Judul Tesis Hukum Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan

Skripsi dan tesis adalah kesempatan bagi mahasiswa hukum untuk menguji apakah aturan benar-benar melindungi orang yang seharusnya dilindungi, lalu menawarkan perbaikan ketika aturan itu tertinggal. Bidang hukum keuangan, perbankan, dan perpajakan sangat membutuhkan penelitian semacam ini karena menyentuh uang masyarakat secara langsung, mulai dari tabungan di bank, premi asuransi, saham dan reksa dana, saldo dompet digital, hingga pajak yang dibayar setiap hari. Perubahannya pun sangat cepat. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merombak banyak aturan sekaligus, pengawasan aset kripto berpindah ke OJK, bank digital dan pinjaman daring tumbuh pesat, sementara Direktorat Jenderal Pajak beralih ke sistem Coretax dan aturan PPN terus berubah. Di sisi lain, kasus gagal bayar asuransi, kebocoran data nasabah, dan jeratan pinjol ilegal menunjukkan bahwa perlindungan konsumen keuangan masih jauh dari ideal. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu relevan, baik untuk menguji regulasi baru, menganalisis putusan pengadilan, maupun memberi masukan bagi OJK, Bank Indonesia, dan pembentuk undang-undang. Artikel ini merangkum 508 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam enam subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih berkutat pada perjanjian kredit, jaminan, dan kredit macet di bank konvensional. Tema-tema itu tetap penting, tetapi ada sejumlah persoalan baru yang belum banyak diteliti padahal dampaknya besar bagi masyarakat. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

Implementasi UU P2SK. Undang-undang ini mengubah banyak hal, seperti kewenangan OJK, LPS, dan Bank Indonesia, program penjaminan polis asuransi, serta penegakan hukum pidana di sektor keuangan. Masih sedikit penelitian yang menguji apakah aturan turunannya sudah berjalan dan benar-benar melindungi nasabah.
Bank digital, kecerdasan buatan, dan perlindungan data nasabah. Penilaian kredit dengan algoritma, layanan open banking, dan kebocoran data membuka pertanyaan baru: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem otomatis merugikan nasabah, dan bagaimana UU Pelindungan Data Pribadi diterapkan di sektor keuangan.
Aset kripto dan pinjaman daring setelah diawasi OJK. Peralihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK, penertiban pinjol ilegal, serta skema paylater membutuhkan kajian tentang kepastian hukum, batas bunga yang adil, dan cara penagihan yang manusiawi.
Perlindungan pemegang polis dan penyehatan perusahaan asuransi. Kasus gagal bayar asuransi jiwa menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen. Peluang penelitian terbuka pada efektivitas program penjaminan polis, produk unit link, dan peran OJK dalam mencegah kegagalan perusahaan asuransi.
Pajak ekonomi digital dan sistem Coretax. Pemajakan transaksi lintas negara, influencer, dan aset kripto, ditambah perubahan administrasi pajak lewat Coretax dan aturan PPN terbaru, masih minim kajian dari sisi perlindungan hak wajib pajak dan asas kepastian hukum.
Keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan. Bank syariah, sukuk berbasis wakaf, green sukuk, dan taksonomi keuangan berkelanjutan berkembang cepat, tetapi aturannya belum seragam. Celahnya ada pada kepastian akad, penyelesaian sengketa, dan pencegahan greenwashing di produk keuangan.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam enam subkelompok sesuai persoalan utama yang dibahas. Satu judul bisa masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang pembiayaan murabahah di bank syariah yang termasuk hukum perbankan sekaligus ekonomi syariah.

Hukum Perbankan. Subkelompok terbesar, berisi judul tentang hubungan bank dengan nasabahnya. Temanya meliputi perjanjian kredit dan KPR, prinsip kehati-hatian, kredit macet dan restrukturisasi, rahasia bank, tanggung jawab bank atas kesalahan pegawai, bank digital, perlindungan data nasabah, hingga penanganan bank bermasalah oleh LPS.
Hukum Asuransi. Membahas perjanjian asuransi dan perlindungan pemegang polis, seperti penolakan klaim, polis sebagai perjanjian baku, asuransi jiwa kredit, produk unit link, peran penilai kerugian (loss adjuster), asuransi syariah, serta penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi.
Pasar Modal, Investasi Saham, dan Urun Dana. Berisi judul tentang perlindungan investor di pasar modal, misalnya reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian, keterbukaan informasi emiten, go private, obligasi, peran influencer saham, serta layanan urun dana (securities crowdfunding).
Fintech, Sistem Pembayaran, dan Aset Digital. Mengkaji layanan keuangan berbasis teknologi, antara lain pinjaman daring (peer to peer lending), paylater, uang elektronik dan QRIS, regulatory sandbox, rupiah digital (CBDC), aset kripto, NFT, serta perdagangan berjangka komoditi.
Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Wakaf, dan Zakat. Membahas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, seperti akad murabahah, istishna, dan mudharabah, jaminan pada pembiayaan syariah, sukuk wakaf, merger bank syariah, sertifikasi halal, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Hukum Pajak. Berisi judul tentang hak dan kewajiban wajib pajak, antara lain sengketa di Pengadilan Pajak, utang pajak dalam kepailitan, BPHTB dan PBB, PPN atas produk digital, bentuk usaha tetap (BUT), perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), tax amnesty, hingga akses otomatis data perbankan untuk kepentingan pajak.

Daftar Judul Tesis Hukum Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan

Hukum Perbankan

Akibat Hukum Addendum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Notariil yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus: PT Bank Danamon Indonesia)
An Analysis on Personal Data Protection Regulations for Digital Banking Customers in Indonesia
Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Kaitannya dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan
Analisis dan Mitigasi Risiko Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Digital kepada Masyarakat Berdasarkan Prinsip Five C’s sebagai Pengejawantahan Prinsip Kehati-hatian Perbankan
Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet dan Upaya Penyelesaian Kendala Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Tuan A di PT BPR Artajaya Bhaktimulia)
Analisis Hubungan Hukum Lembaga Perbankan dan Notaris dalam Penerbitan Covernote sebagai Dasar Pemberian Kredit Perbankan di Kabupaten Bekasi
Analisis Hukum terhadap Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Pembiayaan Syariah
Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian dan Prinsip Syariah
Analisis Hukum terhadap Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia dalam Upaya Hukum Mencegah Terjadinya Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Hukum terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Indonesia (Ex. PT Bank BNI Syariah) pada Masa Pandemi Covid-19
Analisis Komparatif Regulasi dan Mekanisme Pendirian serta Pemberian Izin Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Analisis Mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait dengan Aduan Masyarakat tentang Produk Kartu Kredit yang Bermasalah dalam Sistem Perbankan di D.I. Yogyakarta
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terkait Pembukaan Rahasia Bank dalam Hal Pembagian Harta Bersama Kasus Perceraian
Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit serta Penyelesaian Kredit Macet di Bank Nagari Cabang Utama Padang Akibat Pandemi Covid-19
Analisis Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Nasabah PT Bank International Indonesia (BII) Tbk. Setelah Perubahan Nama Bank Menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk Studi Kasus Nasabah X di Kantor Cabang Yogyakarta
Analisis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah pada Pelaksanaan Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Analisis Pelindungan Konsumen atas Hilangnya Saldo dari Aplikasi Bank Jago
Analisis Pembatasan Kebebasan Berkontrak Akibat Klausul Negative Covenant dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan
Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang Dipergunakan untuk Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1600/IJR/BMT-PAS/VII/2023 di KSPPS BMT Pas)
Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit UMKM di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Upaya Memenuhi Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum, Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Analisis Pengaruh Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Praktik Perbankan
Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Dijamin Fidusia melalui Mekanisme Pelunasan Khusus oleh Pihak Ketiga di Luar Perjanjian di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Tangerang
Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie pada Pembiayaan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023)
Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah terhadap Perusahaan Developer Perumahan yang Pailit
Analisis Pinjaman Mengikat (Tied Aid) terhadap Tingkat Komponen dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Perbandingan Aturan Indonesia dengan Asian Development Bank
Analisis Prinsip Keadilan John Rawls pada Perjanjian Kredit Investasi di PT BPR Universitas Gadjah Mada (Bank UGM)
Analisis Proses dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Badan Mediasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus antara Bank ABC dengan Nasabah Y)
Analisis Sifat Piutang Perusahaan Pembiayaan untuk Skema Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) dalam Suatu Proses Kepailitan
Analisis Substansi Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan
Analisis Yuridis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 pada Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Yogyakarta
Analisis Yuridis Metode Purchase and Assumption dan Bridge Bank dalam Penanganan Bank dalam Resolusi yang Dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Nasabah Bank dalam Proses Penagihan Kredit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012)
Analisis Yuridis Penerapan Suku Bunga Simpanan di atas Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Bank Digital terhadap Persaingan Bank dan Risikonya terhadap Nasabah
Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Nasabah Layanan Perbankan Digital Jenius
Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT BCA Finance Cabang Juanda Depok dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi pada Perusahaan Platform Fintech Lending Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Analysis of Bank Indonesia’s Role in the Implementation and Optimization of QRIS in the Indonesian Payment System
Analysis of Factors Causing Vulnerability of Rural Bank to Fraud and Institutional Strengthening Solutions
Analysis on Bancassurance Tying Agreement Practice with Rule of Reason and Per Se Illegal Approach (Case Study KPPU Decision Number 5/KPPU-I/2014)
Analysis on the Bancassurance Product in the Case of Late Claim Payments
Asas Kerahasiaan Bank dalam Lingkup Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata di Indonesia
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen bagi Pemberi Dana Fintech P2P Lending Menurut Ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia di Jakarta Selatan)
Bank dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Terkait Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia)
Batasan Yuridis Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Kredit Bank Ditinjau dari Kepentingan Bank dan Pelindungan Hukum Debitur (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank X)
Berlakunya Pasal 64 dan Pasal 65 POJK 22 Tahun 2023 tentang Hak Nasabah Debitur untuk Menolak Syarat dan Kondisi Perjanjian Kredit Menyangkut Wanprestasi dan Pengambilalihan Agunan
Central Bank Digital Currency (CBDC) as a New Form of Currency in Indonesia (A Comparative Study of Sweden’s E-krona Project)
Dampak Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Aceh
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
Eksekusi Jaminan yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan dalam Hal Debitur Mengalami Kredit Macet (Studi di Kantor BRI Unit Katamso Yogyakarta)
Eksekusi oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur atas Benda yang Dijanjikan Dipasang Jaminan Fidusia dan Sudah Beralih kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus PT MDPU Finance, Bantul, Yogyakarta)
Eksistensi dan Prospek Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Gadai Tabungan Emas Secara Digital melalui Aplikasi Tring! by Pegadaian
Hak atas Lingkungan Hidup Sehat dan Hak atas Tanah serta Tempat Tinggal Layak dalam Penilaian Kelayakan Calon Debitur Korporasi di Bank Mandiri
Hak Kreditor yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian atas Jaminan Kebendaan yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Hak Tanggungan dalam Pembatalan Jaminan dan Perjanjian Kredit: Analisis Kedudukan dan Pelindungan Hukum bagi Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/PDT/2016)
Harmonisasi Kepentingan Karyawan dalam Proses Akuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia
Implementasi Kebijakan Penundaan Transaksi dan Pengembalian Dana pada Aktivitas Perbankan Digital: Studi Perbandingan dengan Singapura
Implementasi Prinsip Keseimbangan, Keadilan dan Kewajaran dalam Perjanjian Kredit (Studi Akta Perjanjian Kredit)
Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional di Kota Yogyakarta
Implementation of Terms and Condition on Loan Agreement and Encumbrance Right at Merged Bank
Implikasi Eksistensi Badan Bank Tanah terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria dari Tanah Bekas Hak guna Usaha (Studi Kasus Desa Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah)
Implikasi Hukum atas Penetapan Perubahan Izin Usaha Bank Umum Prima Master Bank Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Keuangan SP05/DHMS/OJK/2023
Implikasi Hukum atas Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Implikasi Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden NO.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
Implikasi Overlapping Regulation antara Perusahaan Penjamin PT Jamkrindo dengan Perusahaan Asuransi PT Askrindo pada Suatu Hubungan Holding BUMN dalam Melakukan Lingkup Usaha Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Implikasi Tindak Pidana di Bidang Perbankan Syariah oleh Notaris (Studi Putusan Perkara Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.)
Implikasi Yuridis Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang Mengesampingkan Beberapa Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta)
Implikasi Yuridis Koperasi Serba Usaha yang Menggunakan Akad Syariah dalam Kegiatan Usahanya Sebelum Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Kajian Hukum tentang Perbedaan Karakteristik Bank Garansi dan Surety Bond dalam Penyelesaian Klaim
Kajian tentang Penjaminan Hak Cipta sebagai Pemenuhan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank
Kajian Yuridis Prudential Banking Principle dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada Unit Apartemen Indent (Studi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta)
Kajian Yuridis terhadap Kerjasama antara Notaris dengan Bank Ditinjau dari Kode Etik Notaris
Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Penghadap pada Saat Penandatanganan Akta (Studi Kasus Tanda Tangan Perjanjian Kredit di Bank X Kota Solo)
Keabsahan Perjanjian Investasi Berjangka antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Keabsahan Wasiat Enukleasi Mata di Bank Mata Indonesia dalam Pluralisme Hukum di Indonesia
Keberlakukan Klausula World Bank Negative Pledge dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank, Terkait dengan Pendanaan dari Lender Sehubungan dengan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer (IPP)
Kebijakan Perusahaan Perbankan terhadap Kredit Bermasalah Karena Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Temanggung
Kedudukan Bank Garansi yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
Kedudukan Perjanjian Kredit yang Dibuat Tidak Tertulis pada PT Bank Mandiri, Tbk (Studi Kasus Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri, Tbk Unit Mikro Yogyakarta Kaliurang dengan Bapak X)
Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus PT BPR Pura Arthekencana)
Kekuatan Pembuktian Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang yang di Legalisasi oleh Notaris dan Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM dan Bank P di Kota Klaten)
Kesesuaian Pencantuman Klausula Pemblokiran Secara Sepihak oleh Bank dalam Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Bank Mandiri serta Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Kasus PT Bank Mandiri Tbk., Cabang Yogyakarta – Katamso)
Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/PDT.SUS-PAILIT/2018)
Kewenangan Pengambilalihan Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Bentuk Pelindungan terhadap Hak Nasabah dan Pemegang Saham Minoritas
Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Sewa guna Usaha PT X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk dalam Pemberian Kredit Sindikasi
Kredit Pemilikan Rumah dengan Uang Muka 0% pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mlati Sleman Yogyakarta sebagai Langkah Pemulihan Sektor Ekonomi di Masa Covid-19 Menurut Prinsip Kehati-hatian dan Mitigasi Risiko
Legal Analysis Concerning Role of Financial Service Authority Special Region of Yogyakarta Related to Protection of Micro Small and Medium Enterprises as Banking Customers
Legal Analysis on Legal Protection to Consumer of Electronic Wallet of Payment Service Providers Based on Bank Indonesia Regulation No. 22/20/PBI/2020 Concerning Bank Indonesia Consumer Protection in Relation to Consumer Complaint (Case Study of DANA Indonesia)
Legal Protection for Bank Customers in Open Banking in Indonesia
Legal Protection Regarding Sensitive Personal Data of Digital Banking Customers: A Comparative Study Between Indonesian Law and European Union Law
Legal Review of the Challenges in Implementing Central Bank Digital Currency (CBDC) in Indonesia: A Comparative Study with the Project Ubin in Singapore
Liability of the Board of Indonesia Deposit Insurance Corporation in Rescuing Failed Bank and Financial State Loss
Meninjau Pembentukan Holding Ultra Mikro antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) – PT Pegadaian – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam Perspektif Hukum Bisnis
Mitigasi Potensi Risiko Hukum pada Bank Persepsi yang Ditunjuk sebagai Gateway dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
Monitoring and Regulating Non-Bank Payment System Providers in Indonesia: Analysis of Bank Indonesia’s Role and FATF-Based Policy Enhancement in Combating Money Laundering
Navigating Risk and Compliance: The Critical Role of Prudential Standards in Private Foreign Exchange Banks’ Unsecured Lending in Indonesia
Pelaksanaan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Utang Piutang “Bank Plecit” yang Dilakukan Secara Lisan di Pasar Tawang Kuno
Pelaksanaan Buyback Guarantee yang Dilakukan Pengembang (Developer) terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Nasabah dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen
Pelaksanaan Jaminan Kepercayaan pada “Bank Plecit” dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus di Pasar Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo)
Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Borgtocht) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Wilayah Makassar
Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa terhadap Produk Bancassurance pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Bontang
Pelaksanaan Pemasangan Jaminan Kebendaan dengan Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit Bank (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KC UGM)
Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat untuk Bertransaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT Monex Investindo Futures Cabang Yogyakarta
Pelaksanaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur (Studi Kasus di Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Purworejo)
Pelaksanaan Tugas Pokok Bappebti serta Perlindungan Hukum Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Pelindungan Data Pribadi dari Kejahatan Siber pada Layanan Perbankan Digital
Pelindungan Data Pribadi Nasabah Bank Terkait Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus: Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PN Jkt. Tim)
Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Perusahaan Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan
Pelindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Pinjaman yang Mempengaruhi Skor Kredit Korban (Studi Kasus: Pinjaman yang Menggunakan Data Pribadi Orang Lain oleh Mega Finance Surabaya)
Pelindungan Hukum bagi Bank atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit Milik Debitur yang Telah Meninggal Dunia Akibat Tidak Terpenuhinya Prinsip the Utmost Good Faith: Studi Kasus Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit
Pelindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Digital dari Risiko Operasional Berupa Cyber Incident
Pelindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Kredit pada Bank yang Dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas Kecurangan (Fraud) Pegawai/Pengurus Bank
Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur atas Jaminan Kredit Berupa Personal Guarantee (Borgtocht) pada Saat Debitur Dinyatakan dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Pelindungan Hukum Debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
Pelindungan Hukum Debitur Terkait Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022)
Pelindungan Hukum kepada Bank sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga terhadap Gugatan Lain-Lain yang Diajukan oleh Kurator dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto Putusan Kasasi NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Pelindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu Flazz BCA dalam Melakukan Transaksi Elektronik
Pelindungan Hukum terhadap Data Biometrik Nasabah Bank Digital: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Britania Raya
Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Ditolaknya Pengajuan Klaim Asuransi Akibat Perbedaan Pemegang Polis dan Ahli Waris Tertanggung pada PT Zurich Topas Life Permata Bank (Studi Kasus Penetapan No.3/Pdt.P/2015/PN.Gin)
Pelindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah BRI dari Kejahatan di Bidang Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peluang dan Risiko Keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank: Kajian Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Internasional
Pembebanan Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit dalam Kondisi Debitur Mengalami Risiko Kematian (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta)
Penempatan Dana Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana, Repo Saham dan Reksadana oleh PT Reliance Asset Management sebagai Manajer Investasi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal
Penempatan Dana Investasi Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian Konvensional (Analisis pada Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah dan Majoris Sukuk Negara Indonesia melalui Aplikasi Bibit)
Penerapan 4 (Empat) Prinsip Perbankan dalam Program Laku Pandai Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan Indonesia
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kcp Klaten Pasar Pedan
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Probolinggo)
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X Cabang Jababeka
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Nasabah dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kurnia Sewon
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Debitur dengan PT Toyota Astra Financial Services Cabang Pekanbaru
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Kredit Tri Pangudi Makmur
Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hak Debitur Selaku Konsumen pada Perjanjian Kredit Swadana di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanjung Barat Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Penerapan Asas Itikad Baik di dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Hubungannya dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Panin
Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit yang Diberikan oleh Bank kepada Debitur (Studi Kasus PT ATMPI dan PT FGS Selaku Debitur PT BMRI)
Penerapan Perlindungan Rahasia Bank terhadap Nasabah Studi Kasus di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Penerapan Prinsip Eco-justice dalam Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah yang Dimiliki oleh Badan Bank Tanah
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Pengajuan Kredit oleh Perseroan Perorangan di Kota Surabaya
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisasi Kredit Bermasalah pada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ukabima Bmms di Kabupaten Klaten
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 PK/PID.SUS/2022 atas Kasus Karyawan Bank Swadesi)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit antara BPR X dengan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit antara BPR X dengan DPRD Kabupaten Semarang)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Terdapat pada Pengikatan Jaminan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT X di Kabupaten Bantul
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang Dilakukan Secara Digital oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Lembaga Perbankan Berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020
Penetapan Suku Bunga Maksimal Fintech Peer to Peer Lending oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Dikaitkan dengan Peranan OJK sebagai Otoritas yang Berwenang dalam Fungsi Regulator
Penetapan Tarif Honorarium dalam Perjanjian Kerjasama antara Notaris dan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Notaris X dan Bank Y di Kabupaten Magelang)
Penetapan Tarif Pemanfaatan Tanah oleh Badan Bank Tanah dalam Kerja Sama dengan Pihak Lain
Pengaturan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dalam Kegiatan Pemasaran Sektor Bancassurance Ditinjau dari Perspektif Hukum Asuransi
Pengawasan Dewan Kehormatan Wilayah terhadap Notaris yang Melakukan Kerja Sama dengan Bank di Kabupaten Wonosobo (Studi Kasus Notaris Y dengan Bank BTN Wonosobo)
Pengendalian Kelompok Usaha Bank oleh Pemegang Saham Pengendali Non Bank: Manajemen Risiko Operasional dan Kebijakan Tata Kelola yang Efektif
Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perbankan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pembiayaan bagi Hasil pada Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha (Studi Kasus PT X VENTURA)
Penyelesaian Sengketa terhadap Tanah Ayahan Desa sebagai Jaminan Kredit di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali
Peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia terhadap Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Financial Technology Berbasis Peer-to-Peer Lending Terkait Penetapan Bunga dan Tata Cara Penagihan
Peran Bank Indonesia dalam Menghadapi Apresiasi Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Tahun 2019-2023 Berlandaskan Perspektif Pembangunan Hukum Indonesia
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Peran Notaris dalam Proses Peralihan Aset Debitor Pailit yang Dijaminkan ke Bank
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasai Bank Digital Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 di PT Bank Jago Tbk
Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara dalam Perlindungan atas Risiko Pinjaman Macet yang Dialami Pemberi Pinjaman Jasa Layanan Peer-to-Peer Lending pada PT X
Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peranan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRS) DIY dalam Pelaksanaan Pidana Pembinaan dalam Lembaga bagi Anak
Peranan Bank Indonesia sebagai Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank (Studi Kasus Kantor Notaris X, di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)
Perbandingan Penyelenggaraan Sistem Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia
Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Perbandingan Perlindungan Hukum Pengawasan Suku Bunga Pinjaman Perusahaan Peer to Peer Lending oleh Lembaga yang Berwenang di Indonesia dan Singapura
Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta
Perkembangan Konsep Green Finance di Indonesia serta Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan Sektor Perbankan (Studi Komparatif: Cina dan Brazil)
Perlindungan atas Hak-Hak Nasabah pada Pelaksanaan Transaksi Loco London Gold dalam Sistem Perdagangan Alternatif
Perlindungan Debitur dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat
Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology
Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan
Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang Macet pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Objek Hak Tanggungan Milik Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi tentang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Unit Tomohon Utara, Kota Tomohon)
Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Kecil dan Menengah dengan Hak Tanggungan di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pasar Anyar Kota Tangerang
Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Bank Indonesia dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Mobile Payment antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Pengguna Layanan (Studi Kasus GO-PAY)
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Bank dan Pihak Ketiga terhadap Pelanggaran Pasal 11 Ayat (2) Huruf G tentang Pengalihan Objek Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan oleh Debitur
Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Walet Jaya Abadi
Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Hak guna Bangunan yang Akan Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Kreditnya Jatuh Tempo di Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Perbankan terhadap Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan oleh Debitur pada PT Bank Danamon Tbk Danamon Simpan Pinjam Wonosobo
Perlindungan Hukum bagi KSU Syariah BMT Bina Ummah pada Akad Pembiayaan Murabahah atas Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Perlindungan Hukum bagi Mudharib dan Shahibul Maal atas Simpanan Berjangka Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Fi Sabilillah di Kabupaten Wonogiri Terkait Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Smg Dona Syafitri, Muhaimin Âƒ°
Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Terkait Pembukaan Rahasia Bank Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Hak atas Tanah terhadap Objek Jaminan Kredit dengan Adanya Pemalsuan Tanda Tangan dalam SKMHT oleh Notaris-PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor 184 / Pid.B / 2017 / PN Smn)
Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Toll Card terhadap Kontrak Standar yang Dibuat oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Padalarang
Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan atas Obyek Pembiayaan Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi: Analisis Perjanjian Sewa guna Usaha PT Indomobil Finance Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Proses Oper Kredit dengan Jaminan Obyek Kredit Pemilikan Rumah Tanpa Melibatkan Bank (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk CABANG TANGERANG)
Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko Persebaran Data Pribadi Penerima Pinjaman Dana yang Dikelola oleh Platform Peer-to-Peer Lending di Indonesia
Perlindungan Hukum kepada Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Bukan Milik Debitor (Studi Kasus pada Lembaga Pembiayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)
Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Objek Pembiayaan yang Disita Negara Karena Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Debitur
Perlindungan Hukum Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadi Sita Eksekusi Objek Jaminan oleh Pengadilan Karena Gugatan Pihak Ketiga
Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan yang Dinyatakan Tidak Layak Bayar pada Bank yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT Bank Ifi(dl))
Perlindungan Hukum Nasabah Unallocated Account pada Bullion Bank: Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Gadai Deposito Berjangka (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214PK/Pid.Sus/2014)
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sebagai Pemegang Gadai atas Obyek Jaminan yang Telah Terikat Jaminan Fidusia di PT BPR Puspa Kencana Wonosobo
Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi
Perlindungan Hukum terhadap Agen Sindikasi yang Telah Mengucurkan Dana Pembangunan Proyek Pembiayaan yang Diduga Fiktif
Perlindungan Hukum terhadap Bank atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Kreditur atas Hapusnya Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Petugas Bank (Studi Kasus PT BNI Skc Kediri vs PT BTN Blitar)
Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Pemegang Jaminan Hak Tanggungan dalam Hal Terjadi Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Analisis Putusan MA Nomor: 3232 K/Pdt/2017)
Perlindungan Hukum terhadap Debitur Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology yang Tidak Berizin
Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Pengalihan Piutang atas Nama (Cessie) yang Dilakukan oleh Bank Selaku Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 50/PDT.G/2020/PN. Bks.)
Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Telah Melakukan Pembayaran dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Perjanjian Kredit Tuan E dengan PT Bank X di Daerah Istimewa Yogyakarta)
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terikat Perjanjian Kredit Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di PT BPRS Dana Moneter
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penerapan Klausul Bunga Mengambang (Floating Rate) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Negara Indonesia Kota Denpasar Bali
Perlindungan Hukum terhadap Korban TIindak Pidana pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Sisa Asset Non Tunai pada Bank dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Ifi)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) pada Platform Koinworks.com dan Investree.id
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Melakukan Pencairan Deposito sebagai Jaminan (Penelitian di PT Indomarco Adi Prima Jakarta)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah Tanpa Pembebanan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Sleman
Perlindungan Hukum terhadap Masalah Pemegang Kartu Kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Slamet Riyadi Surakarta
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Umum Sehubungan dengan Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi melalui Bank Umum antara Perusahaan Asuransi dengan Bank Umum (Bancassurance)
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Layanan Internet Banking dengan BNI E-SECURE pada BNI 46 Cabang Abdul Muis Jakarta
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Mandiri E-Money yang Mengalami Kerugian Akibat Kartu Rusak (Studi Kasus pada Bank Mandiri Prioritas Cabang Pekanbaru)
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah PT Bank X (Persero) Tbk. atas Berpindahnya Dana oleh Oknum Pegawai Tanpa Persetujuan dari Nasabah
Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Pengguna Teknologi Finansial dalam Sistem Perbankan di Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Bank atas Kebijakan Pemberian Kredit Proyek yang Merugikan Bank (Studi Kasus Kredit Proyek Fiktif PT Bank Permata Tbk)
Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang atas Penguasaan Kepemilikan Objek Lelang (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat)
Perlindungan Hukum terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Diponegoro sebagai Kreditur dalam Proses Take Over Kredit di PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Diponegoro
Perlindungan Konsumen terhadap Hilangnya Uang Elektronik Berbasis Server Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: DANA)
Perlindungan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Dikeluarkannya Agunan dari Jaminan Kredit (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PN.JR.)
Perlindungan Nasabah Terkait Adanya Restrukturisasi Pembayaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Studi Kasus Bank Mandiri)
Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT BNN, Tbk
Perlindungan terhadap Bank sebagai Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang Menggunakan Tanah dengan Status Letter C sebagai Jaminan (Study di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta)
Perlindungan terhadap Nasabah Dana Investasi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus ANTABOGA CENTURY)
Perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Kreditur dari Wanprestasi oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1 Tanggal 15 Juli 2009
Perolehan Tanah Bekas Hak guna Usaha oleh Badan Bank Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Poso)
Pertanggung Jawaban Bank dan PPAT atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik yang Menjadi Jaminan Kredit pada Saat Proses Pemasangan Hak Tanggungan
Pertanggungjawaban Akibat Keputusan Automated Decision Making pada Inovasi Penilaian Kredit dalam Sektor Perbankan di Indonesia
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kesalahan dan/atau Kelalaian Pegawai Bank yang Menyebabkan Kerugian pada Nasabah (Kasus Perkara antara Koperasi Simpan Pinjam Purnama vs PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Cik Ditiro)
Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Nasabah terhadap Penunggakan Premi Akibat Tindakan Kasir Perusahaan Asuransi
Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi sebagai Penggalang Dana terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online untuk Pembiayaan Kesehatan dalam Kasus Pengumpulan Uang dan Barang di Jawa Timur
Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah pada Bank BUMN
Politik Hukum Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank sebagai Bentuk Hegemoni Tiongkok
Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Non-Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT ABC Hulu Energi)
Potensi Risiko Hukum Perbankan Berbasis Digital di Indonesia
Praktik Kredit Sindikasi sebagai Skema Project Finance dalam Perspektif Hukum Perbankan
Praktik Pembebanan Hak Tanggungan dalam Proses Take Over Kredit
Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
Proses Pailit Bank dalam Likuidasi dan Dampaknya terhadap Nasabah Penyimpan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Keuangan
Prospek Transformasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menuju Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Protecting Personal Data in Indonesia’s Financial Services Sector: A Study of Regulatory Practices with a Focus on Bank Negara Indonesia (BNI) and Manulife Insurance
Restrukturisasi Kredit melalui Keterlibatan Private Equity dalam Sistem Perbankan Indonesia (Studi Perbandingan dengan Jepang)
Revisiting the Unlawful Element under Article 2 of Anti- Corruption Law: Case Study on Fictitious Loan in State Owned Bank
Simplifikasi Perjanjian Kredit dalam Bentuk Omnibus terhadap Kredit PT Meindo Elang Indah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Strengthening National Banking System: The Implementation of Digital Banking Toward Banking Principles
Sustainable Credit Lending Regulations and Practices in the Indonesian Mining Industry: A Case Study on Nickel Mining
Tanggung Jawab Bank terhadap Tindak Pidana Perbankan yang Dilakukan oleh Pegawainya dan Implikasinya terhadap Nasabah
Tanggung Jawab Hukum PT BPR Bank Bantul (Perseroda) Terkait Dana Talangan atas Gagal Bayar Manfaat Asuransi Pekerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk)
Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Perbuatan Agen yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Pemasaran Mandiri Prudential Pru-Future Team Yogyakarta)
Tantangan dalam Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
The Implementation of Green Credit in Financing Sustainable Sectors in Indonesia (Case Study PT Bank Central Asia Tbk)
The Legal Transformation of Bank Secrecy in Indonesia: A Normative Analysis of Automatic Data Access Between Banking and Tax Laws
The Prospect of Law and Regulation Concerning Open Banking in Banking Industry in Indonesia
The Protection of Prospective Customers of Digital Banking Services in Indonesia
The Responsibility of Bank as Agent in Bancassurance Product from the Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection
Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Perkara Kredit Macet pada Bank BUMD (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PT Mdn)
Tinjauan Ketentuan Jaminan Bank sebagai Persyaratan Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021
Tinjauan Kewenangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama dalam Mengatur Bunga Kredit Maksimum Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Adira Finance Kota Surakarta)
Tinjauan Penerapan dan Pengaturan Central Bank Digital Currency di Indonesia (Studi Komparasi dengan CBDC Cina “E-CNY”)
Tinjauan Transaksi Gesek Tunai antara Pemegang Kartu Kredit dengan Merchant yang Menimbulkan Kerugian terhadap Penyedia Jasa Pembayaran
Tinjauan Yuridis atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN Niaga Jkt.pst)
Tinjauan Yuridis dan Upaya Hukum terhadap Transfer Dana Sepihak oleh Bank atas Dasar Perintah Pengadilan sebagai Pelaksana Putusan
Tinjauan Yuridis Keamanan Bertransakasi melalui Internet Banking (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk KCP SOKARAJA,BANYUMAS)
Tinjauan Yuridis Kesesuaian Aktivitas Bank Garansi Full Cover di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Ex PT Bank BNI Syariah) terhadap Prinsip Syariah
Tinjauan Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amartha.com)
Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia)
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus pada PT X Finance, Kota Bontang)
Tinjauan Yuridis Penerapan Due Process of Law pada Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan Bye Laws terhadap Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi (Studi Kasus Online Shop Sashelldom dengan Bank BCA KCU Yogyakarta)
Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)
Tinjauan Yuridis Penjaminan Dana Nasabah di Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Agen BRILink dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sleman atas Pengenaan Biaya Transaksi (Studi Kasus: Agen BRILink Toko Mahasiswa dan Toko Nico BRILink Grenjeng)
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus) pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Nindya Raharja di Kabupaten Gunungkidul
Tinjauan Yuridis terhadap Kapal Nelayan Bersertifikat E-Pas Kecil sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank
Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Hukum bagi Bank Mandiri dalam Perjanjian Kredit dengan Skema Global Line
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Beneficiary Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan dalam Hal Terbitnya Surat Bank Garansi Palsu
Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun melalui Sistem Pre Project Selling (Studi pada Kantor Wilayah IV PT Bank Tabungan Negara, Persero Tbk)
Transformasi Digital Sistem Perbankan Indonesia: Studi Komparatif Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 dengan Control Objectives for Information and Related Technologies Fiffth Edition (COBIT 5)
Upaya Bank Indonesia dalam Pemberantasan Peredaran Uang Rupiah Palsu di Indonesia
Upaya Penyelesaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Proses Kepailitan Debitur Bank (Studi Kasus Proses Kepailitan Debitur an. PT SIP pada Bank X)
Urgensi dan Peran Bank Indonesia dalam Penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Legal Tender
Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) dalam Melindungi dan Menjamin Dana Nasabah yang Dikelola Perusahaan Asuransi
Urgensi Penjaminan Dana Teknologi Finansial Berbasis Digital Wallet yang Diselenggarakan Lembaga Non Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen
Urgensi Penyerahan Salinan Akta Notaris pada Pembiayaan di Bank Umum Syariah Kota Samarinda

Hukum Asuransi

An Analysis Towards the Term “Agreement” under Article 5 Law No.5 Year 1999 Concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its Relation to Cartel Practices in Indonesia in Case Study: (KPPU Decision No.08/KPPU- I/2014 Concerning Tire Cartel)
Analisis Kelaiklautan Kapal (Seaworthiness) dan Klausula Jaminan (Warranty) dalam Hubungan Hukum Polis Asuransi Kerangka Kapal
Analisis Keterbukaan Indonesia terhadap Perdagangan Jasa Asuransi dalam ASEAN Economic Community
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
Analisis Pemberlakuan Perjanjian Asuransi pada Perusahaan Asuransi di Indonesia serta Perlindungan Hukum bagi Tertanggung (Konsumen) Akibat Pemberlakuan Asuransi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dikaitkan dengan UU Perasuransian Juncto POJK Nomor 69/POJK.05/2016
Analisis Penerapan Klausula Asuransi Investigasi Insiden dan Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia
Analisis Perikatan dengan Syarat Batal dan Pelindungan Konsumen dalam Polis Asuransi Jiwa Allianz Indonesia
Analisis Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Klaim Pemegang Polis dalam Kasus Insolvensi Perusahaan Asuransi Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi PT Bumi Asih Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
Analisis terhadap Keberadaan Asuransi Sosial Ditinjau dari Hukum Islam
Analisis Yuridis Penetapan Penggunaan dan Penunjukan Pengelola Statuter bagi Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Analisis Yuridis Perlindungan Aset Negara melalui Mekanisme Asuransi Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
Analisis Yuridis Prinsip Syariah dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perjalanan Ibadah Haji di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
Analisis Yuridis Surat Edaran OJK Nomor 05/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi Ditinjau MelaluiPeraturan Perundang-Undangan Indonesia
Analisis Yuridis Terkait Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Good Faith) dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jember 150/Pdt.G/2015/PN.Jmr)
Analysis on Bancassurance Tying Agreement Practice with Rule of Reason and Per Se Illegal Approach (Case Study KPPU Decision Number 5/KPPU-I/2014)
Analysis on the Bancassurance Product in the Case of Late Claim Payments
Asas Subrogasi dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Cabang Yogyakarta
Asuransi Aset Kripto sebagai Bentuk Mitigasi Risiko untuk Mewujudkan Pelindungan Konsumen
Comparative Analysis of Double Insurance Regulations: A Study of Indonesian and Singaporean Law
Disparitas Putusan Hakim Terkait Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Konvensional sebagai Salah Satu Objek Sengketa dalam Perkara Kewarisan Islam
Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi pada PT Prudential Life di Jakarta
Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Hal Peran dan Tanggung Jawab Agen Asuransi sebagai Perantara Perusahaan Asuransi pada Kantor Keagenan Pru Cahaya (CS1) PT Prudential Life Assurance Jakarta
Implikasi Overlapping Regulation antara Perusahaan Penjamin PT Jamkrindo dengan Perusahaan Asuransi PT Askrindo pada Suatu Hubungan Holding BUMN dalam Melakukan Lingkup Usaha Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Juridical Analysis on the Annulment of the Ratification of Composition (Homologation) Decision on PT Asuransi Jiwa Kresna (Case Study: Decision Number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
Kajian Hukum atas Permohonan Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Putusan Nomor 408K/PDT.SUS-PAILIT/2015 Juncto Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)
Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Baku Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (Studi Perjanjian Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Asuransi Jasa Indonesia)
Keabsahan Perjanjian Asuransi Secara Lisan Perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Siber
Kedudukan dan Peran Unit PPA pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perempuan
Kepastian Hukum dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor terhadap Perusahaan Asuransi
Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi
Kepastian Hukum terhadap Insurable Interest Asuransi Pitra Yadnya oleh PT Asuransi X di Bali
Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
Ketidakberlakuan Klausul Pembayaran Angsuran dalam Polis pada Perjanjian Asuransi Dikarenakan Adanya Kesepakatan Diam-Diam (Studi Putusan 472/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)
Kewajiban Pemilik Kapal untuk Melengkapi Kapalnya dengan Asuransi Pengangkatan Kerangka Kapal Setelah Dibentuknya Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal Insurance)
Klaim Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) dalam Hal Tertanggung Meninggal Dunia pada PT Asuransi Jiwa Sinar Mas Msig Cabang Yogyakarta
Konsekuensi Hukum Perpanjangan dan Opsi Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dalam Rencana Pembentukan Perusahaan Reasuransi Nasional
Liability of the Board of Indonesia Deposit Insurance Corporation in Rescuing Failed Bank and Financial State Loss
Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit dan Perlakuan Hukum Penyelamatan Perusahaan Asuransi PT Jiwasraya (Persero) Selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap Polis Saving Plan Masyarakat yang Tidak Terbayarkan
Mengungkap Perjanjian Tertutup di Sektor Strategis dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Kasus PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Pelindo II
Metode Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Skema Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pelaksanaan Asuransi Pelayanan Umum bagi Pengunjung Objek Wisata yang Dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta
Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa terhadap Produk Bancassurance pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Bontang
Pelaksanaan Klaim Kendaraan Roda Empat pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Yogyakarta
Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Konsumen terhadap Kegiatan Penyelesaian Klaim Asuransi
Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Perusahaan Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan
Pelindungan Data Rekam Medis dalam Hubungannya dengan Penyelenggaraan RME dan Pelepasan Data untuk Klaim Asuransi di RS Awal Bros Batam
Pelindungan Hukum bagi Bank atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit Milik Debitur yang Telah Meninggal Dunia Akibat Tidak Terpenuhinya Prinsip the Utmost Good Faith: Studi Kasus Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit
Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kesalahan Informasi oleh Agen Asuransi 3i Networks dalam Penjualan Produk Unit Link (Studi Kasus PT AJ Central Asia Raya Yogyakarta)
Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit Link di Indonesia: Studi Komparasi dengan Malaysia dan Singapura
Pelindungan Hukum bagi Tertanggung atas Keadaan Gagal Bayar pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Sijunjung
Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Perjalanan (Travel Insurance) Terkait Pengajuan Klaim kepada Perusahaan Asuransi
Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Ditolaknya Pengajuan Klaim Asuransi Akibat Perbedaan Pemegang Polis dan Ahli Waris Tertanggung pada PT Zurich Topas Life Permata Bank (Studi Kasus Penetapan No.3/Pdt.P/2015/PN.Gin)
Pembebanan Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit dalam Kondisi Debitur Mengalami Risiko Kematian (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta)
Pembentukan Holding Company BUMN Reasuransi
Pembentukan Perusahaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta
Penempatan Dana Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana, Repo Saham dan Reksadana oleh PT Reliance Asset Management sebagai Manajer Investasi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Reliance Credit Life PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Mitra Bp-Link di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta
Penerapan Klausula Mengenai Ketentuan Objek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Takaful Umum
Penerapan Klausula Total Loss Only dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta
Penerapanan Prinsip Indemnitas dalam Hal Terjadinya Klaim Produk Asuransi Burglary PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Cabang Yogyakarta
Pengaturan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dalam Kegiatan Pemasaran Sektor Bancassurance Ditinjau dari Perspektif Hukum Asuransi
Penyelenggaraan Insurance Technology dalam Mendorong Kepastian Bisnis Asuransi di Indonesia
Penyelesaian Klaim Produk Asuransi Unit Link BLife Plan Multi Protection BNI Life Yogyakarta Regional Office dalam Hal Pemegang Polis Meninggal Dunia
Peran dan Fungsi Penilai Kerugian (Loss Adjuster) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi Kasus pada PT Pramayasa Vaisha Adjuster)
Peran Penyidik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Perbandingan antara Klausul Indemnitas yang Mengalihkan Tanggung Jawab dengan Klausul Eksonerasi
Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta
Perjanjian Pelepasan Hak dan Subrogasi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang pada Perusahaan Asuransi di Cirebon Ditinjau dari Asas Keseimbangan
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi dalam Kondisi Perusahaan Asuransi Pailit Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Putusan Nomor 408/PDT.SUS-PAILIT/2015 dan Nomor 101/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016
Perlindungan Hukum bagi Pensiunan Pekerja PT Hutama Karya (Persero) dalam Pemenuhan Hak Manfaat Pensiun Akibat Adanya Restrukturisasi dan Pengalihan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Perusahaan Asuransi Baru (New Co) yang Akan Didirikan oleh Pemerintah
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tidak Dicantumkankannya Ilustrasi Investasi dalam Polis Asuransi Unit Link pada PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta
Perlindungan Hukum terhadap Aparat Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum (Studi Putusan NO.06/PID.B/2013/PN.SMG)
Perlindungan Hukum terhadap Investasi Pemegang Polis Asuransi Unit Link di AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Travel Insurance pada Transaksi Tiket Pesawat melalui Aplikasi Online
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Umum Sehubungan dengan Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi melalui Bank Umum antara Perusahaan Asuransi dengan Bank Umum (Bancassurance)
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis terhadap Perusahaan Asuransi yang dalam Pailit Studi Kasus Kepailitan Asuransi Bumi Asih Jaya
Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung pada Asuransi Jiwa dalam Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas yang Dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja Persero Cabang Yogyakarta
Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Nasabah terhadap Penunggakan Premi Akibat Tindakan Kasir Perusahaan Asuransi
Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Bersama pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Program Penjaminan Polis sebagai Bentuk Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Prospective Application of Professional Liability Insurance Mandate for Lawyers under Indonesian Law and Practice
Protecting Personal Data in Indonesia’s Financial Services Sector: A Study of Regulatory Practices with a Focus on Bank Negara Indonesia (BNI) and Manulife Insurance
Rangkap Pekerjaan Agen Asuransi di Beberapa Perusahaan Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
Subrogasi Sebagian terhadap Kedudukan dan Hak Tagih Pihak Ketiga kepada Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/2005)
Tanggung Jawab Hukum PT BPR Bank Bantul (Perseroda) Terkait Dana Talangan atas Gagal Bayar Manfaat Asuransi Pekerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk)
Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Perbuatan Agen yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Pemasaran Mandiri Prudential Pru-Future Team Yogyakarta)
The Application of Product Liability Insurance for Small-Scale Fuel Distribution Activity (Case Study of Pertashop Margoagung 4P.55505 in Seyegan, Sleman, D.I. Yogyakarta)
The Implementation of Business Competition Law in Protecting MSMEs from Monopolistic Practices in Indonesia
The Legal Analysis of KPPU’s Authority in Merger Control Over State-Owned Enterprises Merger with Potential Monopolistic Impact in Indonesia
The Responsibility of Bank as Agent in Bancassurance Product from the Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection
The Role of the Financial Service Authority in Providing Legal Protection for Insurance Policy Holder for Unit Link Investment Information Disclosure
Tinjauan Klaim Asuransi atas Bagasi Tercatat Penumpang pada Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Bandara Adisutjipto
Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Pengunjung pada Obyek Pariwisata yang Dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul
Tinjauan tentang Perjanjian Jasa Pialang Asuransi Kesehatan antara PT Cipta Integra Duta dengan PT South Pacific Viscose
Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum Peserta Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam Hal Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia
Tinjauan Yuridis atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN Niaga Jkt.pst)
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Gugat Perusahaan dalam Produk Asuransi Directors & Officers Liability pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Tinjauan Yuridis Pencantuman Syarat Batal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pentapolis Residence di Balikpapan Superblock
Tinjauan Yuridis Penjaminan Dana Nasabah di Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Tinjauan Yuridis terhadap Kegiatan Surety Bond pada Perusahaan Asuransi di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
Urgensi Kewajiban Pengadaan Panitia Kreditor dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi
Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) dalam Melindungi dan Menjamin Dana Nasabah yang Dikelola Perusahaan Asuransi

Pasar Modal, Investasi Saham, dan Urun Dana

Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Kaitannya dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan
Analisis Asas Keadilan, Asas Keseimbangan Kepentingan dan Efek Jera dalam Pemberlakuan Prosedur Perubahan Perilaku pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023
Analisis Hukum atas Penerbitan Sukuk Berbasis Wakaf dan Perlindungan Hukum terhadap Underlying Asetnya dalam Rangka Optimalisasi Aset Tanah Wakaf
Analisis Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Studi Putusan Nomor: 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
Aspek Hukum Dokumentasi pada Proses Penerbitan Obligasi dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Publik
Konsekuensi Hukum Perpanjangan dan Opsi Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dalam Rencana Pembentukan Perusahaan Reasuransi Nasional
Legal Protection for Investor in Equity-based Crowdfunding in Indonesia Compared to That of the United States, the United Kingdom, and Malaysia
Legal Protection of Parties in Repurchase Transactions Against Money Laundering in the Capital Market
Mekanisme Penawaran Saham dan Perlindungan Hukum bagi Penerbit dan Pemodal yang Terlibat dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding (Studi Kasus PT Santara Daya Inspiratama)
Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) di Indonesia (Studi Kasus PT Investasi Digital Nusantara)
Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terkait Wewenang Wali Amanat dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food)
Pelindungan Hukum bagi Investor atas Risiko Kerugian Transaksi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Secara Online oleh PT Trimegah Asset Management
Pelindungan Hukum Pemegang Saham Publik terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka
Pelindungan Hukum terhadap Pelaku Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia
Penempatan Dana Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana, Repo Saham dan Reksadana oleh PT Reliance Asset Management sebagai Manajer Investasi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal
Penempatan Dana Investasi Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian Konvensional (Analisis pada Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah dan Majoris Sukuk Negara Indonesia melalui Aplikasi Bibit)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Manajer Investasi dalam Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kerugian bagi Investor
Penilaian Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus pada Perkara Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo)
Perlindungan Hukum bagi Investor Pembeli Reksadana melalui Online (Studi Kasus terhadap Transaksi Jual Beli Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif melalui Online pada PT Danareksa Investment Management)
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Publik pada Emiten yang Menerapkan Struktur Dual Class Shares dengan Mekanisme Hak Suara Multipel (Multiple Voting Rights)
Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan (Studi Putusan Niaga Semarang Nomor 2/pdt.sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU2021/PN Niaga Smg)
Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Initial Coin Offering di Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Terkait Backdoor Listing (Studi Kasus PT Indonesia Airasia melalui PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE) dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Hal Terjadi Eksekusi Harta Kekayaan atau Kepailitan terhadap Manajer Investasi
Perlindungan Investor dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018
Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT Andalan Artha Advisindo Securities)
Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum terhadap Pelanggar Disgorgement dan Disgorgement Fund
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Go Private pada Perseroan yang Sudah Go Public di Indonesia serta Peranan Notaris dalam Prosesnya
Tinjauan Yuridis Perjanjian Jasa Perencanaan Investasi Saham antara PT “X” dengan Klien
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Penempatan Investasi Telkomsel di Goto (Pra-IPO) dalam Perspektif Persaingan Usaha
Urgensi Pengaturan Influencer dalam Mencegah Potensi Misappropriation dan Meningkatkan Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia

Fintech, Sistem Pembayaran, dan Aset Digital

An Analysis on Personal Data Protection Regulations for Digital Banking Customers in Indonesia
Analisis dan Mitigasi Risiko Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Digital kepada Masyarakat Berdasarkan Prinsip Five C’s sebagai Pengejawantahan Prinsip Kehati-hatian Perbankan
Analisis Komparatif Regulasi dan Mekanisme Pendirian serta Pemberian Izin Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
Analisis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah pada Pelaksanaan Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Analisis Praktik Monopoli Aplikasi Dompet Digital Ovo dalam Pasar Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Yuridis Penerapan Suku Bunga Simpanan di atas Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Bank Digital terhadap Persaingan Bank dan Risikonya terhadap Nasabah
Analisis Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E- Money) sebagai Transaksi Pembayaran Tol di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Nasabah Layanan Perbankan Digital Jenius
Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi pada Perusahaan Platform Fintech Lending Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Analysis of Bank Indonesia’s Role in the Implementation and Optimization of QRIS in the Indonesian Payment System
Analysis of Indonesia Current Legal Regulation on Credit Risk Mitigation for Peer-To-Peer Lender’s Fund
Analysis on the Bancassurance Product in the Case of Late Claim Payments
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen bagi Pemberi Dana Fintech P2P Lending Menurut Ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia di Jakarta Selatan)
Aspek Pelindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Tinjauan Keadilan Sistem Pembayaran Royalti dalam Bentuk Pro-Rata pada Platform Digital Spotify
Asuransi Aset Kripto sebagai Bentuk Mitigasi Risiko untuk Mewujudkan Pelindungan Konsumen
Batasan bagi Perusahaan Pinjaman Online serta Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Peraturan Perundang – Undangan dan Praktiknya
Central Bank Digital Currency (CBDC) as a New Form of Currency in Indonesia (A Comparative Study of Sweden’s E-krona Project)
Eran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terhadap Perlindungan Konsumen di Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
Hak Kebendaan dan Pelindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Berbasis Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
Implementasi Kebijakan Penundaan Transaksi dan Pengembalian Dana pada Aktivitas Perbankan Digital: Studi Perbandingan dengan Singapura
Implementation of Ekyc as Means of Customer Due Diligence in Indonesia Learning from Estonia’s, Singapore’s, and India’s Digital Identity EKYC
Implikasi Harta Warisan Aset Digital Pendapatan Konten TikTok terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Menurut KUHPerdata
Kajian Yuridis Mengenai Decentralized Finance (DeFi) Meliputi Penggunaan Smart Contract Berbasis Teknologi Blockchain: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat dan Indonesia
Keabsahan Perjanjian Investasi Berjangka antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Aset Non-Fungible Token (NFT) melalui Marketplace OpenSea Menurut Hukum di Indonesia
Keberlakukan Klausula World Bank Negative Pledge dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank, Terkait dengan Pendanaan dari Lender Sehubungan dengan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer (IPP)
Kedaulatan Hukum Sistem Pembayaran Indonesia dalam Adopsi Kerangka Regulasi Proyek Nexus
Kerangka Hukum, Peluang, Tantangan Konsep Rupiah Digital di Indonesia melalui Proyek Garuda: Menyeimbangkan Inovasi Teknologi, Pelindungan Konsumen, dan Keamanan Data
Kesesuaian dan Harmonisasi Regulasi Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Digital Lintas Batas antara Indonesia dan Singapura
Legal Analysis on Legal Protection to Consumer of Electronic Wallet of Payment Service Providers Based on Bank Indonesia Regulation No. 22/20/PBI/2020 Concerning Bank Indonesia Consumer Protection in Relation to Consumer Complaint (Case Study of DANA Indonesia)
Legal Analysis on the Implementation of Regulatory Sandbox in Testing Digital Payment System in Indonesia (Comparative Study of Indonesia and the United Kingdom Regulatory Sandbox)
Legal Protection for E-money in Safeguarding Funds: Comparative Study as a Lesson Learned by Indonesia from Luxembourg
Legal Protection for Investor in Equity-based Crowdfunding in Indonesia Compared to That of the United States, the United Kingdom, and Malaysia
Legal Protection of E-Money Holders with Telkomsel as the Provider of the Payment System Services and Conventional Banks as the Holder of Funds
Legal Protection Regarding Sensitive Personal Data of Digital Banking Customers: A Comparative Study Between Indonesian Law and European Union Law
Legal Review of the Challenges in Implementing Central Bank Digital Currency (CBDC) in Indonesia: A Comparative Study with the Project Ubin in Singapore
Legalitas PT Indodax Nasional Indonesia sebagai Digital Asset Exchanges di Indonesia dan Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Member Indodax
Mekanisme Penawaran Saham dan Perlindungan Hukum bagi Penerbit dan Pemodal yang Terlibat dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding (Studi Kasus PT Santara Daya Inspiratama)
Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan Terkait Kepemilikan Deposit Uang Elektronik dalam Perjanjian antara Mitra dengan PT Gojek Indonesia (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Region Jakarta)
Monitoring and Regulating Non-Bank Payment System Providers in Indonesia: Analysis of Bank Indonesia’s Role and FATF-Based Policy Enhancement in Combating Money Laundering
Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) di Indonesia (Studi Kasus PT Investasi Digital Nusantara)
Pelaksanaan Tugas Pokok Bappebti serta Perlindungan Hukum Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Pelindungan Data Pribadi dari Kejahatan Siber pada Layanan Perbankan Digital
Pelindungan Hak Pencipta atas Tindakan Plagiarisme pada Proses Minting Karya Seni Digital Menjadi Non-Fungible Token di Marketplace Baliola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pelindungan Hukum bagi Investor dan Eksistensi Regulasi Crypto Currency sebagai Instrumen Investasi di Sektor Jasa Keuangan
Pelindungan Hukum bagi Investor pada Investasi Forex Menggunakan Robot Trading PT SMI Net 89
Pelindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Digital dari Risiko Operasional Berupa Cyber Incident
Pelindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera sebagai Alat Transaksi Nontunai (Studi Kasus E-warong Kota Yogyakarta)
Pelindungan Hukum bagi Pengguna Aplikasi Teknologi Keuangan (Financial Technology) yang Berbasis Pembayaran di Indonesia
Pelindungan Hukum Investor dalam Jual Beli Emas Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
Pelindungan Hukum Investor Retail terhadap Aset Cryptocurrency sebagai Alat Investasi Digital
Pelindungan Hukum terhadap Data Biometrik Nasabah Bank Digital: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Britania Raya
Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Pelindungan Hukum terhadap Hak Upah yang Adil bagi Juru Parkir Resmi atas Penerapan Digitalisasi Pembayaran Parkir QRIS di Zona Tepi Jalan Umum Kota Surabaya
Pelindungan Hukum terhadap Pelaku Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia
Pelindungan Konsumen pada Praktik Pencairan Limit Gopaylater melalui Jasa Gesek Tunai (Gestun) di Media Sosial X
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Probolinggo)
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di PT X
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang Dilakukan Secara Digital oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia
Penetapan Suku Bunga Maksimal Fintech Peer to Peer Lending oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Dikaitkan dengan Peranan OJK sebagai Otoritas yang Berwenang dalam Fungsi Regulator
Pengalihan Hak Milik dan Perlindungan Hukum Konsumen atas Non-Fungible Token yang Menggunakan Penyimpanan Secara Off-Chain di Marketplace
Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Aset Keuangan Digital
Peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia terhadap Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Financial Technology Berbasis Peer-to-Peer Lending Terkait Penetapan Bunga dan Tata Cara Penagihan
Peran LAPS SJK melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) terhadap Penyelesaian Sengketa Teknologi Finansial (Fintech)
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasai Bank Digital Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 di PT Bank Jago Tbk
Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara dalam Perlindungan atas Risiko Pinjaman Macet yang Dialami Pemberi Pinjaman Jasa Layanan Peer-to-Peer Lending pada PT X
Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peranan Bank Indonesia sebagai Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Perbandingan Penyelenggaraan Sistem Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia
Perbandingan Perlindungan Hukum Pengawasan Suku Bunga Pinjaman Perusahaan Peer to Peer Lending oleh Lembaga yang Berwenang di Indonesia dan Singapura
Perlindungan atas Hak-Hak Nasabah pada Pelaksanaan Transaksi Loco London Gold dalam Sistem Perdagangan Alternatif
Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology
Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Bank Indonesia dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Mobile Payment antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Pengguna Layanan (Studi Kasus GO-PAY)
Perlindungan Hukum bagi Pengguna Cryptocurrency Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik atas Dana Float Ketika Penerbit Uang Elektronik Mengalami Kepailitan
Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko Persebaran Data Pribadi Penerima Pinjaman Dana yang Dikelola oleh Platform Peer-to-Peer Lending di Indonesia
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Layanan QR Payment yang Dipindahalihkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Perlindungan Hukum Debitur Pinjaman Online Ditinjau dari Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Debitur sebagai Konsumen Pinjaman Online: Studi Kasus Tuan X dengan Pinjaman Online Ilegal di Jakarta
Perlindungan Hukum terhadap Debitur Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology yang Tidak Berizin
Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Initial Coin Offering di Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Korban TIindak Pidana pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) pada Platform Koinworks.com dan Investree.id
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Mandiri E-Money yang Mengalami Kerugian Akibat Kartu Rusak (Studi Kasus pada Bank Mandiri Prioritas Cabang Pekanbaru)
Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Pengguna Teknologi Finansial dalam Sistem Perbankan di Indonesia
Perlindungan Konsumen terhadap Hilangnya Uang Elektronik Berbasis Server Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: DANA)
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya
Pertanggungjawaban Perdata Lembaga Keuangan Digital yang Merugikan Pengguna Layanan: Studi Kasus Dana
Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi
Regulatory Frameworks for Digital Assets in Financial Statement: A Comparative Analysis of the United States and Indonesia
Strengthening National Banking System: The Implementation of Digital Banking Toward Banking Principles
Tantangan dalam Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
The Legal Concepts and Enforcement Measures on the Abuse of Dominant Position on Digital Payment: A Comparative Study on Indonesia and Singapore Through Indonesia’s Google Play Billing Case
The Protection of Prospective Customers of Digital Banking Services in Indonesia
Tinjauan Kewenangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama dalam Mengatur Bunga Kredit Maksimum Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Tinjauan Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Konversi Koin Shopee Menjadi Saldo E-wallet di Media Sosial X
Tinjauan Penerapan dan Pengaturan Central Bank Digital Currency di Indonesia (Studi Komparasi dengan CBDC Cina “E-CNY”)
Tinjauan Transaksi Gesek Tunai antara Pemegang Kartu Kredit dengan Merchant yang Menimbulkan Kerugian terhadap Penyedia Jasa Pembayaran
Tinjauan Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amartha.com)
Tinjauan Yuridis Komoditi Perdagangan Berjangka Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Keuangan Elektronik di Indonesia
Tinjauan Yuridis Smart Contract dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital di Metaverse Menurut Hukum di Indonesia
Tinjauan Yuridis Transaksi E-commerce Shopee dengan Metode Pembayaran Paylater Akibat Adanya Peretasan Akun
Urgensi dan Peran Bank Indonesia dalam Penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Legal Tender
Urgensi Penjaminan Dana Teknologi Finansial Berbasis Digital Wallet yang Diselenggarakan Lembaga Non Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Wakaf, dan Zakat

Analisis Hukum atas Penerbitan Sukuk Berbasis Wakaf dan Perlindungan Hukum terhadap Underlying Asetnya dalam Rangka Optimalisasi Aset Tanah Wakaf
Analisis Hukum terhadap Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Pembiayaan Syariah
Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian dan Prinsip Syariah
Analisis Hukum terhadap Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia dalam Upaya Hukum Mencegah Terjadinya Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Hukum terhadap Rencana Penerapan Self Declaration pada Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Muslim
Analisis Hukum terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Indonesia (Ex. PT Bank BNI Syariah) pada Masa Pandemi Covid-19
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kebun Kurma dengan Akad Istishna (Studi Kasus antara PT KKI dengan Tuan K dan Tuan E di Kabupaten Kampar)
Analisis Pembatalan Putusan Perdamaian Basyarnas-MUI dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby)
Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang Dipergunakan untuk Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1600/IJR/BMT-PAS/VII/2023 di KSPPS BMT Pas)
Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit UMKM di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Upaya Memenuhi Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum, Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie pada Pembiayaan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023)
Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wakaf Masjid Baitul Qadim, Loloan Timur yang Dipergunakan untuk Pembangunan Hunian
Analisis terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/ PUU-X/ 2012
Analisis terhadap Keberadaan Asuransi Sosial Ditinjau dari Hukum Islam
Analisis Yuridis Prinsip Syariah dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perjalanan Ibadah Haji di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
Analisis Yuridis tentang Sengketa Pelaksanaan Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/TAHUN: 1995 di Kantor Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta
Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Produk Halal atas Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Reformulasi Regulasi bagi Produk Farmasi
Dampak Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Aceh
Implementasi Peraturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Kemasan Pangan yang Beredar di Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta
Implikasi Tindak Pidana di Bidang Perbankan Syariah oleh Notaris (Studi Putusan Perkara Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.)
Implikasi Yuridis Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang Mengesampingkan Beberapa Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta)
Implikasi Yuridis Koperasi Serba Usaha yang Menggunakan Akad Syariah dalam Kegiatan Usahanya Sebelum Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk dalam Pemberian Kredit Sindikasi
Penempatan Dana Investasi Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian Konvensional (Analisis pada Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah dan Majoris Sukuk Negara Indonesia melalui Aplikasi Bibit)
Penerapan Klausula Mengenai Ketentuan Objek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Takaful Umum
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Terdapat pada Pengikatan Jaminan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT X di Kabupaten Bantul
Penerapan Prinsip Syariah pada Eksekusi Hak Tanggungan Produk Rahn Tasjily Tanah di PT Pegadaian
Peran dan Wewenang Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Wonosobo
Peran Informed Consent sebagai Pelindung Hukum dalam Tindakan Transfusi Darah di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Perlindungan Hak-Hak Istri terhadap Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam
Perlindungan Hukum bagi KSU Syariah BMT Bina Ummah pada Akad Pembiayaan Murabahah atas Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Perlindungan Hukum bagi Mudharib dan Shahibul Maal atas Simpanan Berjangka Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Fi Sabilillah di Kabupaten Wonogiri Terkait Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Smg Dona Syafitri, Muhaimin Âƒ°
Perlindungan Hukum Nasabah Unallocated Account pada Bullion Bank: Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Beragama bagi Kaum Minoritas Gender Berdasarkan Hukum HAM Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Kotagede)
Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang atas Penguasaan Kepemilikan Objek Lelang (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat)
Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Non-Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT ABC Hulu Energi)
Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
Prospek Transformasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menuju Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Persalinan dengan Metode Sectio Caesarea Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (SC ERACS) di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
Tinjauan Yuridis Kesesuaian Aktivitas Bank Garansi Full Cover di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Ex PT Bank BNI Syariah) terhadap Prinsip Syariah
Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia)
Urgensi Penyerahan Salinan Akta Notaris pada Pembiayaan di Bank Umum Syariah Kota Samarinda

Hukum Pajak

Analisis Faktor Yuridis Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Hukum Banding Ditinjau dari Putusan Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada Tahun 2023
Analisis Hukum Sengketa Indonesia-EU Terkait Bea Masuk Imbalan Uni Eropa terhadap Baja Canai Dingin Nirkarat Indonesia dalam Kerangka Perjanjian Subsidies and Countervaiiling Measures (SCM)
Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pemanfaatan Produk Digital dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Asas Economic of Collection
Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pemanfaatan Produk Digital Luar Negeri dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Upaya Terciptanya Kesetaraan Perlakuan Perpajakan di Indonesia
Analisis Pajak Karbon pada Subsektor PLTU Batubara sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia
Analisis Pemberian Insentif Pajak pada Kegiatan Eksplorasi Migas Berdasarkan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 terhadap Investasi di Industri Hulu Migas
Analisis Pengaruh Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Praktik Perbankan
Analisis Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Penyelesaian Sengketa Pembuktian Status Bentuk Usaha Tetap: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak
Analisis Putusan Pengadilan Pajak Sengketa Transfer Pricing atas Penjualan Produk kepada Perusahaan Afiliasi di Luar Negeri Ditinjau dari Unsur Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.xxx/PP/M.IIIB/15/2014)
Analisis Yuridis Legal Standing dan Upaya Hukum “Pihak Lain” Luar Negeri sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Layanan Digital di Indonesia
Arbitrase Sengketa Perpajakan Internasional dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Meksiko: Analisis Berdasarkan Konsep Arbitrability serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak atas Tindak Pidana Perpajakan Klien
Aspek Keadilan dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk terhadap Produk Digital dari Luar Negeri dalam Transaksi E-Commerce
Bank dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Terkait Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia)
Kajian Mengenai Aspek Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Pemenuhan Pelaksanaan Hak dari Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang Dipailitkan
Kedudukan Tagihan Kreditor Pajak dan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Kepailitan (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor: 17/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Sby)
Koherensi Regulasi di Bidang Pariwisata, Keimigrasian, dan Perpajakan: Kajian Pengaturan Visa Digital Nomad di Indonesia
Mitigasi Potensi Risiko Hukum pada Bank Persepsi yang Ditunjuk sebagai Gateway dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris dengan Pembayaran Transaksi Secara Bertahap
Penalaran Hukum Hakim terhadap Hak Mendahulu Pembayaran Utang Pajak Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit
Penentuan Subyek Pajak Luar Negeri terhadap Pemajakan Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia (Cross Border Transaction) dalam Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan
Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian antara Kantor Konsultan Pajak Pelman dan Wang dan Klien
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak pada Boedel Pailit Ditinjau dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Eksistensi Konsultan Pajak dalam Memberikan Layanan dan Konsultasi Pajak
Pengaruh Kedudukan Buruh dalam Pembayaran Upah dan Hak-hak Lainnya Berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Kedudukan Negara dalam Pelunasan Utang Pajak oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit
Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Pailit dan Permasalahannya
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menyikapi Praktik Pink Tax sebagai Bentuk Diskriminasi Harga Berdasarkan Gender Ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai Identitas Kepemilikan dan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pengembang Green Pramuka City
Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Terkait Pembukaan Rahasia Bank Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dan PPAT dalam Proses Validasi E-BPHTB di Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Asas Certainty dan Asas Efficiency
Perlindungan Hukum terhadap Wajib Pajak di Indonesia Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Pajak Dibayarkan Dinyatakan Tidak Wajar dalam Proses Validasi
Pertanggungjawaban Pemegang Saham atas Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Asas Kepastian
Potensi Penerapan Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Material di Indonesia
Prinsip Keadilan dalam Sengketa Pajak Penghasilan Badan atas Biaya Promosi Akibat Benturan Formalitas Administrasi dan Substansi Kegiatan
Restitusi Pajak sebagai Pengejawantahan Perlindungan Hukum terhadap Wajib Pajak Penghasilan Terkait Pembatalan PPJB di Kota Yogyakarta
Sengketa atas Penerapan Tax Treaty dalam Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Asing dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dilihat dari Aspek Hukum Kontrak dan Hukum Perjanjian Internasional
The Legal Transformation of Bank Secrecy in Indonesia: A Normative Analysis of Automatic Data Access Between Banking and Tax Laws
Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran
Tinjauan Prinsip Efisiensi terhadap Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan
Tinjauan Yuridis terhadap Investasi Asing Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Bentuk Usaha Tetap Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pajak Penghasilan
Tinjauan Yuridis terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan atas Aset yang Diambil Alih (AYDA)

Penutup

Hukum keuangan, perbankan, dan perpajakan pada dasarnya membahas satu hal yang sama, yaitu bagaimana hukum menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang yang mereka simpan, investasikan, pinjam, dan bayarkan kepada negara. Daftar judul di atas menunjukkan betapa luas ruang penelitian di bidang ini, mulai dari perjanjian kredit di bank, klaim asuransi, investasi saham dan kripto, pinjaman daring, akad syariah, sampai sengketa pajak. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu masalah yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, cari regulasi atau putusan terbaru yang belum banyak dibahas, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi perlindungan konsumen keuangan di Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on October 7, 2026 / Katalog Judul

Tags: hukum bisnis, katalog judul

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan