HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Teori Lengkap Mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (M. Asrori Ardiansyah: 2008).

Sedangkan menurut Dedi Supriadi (2004: 3) Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

 

Teori Lengkap Mengenai  Implementasi Kebijakan  Bantuan Operasional Sekolah menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan  Bantuan Operasional Sekolah

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dan lain-lain (Yahya, 2013).

Secara umum, komponen utama dalam pembiayaan BOS adalah Bantuan Satuan Pendidikan (BSP). Bantuan Satuan Pendidikan (BSP) merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang proses mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan tiap siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil (Dirjen Mandikdasmen, 2009).

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan (Petunjuk Teknis BOS 2015). Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:

  1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;
  2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta;
  3. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

 

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP) (Petunjuk Teknis BOS 2015).

Teori Lengkap Mengenai  Implementasi Kebijakan  Bantuan Operasional Sekolah menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan  Bantuan Operasional Sekolah

Kebijakan BOS. UU No.20 Tahun Ttg Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi BOS. Semula. Amanat. Setiap WN berusia 7-15 tahun wajib ikut pendidikan dasar. Sejak Juli 2005, berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 tahun. Pemerintah dan Pemda jamin wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa biaya. Konsekwensi. Peru-bahan. Sejak 2009, perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Pemerintah dan Pemda wajib beri layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dikdas (SD/SMP) serta satuan pendidikan lain yg sederajat.

 

 

 

 

Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh

digunakan untuk hal-hal berikut:

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding;
  5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi;
  8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  9. Membangun gedung/ruangan baru;
  10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

Sasaran Program BOS

Sedangkan sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia, program kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS iini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Mulai tahun pelajaran 2007/2008 (mulai Juli 2007), SMP terbuka (reguler dan mandiri) dan Madrasah Diniyah formal yang menyelenggarakan Program Wajib belajar 9 Tahun termasuk dalam sasaran BOS.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung berdasakan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. SD/MI/SDLB/ Salafiah/ sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 254.000,-/siswa/tahun
  2. SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafih/sekolah agaama non Islam setara

SMP sebesar Rp. 354.000,- / siswa / tahun

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

 

Contoh Tesis 1 :  Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di kota Malang. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan atau upgrading kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS, adanya transparansi melalui media yang tersedia, lebih jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui media televisi, radio, ataupun media cetak terkait anggapan sekolah gratis dan dijelaskan dengan menyeluruh dan berkelanjutan.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

 

Salah satu terobosan pemerintah bagi pembangunan bidang pendidikan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ini merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa menikmati pendidikan dasar dan menengah. Namun berdasarkan realitasnya, pada awal peluncuran program ini tahun 2005 proses pengimplementasian mengalami banyak sekali hambatan sehingga menimbulkan indikasi bahwa implementasi program tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Secara umum deskripsi implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sebenarnya bagaimana upaya pemerintah di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dalam menyukseskan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperuntukkan mengawal wajib belajar sembilan tahun di daerah tersebut. Adapun kajian implementasi yang disajikan mengenai tingkat kesesuaian implementasi program BOS melalui indikator bagaimana mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS, bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS, bagaimana sosialisasi program BOS, serta apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Selanjutnya dengan mengetahui implementasi kebijakan program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, diharapkan akan sangat membantu penyelenggaraan program BOS sehingga benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Sumber data penelitian ini adalah komponen yang mewakili dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Program BOS di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yaitu: Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah. Dalam pengumpulan data penelitian ini melalui informan informan sebagai perwakilan masing-masing subyek penelitian yang dianggap representatif untuk memberikan data yang dibutuhkan. Data-data yang didapatkan dari informan tersebut melalui instrumen pedoman wawancara dan catatan hasil observasi kemudian dianalis secara kualitatif sehingga didapatkan suatu interpretasi data untuk selanjutnya diarahkan pada kajian teoritis implementasi kebijakan publik. Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yakni, menggambarkan realitas hasil temuan berupa implementasi program BOS sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sudah sesuai dengan Pedoman BOS 2009.

 

Dimana selama implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pertama sejak dimulai pada tahun 2005 pada awal mulanya mengalami banyak kendala dan tantangan, namun pada akhirnya disebabkan faktor waktu dan pengalaman yang ada, pada awal tahun 2009 implementasi yang ada berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya tingkat kesesuaian implementasinya dengan Pedoman BOS yang berlaku. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sebagai akibat adanya Program BOS ini, terindikasi dari adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP pada tahun 2008 yang telah mencapai 96,18% (Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009:2). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan telah sesuai dengan harapan yang ditargetkan yakni Angka Harapan Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP pada tahun 2009 sebesar 95,00%. Disamping itu diketahui juga mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Program BOS yang dapat dikelompokkan pada temuan mengenai aspek geografi wilayah, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sarana dan prasarana, serta kemampuan pendanaan. Kesimpulan penelitian ini mendeskripsikan adanya tingkat kesesuaian implementasi kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan pedoman BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kondisi demikian sesuai dengan hasil temuan mengenai mekanisme penargetan, pendataan, alokasi, sosialisasi, penyaluran, pengambilan, dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 dengan tidak menyalahi prosedur yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain tidak memiliki catatan kesalahan baik berupa kasus penyalahgunaan Dana BOS maupun catatan hitam dalam perjalanannya. Selanjutnya implementasi Program BOS yang sudah berjalan sesuai dengan Pedoman BOS ini, diharapkan dapat terus terpelihara dan ditingkatkan lagi sehingga tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dapat benar-benar terwujudkan.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitiann pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. Fokus penelitian adalah : 1. Alokasi dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah 2. Penyaluran dan Pengambilan Dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah 3. Penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik purposive sampling dan data skunder, serta dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara dan tinjauan dokumen.

 

Hasil penelitian diperoleh penulis bahwa Implementasi Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak kabupaten Kutai Barat adalah bahwa pihak sekolah sudah melaksanakan program Bantuan Operasional dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada di JUKNIS dan BOS di sekolahnya hanya saja ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang membuat program tersebut belum maksimal berjalan.

 

Contoh Tesis 4 :  Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penelitian ini mendeskripsikan analisis program BOS pada tahap pelaksanaan dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan analisis program sebagaimana ditemukan di Sekolah Dasar (SD) Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji dengan mengadopsi model evaluasi. Model evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan standarstandar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelola sekolah.

 

Contoh Tesis 5 : Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pelayanan PAI untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik Sleman

 

Latar belakang masalah penelitian ini bahwa idealnya anak-anak generasi Indonesia yang berusia sekolah, seharusnya memperoleh pendidikan. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk anak yang memiliki kesehatan normal, namun anak-anak yang memilki kekurangan atau kebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak dan belum memperoleh pendidikan, khususnya. Pendidikan Agam islam, baik anak dengan indra normal ataupun anak dengan kebutuhan khususus dalam usia sekolah.Kemiskinan merupakan salah satu alasan,  masih banyak anak bangsa yang tidak mengikuti program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Padahal pemerintah telah mencanangkan adanya dana BOS yang berasal dari APBN guna memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan membebaskan siswa dari pungutan, khususnya siswa miskin. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian tentang implementasi kebijakan BOS khususnya bagi pelayanan PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Yang menjadi permasalahan dalam pnelitian ini adalah bagaimanakah isi kebijakan BOS itu, bagaimanakah implementasinya dalam memberikan pelayanan PAI bagi ABK.

Dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi BOS khususnya dalam memberikan pelayanan PAI bagi ABK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan implementasi kebijakan BOS khususnya dalam memberikan pelayanan PAI bagi ABK di SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itu ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan : (1) Dana BOS merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat, kepada sekolah-sekolah yang telah terdaftar dan sesuai dengan kriteria, guna memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia,yang dalam tekhnisnya diturunkan setiap tri wulan, atau 3 bulan sekali, yang mana dana tersebut berasal dari APBN, dengan dana tersebut diharapka dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dan mewujudkan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. (2) Dalam implementasinya dana BOS bagi pelayanan PAI di SLB wiyata Dharma sudah cukup baik, dari total dana Rp 60.000.000 pertahun, 30% nya digunakan untuk pelayanan Pendidikan Agama Islam, diantaranya honorarium pendidik PAI, penggandaan soal ujian PAI, penggandaan perangkat pembelajaran PAI, memenuhi Sarana dan Prasaran pembelajaran PAI, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan pendidikan Agama Islam di SLB Wiyata Dharma 3 Ngaglik, telah mencukupi 8 Standar Pendidikan.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sdnegeri Bekelan, Kulonprogo

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih mendalam tentang implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek: Kepala sekolah dan guru SD Negeri Bekelan, Kulonprogo. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data melalui, pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Bekelan sudah sangat baik dan berjalan lancar. Dana dikelola dan digunakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan peneingkatan kompetensi guru. Dengan adanya dana BOS diharapkan tidak ada anak yang putus sekolah lagi dan dapat melanjutkan pendidikan minimal 9 tahun seperti yang telah diprogamkan oleh pemerintah.

 

Contoh Tesis 7 : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan

(1) perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

(2) pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

(3) pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kemasan I Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber dan metode.

 

Hasil dari penelitian menyimpulkan

(1) dalam proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS

(2) Pelaksanaan pengelolaan BOS diawali dengan pengambilan dana yang dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum di bank. Pengeluaran yang tidak termasuk pada 13 item dalam tata kelola dana BOS menggunakan iuran infak siswa yang dilaksanakan setiap Jumat.

(3) Pertanggungjawaban BOS melalui laporan yang dikerjakan bertahap setiap hari. Dalam pengelolaan BOS ada beberapa buku tata kelola yang harus dibuat yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

Contoh Tesis 8 : Analisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru  (Study Kasus Smpnegeri Kecamatan Tampan)

 

Kebijakan Dana BOS di latarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib memberikan layanaan dan kemudahaan serta menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.” dalam penggunaan, pengelolaan dan mengimplementasi kebijakan Dana BOS ini dikelola oleh sekolah secara mandiri dan harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan dan akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Besaran Dana BOS yang didapatkan oleh sekolah berdasarkan jumlah murid disekolah tersebut.

Penelitian implementasi kebijakan Dana BOS dilakukan pada SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berlangsung pada bulan november 2012 hingga selesai, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh SMP Negeri Kota pekanbaru khususnya SMP Negeri Kecamatan Tampan. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa/wali murid dan tim manajemen BOS sekolah. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan menyebarkan angket, wawancara dan studi lapangan/observasi. Sedangkan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif.

 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan) sudah berjalan dengan Baik, dengan persentase 81,77%. Walaupun dari hasil tabulasi angket dan wawancara mengungkapkan Baik, namun dari hasil observasi/tinjauan dilapangan penulis melihat, implementasi kebijakan. Dana BOS dalam prakteknya masih terdapatnya kelemahaan-kelemahaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan Dana BOS oleh sekolah. Seperti masih dominanya pihak sekolah dalam penyusunan RAPBS dan wali murid hanya dijadikan sebagai formalitas saja, masih lemahnya fungsi komite sekolah sebagai Tim Manajemen BOS disekolah, kurangnya pemahaman wali murid terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS, disebabkan transparansi yang dilaksanakan oleh sekolah masih belum optimal untuk melakukan transparan/keterbukaan kepada wali murid serta lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh wali murid maupun masyarkat.

 

Contoh Tesis 9 : Analisis Pengelolaan Dana Bos di Ma Darul Hadits Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Telah dilakukan penelitian kualitatif yang bertujuan 1). Untuk mengetahu relevansi pengeolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist. 2). Untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang meneliti terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa relevansi pengelolaan dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist alhamdulillah telah relevan dengan proses belajar mengajar. Tim pengelola dana bantuan opersional sekolah (BOS) madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana bos yang ada dalam juknis yang telah ditetapkan dan ditentukan pemerintah.

Contoh Tesis 10 : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Jombang (Studi di SDN I dan SMP II Kabupaten Jombang)

Dari hasil data yang diperoleh (1). Kemampuan sosialisasi BOS di SDN I Sumbermulyo Kabupaten Jombang telah mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang kesemuannya itu tertuang dalam RKAS dengan melibatkan guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, wali murid dan tokoh masyarakat. Sedangkan kemampuan sosialisasi BOS di SMP II Kabupaten Jombang diadakan rapat wali murid dan rapat komite juga diadakan setiap semester. Rapat tersebut dihadiri oleh komite sekolah, kaur urusan sekolah dan wali murid yang tergabung dalam peguyuban kelas. Dalam pemetaan sasaran BOS di SDN I Sumbermulyo adalah Tanya jawab, sharing dengan dewan guru, komite sekolah dan warga masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Pengelolaannya juga cukup baik dan sangat efektif, dimana semua dana bos dikelola sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama. Sedangkan pemetaan sasaran BOS di SMP II Kabupaten Jombang adalah disesuaikan dengan jumlah siswa yang direalisasikan dan penggunaannyapun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mengenai intensitas kegiatan pemberian dana BOS di SDN I Sumbermulyo dapat memberikan kesempatan yang luas terhadap siswa untuk mengembangkan kemampuan, bakat dan minatnya tanpa dibebani biaya, serta memperlancar kegiatan dalam meyelenggarakan pendidikan. Sedangkan intensitas kegiatan pemberian dana BOS di SMP II Kabupaten Jombang dapat mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar, pembinaan dan pengembangan kesiswaan dan mendukung peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan sesuai dengan kelompok belanja. (2) Faktorfaktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS yang mencakup distribusi anggaran di SDN I Sumbermulyo adalah pencairan dana BOS yang turun tiap tri bulan, yang tidak sesuai dengan kegiatan yang harus didanai setiap bulan serta keterlambatan distribusi. Sedangkan distribusi anggaran di SMP II Kabupaten Jombang yang menjadi kendala juga mengenai keterlambatan distribusi dan pemetaan dana BOS, seperti untuk Hr GTT/belanja pegawai hanya 20% dan untuk pemeliharaan gedung sekolah atau yang lain hanya boleh dibawh 10 juta. Dalam pemetaan sasaran kendala yang terjadi di SDN I Sumbermulyo adalah adanya program diadakan dari dinas pendidikan yang harus dilaksanakan oleh sekolah dengan biaya yang besar, tetapi program itu teralokasikan dalam RKAS. Sedangkan kendala dalam pemetaan sasaran di SMP II Kabupaten Jombang adalah masalah pencairan dana sekolah yang diberikan tiap tiga bulan dan proses pengelolaan dana BOS yang harus sesuai dengan kelompok belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20%.

Kesimpulannya adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN I dan SMP II Kabupaten Jombang telah mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang kesemuannya itu tertuang dalam RKAS dengan melibatkan stakeholder pendidikan. Faktor penghambatnya adalah mengenai keterlambatan distribusi dan pencairan BOS yang tidak sesuai dengan kegiatan yang harus didanai

.

 

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?