Pembahasan Lengkap Teori implementasi kebijakan pendidikan menurut Para Ahli dan Contoh Tesis implementasi kebijakan pendidikan

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan

James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. (Sudiyono, 2007: 4). Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. (Sudiyono, 2007: 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat modern atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18)

Dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat di pedesaan, para pemuda sarjana perlu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Menurut pandangan Theodore W. Schultz (H.A.R Tilaar, 1990: 102) antara lain mengatakan “mankid’s future is not foreordained by space, energy, and cropland. It will be determined by intelligent evolution of humanity”. Selanjutnya ia berpendapat bahwa investasi dalam usaha memperbaiki kualitas penduduk akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi prospek ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle (Sudiyono, 2007: 77) bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”.

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dalam bukunya Sudiyono (2007: 80) menyebutkan bahwa “to implement berarti to provide the means for carrying out”, mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Linberry (Sudiyono, 2007: 80) menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen:

1. Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru.
2. Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan.
3. Melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen.
4. Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.

 

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahanperubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

 

 

Teori-teori dari gambar model teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam inplementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masingmasing.semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun merupakan tokoh pencetus teori yang menggunakan top down approach. Dalam teori ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan sempurna, maka diperlukan beberapa syarat, diantaranya:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

 

3. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan diantaranya

Pendekatan dalam Analisis Kebijakan diantaranya;

• Pendekatan deskriptif/positif

Merupakan  prosedur/cara  untuk  menerangkan  suatu  gejala  yang  terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria; bertujuan mengemukakan  penafsiran  yang  benar  secara  ilmiah  mengenai  keadaan  apa adanya (state of the art) dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum  mengenai  suatu  permasalahan  yang  sedang  disoroti.[6]  Dengan  kata  lain pendekatan  ini  menekankan  pada  penafsiran  tentang  terjadinya  gejala  yang bersangkutan.

Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya pada para pengambil keputusan, agar memahami permasalahan yang sedang disotori dari kebijakan. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.

• Pendekatan normatif/preskriptif

Merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah, yang. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.

• Pendekatan evaluatif

Menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan / upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan / program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatnya mutu pendidikan adalah suatu gejala yang dipersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Sala fiyah di Kabupaten Kubu Raya

 

Pada penelitian tahun 2013 ini menyatakan bahwa Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat ula tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S.1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun civil effect dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadposi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.

 

 

Contoh Tesis 2 : Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter

 

Keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari kebijakan,  sistem pengelolaan program serta penjaminan mutu internal. Pada praktiknya, kebijakan tidak sesuai dengan identifikasi masalah. Penjaminan mutu pendidikan karakter sulit diterapkan akibat lemahnya kecukupan syarat seperti anggaran serta SDM.

 

Tujuan penelitian 1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pendidikan Karakter, 2) mengembangkan model hipotetik sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter. Metode penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Sumber data menggunakan purposive sampling dan snowball technique. Analisis data menggunakan constructionist analysis.

 

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan visi serta tujuan sekolah dengan karakteristik dan program berbeda. SD Tzu Chi menekankan pada kemandirian dan kebermaknaan individu, SD Mutiara Bangsa fokus pada toleransi, SDN 07 Jelambar fokus pada nilai religius. Masalah utama dalam penjaminan mutu adalah anggaran, belum optimalnya riset dan pengembangan praktik, sistem informasi, serta SDM guru.

 

Contoh Tesis 3 : Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta

 

Pada tahun 2012 penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)

 

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini mengunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustaka, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibututhkan dalam penelitian.

 

Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor). Alokasi dana sekolah ke penerima dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA. Penyaluran dana penggunaan dana, yang diberikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah masih belum tepat tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan waktu kepada setiap sekolah untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban.

 

 

Contoh Tesis 5 : Implementasi Modul Analisis Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset

 

Masalah yang dihadapi para mahasiswa dalam memahami mata kuliah

Analisis Kebijakan Pendidikan yaitu kesulitan menentukan isu-isu strategis dalam pendidikan dan rendahnya daya serap mahasiswa terhadap materi. Penelitian ini mempunyai dua tujuan, pertama: bagaimana desain modul Analisis Kebijakan Pendidikan, kedua: apakah belajar dengan modul dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode Research and developement (R&D). Subjek penelitiannya ialah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan.

 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuisioner dan wawancara. Teknik analisis menggunakan deskripsi ahli validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan modul dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Berdasarkan hasil validasi, modul Analisis Kebijakan Pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil uji t, diketahui t hitung >t tabel (3,426 >2,021), dengan margin eror 0,000%.

 

Contoh Tesis 6 : Impelentasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN dan MAN di Kabupaten Tangerang

 

Pada penelitian tahun 2017 ini menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di sektor pendidikan. Untuk mewujudkan program wajib belajar dua belas tahun, Pemerintah Kabupaten Tangerang menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan melalui Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) melalui program kartu Tangerangpintar guna memmbantu peserta didik dari keluargamasyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biaya personal pendidikan. Fokus penelitian ini adalah implementasi program Kartu Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang.

 

Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan baik. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program diantaranya sumber daya kurang memadai, keterbatasan anggaran yang diberikan, belum optimalnya sosialisasi yang diberikan, kordinasi antar agen pelaksana yang masih harus ditingkatkan serta rendahnya tingkat kepatuhan peserta didik dan orang tua. Peneliti memberikan saran agar kordinasi dan sosialisasi dari para agen pelaksana senantiasa dapat lebih di tingkatkan lagi agar program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

 

Contoh Tesis 7 : Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang

 

Pada penelitian tahun 2013 menyatakan bahwa  ini bertujuan untuk menggambarkan analisis implementasi kebijakan pendidikan karakter di SD Taman Siswa, Turen yang meliputi 1) memahami dan menjelaskan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Karakter di SD Taman Siswa, Turen, 2) memahami kendala pelaksanaan karakter pendidikan di SD Taman Siswa, Turen 3) mengetahui strategi sekolah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SD Taman Siswa. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen ulasan berkaitan dengan penelitian ini .. Teknik analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dimulai dengan menggambarkan temuan selama penelitian, kemudian dibahas secara obyektif didukung oleh studi teoritis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan karakter di SD Taman SiswaTuren berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Hambatan yang termasuk kurangnya profesionalisme dan semangat “antara” dari guru, dampak negatif globalisasi terhadap siswa, dan kurangnya peran orang tua dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut, lakukan strategi yang diterapkan oleh 1) meningkatkan profesionalisme dan semangat “antara” guru, 2) menerapkan metode pendidikan karakter dengan “ngerti, ngrasa, nglakoni”, 3) penguatan peran orang tua dan masyarakat dengan meningkatkan peran komite sekolah.

 

Contoh Tesis 8 : Pengaruh Teknologi Informasi Dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Pelayanan Sekolah Pada SMA Yayasan Pangudi Luhur Don Bosko Di Semarang Jawa Tengah

 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dan implementasi kebijakan pendidikan dan besaran kontribusi teknologi informasi dan implementasi kebijakan pendidikan terhadap mutu pelayanan sekolah pada SMA Yayasan Pangudi Luhur Don Bosko di Semarang,Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan cara analisis data penelitian ini dengan pendekatan tipe penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada SMA Yayasan Pangudi Luhur Don Bosko, di Semarang, Jawa Tengah. Sampel penelitian sebanyak 40 responden tenaga pendidik dan kependidikan pada SMA Yayasan Pangudi Luhur Don Bosko. Data penelitian dikumpulkan dengan alat kuestioner model Skala Likert dengan lima pilihan yang telah terbukti memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Teknik analisis data menggunakan bantuan program SPSS version 13 For Windows.

 

Dari hasil pengujian hipotesis: (1) ada pengaruh langsung yang signifikan antara teknologi informasi (0,049) probability (0,657) terhadap mutu pelayanan sekolah. (2) ada pengaruh langsung yang signifikan antara implementasi kebijakan pendidikan (0,293) probability (0,000) dan kurang dari 0.05 terhadap mutu pelayanan sekolah. (3) ada kontribusi besaran pengaruh langsung yang signifikan antara teknologi informasi dan implementasi kebijakan pendidikan terhadap mutu pelayanan sekolah ( 0,574). Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disarankan: (1) pengelola sekolah dapat menentukan strategi dalam mengelola organisasi sekolah dan diharapkan dengan strategi yang dilaksanakan mampu mewujudkan kebijakan mutu pelayanan sekolah pada publik (peserta didik, orang tua, masyarakat). (2)kepada tenaga pendidik dan kependidikan dapat menambah pengetahuan tentang teknologi informasi, implementasi kebijakan pendidikan, mutu pelayanan sekolah dan diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan menyadari amat penting aspek tersebut dalam meningkatkan citra sekolah pada publik (peserta didik, orang tua,masyarakat). (3) pengelola Yayasan pangudi Luhur, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan yang tepat dalam melakukan koordinasi pembinaan sekolah-sekolah Yayasan Pangudi Luhur,sehingga implementasi program pendidikan dapat berjalan akuntabel, kredibel,kualitas, dan integral dalam upaya meningkatkan kebijakan mutu pelayanan sekolah pada publik (peserta didik, orang tua, masyarakat).

 

Contoh Tesis 9 : Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah

 

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup.

 

Dalam penelitian ini terdapat pokok masalah yaitu apa pandangan siyasah syar?iyyah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten, dan apa implementasi kebijakan Pemda Klaten di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, system pembuatan kebijakan, dan kebijakan yang ideal perspektif fikih siyasah. Field research adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari data yang diperoleh dri lapangan melalui obserfasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan didukung dengan buku-buku, kitab fikih dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan utama pemberlakuan kebijakan MBS di Klaten adalah peningkatan mutu pendidikan melalui model pengelolaan sekolah yang lebih demokratis. Secara empiris, memang MBS perlu diimplemantasikan sebab model pengelolaan sekolah secara sentralistis yang telah cukup lama diterapkan terbukti kurang mengakomodasi kebutuhan sekolah, menumpulkan daya kreatifitas sekolah, dan mengikis habis sense of belonging warga sekolah terhadap sekolahnya. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan klaten belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikankan kemanfaatan yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Maskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah, Hal tersebut tentunya sangat berlawanan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “tasharruful imami ala-tasyri’ati manuutun bilmashlakhah” yang mempunyai arti kebijakan seorang pemimpin seharusnya berdasarkan atas kemaslahatan manusia.

 

Dari sudut pandang hak asasi manusia dalam hal keterjangkauan (Accessability) dalam pemenuhan hak atas pendidikan, di Klaten masih terdapat kendala dalam budaya pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah bagi anak perempuan. Orang tua masih menganut budaya memberikan prioritas kedua bagi anak perempuan setelah anak laki-laki.

 

Contoh Tesis 10 : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Masalah yang ditemukan yaitu kebijakan Kurikulum 2013 mengalami beberapa perubahan peraturan akibat revisi-revisi yang terjadi dan terlalu terburu-buru dalam menerapkannya. Sehingga membuat para pelaksana kebijakan menjadi kebingungan untuk memahami konsep dan mekanisme Kurikulum 2013. Lalu diperparah oleh tidak tersediaannya pengadaan buku guru dan buku murid bagi kelas 2, 3, 5 dan 6, serta ditambah oleh pemberian fasilitas pelatihan dari pemerintah pusat dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung belum maksimal bagi para pelaksana seperti kepala sekolah dan guru-guru Sekolah Dasar di Kota Bandung. Maka dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung sejauh ini belum efektif.

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deksriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis teknik penelitian fenomenologi dan disertai penelitian lapangan diantaranya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan penelitian didalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan sebagai informasi kunci, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, 1 orang staf Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, lalu 3 orang Kepala Sekolah SD di Kota Bandung, dan 6 orang wakasek kurikulum SD di Kota Bandung sebagai pelaksana di sekolah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi Komunikasi, Sumber-Sumber, Kecenderungan-Kecenderungan atau Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari keempat dimensi tersebut menyimpulkan bahwa kejelasan pengkomunikasian kebijakan Kurikulum 2013 yang dikeluarkan pemerintah pusat sering berubah-rubah cenderung tidak konsisiten dari segi desain dan konsepnya, terkait sumber daya bahwa adanya kendala dari pemahaman guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung ditambah oleh tidak tersedianya sarana belajar guru dan siswa yang memadai, lalu para pelaksana kebijakan baik aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar di Kota Bandung memunculkan upaya kearah yang lebih positif agar selalu siap menghadapi Kurikulum 2013, serta terkait struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama LPMP Jawa Barat dan stakeholder lainnya berkordinasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam menunjang keberhasilan Kurikulum 2013 dan para pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013 berpedoman kepada SOP agar kebijakan tersebut tetap pada jalurnya.