HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Teori Lengkap Implementasi Kebijakan di Desa Menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan di Desa

Gambaran dari Implementasi Kebijakan di Desa

  1. Indikator Kinerja Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto (2015:106-110), ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan:

Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga bearti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

 

Ketepatan layanan

indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Kesesuaian Program dan Kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

  1. Tujuan Alokasi Dana Desa

ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

 

Teori Lengkap Implementasi Kebijakan di Desa Menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan di Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
  • Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  • Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
  • Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
  1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Dasa adalah: “sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keingin mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut”

 

Teori-teori dari gambar model teori Implementasi Kebijakan di Desa

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

  1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
  2. tersedia waktu dan sumber daya;
  3. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
  4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

 

2. Tujuan Kebijakan

Sejalan dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

 

3. Konsep Implementasi

Menurut Nugroho (2004:158-159) implementasi kebijakan dapat dijelaskan : Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Batasan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) dalam Yousa (2007:74) adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Van Meter dan Van Horn (1975) masih menurut Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

 

Teori Lengkap Implementasi Kebijakan di Desa Menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan di Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam implementasi diperlukan perangkat yang jelas agar fungsi implementasi berjalan secara efektif sehingga tujuan yang diharapkan benarbenar terwujud sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya Wahab (2008:185) menjelaskan bahwa :Fungsi implementasi kebijakan itu ialah untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijaksanaan negara dilaksanakan dan diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) kegiatan-kegiatan akhir yang diinginkan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula perumusan apa yang dalam ilmu kebijaksanaan negara disebut policy delivery system (sistem penyampaian/penerusan kebijaksanaan negara) yang biasanya terdiri caracara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) adalah :

  1. Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas.
  2. Karakteristik dari agen pelaksana/kompetitor.
  3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
  4. Kecenderungan dari pelaksana atau kompetitor.
  5. Ukuran dan tujuan kebijakan.
  6. Sumber daya.

 

 

Contoh Tesis yang Membahas tentang Implementasi Kebijakan di Desa

Contoh Tesis 1: Implementasi Kebijakan Dana Desa

Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Desa Gumelem Kulon pada dua tahun pertama menjadi yang terbesar dari 266 desa lainnya di Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu desa yang dapat menggambarkan kondisi geografis secara umum Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya: pertama, dari sisi Aspek akses, sosialisasi yang dilakukan pada dua tahun pertama masih dengan metode lisan dan belum tersampaikan secara maksimal. Kedua, terjadi bias atau penyimpangan yaitu seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna fisik, belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, ada tradisi lokal songolasan yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Namun songolasan sebagai media lokal ternyata belum mampu mengantarkan pada partisipasi ideal. Hal tersebut disebabkan karena songolasan adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melaui prosedur musyawarah berjenjang secara formal. Kedua, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah Desa Gumelem Kulon sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada bupati melaui camat.

 

Contoh Tesis 2: Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan (tidak optimal), karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalanan yang masih tidak terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, listrik dan jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong ada beberapa faktor yaitu 1)keterbatasan anggaran. 2) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak. Dan beberapa faktor lain seperti ketidak bersatuan masyarakat Desa Erecinnong dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa serta konstruksi bangunan yang kurang bagus. Implikasi penelitian ini adalah 1) Perlu adanya tata kelola anggaran dana desa yang transparan dan jeli sehingga anggaran itu sesuai dengan peruntukannya. 2)Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang jalanan yang jauh dari kata baik, listrik dan jaringan yang hingga saat ini belum terealisasi. 3) Pemerintah desa harusnya dalam setiap diadakannya musrembang selalu membahas tentang implemntasi pembangunan di Desa Erecinnong sehingga pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten.

Contoh Tesis 3: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan , serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan . Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

 

Contoh Tesis 4: Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terkait implementasi kebijakan ADD dan DD pada tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Bungi. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, jumlah responden sebanyak 25 orang dari Perwakilan Masyarakat Desa Bungi yang terdiri atas Petani, PNS dan Peternak. Yang selanjutnya dilakukan wawancara mendalam terhadap 5 orang Aparat Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Ketua LPMD dan Ketua BPD Desa Bungi. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan pendekatan skala likert dan analisis data model interaktif yang didukung dengan hasil wawancara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan ADD dan DD di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yaitu masih kurang, dimana pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi masyarakat kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat mendukung semangat UU desa menciptakan masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi setiap kejadian didesa.

Contoh Tesis 5: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)

Alokasi dana desa program bantuan bertujuan untuk mendukung program pembangunan desa untuk mensejah orang yang terahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa, desa memiliki sumbe pendapatan dalam bentuk daerah pendapatan asli, untuk hasil pajak lokal dan retribusi Kabupaten / Kota, bagian dari Pusat keuangan IMF dan berimbangan yang diterima oleh kabupaten / kota, alokasi anggaran ANGGARAN NEGARA, bantuan keuangan dari ANGGARAN NASIONAL provinsi dan kabupaten / kota.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang alokasi Dana desa untuk mencari tahu sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan ADD-ON dilihat dari faktor faktor endowmen dan penghambatnya. Kebijakan ini bertujuan untuk membiarkan bagaimana ADD dapat digunakan dengan baik, benar dan sesuai dengan kebutuhan penduduk desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah para peneliti sendiri berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan sesuai dengan model Merilee s. Grindle. Indikator pengisian akan terdiri dari isi kebijakan dan konteks kebijakan. Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini tentang indikator konten kebijakan (kebijakan konten), bahwa ADD itu benar – benar untuk orang-orang, meskipun masih ada banyak komunitas yang memiliki perbedaan persepdi dengan desa karena kurangnya sosialisasi dari desa Kalasey di desa ADD untuk mempertanyakan dua, manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat desa juga Kalasey dua, dan kemudian menerapkan kebijakan ini ADD-ON berjalan paling banyak dari kepala desa ke anggota dewan yang menangani langsung penerapannya alokasi dana. Padahal, dalam konteks Kebijakan ADD di desa Kalasey, aparat desa berada sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa Kalasey, selain Dua tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa meskipun terlihat tidak juga bagus dalam koordinasi tetapi sampai saat ini sudah cukup baik dalam komunikasi, baik dari desa kepala, Sekretaris desa, Bendahara desa, BPD, dan LPM.

 

Contoh Tesis 6: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecmatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Pada tahun 2014 penelitian ini menyatakan bahwa Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Fokus penelitian ditetapkan meliputi: Pemahaman aparatur desa dalam alokasi dana desa, Prosedur/mekanisme pencairan dana desa, Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan dana desa, Ketetapan pengelolaan terhadap sasaran/rencana kerja, sinkronisasi antara jadwal kegiatan dengan pencairan dana desa, Kerjasama antar aparatur dalam mengelola dana desa, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan alokasi dana desa di situs penelitian, belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif pengelolaan alokasi dana desa mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik. Alokasi dana desa secara implementatif masih menghadapai persoalan terutama yang berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa yang kurang disiplin dalam bekerja.

 

Contoh Tesis 7: Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa

Penelitian pada tahun 2017 menyatakan bahwa Tujuan penulisan penelitian ini adalah membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa terhadap manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa. Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal effectual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kebijakan Dana Desa, manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Lokasi penelitian adalah di Desa-Desa seluruh wilayah Kabupaten Garut yang disampel berdasarkan tipologi Kecamatan dimana Desa tersebut berada, dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara baik dapat dilakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa.

Contoh Tesis 8: Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi kebijakan pembangunan desa dan Koordinasi UPTD dalam rangka peningkatan Kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 107 orang kepala desa di Kabupaten Garut. Agar hasil penelitian lebih akurat, maka untuk populasi kepala desa dilakukan penarikan sample penelitian. Adapun teknik penarikan samping yang digunakan adalah probability sampling. Untuk menentukan besarnya ukuran sample, maka digunakan rumus Yamane, sehingga diperoleh jumlah sample sebanyak 52 orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer berupa angket dan studi lapangan serta data sekunder berupa studi dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistic dengan model analisis jalur (path analysis).

 

Hasil pengujian hipotesis utama diketahui bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa berpengaruh terhadap koordinasi UPTD dalam upaya meningkatkan Kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa. Sementara hasil pengujian sub hipotesis pengaruh implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap koordinasi UPTD, sedangkan pengaruh diluar variable implementasi kebijakan pembangunan desa. Sedangkan implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa.

 

Contoh Tesis 9: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)

Desa Dalung terletak di kawasan Pemkab Kuta Utara, Badung Kabupaten. Desa ini adalah salah satu desa dengan akuisisi Alokasi Dana Desa. Namun, pada tahun 2014, perolehan Alokasi Dana Desa telah menurun, jadi tidak bisa berkontribusi penuh untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi implementasi kebijakan manajemen dalam Alokasi Dana Desa.

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan datanya adalah dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung sudah berjalan dengan baik, meskipun ada penurunan dalam perolehan Alokasi Dana Desa tidak dapat berkontribusi sepenuhnya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Meskipun tidak bisa berkontribusi sepenuhnya, penggunaan Alokasi Dana Desa harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pemkab Badung menggunakan program yang disebut “SIKUDES” (Desa Sistem Keuangan) untuk membantu desa dalam pelaporan keuangan, tetapi ada beberapa masalah dengan menggunakan program ini. Program ini terlalu rumit, dan tidak adanya dasar hukum yang mengikat, kemudian pada akhir tahun 2014, Pemerintah Bangunan memutuskan untuk menangguhkan penggunaan ini Program “SIKUDES”. Dari kinerja Pemerintah Desa Dalung di Desa Implementasi kebijakan Alokasi Dana berhasil. Ini bisa dibuktikan dengan tidak pernah ditemukan setiap kasus penipuan atau penghindaran Alokasi Dana Desa.

 

Contoh Tesis 10: Implementasi Proses Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013

 

Keberadaan desa secara hukum diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warganya. Konsekuensinya adalah tersedianya dana yang cukup untuk desa, salah satunya ialah dana ADD. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati No. 59 Tahun 2013 terkait ADD. ADD dialokasikan menjadi tiga bagian, yakni penghasilan tetap pemerintahan desa, biaya operasional pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Untuk biaya pembangunan desa, yang digunakan ialah biaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah biaya pemberdayaan masyarakat jumlah nominal yang diterima desa/kelurahan bervariasi, namun berada pada kisaran Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.19.000.000,-, terkecuali pada Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga. Desa Lontung Jae II Kecamatan Garoga mendapat jumlah bantuan sebesar Rp. 52.012.000,-. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul Implementasi Proses Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013.

 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini memaparkan dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan ADD di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan variabel dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu pembangunan selokan di Desa Godung Borotan dan pembangunan tujuh unit gorong-gorong di Desa Lontung Jae II.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Desa Godung Borotan belum dilaksanakan dengan baik, sedangkan di Desa Lontung Jae II telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri dalam melaksanakan kebijakan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, terutama dalam hal pengalokasian dana dan pencairan dana ke seluruh desa/kelurahan. Oleh karenanya, dibutuhkan juklak/juknis dalam pelaksanaannya serta memperhatikan undang-undang di atasnya yang mengatur tentang alokasi dana desa.

 

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?