KEMENKES. PERMENDAGRI No. 27 TH KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD. PENDAPATAN DAERAH. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Pelayanan promotif dan preventif meliputi :

  • Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  • Imunisasi dasar meliputi BCG, DPT, Hepatitis B, Polio dan campak.
  • Keluarga Berencana meliputi kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi.
  • Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjut dari penyakit tertentu.

 

 

Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS

  1. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.
  2. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.
  3. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan

 

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

 

Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik Adalah Kegiatan Atau Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Setiap Warga Negara Dan Penduduk Atas Barang, Jasa, Dan/Atau Pelayanan Administrative Yang Disediakan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Menurut Wasistiono ( Dalam Saleh, 2010: 24), Pelayanan Publik Adalah Sebagai Pemberian Jasa Yang Diberikan Oleh Suatu Organisasi (Perusahaan, Pemerintah, Swasta) Kepada Publiknya Dengan Atau Tanpa Pembayaran Guna Memenuhi Kebutuhan Dan Atau Kepentingan Masyarakat

Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia maka Undang-undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang jelas kepada BPJS dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja BPJS tersebut secara transparan.

Teori Lengkap mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Terdiri dari 18 BAB 71 pasal. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas : a. kemanusiaan. b. manfaat. c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Pada penelitian tahun 2015 yang menyatakan bahwa Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2012 mencapai 239,7 juta jiwa (Situmorang, 2013:254). Dari jumlah penduduk tersebut tidak semua masyarakat mendapatkan jaminan sosial (social security). Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan kepesertaan secara intensif sehingga seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi warga masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Negara dituntut untuk mengembangkan sistem jaminan sosial agar hak dasar setiap orang atas jaminan sosial dengan cakupan yang luas (universal coverage) dapat terwujud.

 

Dengan demikian maka, dikeluarkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur mengenai jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya serta untuk identifikasi perbedaan pengaruh kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (mix method). Unit penelitiannya dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, RSUD Penembahan Senopati Bantul dan Pasien. Teknik analisis penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Badan BPJS Kesehatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi digunakan analisis korelasi Product Moment. Selanjutnya, untuk menjelaskan pengaruh kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan Analysis of Varians (ANOVA) dengan jenis analisis varians klasifikasi tunggal (one way anova). Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari keempat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sementara itu, yang mempengaruhi implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan adalah Konteks Kebijakan (X2) yakni sebesar 0.839 (sangat kuat). Selanjutnya, ada perbedaan pengaruh Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan pada semua dimensi baik dimensi kepesertaan, dimensi pelayanan dan dimensi finansial.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

 

Pada penelitian tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang baik untuk masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan BPJS-kesehatan yang berkaitan dengan faktor-faktor komunikasi, sumber daya disposisi, dan struktur birokrasi, pelayanan di Puskesmas Dolo, serta beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi, kebijakan BPJS kesehatan pada kelompok sasaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subyek penelitian adalah tenaga medis puskesmas, Bidan Desa, peserta Askeskin, jamkesmas dan jamkesda, dan BPJS, pasien umum dan masyarakat. Informan dipilih dengan cara purposive, dengan tekhnik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara mendalam (Indhepinterview. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa, Implementasi BPJS-kesehatan, terhadap masyarakat dalam wilayah kerja, puskesmas dolo kurang maksimal. Dalam faktanya petugas BPJS, kurang intens melakukan komunikasi,dan sosialisasi mempromosikan program BPJS,kinerja sumberdaya pelaksana program kurang efektif dan kurang didukung fasilitas medis yang memadai. Demikian juga implementor kurang bertanggung jawab dan berkomitmen atas tugas-tugasnya, serta struktur birokrasi, kurang mampu memnafaatkan unit-unit kerjanyan dalam mendukung kebijakan yang sudah disepakati bersama.

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

 

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan BPJS yang dinilai masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi-dimensi implementasi kebijakan secara maksimal oleh para pegawai BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Beberapa alasan memilih metode ini yaitu pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan dan yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan semestinya, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu, Faktor pendukung antara lain yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang menunjang pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Faktor Penghambat antara lain yaitu adanya batasan pada beberapa ketentuan seperti penggunaan obat-obatan yang harus disesuaikan dengan INA-CBGs dan waktu penerbitan SEP. Strategi cocok dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada BLUD RSUD Al Ihsan Jawa Barat berdasarkan analisis SWOT adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S – O), meliputi manfaatkan potensi SDM BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yang kompeten untuk meningkatkan pengunjung dan memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan semestinya, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

 

Pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang  baik  untuk masyarakat pada umumnya. Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan BPJS-kesehatan yang berkaitan dengan faktor-faktor komunikasi, sumber daya disposisi, dan struktur birokrasi, pelayanan di Puskesmas Dolo, serta beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi, kebijakan BPJS kesehatan pada kelompok sasaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subyek penelitian adalah tenaga medis puskesmas, Bidan Desa, peserta Askeskin, jamkesmas dan jamkesda, dan BPJS, pasien umum dan masyarakat. Informan dipilih dengan cara purposive,  dengan tekhnik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara mendalam (Indhepinterview. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa, Implementasi BPJS-kesehatan, terhadap  masyarakat dalam wilayah  kerja,  puskesmas dolo kurang maksimal. Dalam faktanya petugas BPJS, kurang intens melakukan komunikasi,dan sosialisasi mempromosikan program BPJS,kinerja sumberdaya pelaksana program kurang efektif dan kurang didukung fasilitas medis yang memadai. Demikian  juga implementor kurang bertanggung jawab dan berkomitmen atas tugas-tugasnya, serta struktur birokrasi,  kurang mampu memnafaatkan unit-unit kerjanyan dalam mendukung kebijakan yang sudah disepakati bersama.  Kata Kunci: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

 

Contoh Tesis 5 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Panjatan I Kulon Progo

 

Jaminan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses pada semua masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah membentuk BPJS Kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Puskesmas Panjatan I merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang saat ini ikut dalam program BPJS Kesehatan. Sertifikasi ISO yang telah diraih sejak tahun 2008 merupakan suatu prestasi bahwa puskesmas ini termasuk fasilitas kesehatan yang telah sesuai dengan standar nasional. Sebagai salah satu puskesmas yang bermutu, tentunya hambatan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I Kulon Progo. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan penelaahan serta pemanfaatan dokumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor sumber daya dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I. Berdasarkan pada temuan penelitian tentang hasil implementasi kebijakan BPJS Kesehatan, didapat bahwa implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena ada beberapa aspek dalam pelaksanaannya yang belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I tidak berhasil maksimal. Faktor tersebut adalah penentuan tarif yang tidak tepat dan struktur birokrasi yang terlalu panjang. Berdasarkan kedua faktor tersebut, peneliti membuat rekomendasi kebijakan agar kebijakan BPJS Kesehatan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan yang disusun peneliti yaitu menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi lapangan dan reformasi struktur birokrasi.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar

 

Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan adalah  kebijakan  yang  bertujuan  memberikan jaminan  kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (2)  Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

 

Contoh Tesis 7 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ILAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

 

BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh

masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan kebijakan ini, dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Yang mekanisme penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun penggunaan data yang digunakan adalah wawancara dengan key informan kurang lebih satu bulan.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sudah cukup memuaskan, meskipun masih terdapat kendala yang harus bisa diatasi dan diperbaiki. Menurut hasil penelitian berdasarkan pendekatan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan pendekatan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Grace A. Franklin ada beberapa kendala yang ditemukan. Diantaranya yaitu ada klaim peserta BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo yang belum dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan dan defisit penerimaan yang dialami pada bagian Obygn.

Contoh Tesis 8 : Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Tujuan penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan BPJS di Bantul dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan perbedaan efek kebijakan terhadap peserta PBI Asuransi Kesehatan PBI dan peserta PBI Asuransi Kesehatan tidak. Metode yang digunakan adalah kombinasi studi (metode campuran). Penelitian dilakukan di Bantul. Satuan penelitian dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Rumah Sakit Penembahan Bantul dan Senopati Rumah Sakit Pasien Penembahan Senopati Bantul. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis mekanis dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan Dewan BPJS menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi analisis korelasi product moment digunakan. Selanjutnya, untuk menjelaskan efek kebijakan terhadap peserta PBI Asuransi Kesehatan dan BPJS Kesehatan Peserta PBI Asuransi tidak menggunakan Analisis Varians (ANOVA) dengan jenis analisis klasifikasi tunggal varians (one way ANOVA). Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan di Kabupaten Bantul Kesehatan BPJS dilaksanakan sangat baik. Setelah melakukan hasil penelitian diperolehan nilai indeks dimensi komunikasi 4,44 (sangat baik), dimensi sumber daya 4,59 (sangat baik), dimensi disposisi 4,44 (sangat bagus) dan dimensi struktur birokrasi 4.57 (sangat bagus). Variabel yang mempengaruhi implementasi Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bantul adalah Kebijakan Konteks (X2) yang setara dengan 0839 (sangat kuat). Sementara itu variabel Kebijakan Konten (X1) korelasi yang signifikan terhadap implementasi variabel (Y) lebih kecil dibandingkan dengan 0768 (sangat kuat). Selain itu, ada perbedaan dalam efek Implementasi Kebijakan Kesehatan BPJS PBI peserta Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kesehatan peserta PBI sama sekali tidak dimensi dimensi Partisipasi dengan nilai Fh = 100, dimensi layanan dengan nilai Fh = 100 dan keuangan dimensi dengan nilai Fh = 100.

 

Contoh Tesis 9 : Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dan hambatannya. Disamping itu, juga untukmengetahui upaya BPJS Kesehatan Boyolali dan RSUD Pandan Arang Boyolali dalam mengatasihambatan yang muncul dalam pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

 

Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposivedengan pertimbangan kriteria orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan mempunyai keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Didapatkan subyek penelitian yakni Kepala Humas RSUD Pandan Arang, Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Boyolali dan 5 pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan. Teknik pengumpulan data menggunakanteknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan secara induktif meliputireduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program BPJS Kesehatan di RSUD Pandan Arang telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun dalam tahap awal pelaksanaan program yang relatif baru ini terlihat warga masyarakat merasa bingung.

 

Hambatan yang dialami Kantor BPJS Kesehatan dalam menjalankan program BPJS Kesehatan yaitu kurangnya kesadaran warga dalam aktifasi mendaftar program BPJS Kesehatan serta kurangnya kesadaran warga dalam membayar iuran premi tepat waktu. Hambatan yang dialami RSUD Pandan Arang diantaranya keterlambatan dalam menangani pasien, jumlah SDM tenaga pegawai administrasi yang kurang menyebabkan pelayanan administrasi pasien BPJS Kesehatan menjadi terhambat.Upaya dari RSUD Pandan Arang dalam mengatasihambatan yaitu meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada pasien, melakukan perekrutan pegawai untuk menambah SDM yang kurang agar pelayanan program BPJS Kesehatan berjalan lancar. Upaya dari Kantor BPJS Kesehatan Boyolali dalam mengatasihambatan yaitu dengan meningkatkan pelayanan, sosialisasi program BPJS Kesehatan secara lebih aktif. Kata kunci: implementasi, kebijakan, BPJS Kesehatan

 

Contoh Tesis 10 : Pelaksanaan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Jombang

Target kesehatan BPJS memberikan manfaat bagi semua yang terlibat dalam BPJS, rapat kebutuhan medis peserta, prinsip kehati-hatian berkelanjutan transparansi dalam manajemen keuangan BPJS. Banyak masalah di dalamnya implementasi, yaitu sistem perawatan kesehatan, sistem pembayaran, dan kualitas sistem perawatan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisa dan Menafsirkan implementasi Kebijakan Program BPJS menggunakan model pendekatan untuk implementasi kebijakan George Edward III dan van Matter van Horn. Menganalisis dan menafsirkan faktor pembatas dan mengemudi kekuatan dalam implementasi kebijakan Program BPJS Mengembangkan model pelaksanaan kebijakan yang efektif Program BPJS – efisien sesuai dengan tujuan menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Implementasi dari kekurangan yang ditandai koordinasi / komunikasi, kurangnya sosialisasi. Keberadaan a masa tunggu kartu pengguna BPJS hanya bisa diaktifkan satu minggu setelahnya pendaftaran diterima dan hanya dapat memilih satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tidak bisa pergi ke faskes lain dan aliran layanan berjenjang sangat sulit untuk pasien (anggota BPJS), serta pembayaran biaya pengobatan tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Komunikasi – sosialisasi dari administrasi dan masalah kualitas layanan masih kurang, akhirnya orang tidak mengerti proses administrasi, perawatan pasien fasilitas masih terbatas.

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?