HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Kontrak dan Transaksi Bisnis

Skripsi dan tesis melatih mahasiswa hukum untuk menguji apakah aturan yang tertulis benar-benar adil ketika dipraktikkan, lalu menawarkan jalan keluar ketika muncul celah. Hukum kontrak dan transaksi bisnis adalah bidang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena hampir setiap kegiatan ekonomi berangkat dari sebuah perjanjian: membeli rumah lewat PPJB, mengambil kredit kendaraan, bergabung dalam waralaba, menjadi mitra pengemudi ojek daring, hingga sekadar menekan tombol “Setuju” di aplikasi belanja. Masalahnya, aturan pokok tentang perjanjian di KUHPerdata disusun lebih dari satu abad lalu, sedangkan UU Perlindungan Konsumen berlaku sejak 1999, jauh sebelum ada marketplace, live shopping, dan influencer. Akibatnya, banyak persoalan baru seperti klausula baku yang merugikan, wanprestasi dalam jual beli daring, penipuan transaksi elektronik, dan penyalahgunaan data pribadi konsumen belum terjawab dengan tuntas. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk menguji keabsahan perjanjian, menganalisis putusan pengadilan dan BPSK, maupun memberi masukan bagi pembaruan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia. Artikel ini merangkum 764 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam tiga subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih membahas wanprestasi, asas itikad baik, dan klausula baku dalam perjanjian konvensional, seperti jual beli tanah, sewa-menyewa, dan pemborongan. Tema-tema itu tetap penting, tetapi perkembangan teknologi dan model bisnis baru membuka sejumlah persoalan yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

  1. Kontrak elektronik, smart contract, dan kecerdasan buatan. Perjanjian kini dibuat dengan sekali klik, dijalankan otomatis oleh kode program, bahkan disusun dengan bantuan AI. Pertanyaannya, kapan kesepakatan dianggap lahir, bagaimana syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan, dan siapa yang bertanggung jawab jika sistem otomatis keliru.
  2. Hubungan kemitraan di ekonomi gig. Status mitra pengemudi, kurir, host live streaming, dan freelancer masih abu-abu antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja. Penelitian bisa menguji keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak oleh platform.
  3. Tanggung jawab platform dan social commerce. Setelah aturan perdagangan elektronik diperbarui, masih terbuka pertanyaan sejauh mana marketplace dan media sosial ikut bertanggung jawab atas produk palsu, barang ilegal, atau kerugian konsumen dalam transaksi yang terjadi di platform mereka.
  4. Influencer, endorsement, dan iklan menyesatkan. Promosi lewat influencer dan key opinion leader belum diatur secara khusus. Celahnya ada pada kejelasan perjanjian endorsement, kewajiban mengungkap konten berbayar, dan tanggung jawab influencer ketika produk yang dipromosikan merugikan konsumen.
  5. Penyelesaian sengketa konsumen secara daring. BPSK masih menghadapi banyak kendala, sementara transaksi digital terus bertambah. Model online dispute resolution (ODR), termasuk untuk sengketa lintas negara, masih minim kajian dan bisa menjadi tawaran solusi yang praktis.
  6. Data pribadi dan klausula baku di aplikasi. Banyak syarat dan ketentuan aplikasi meminta persetujuan pengolahan data secara luas. Penelitian dapat menilai apakah persetujuan semacam itu sah menurut UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Perlindungan Konsumen, serta bagaimana konsumen bisa menuntut ganti rugi ketika datanya bocor.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam tiga subkelompok sesuai persoalan utama yang dibahas. Satu judul bisa masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang klausula baku dalam syarat dan ketentuan marketplace yang termasuk hukum kontrak, perlindungan konsumen, sekaligus e-commerce.

  1. Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis. Subkelompok terbesar, berisi judul tentang lahirnya, pelaksanaan, dan berakhirnya sebuah perjanjian. Temanya meliputi syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan proporsionalitas, wanprestasi dan force majeure, klausula baku dan pembatalan sepihak, serta berbagai jenis perjanjian seperti jual beli dan PPJB, sewa-menyewa, pemborongan, waralaba, kerja sama usaha, pinjam-meminjam, dan perjanjian terapeutik.
  2. Hukum Perlindungan Konsumen. Membahas hak konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha, misalnya tanggung jawab atas produk cacat atau palsu, informasi dan label produk, klausula baku yang merugikan, layanan jasa seperti klinik kecantikan, perjalanan, dan transportasi, pembiayaan konsumen, penagihan pinjaman daring, greenwashing, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK dan pengadilan.
  3. E-Commerce, Media Sosial, dan Platform Digital. Mengkaji transaksi dan hubungan hukum yang terjadi di dunia digital, antara lain jual beli lewat marketplace dan Instagram, sistem COD, perjanjian kemitraan dengan platform transportasi daring, freelancer di situs kerja daring, influencer dan endorsement, live streaming, NFT dan aset digital, perlindungan data pribadi pengguna, hingga online dispute resolution.

Daftar Judul Tesis

Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis

  1. Akibat Hukum Addendum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Notariil yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus: PT Bank Danamon Indonesia)
  2. Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengalihan Hak terhadap Sahnya Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024)
  3. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Ultra Vires oleh Direktur Utama (Studi Kasus Perjanjian Investasi Berjangka di Luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani)
  4. Akibat Hukum pada Jaminan atas Tanah yang Menjadi Objek Perjanjian Nominee (Studi Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2021/PT DPS)
  5. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa Ditinjau dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 870PK/PDT/2019)
  6. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Sby)
  7. An Analysis Towards the Term “Agreement” under Article 5 Law No.5 Year 1999 Concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its Relation to Cartel Practices in Indonesia in Case Study: (KPPU Decision No.08/KPPU- I/2014 Concerning Tire Cartel)
  8. Anak sebagai Objek dalam Perjanjian Pasobaya Mewarang Menurut Teori Keadilan (Studi Kasus Notaris di Kota Denpasar)
  9. Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Kaitannya dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan
  10. Analisa Yuridis Perjanjian Jasa oleh Perusahaan Pengangkutan Darat (Logistik) sebagai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Oksigen pada Masa Pandemi Covid-19
  11. Analisis Akta Jual Beli yang Dibuat sebagai Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Pyh jo Pengadilan Tinggi Nomor 74/Pdt/2025/PT Pdg jo Mahkamah Agung Nomor 4591 K/Pdt/2025)
  12. Analisis Akta Perjanjian Kawin Nomor 02 yang Dibuat di Hadapan Notaris AB di Klaten Mengenai Klausul Pemberian Kuasa Umum oleh Suami kepada Istri yang Tidak Dapat Ditarik Kembali dalam Perkawinan Campuran
  13. Analisis Akta Perjanjian Pengalihan Hak sebagai Dasar Kepemilikan Sah Perseroan Terbatas (PT) atas Tanah dari Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor 1595 K/PDT/2024)
  14. Analisis Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jasa Titip Via Grup WhatsApp: Studi Kasus Grup Kaum Mager UGM 1
  15. Analisis Hubungan Hukum dan Imbalan antara Montir dengan Pemilik Bengkel dengan Perjanjian Secara Lisan di Usaha Mikro Bengkel Radiator Yanto
  16. Analisis Hubungan Hukum dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan PT Inti Sarana Wijaya Yogyakarta dalam Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
  17. Analisis Hukum Sengketa Basis Perhitungan Heat Rate pada Pembangunan PLTU dan Konsekuensinya bagi Para Pihak (Studi Kasus Perjanjian EPC Proyek PLTU 1 Kalimantan Tengah)
  18. Analisis Hukum Sengketa Indonesia-EU Terkait Bea Masuk Imbalan Uni Eropa terhadap Baja Canai Dingin Nirkarat Indonesia dalam Kerangka Perjanjian Subsidies and Countervaiiling Measures (SCM)
  19. Analisis Hukum Tindakan Direktur Utama dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama Tanpa Persetujuan Anggota Direksi Lainnya (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama PT BCM dengan Pengelola)
  20. Analisis Keabsahan dan Asas Proporsionalitas terhadap Akta Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 Notaris RA di Kabupaten Banyumas)
  21. Analisis Keabsahan Klausula Jual Paksa dalam Perjanjian Transaksi Properti Fraksional PT Properti Gotong Royong
  22. Analisis Keberlakuan Klausula Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Ketentuan Layanan Platform Streaming Musik: Studi Kasus Spotify, Apple Music, dan YouTube Music Berdasarkan Hukum Indonesia
  23. Analisis Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2017/PT Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pdt/2018)
  24. Analisis Kelaiklautan Kapal (Seaworthiness) dan Klausula Jaminan (Warranty) dalam Hubungan Hukum Polis Asuransi Kerangka Kapal
  25. Analisis Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik Akibat Kurangnya Standarisasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
  26. Analisis Legalitas Perjanjian Jasa Review Artifisial Studi Kasus pada Platform Shopee Indonesia
  27. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kebun Kurma dengan Akad Istishna (Studi Kasus antara PT KKI dengan Tuan K dan Tuan E di Kabupaten Kampar)
  28. Analisis Pembatasan Kebebasan Berkontrak Akibat Klausul Negative Covenant dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan
  29. Analisis Pemberlakuan Perjanjian Asuransi pada Perusahaan Asuransi di Indonesia serta Perlindungan Hukum bagi Tertanggung (Konsumen) Akibat Pemberlakuan Asuransi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dikaitkan dengan UU Perasuransian Juncto POJK Nomor 69/POJK.05/2016
  30. Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Carter Pesawat Udara (Studi Kasus: PT Pelita Air Service dengan PT Badak NGL Bontang)
  31. Analisis Penerapan Klausula Asuransi Investigasi Insiden dan Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia
  32. Analisis Penerapan Non-Competition Clause dalam Perjanjian Jual Beli Merek dan Rahasia Dagang Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Merek dan Rahasia Dagang Jamu Aii)
  33. Analisis Penggunaan Addendum atau Pembuatan Perjanjian Baru dalam Perubahan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pada PT Pelindo Terminal Petikemas)
  34. Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Dijamin Fidusia melalui Mekanisme Pelunasan Khusus oleh Pihak Ketiga di Luar Perjanjian di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Tangerang
  35. Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
  36. Analisis Perjanjian antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan Afiliasi dalam Program Shopee Affiliate
  37. Analisis Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Hukum Perdata dan Perbandingan dengan Negara-Negara Asia
  38. Analisis Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Mitra Driver
  39. Analisis Perjanjian Kerja Sama dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma pada Peternak Ayam di Kabupaten Pati
  40. Analisis Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti Plasma (Studi Kasus antara Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki dengan PT Mega Nusa Inti Sawit)
  41. Analisis Perjanjian Kerja Sama Waralaba (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Esque T22 Gejayan)
  42. Analisis Perjanjian Kerjasama Inti-Plasma Ayam Pedaging PT Ciomas Adisatwa Region Yogyakarta
  43. Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wakaf Masjid Baitul Qadim, Loloan Timur yang Dipergunakan untuk Pembangunan Hunian
  44. Analisis Perjanjian Sewa Menyewa yang Melanggar Asas-Asas Hukum Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 171/Pdt.G/2022/PN Plk, Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 75/Pdt/2023/PT Plk, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3059 K/Pdt/2024)
  45. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Alat Musik melalui E-Commerce (Studi pada Toko Musik Ionian Store dan Geand Store di Daerah Istimewa Yogyakarta)
  46. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Ada atau Tidaknya Perjanjian Jual Beli Simulasi
  47. Analisis Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Menjadi Pengalihan Pembangunan Unit Rumah oleh Developer kepada Konsumen (Studi Kasus PT X di Kabupaten Sleman)
  48. Analisis Perubahan Regulasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Swasta
  49. Analisis Prinsip Keadilan John Rawls pada Perjanjian Kredit Investasi di PT BPR Universitas Gadjah Mada (Bank UGM)
  50. Analisis Sifat Piutang Perusahaan Pembiayaan untuk Skema Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) dalam Suatu Proses Kepailitan
  51. Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
  52. Analisis Substansi Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan
  53. Analisis terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/ PUU-X/ 2012
  54. Analisis terhadap Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Penggunaan Kementerian Pertahanan di Pulau Nipa
  55. Analisis Tindakan Pengamanan terhadap Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian di Indonesia Berdasarkan Agreement on Safeguard dan Dampaknya terhadap Perjanjian Ib-PTA antara Indonesia dan Bangladesh
  56. Analisis Yuridis Adanya Ketentuan Persengketaan yang Tidak Terdamaikan di antara Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang Telah Dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wat)
  57. Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Smn)
  58. Analisis Yuridis Kedudukan Jual Beli yang Dilakukan Ahli Waris atas Harta Warisan Tanah yang Belum Dibagi (Studi Kasus Sengketa Jual Beli di Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)
  59. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-commerce) melalui Situs Shopee
  60. Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab PT Pertamina International Shipping dalam Pelaksanaan Perjanjian Time Charter Party
  61. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Operation and Maintenance pada PLTU Milik Perusahaan yang Berada dalam Status Homologasi
  62. Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Mitra Pengemudi
  63. Analisis Yuridis Penetapan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Implementasi Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
  64. Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
  65. Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Nasabah Layanan Perbankan Digital Jenius
  66. Analisis Yuridis Perjanjian Homologasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst)
  67. Analisis Yuridis Perjanjian Pinjam Nama pada Jual Beli Tanah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  68. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dengan PT Bantu Ternak Indonesia
  69. Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara
  70. Analisis Yuridis tentang Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), sebagai Salah Satu Alasan untuk Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 106PK/PDT/2020)
  71. Analisis Yuridis terhadap Dugaan Adanya Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I/2016)
  72. Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Merek Polo Ralph Lauren Dikaitkan dengan Prinsip First to File serta Perjanjian Jual Beli Merek (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 614 K/PDT.SUS-HKI/2023)
  73. Analisis Yuridis terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim)
  74. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2011)
  75. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT BCA Finance Cabang Juanda Depok dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
  76. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi pada Perusahaan Platform Fintech Lending Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  77. Analisis Yuridis Terkait Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Good Faith) dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jember 150/Pdt.G/2015/PN.Jmr)
  78. Analysis on Bancassurance Tying Agreement Practice with Rule of Reason and Per Se Illegal Approach (Case Study KPPU Decision Number 5/KPPU-I/2014)
  79. Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Komersial melalui Lembaga Arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
  80. Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak atas Tindak Pidana Perpajakan Klien
  81. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Endorsement: Tinjauan dari Segi Keabsahan dan Proses Pembuatan Perjanjian
  82. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  83. Asas Kerahasiaan Bank dalam Lingkup Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata di Indonesia
  84. Batasan Yuridis Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Kredit Bank Ditinjau dari Kepentingan Bank dan Pelindungan Hukum Debitur (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank X)
  85. Bentuk Perjanjian serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Sablon dan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)
  86. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pengembang dalam Proses Peralihan Pengelolaan Rumah Susun dari Pengembang Selaku Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sementara kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Definitif
  87. Berlakunya Pasal 64 dan Pasal 65 POJK 22 Tahun 2023 tentang Hak Nasabah Debitur untuk Menolak Syarat dan Kondisi Perjanjian Kredit Menyangkut Wanprestasi dan Pengambilalihan Agunan
  88. Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Surat Pengalihan Kuasa Menjual dari Ahli Waris kepada Penerima Kuasa (Studi Kasus Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT/Smg)
  89. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Uang Muka sebagai Ganti Rugi pada Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 271/Pdt.G/2021/PN.Smn)
  90. Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta terhadap Maraknya Sengketa Sewa guna Usaha (Leasing) di Kota Yogyakarta
  91. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
  92. Esensi Terminologi Penguasaan pada Hubungan Kemitraan Inti-Plasma dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan KPPU PT Aburahmi dan Putusan KPPU PT Hardaya Inti Plantations
  93. Hak Kreditor yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian atas Jaminan Kebendaan yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
  94. Hak Tanggungan dalam Pembatalan Jaminan dan Perjanjian Kredit: Analisis Kedudukan dan Pelindungan Hukum bagi Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/PDT/2016)
  95. Hubungan Hukum antara Mitra Statistik dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman dan Dampaknya pada Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mitra Statistik
  96. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Asuransi pada PT Prudential Life di Jakarta
  97. Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Lisan dengan Invois Jual Beli Pakan Ternak antara CV Hakim Farm dan Peternak
  98. Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) Perumda Pasar Jaya
  99. Implementasi Pasal 127 Huruf B PERMEN ATR/ Kbpn No. 16 Tahun 2021 terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kabupaten Pangandaran
  100. Implementasi Prinsip Keseimbangan, Keadilan dan Kewajaran dalam Perjanjian Kredit (Studi Akta Perjanjian Kredit)
  101. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Hal Peran dan Tanggung Jawab Agen Asuransi sebagai Perantara Perusahaan Asuransi pada Kantor Keagenan Pru Cahaya (CS1) PT Prudential Life Assurance Jakarta
  102. Implementasi Yuridis tentang Proses Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Smn)
  103. Implementation of Terms and Condition on Loan Agreement and Encumbrance Right at Merged Bank
  104. Implikasi Hukum Penerapan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Keabsahan Perjanjian Komersial Berbahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp)
  105. Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT Bunga Wangsa Sejati dalam Pengelolaan Wisata Bahari Lamongan
  106. Implikasi Kedudukan PLN sebagai Pembeli Utama dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Independent Power Producer melalui Perspektif Essentials Facilities Doctrine (Studi Kasus: PT X)
  107. Implikasi Ketidakjelasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap Perlindungan Hukum bagi Pembeli (Studi Kasus: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 05 yang Dibuat oleh Notaris R di Caturharjo, Sleman, D. I. Yogyakarta)
  108. Implikasi Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden NO.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
  109. Implikasi Terminasi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Indonesia dengan Negara Asing terhadap Perlindungan Investasi Asing (Studi Kasus Terminasi Perjanjian P4M Indonesia dan Belanda)
  110. Implikasi Yuridis Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang Mengesampingkan Beberapa Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta)
  111. Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Disertai dengan Jaminan Hak Tanggungan terhadap Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Smg)
  112. Implikasi Yuridis Perjanjian Utang Piutang oleh Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang Belum Berbadan Hukum dan Belum Memiliki Izin Usaha (Studi Kasus LKM Koperasi X di Kabupaten Kotawaringin Barat)
  113. Jual Beli Tanah Warisan yang Salah Satu Ahli Waris Berada di Bawah Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2009/PN.Mlg)
  114. Kajian Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Secara Lisan di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 224/PDT.G/2017/PN.SLMN)
  115. Kajian terhadap Perjanjian dalam Skema Top-Up Robux Via Game Pass melalui Platform Non-Official
  116. Kajian Yuridis Mengenai Decentralized Finance (DeFi) Meliputi Penggunaan Smart Contract Berbasis Teknologi Blockchain: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat dan Indonesia
  117. Kajian Yuridis Mengenai Jual Beli Barang Digital melalui Akun “Hanacaraka” di dalam “Steam Item Trading
  118. Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order di CYTO APPAREL Yogyakarta
  119. Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen antara Pengembang Dengen Konsumen Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan
  120. Kajian Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen pada Apartemen X di Kabupaten Sleman
  121. Kajian Yuridis Perjanjian Pinjam Pakai Alat Musik antara Marching Band Universitas Gadjah Mada dengan Marching Band Citra Derap Bahana Universitas Negeri Yogyakarta
  122. Kajian Yuridis Prudential Banking Principle dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada Unit Apartemen Indent (Studi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta)
  123. Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Baku Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (Studi Perjanjian Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Asuransi Jasa Indonesia)
  124. Keabsahan Akta Jual Beli Dikaitkan dengan Terbitnya Akta Pencabutan Pernyataan Berama tentang Kesepakatan Pinjam Nama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Mlg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 536/PDT/2017/PT SBY Junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/2018)
  125. Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Penghadap pada Saat Penandatanganan Akta (Studi Kasus Tanda Tangan Perjanjian Kredit di Bank X Kota Solo)
  126. Keabsahan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Apartemen yang Belum Memenuhi Persyaratan Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  127. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Anak Dibawah Umur dalam Penerapan Restorative Justice Menurut KUHPerdata
  128. Keabsahan Jual Beli Setelah Penjual Meninggal Dunia Berdasarkan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT YYK)
  129. Keabsahan Klausul Masa Evaluasi dan Penilaian dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Kasus Perjanjian Kerja PT X)
  130. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum Para Pihak dari Segi Hukum Perdata di Indonesia
  131. Keabsahan Perjanjian Asuransi Secara Lisan Perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Siber
  132. Keabsahan Perjanjian Berbahasa Asing dalam Receivable and Liability Agreement/Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2019/PN.Amp)
  133. Keabsahan Perjanjian dan Status Kepemilikan Kavling Tanah Pemakaman Modern Svargaloka Memorial Garden di Kabupaten Gunungkidul
  134. Keabsahan Perjanjian Investasi Berjangka antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
  135. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang
  136. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Aset Non-Fungible Token (NFT) melalui Marketplace OpenSea Menurut Hukum di Indonesia
  137. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee
  138. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Produk Fashion Branded Tiruan yang Dipasarkan dengan Iklan Menyesatkan
  139. Keabsahan Perjanjian Pemegang Saham yang Diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bahwa Pemegang Saham Tidak Boleh Memberikan Suara yang Saling Bertentangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  140. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kewenangan Penandatanganan Akta Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Hal Terjadi Perbedaan Nomor Persil pada Objek Tanah
  141. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang Dibuat di Bawah Tangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Studi Kasus Jual-Beli Rumah Susun X di Sleman)
  142. Keabsahan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 246/PDT.G/2017/PN SMN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/PDT/2018/PT YYK)
  143. Keabsahan Perjanjian Terapeutik dalam Sex Reassignment Surgery bagi Penderita Gender Dysphoria Menurut Kuhperdata
  144. Keabsahan Perjanjian Utang Piutang dengan Bukti Kuitansi serta Implikasinya terhadap Kreditur dan Ahli Waris yang Ditinggalkan
  145. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Secara Kombinasi Tertulis dan Lisan dalam Perjanjian Sewa Tanah di Kalikotes Klaten
  146. Keberadaan Pekerja dengan Hubungan Kerja Bersifat Disguised Employment/Dependent Self-Employment Berbasis Perjanjian Kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  147. Keberlakukan Klausula World Bank Negative Pledge dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank, Terkait dengan Pendanaan dari Lender Sehubungan dengan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer (IPP)
  148. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi
  149. Kedudukan Akta Perjanjian Kawin dengan Klausul Kompensasi dalam Hal Terjadi Perselingkuhan (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 07)
  150. Kedudukan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/K/Ag/2015
  151. Kedudukan dan Implikasi Yuridis Perjanjian Lisan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Perjanjian
  152. Kedudukan Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai Upaya Pembuktian Tying Agreement pada Sektor Ekonomi Digital (Studi Komparasi Negara Indonesia dan Jerman)
  153. Kedudukan Penasihat HUKUM/ADVOKAT dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Saksi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  154. Kedudukan Perjanjian Kredit yang Dibuat Tidak Tertulis pada PT Bank Mandiri, Tbk (Studi Kasus Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri, Tbk Unit Mikro Yogyakarta Kaliurang dengan Bapak X)
  155. Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Sebenarnya Adalah Perjanjian Utang Piutang oleh Para Pihak
  156. Kedudukan Perjanjian Pinjam Nama untuk Kepentingan Jual Beli Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/2024)
  157. Kedudukan Perseroan Perseorangan Pasca Adanya Perjanjian Pisah Harta
  158. Kedudukan Security Deposit pada Perjanjian Sewa guna Usaha antara Kreditor dengan Debitor Pailit dalam Proses Kepailitan
  159. Kedudukan Wali Amanat sebagai Kreditur dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan (Studi Kasus terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Berlian Laju Tanker, Tbk.)
  160. Kehilangan Barang dalam Perjanjian Pengangkutan: Analisis Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Platform E-commerce (Tokopedia)
  161. Kekuatan Hukum Klausul Perjanjian Terdahulu yang Tidak Dibatalkan oleh Klausul Perjanjian Baru (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama antara PT Digital Network Aesthetik dengan Les Copaque Sdn Bhd)
  162. Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee terhadap Kepemilikan Saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia
  163. Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Ruang Lingkup Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3230/K/Pdt/2018 dan 3395/K/Pdt/2019)
  164. Kekuatan Pembuktian Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang yang di Legalisasi oleh Notaris dan Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM dan Bank P di Kota Klaten)
  165. Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  166. Kepastian Hukum Severability Clause dalam Perjanjian yang Sebagian Isinya Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Perjanjian Subkontrak antara PT X DAN PT Y)
  167. Kepastian Hukum terhadap Penawaran Participating Interest 10% oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Investasi di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
  168. Kesesuaian Pencantuman Klausula Pemblokiran Secara Sepihak oleh Bank dalam Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Bank Mandiri serta Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Kasus PT Bank Mandiri Tbk., Cabang Yogyakarta – Katamso)
  169. Kesesuaian Sistem Elektronik E-PHTB Notaris-PPAT dalam Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan
  170. Ketidakberlakuan Klausul Pembayaran Angsuran dalam Polis pada Perjanjian Asuransi Dikarenakan Adanya Kesepakatan Diam-Diam (Studi Putusan 472/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)
  171. Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya di Luar Wilayah Kerjanya (Analisis Kasus Notaris Kota Yogyakarta yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Jawa Timur)
  172. Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Sewa guna Usaha PT X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  173. Klausula Pembatalan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ditinjau dari Asas Keseimbangan
  174. Konflik Klausul dalam Perjanjian Jasa Publikasi Jurnal antara Klausul Refund vs. Klausul Penyelesaian Sengketa (Studi MoU Perjanjian Jasa Publikasi Jurnal CV Scripta Intelektual Mandiri)
  175. Konsekuensi Perjanjian Jual Beli Diamond Tanpa melalui Partner Resmi pada Permainan Mobile Legends
  176. Konstruksi Hukum Perjanjian Visit Store Endorsement melalui WhatsApp antara Key Opinion Leader (KOL) dan Pelaku Usaha Restoran Sate Ratu Yogyakarta
  177. Konstruksi Pembentukan Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Operasi Intelijen Negara
  178. Konstruksi Perjanjian dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Chiropractic di Indonesia
  179. Legalitas Perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum oleh Shopee dalam Transaksi Jual Beli Produk Share in Jar melalui Marketplace Shopee
  180. Legalitas Perjanjian Surrogate Mother pada Proses in Vitro Fertilization (IVF)
  181. Legalitas Tindakan Perseroan Terbatas dalam Melakukan Perjanjian Penyertaan Modal (Saham) Secara Lisan yang Diwakili oleh Komisaris (Studi Kasus antara PT Kertas Nusantara, Mohamad Hasan, dan Didi Dawis)
  182. Mengungkap Perjanjian Tertutup di Sektor Strategis dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Kasus PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Pelindo II
  183. Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan Terkait Kepemilikan Deposit Uang Elektronik dalam Perjanjian antara Mitra dengan PT Gojek Indonesia (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Region Jakarta)
  184. Oerlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pelatihan Setir Mobil di Lembaga Pelatihan Setir Mobil di Yogyakarta
  185. Pelaksanaan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Utang Piutang “Bank Plecit” yang Dilakukan Secara Lisan di Pasar Tawang Kuno
  186. Pelaksanaan Buyback Guarantee yang Dilakukan Pengembang (Developer) terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Nasabah dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen
  187. Pelaksanaan dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Endorsement antara Online Shop dan Selebriti di Media Sosial Instagram dan Tiktok
  188. Pelaksanaan Jaminan Kepercayaan pada “Bank Plecit” dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus di Pasar Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo)
  189. Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan AGLC, ASLC, dan IFFLC Universitas Gadjah Mada Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
  190. Pelaksanaan Pemakaian Lapak Jual Beli Pasar Sunday Morning antara Perkumpulan Pedagang Sunday Morning (PPSM) dengan Pedagang Non Anggota PPSM
  191. Pelaksanaan Pemasangan Jaminan Kebendaan dengan Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit Bank (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KC UGM)
  192. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris dengan Pembayaran Transaksi Secara Bertahap
  193. Pelaksanaan Pengalihan Participating Interest Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Lain pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
  194. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 217/Pdt.G/2016/PN.SLMN)
  195. Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Sambungan Air Minum antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari dengan Pelanggan di Kabupaten Wonogiri
  196. Pelaksanaan Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak atas Wanprestasi dalam Jual Beli Online di PT Amazara Cipta Indonesia
  197. Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Interior antara PT Habitat Gubah Cipta dengan Pengguna Jasa
  198. Pelaksanaan Perjanjian Jasa Titip Beli antara Penyedia Jasa Titip Beli dengan Penitip Beli di Media Sosial Instagram
  199. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Soedhono Kabupaten Ngawi
  200. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan bagi Hasil Secara Lisan antara Pemilik Truk Pasir dengan Sopir Angkut Pasir di Kabupaten Kediri
  201. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Dokter Kontrak Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Dokter
  202. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan PT Nugroho Sejahtera Mandiri Mengenai Pembangunan Gedung Kuliah Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Gunung Kidul
  203. Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up antara Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI
  204. Pelaksanaan Perjanjian Paid Promote antara Influencer dengan Online Shop di Media Sosial Instagram
  205. Pelaksanaan Perjanjian Pemacakan Hewan Ras di Godean Petshop Yogyakarta
  206. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat untuk Bertransaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT Monex Investindo Futures Cabang Yogyakarta
  207. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah antara PT Graneda dengan Konsumen Perumahan Grand Gresik Harmoni di Kabupaten Gresik
  208. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Kasus Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT Satria Jaya Sultra dengan PT Wahana Lestari Investama)
  209. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Bidan Praktek Mandiri dan Ibu Penderita Komplikasi dalam Keadaan Persalinan Gawat Darurat
  210. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta
  211. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dengan Pasien COVID-19 Disertai Komorbid di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
  212. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Tindakan Kateterisasi Jantung di RSUP Dr. Sardjito
  213. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Program Kehamilan “Bayi Tabung” antara Pasien dan Dokter di Klinik Infertilitas Permata Hati
  214. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik terhadap Terapi Transfusi Plasma Konvalesen (TPK) di Rumah Sakit Umum Pusat DR Sardjito Yogyakarta
  215. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Kebab Duren Keren di Pekalongan
  216. Pelaksanaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur (Studi Kasus di Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Purworejo)
  217. Pelanggaran dalam Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg antara Agen dan Para Pangkalan di Solo Raya
  218. Pelindungan dan Implikasi Hukum dalam Waralaba Kuliner di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba
  219. Pelindungan Hukum bagi Bank atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit Milik Debitur yang Telah Meninggal Dunia Akibat Tidak Terpenuhinya Prinsip the Utmost Good Faith: Studi Kasus Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit
  220. Pelindungan Hukum bagi Debitur yang Melakukan Konsinyasi terhadap Status Sita Eksekusi yang Masih Melekat pada Objek Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 174 K/Pdt/2019)
  221. Pelindungan Hukum bagi Investor atas Risiko Kerugian Transaksi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Secara Online oleh PT Trimegah Asset Management
  222. Pelindungan Hukum bagi Notaris terhadap Penitipan Sertipikat Tanah dalam Transaksi Pengikatan Jual Beli yang Tidak Dilanjutkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt/2023)
  223. Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat
  224. Pelindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Belum Jadi terhadap Wanprestasi Perubahan Spesifikasi Bangunan oleh Developer (Studi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris X)
  225. Pelindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Memenuhi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Mengalihkan Objek Perkara melalui Akta Jual Beli kepada Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)
  226. Pelindungan Hukum bagi Pihak Peminjam dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan (Studi Kasus CV Faried Jaya)
  227. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online PUBG MOBILE melalui Instagram
  228. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Mebel Ukir Jepara Secara Lisan pada Pelaku Usaha di Kabupaten Jepara
  229. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Pengiriman Barang antara Konsumen dengan Perusahaan Jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia Cabang Pati
  230. Pelindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian bagi Penjual yang Mengalami Kerugian Akibat Klausula Program Garansi Bebas Pengembalian Barang dan/atau Dana di Shopee
  231. Pelindungan Hukum Debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
  232. Pelindungan Hukum Debitur Terkait Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022)
  233. Pelindungan Hukum Investor dalam Jual Beli Emas Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
  234. Pelindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Trans Dana Profitri dalam Perjanjian Alih Daya dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh
  235. Pelindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Indo Bhali Makmurjaya yang Objeknya Masuk dalam Boedel Pailit Penyewa
  236. Pelindungan Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Transaksi Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)
  237. Pelindungan Hukum terhadap Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Ortopedi Soeharso Surakarta
  238. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar di Toko X
  239. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jasa Titip Pembelian Tiket Konser NCT di Twitter
  240. Pelindungan Hukum terhadap Mitra Penjual dalam Perjanjian Baku Kemitraan dengan Shopee
  241. Pelindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM (Online Shop) dalam Perjanjian Endorsement dengan Influencer (Studi Kasus Clever Solutions)
  242. Pelindungan Hukum terhadap Pihak Pembeli yang Dirugikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus YAKKAP I Jakarta)
  243. Pelindungan Hukum terhadap Talent Perempuan dalam Perjanjian Jasa Pacar Sementara di Yogyakarta
  244. Pelindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual-Beli Secara Online dengan Sistem Pre Order di Instagram: Studi Kasus Akun @bedhour
  245. Pelindungan Upah Freelancer Copywriter yang Masih Berstatus sebagai Mahasiswa Ditinjau dari Hukum Pengupahan di Indonesia
  246. Peluang Pengaturan Klausula Kompensasi di dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia
  247. Pemaknaan Frasa Pasal 433 Kuhperdata Dikaitkan dengan Pengertian Disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian
  248. Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Terjadinya Wanprestasi oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 126/PDT/2018/PT YYk)
  249. Pembatalan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Karena Wanprestasi dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Plk Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/Pdt/2023/PT Plk Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024)
  250. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan oleh Calon Ahli Waris di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
  251. Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Harta Kekayaan Debitor PT Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN Niaga.mdn. jo. Nomor 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN Niaga.mdn.)
  252. Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian Karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
  253. Pemberlakuan Standar Fisher’s Work Agreement ILO Convention No.188 sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Awak Kapal Penangkap Ikan Asal Indonesia di Kapal Asing
  254. Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Batal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 499/PDT.G/2021/PN.SBY)
  255. Pemenuhan Hak-Hak Pemilik Kucing sebagai Konsumen dalam Perjanjian Pemacakan Kucing Ras di Saa’Cats House Yogyakarta
  256. Penafsiran Pemandangan sebagai Unsur Kenikmatan Suatu Barang dan Peranan Notaris untuk Memberi Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pemandangan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
  257. Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
  258. Pencantuman Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondotel Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Jual-Beli Unit Kondotel Pullman di Bali)
  259. Penempatan Dana Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana, Repo Saham dan Reksadana oleh PT Reliance Asset Management sebagai Manajer Investasi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal
  260. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian antara Kantor Konsultan Pajak Pelman dan Wang dan Klien
  261. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah (Studi Kasus pada Putusan Nomor 756/PDT.G/2021/PN Dps)
  262. Penerapan Asas Iktikad Baik di dalam Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi antara Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dengan PT Sakasoka di Provinsi Bali
  263. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Servis Motor antara Konsumen dengan Bengkel Motor Resmi Honda (Studi Kasus pada Bengkel Motor Resmi AHASS 7542 Yosan Motor Yogyakarta)
  264. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kcp Klaten Pasar Pedan
  265. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Probolinggo)
  266. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian bagi Hasil Secara Lisan pada Kegiatan Penitipan Penjualan Tanaman Hias melalui Live Instagram
  267. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Buku Secara Online antara Periplus.com dan Konsumennya
  268. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order di Website NAMA Studios
  269. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X Cabang Jababeka
  270. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Nasabah dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kurnia Sewon
  271. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Debitur dengan PT Toyota Astra Financial Services Cabang Pekanbaru
  272. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus antara Tuan A dengan Developer Apartemen X di Babarsari)
  273. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan antara PT Tradha dengan Pembeli
  274. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Kredit Tri Pangudi Makmur
  275. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di PT X
  276. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti Sleman
  277. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang antara Koperasi dan Peminjam (Studi Kasus Putusan No. 179/Pdt.G/2021/PN Mks)
  278. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Reliance Credit Life PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
  279. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Booth pada Acara Exposure 2019 di Yogyakarta
  280. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan antara Yayasan Semen Padang dengan Baby Sweet Corner
  281. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia
  282. Penerapan Asas Itikad Baik dan Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Es Teh Nusantara Cabang Stadion Maguwoharjo
  283. Penerapan Asas Itikad Baik dan Pelindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online Haka di Kabupaten Bantul
  284. Penerapan Asas Itikad Baik dan Pelindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jualbeli (PPJB)tanah dan Bangunan (Studi Kasus PPJB Tanah antara PT X dengan Pembeli Y di Sleman)
  285. Penerapan Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Kerja antara Sekutu dengan Pekerja pada Zilazy.id Online Shop
  286. Penerapan Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Usaha di Lembaga Pendidikan Informal New Concept Cabang Cakung Jakarta Timur
  287. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hak Debitur Selaku Konsumen pada Perjanjian Kredit Swadana di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanjung Barat Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  288. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online di Akun Instagram @prelovedjogja_ dengan Sistem Cash on Delivery
  289. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Penjual terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl)
  290. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Program Khusus Condotel Swiss-Belhotel Kuta-Bali antara PT Royal Premier International dan Investor
  291. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian antara PT Mekar Investama Sampoerna (Mekar) dengan Pemberi Pinjaman
  292. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Fotografi (Studi Kasus antara Penyedia Jasa Fotografi X dengan Nyonya A)
  293. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Hasil Lelang dalam Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara XI (Ptpn XI) dengan Petani Tebu Rakyat
  294. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Perumahan Bumi Panyileukan, Bandung)
  295. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pamella Satu Supermarket Yogyakarta
  296. Penerapan Asas Itikad Baik di dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Hubungannya dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Panin
  297. Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan PT X
  298. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Bangun, guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi Bisnis Center antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia Properti
  299. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jasa Titip Beli antara Pihak Penitip Beli dengan Pihak Titip Jepang
  300. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Layanan antara PT “Q” dengan Machine Learning Testers
  301. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kaveling di Area Food Court Universitas Gadjah Mada
  302. Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Mitra Bp-Link di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta
  303. Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bangun guna Serah antara Pemilik Hotel Sari Segara Resort dengan Pemilik Tanah di Kabupaten Badung
  304. Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online di Nimco Clothing Company Yogyakarta
  305. Penerapan Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta
  306. Penerapan Asas Keseimbangan sebagai Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Gedung Grha Sabha Pramana
  307. Penerapan Asas Persamaan dan Keseimbangan dalam Kerjasama Penyelenggaraan Konser Musik: Studi Kasus pada Vendor Mozza Production
  308. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT Waimusi Agroindah dengan Koperasi Unit Desa Sumber Sentosa
  309. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja antara Barista dan Pengusaha Coffee Shop di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
  310. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
  311. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Yogyakarta
  312. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan CV ALDIMAS
  313. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV Arka Jaya
  314. Penerapan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Perjanjian Grabfood oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) di Gondokusuman, Yogyakarta
  315. Penerapan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bot antara PT Trans Marga Jateng dengan PT Lingga Jati Qaireen
  316. Penerapan Klausula Baku dalam Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi dengan PT Shopee International Indonesia (Shopee) sebagai Penyedia Shopee Food
  317. Penerapan Klausula Mengenai Ketentuan Objek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Takaful Umum
  318. Penerapan Klausula Total Loss Only dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta
  319. Penerapan Konsep Automatic Renewal sebagai Bentuk Pembaruan dalam Perjanjian Kerja Sama Celebrity Endorsement
  320. Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit yang Diberikan oleh Bank kepada Debitur (Studi Kasus PT ATMPI dan PT FGS Selaku Debitur PT BMRI)
  321. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit antara BPR X dengan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit antara BPR X dengan DPRD Kabupaten Semarang)
  322. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia
  323. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Manajer Investasi dalam Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kerugian bagi Investor
  324. Penerapan Regulasi the Federation International De Football Association dalam Pilihan Badan Penyelesaian Sengketa pada Kontrak Kerja Pesepakbola Profesional di Indonesia
  325. Penerapan Trademark Coexistence Agreement terhadap Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya (Studi Perbandingan antara Hukum Merek Indonesia dan Hukum Merek Amerika Serikat)
  326. Penetapan Tarif Honorarium dalam Perjanjian Kerjasama antara Notaris dan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Notaris X dan Bank Y di Kabupaten Magelang)
  327. Pengalihan Hak atas Merek melalui Akta Jual Beli (Studi Kasus Merek “Bensu” pada Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)
  328. Pengaruh Penetapan Posisi Dominan sebagai Unsur Pembuktian Praktik Tying Agreement melalui Pergeseran Pendekatan Hukum: Studi Komparasi Indonesia dan Uni Eropa
  329. Pengaruh Perjanjian Kerahasiaan terhadap Perusahaan Pailit yang Menjalankan Asas Kelangsungan Usaha (Studi Kasus PT Starlight Prime Thermoplast)
  330. Pengaruh Perubahan Pengaturan Kontrak bagi Hasil Skema New Gross Split terhadap Keatraktifan Investasi Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia
  331. Pengaturan dan Praktek Mengenai Tanggung Jawab Klien Terkait Kewajiban Pembayaran Tarif Advokat
  332. Pengaturan Force Majeure terhadap Pemenuhan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Jual Beli Pengadaan Batubara antara PT PLN (Persero) dengan PT Bukit Asam (Persero), Tbk
  333. Pengaturan Perjanjian Standardisasi yang Dikecualikan dari Larangan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Pembelajaran dari Singapura dan Uni Eropa)
  334. Pengaturan Tying Agreement dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa)
  335. Pengembalian Uang Muka Akibat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2020/PT YYK)
  336. Penggunaan Klausula Baku dalam Non-Disclosure Agreement Ditinjau dari Asas Itikad Baik
  337. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Objek Fidusia dalam Perjanjian Sales and Lease Back pada Putusan No. 327/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST
  338. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
  339. Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pembiayaan bagi Hasil pada Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha (Studi Kasus PT X VENTURA)
  340. Penyelesaian Overmacht Karena Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Jasa Ibadah Umrah antara PT Gamalama Indo Pesona Cabang Yogyakarta dengan Pengguna Jasa
  341. Penyelesaian Peralihan Hak atas Tanah Setelah Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Akta Jual Beli Terdaftar di Kantor Pertanahan (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 182/2021 di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H)
  342. Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Konstruksi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  343. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi dengan Perusahaan Pengelola Penyedia Jasa Transportasi Online PT GOJEK Indonesia
  344. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik yang Didasarkan atas Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus SHM No. 3015 dan AJB No. 407/2015)
  345. Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Tugas Belajar antara Rumah Sakit PKU Muhammadyah Gombong dan Staf Rumah Sakit
  346. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Penyedia Katering antara Katering Primaboga dengan Konsumen di Klaten
  347. Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Lisan antara Konsumen dengan Pengusaha Katering (Studi Kasus Bu Yuni Catering)
  348. Penyelundupan Hukum dalam Hubungan Kerja di Indonesia: Perbedaan Kedudukan antara Perjanjian Kerja, Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kemitraan serta Pelindungannya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
  349. Peran Pendapat yang Mengikat (Binding Opinion) yang Dibuat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Sarana Mencegah Sengketa dalam Kontrak Bisnis
  350. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank (Studi Kasus Kantor Notaris X, di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)
  351. Peranan PPAT dalam Memberikan Pemahaman kepada Konsumen atas Akta Jual Beli Properti Signature Park Apartment di Jakarta Selatan
  352. Perbandingan antara Klausul Indemnitas yang Mengalihkan Tanggung Jawab dengan Klausul Eksonerasi
  353. Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
  354. Perjanjian antara Rumah Sakit dan Keluarga Pasien Mengenai Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID-19
  355. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Terkait Hak Siar Ekslusif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi terhadap Putusan KPPU NO.199 PK/PDT.SUS/2011)
  356. Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem Pre Project Selling: Studi Kasus PT Jogja Graha Selaras
  357. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  358. Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Mitra Esque Indonesia sebagai Perjanjian Waralaba dan Bentuk Pelindungan Hukum Setelah Terjadi Rebranding Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
  359. Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT Fast Food Indonesia dengan Pemilik Lahan di Purwokerto
  360. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta
  361. Perjanjian Pelepasan Hak dan Subrogasi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor yang Hilang pada Perusahaan Asuransi di Cirebon Ditinjau dari Asas Keseimbangan
  362. Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel pada Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  363. Perjanjian Pengambilan Tenaga Kerja dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengambilan Tenaga Kerja Babysitter PT Md)
  364. Perjanjian Penggabungan Data sebagai Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura)
  365. Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai Model Kerjasama Investasi di Bidang Usaha Pariwisata di Nusa Dua
  366. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Kaitannya dengan Kepailitan Pengembang Apartemen
  367. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai Identitas Kepemilikan dan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pengembang Green Pramuka City
  368. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dengan Kuasa Jual: Studi Putusan-Putusan Pengadilan
  369. Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) dalam Kaitannya dengan Pengangkatan Direksi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT X)
  370. Perlindungan bagi Online Shop sebagai Perantara Kegiatan Jual Beli Kosmetik Palsu
  371. Perlindungan Debitur dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat
  372. Perlindungan Hukum bagi Atlet Renang dalam Perjanjian Mutasi Atlet Renang
  373. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan
  374. Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Objek Hak Tanggungan Milik Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
  375. Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi tentang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Unit Tomohon Utara, Kota Tomohon)
  376. Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Kecil dan Menengah dengan Hak Tanggungan di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pasar Anyar Kota Tangerang
  377. Perlindungan Hukum bagi Dokter terhadap Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran di Rumah Sakit Hermina Bitung
  378. Perlindungan Hukum bagi Investor Pembeli Reksadana melalui Online (Studi Kasus terhadap Transaksi Jual Beli Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif melalui Online pada PT Danareksa Investment Management)
  379. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping melalui Pelaku Usaha Dropshipper (Studi Kasus pada CV Yuspin Boyolali)
  380. Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Bank Indonesia dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Mobile Payment antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Pengguna Layanan (Studi Kasus GO-PAY)
  381. Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Jual Beli Software Menggunakan Shrinkwrap Contract
  382. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Steam oleh Valve Corporation sebagai Distributor Digital Video Game melalui Transaksi Elektronik
  383. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan Jual Beli Perumahan pada Media Instagram yang Mengandung Klausula Baku (Studi Kasus: Ny. X dan Tjokroningrat Residence PT Cakrawala Metrik Yogyakarta)
  384. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pengiriman BARANG/PAKET di Jakarta
  385. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penempatan Klausula Baku dalam Iklan Potongan Harga Go-Pay
  386. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan yang Digunakan Pedagang dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta
  387. Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Budel Pailit yang Telah di Lakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY
  388. Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar
  389. Perlindungan Hukum bagi Lessor terhadap Objek Perjanjian Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) yang Dirampas untuk Negara sebagai Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging)
  390. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Penyelenggaraan Ibadah Umrah (PPIU) di PT Attiin Nabila Utama Cabang Yogyakarta
  391. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Bang-Bang
  392. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang di Primkop Pegawai Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta
  393. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  394. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
  395. Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing (Studi Kasus PT Pertamina Ep)
  396. Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT di Mall “X” yang Diperpanjang Kontrak Kerjanya melalui Pembuatan Kontrak Kerja Baru dengan Perusahaan Lain yang Dikendalikan dan Dimiliki oleh Pengusaha yang Sama
  397. Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
  398. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Akun Instagram @stealdeal.co
  399. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Perumahan Pesona Elo Residence
  400. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Hal Sertipikat Masih atas Nama Pemilik Terdahulu
  401. Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)
  402. Perlindungan Hukum bagi Pembeli Unit Apartemen yang Belum Memiliki Akta Jual Beli (Studi Kasus terhadap Tuan AW Selaku Pembeli Unit Apartemen Trivium Terrace)
  403. Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Benda Bergerak Tidak Terdaftar Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  404. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
  405. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Master Right Holder Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia atas Komersialisasi Tanpa Izin oleh Pihak Lain (Studi Kasus PT Inter Sport Marketing)
  406. Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Franchise Terkait Pengembangan Kemitraan Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Peluang Usaha Es Teh Cap Poci)
  407. Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek Online atas Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  408. Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Online yang Menerima Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Kemitraan di Yogyakarta
  409. Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Toll Card terhadap Kontrak Standar yang Dibuat oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Padalarang
  410. Perlindungan Hukum bagi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung di Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta
  411. Perlindungan Hukum bagi Perawat Kontrak terhadap Beban Kerja di RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
  412. Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Leasing terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 578/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel)
  413. Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan atas Obyek Pembiayaan Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi: Analisis Perjanjian Sewa guna Usaha PT Indomobil Finance Indonesia
  414. Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Nominee (Pinjam Nama) oleh Warga Negara Asing: Studi Putusan Nomor 61/PDT.G/2020/PT DPS
  415. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik terhadap Perjanjian Tukar Menukar Hak atas Tanah Belum Bersertipikat di Kabupaten Blitar (Studi Kasus: Putusan No. 3306 K/PDT/2003)
  416. Perlindungan Hukum bagi PT Pegadaian (Persero) dalam Hal Objek Gadai Berasal dari Penyalahgunaan Hak atas Transaksi Sewa-Menyewa (Studi Kasus di PT Pegadaian (Persero) Cabang HOS Cokroaminoto)
  417. Perlindungan Hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Persero dalam Hal Terjadi Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang Semula Dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Menjadi Anggaran PLN (APLN)
  418. Perlindungan Hukum bagi PT PLN (Persero) terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium
  419. Perlindungan Hukum bagi PT View Point Indonesia dalam Pembatalan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing dengan PT Matahari Putra Prima Tbk (Hypermart)
  420. Perlindungan Hukum Bari Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba Alfamart
  421. Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Teaching Industry Learning Center (TILC) Sekolah Vokasi UGM
  422. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Mitra Aman Sejahtera Indonesia dengan Peternak di Kabupaten Bantul
  423. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Melakukan Jasa antara Pemain Voli dengan Club Bola Voli Andalas Kalimundu
  424. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Coworking Space di Sleman
  425. Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi bagi Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Palazzo
  426. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar Ganesha Operation di Kabupaten Kebumen
  427. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Baju Cetak Digital di Daerah Sleman
  428. Perlindungan Hukum Konsumen pada Pernyataan Pra Kontrak Berdasar Brosur Penawaran Pengembang (Developer) di Yogyakarta
  429. Perlindungan Hukum Pegawai Kontrak Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  430. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha pada Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha
  431. Perlindungan Hukum Pemberi Sewa dalam Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan (Studi Kasus pada Putusan Nomor 190/PK/PDT/2005)
  432. Perlindungan Hukum Penanam Modal Asing dalam Kontrak Karya sebagai Akibat Pelaksanaan Undang-Undang Mineral dan Batubara
  433. Perlindungan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Satuan Rumah Susun dalam Sistem Pre Project Selling (Studi Kasus Apartemen Student Castle)
  434. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Hal Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT Panji Putra Perkasa Cabang Yogyakarta dengan RSUP Dr. Sardjito)
  435. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sebagai Pemegang Gadai atas Obyek Jaminan yang Telah Terikat Jaminan Fidusia di PT BPR Puspa Kencana Wonosobo
  436. Perlindungan Hukum Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan yang Dibebani Hak Tanggungan dan Belum Diroya (Studi Kasus di Perumahan Kasturi Land Kota Palembang)
  437. Perlindungan Hukum terhadap Bank atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
  438. Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Kreditur atas Hapusnya Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Petugas Bank (Studi Kasus PT BNI Skc Kediri vs PT BTN Blitar)
  439. Perlindungan Hukum terhadap Calon Pembeli Beritikad Baik pada Jual Beli Hak atas Tanah yang Terdapat Catatan dalam Buku Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Slmn)
  440. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Telah Melakukan Pembayaran dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Perjanjian Kredit Tuan E dengan PT Bank X di Daerah Istimewa Yogyakarta)
  441. Perlindungan Hukum terhadap Dokter Residen dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta
  442. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terikat Perjanjian Kredit Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di PT BPRS Dana Moneter
  443. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penerapan Klausul Bunga Mengambang (Floating Rate) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Negara Indonesia Kota Denpasar Bali
  444. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Jasa Titip Souvenir K-Pop
  445. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Mod Vaporizer dengan Garansi Toko di Yogyakarta
  446. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Laundry Kiloan (Studi Kasus di Yovin Laundry dan Noni Laundry)
  447. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Wisata dengan Biro Jasa Langit Biru Tour and Travel
  448. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Produksi Buku Tahunan Sekolah di CV Multi Creative Yogyakarta
  449. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jual Beli melalui Facebook (Studi Kasus Wanprestasi di Griya Batik Lestari Yogyakarta)
  450. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 PK/ Pdt/ 2015)
  451. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah Tanpa Pembebanan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Sleman
  452. Perlindungan Hukum terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perjanjian Jasa Perawatan Orang Lanjut Usia di Panti Wreda Hana Yogyakarta
  453. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Deposit Pulsa di Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, dan Kecamatan Depok
  454. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Rawat Inap di Lab. Klinik “Klinik Hewan Jogja” Yogyakarta
  455. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Titip Jual Online melalui Media Sosial Instagram di Yogyakarta
  456. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang Cabang Kabupaten Sukoharjo
  457. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Praktik Kerja Paruh Waktu di Universitas Gadjah Mada
  458. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia (Studi Kasus terhadap Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PT Dian Yogya Perdana dengan Hicom-Yamaha Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd.)
  459. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing Akibat Perbuatan Wanprestasi Prinsipal
  460. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Akibat Cacatnya Akta Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
  461. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Pembatalan Akta Jual Beli oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kln)
  462. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Apartemen Utara di Sleman Yogyakarta
  463. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Perumahan dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan antara Developer dengan Pembeli di Kemudo
  464. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Unit Hunian Apartemen Belmont Residence
  465. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta Eksklusif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
  466. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE) dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Hal Terjadi Eksekusi Harta Kekayaan atau Kepailitan terhadap Manajer Investasi
  467. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik dan Pengguna Merk dalam Perjanjian Waralaba
  468. Perlindungan Hukum terhadap Pengarang dalam Perjanjian Penerbitan (Studi Kasus CV Indiebookcorner)
  469. Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi GO-JEK Terkait Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hubungan Kemitraan antara PT GO-JEK dan Pengemudi di Kabupaten Sleman
  470. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa dalam Pembuatan Situs Web di Lembaga Omah Ti UGM
  471. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pdt/2001)
  472. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagai Penyewa Beritikad Baik atas Peletakan Sita Eksekusi
  473. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
  474. Perlindungan Hukum terhadap Terwaralaba dalam Hal Pewaralaba Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Superwash)
  475. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
  476. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Produk Kosmetik Share in Jar yang Tidak Mencantumkan Spesifikasi Produk dalam Kemasannya di Beberapa Marketplace Indonesia
  477. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik Palsu melalui Lokapasar “Shopee
  478. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Pecah Belah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) di Surakarta)
  479. Perlindungan Konsumen dalam Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pengangkutan Barang di Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Yogyakarta
  480. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Motor Besar Bekas di Premier Garage Kabupaten Klaten
  481. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang di Agen Jasa Ekspedisi Kabupaten Sleman
  482. Perlindungan Konsumen Terkait Klausula Baku Perubahan Syarat dan Ketentuan serta Pilihan Forum dalam Kasus Jugglenaut Challenge antara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan PT Grab Teknologi Indonesia
  483. Perlindungan terhadap Bank sebagai Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang Menggunakan Tanah dengan Status Letter C sebagai Jaminan (Study di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta)
  484. Perlindungan terhadap Konsumen pada Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Hewan melalui Jasa Angkutan Logistik (Studi Kasus pada PT Kereta Api Logistik (KALOG) di Yogyakarta)
  485. Perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Kreditur dari Wanprestasi oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1 Tanggal 15 Juli 2009
  486. Persepsi Notaris terhadap Praktik Pemberian Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) di Kabupaten Cirebon
  487. Perspektif Negara Anggota ASEAN terhadap Inkorporasi Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas: Studi Kasus Indonesia dan Singapura
  488. Pertanggungjawaban Kontraktor Utama atas Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng dalam Kontrak Recovery Platina dari Spent Catalyst di Pertamina
  489. Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh Warga Negara Asing dengan Jangka Waktu Lama (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT DPS)
  490. Pertanggungjawaban Perdata atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara Lessee dengan Pihak Ketiga (Studi Kasus: Eksekusi atas Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Sewa Menyewa antara PT AB dengan PT EF)
  491. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Perjanjian Pura-Pura
  492. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perlawanan Sita Eksekusi terhadap Objek Tanah yang Telah Ditransaksikan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Pbr jo. 74/PDT/2017/PT PBR jo. 1844 K/Pdt/2018 jo. 245 PK/Pdt/2020)
  493. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itikad Baik Penyewa pada Sengketa Pembatalan Akta Hibah serta Implikasinya terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT KPG)
  494. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Gugatan yang Dinyatakan Premature serta Pelindungan Hukumnya bagi Investor dalam Perjanjian Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PDT.GS/2019/PN Bgl)
  495. Pewarisan Hak atas Tanah sebagai Objek Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn jo. Nomor 82/PDT/2019/PT YYK Jis. Nomor 2006 K/Pdt/2020)
  496. Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
  497. Praktik Penyesuaian Perjanjian Konsesi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sebagaimana Amanat Pasal 4 Huruf B PP Nomor 101 Tahun 2021
  498. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dan Tanggung Jawab Pembeli Saham dalam Gugatan Perjanjian Simulasi Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/PDT.G/2014/PN.BKS Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/PDT/2020)
  499. Problematika dan Rekonstruksi Pengaturan Klaim Jaminan Hari Tua bagi Peserta yang Berhenti Bekerja
  500. Rekonstruksi Kedudukan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH, dan Pasal 88 UUPPLH Juncto UUCK dan Implikasinya terhadap Strategi Formulasi Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup
  501. Rekonstruksi Pengaturan Syarat Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Kreditor Lain yang Timbul Karena Cessie dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  502. Sengketa atas Penerapan Tax Treaty dalam Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Asing dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dilihat dari Aspek Hukum Kontrak dan Hukum Perjanjian Internasional
  503. Signifikansi Pengaturan Benefit Sharing Sumber Daya Genetik Laut dalam Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction bagi Indonesia
  504. Simplifikasi Perjanjian Kredit dalam Bentuk Omnibus terhadap Kredit PT Meindo Elang Indah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  505. Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Belum Dipecah yang Dijaminkan serta Penyelesaiannya untuk Melindungi Hak Pembeli dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/PDT.SUS-PAILIT/2024)Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pemecahan Tanah, Penyelesaian Putusan
  506. Striking Balance Between the Environmental Preservation and Trade from the Perspective of WTO Agreements, Case Study of the Red II’s Support Measure in DS593 EU’s Certain Measures on Indonesia’s Palm Oil Exportation
  507. Studi Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Lembaga Pendidikan Primagama
  508. Tanggung Jawab Notaris terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual Berdasarkan Hubungan Hukum Utang Piutang yang Dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK
  509. Tanggung Jawab Perdata dalam Hal Terjadi Kelalaian yang Dilakukan oleh Pegawai Kontrak (Non Pegawai Negeri Sipil) Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
  510. The Importance for Indonesia to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Lessons from Vietnam’s Experience
  511. The Legal Protection for the Stocks Owner in the Repurchase Agreement (Repo) Which Related to the Transferred Stocks
  512. The Urgency on the Accession of Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications to Protect Geographical Indications in Indonesia
  513. The Validity of Asymmetrical Arbitration Agreement: An Analysis of Indonesian Law and International Legal Instruments
  514. Tinjauan atas Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Berupa Hak Pengelolaan Berdasarkan Perjanjian Build Operate Transfer (BOT); (Studi Kasus PT Korea World Center Indonesia dalam Pailit)
  515. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Persalinan dengan Metode Sectio Caesarea Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (SC ERACS) di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
  516. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Adira Finance Kota Surakarta)
  517. Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dalam Perspektif Necessity Test pada Technical Barriers to Trade Agreement
  518. Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
  519. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dalam Penambangan Pasir Kuarsa pada PT Karya Demaze Investama di Kalimantan Timur
  520. Tinjauan Perjanjian Penitipan Alat Penunjang Kegiatan antara Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Gadjah Mada dengan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia
  521. Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Jual Beli Produk Fesyen Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD) di Marketplace
  522. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Ojek Perempuan Hamil PT Aplikasi Karya Anak Bangsa DKI Jakarta dalam Melaksanakan Kegiatan Kemitraannya
  523. Tinjauan Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Daring (Online)
  524. Tinjauan tentang Perjanjian Jasa Pialang Asuransi Kesehatan antara PT Cipta Integra Duta dengan PT South Pacific Viscose
  525. Tinjauan terhadap Perjanjian Kerja Sama pada Industri Kreatif (Studi Kasus antara Kenapa Creative dengan PT Rwe Bhinda)
  526. Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dengan CV Elang Jaya Putra (Studi Kasus Surat Perintah Kerja Nomor: 027/506/SPK/4.02.0.00.0.00.01/VIII/2021)
  527. Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Swakelola antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar dengan Pegawai Negeri Sipil Dosen X (Kontrak Nomor: B/1388/UN57.L1/DT.06.01/2023)
  528. Tinjauan Yuridis Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Jual yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 113/Pdt/2017/PT BDG)
  529. Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Disertai dengan Kuasa Menjual yang Jaminannya Merupakan Objek dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Sgi)
  530. Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Freelancer dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar Kerja Online (Studi Kasus pada Situs Web Sribulancer.com)
  531. Tinjauan Yuridis Implementasi Asas Itikad Baik pada Perjanjian di Bawah Tangan (Studi Perjanjian Maklon antara PT SY dan CH Kosmetik)
  532. Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Terapeutik Tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam
  533. Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Penyintas Gangguan Bipolar (Bipolar Disorder)
  534. Tinjauan Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amartha.com)
  535. Tinjauan Yuridis Kontrak Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Berbasis Long Segment di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  536. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Alih Daya dari Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya oleh PT Artisan Wahyu (Gandaria 8 Office Tower) dengan PT Gunung Himun Peratama)
  537. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Video Game Berjudul 7 Day to Die dalam Steam Early Access di Indonesia
  538. Tinjauan Yuridis Pasal 50 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian Penetapan Standar Teknis (Studi Kasus Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP))
  539. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian antara Wedding Organizer Rosemine Decoration dengan Konsumen Jasa pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemi Covid-19
  540. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus pada PT X Finance, Kota Bontang)
  541. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Embrio Program Bayi Tabung Klinik Infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sleman
  542. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Sel Telur (Egg Freezing) di Klinik Sadewa IVF Center pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa
  543. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Terapi Sel Punca (Stem Cell) pada Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
  544. Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum terhadap Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal untuk Pengangkutan Barang
  545. Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System dan Alat Musik yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus CV RA Production)
  546. Tinjauan Yuridis Pencantuman Syarat Batal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pentapolis Residence di Balikpapan Superblock
  547. Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)
  548. Tinjauan Yuridis Pengikatan Bangunan Cagar Budaya sebagai Objek Jaminan Utang (Studi Kasus Perjanjian Pinjam Meminjam antara X DAN Y di Kabupaten Gunungkidul)
  549. Tinjauan Yuridis Perjanjian Jasa Perencanaan Investasi Saham antara PT “X” dengan Klien
  550. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Agen BRILink dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sleman atas Pengenaan Biaya Transaksi (Studi Kasus: Agen BRILink Toko Mahasiswa dan Toko Nico BRILink Grenjeng)
  551. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
  552. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Islam Indonesia Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)
  553. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada
  554. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus) pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Nindya Raharja di Kabupaten Gunungkidul
  555. Tinjauan Yuridis Perjanjian Open Commission Gambar Digital di Media Sosial Twitter
  556. Tinjauan Yuridis Perjanjian Penitipan Barang di Golockers Yogyakarta
  557. Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Premium yang Disewakan Kembali dengan Sistem Sharing Account
  558. Tinjauan Yuridis Perjanjian Surveyor Independen Produk Non Bahan Bakar Minyak dan Petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan PT CI
  559. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim atas Asas Itikad Baik (Good Faith) dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  560. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perjanjian Pemisahan Harta terhadap Perkara Kepailitan
  561. Tinjauan Yuridis Smart Contract dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital di Metaverse Menurut Hukum di Indonesia
  562. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Tim Kkn-Ppm UGM Manyeuw Bacarita 2025
  563. Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Hunian antara Penyewa dengan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit Jongke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
  564. Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 guna Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Pihak ke Tiga yang Beritikad Baik
  565. Tinjauan Yuridis terhadap Kapal Nelayan Bersertifikat E-Pas Kecil sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank
  566. Tinjauan Yuridis terhadap Klaim Konstruksi Akibat Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Integrated Building
  567. Tinjauan Yuridis terhadap Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pembatalan Perubahan Perjanjian Perdamaian pada PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.)
  568. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat PT Sentosa Laju Energy di Kota Surabaya
  569. Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Persetujuan Customer dalam Perjanjian Pembelian Tiket Masuk Taman Rekreasi (Studi Kasus di Ancol Taman Impian)
  570. Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Hukum bagi Bank Mandiri dalam Perjanjian Kredit dengan Skema Global Line
  571. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Telah Membayar Lunas (Studi Putusan Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)
  572. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rahim (Surogasi)
  573. Tinjauan Yuridis terhadap Pihak yang Beritikad Baik dalam Pelaksanaan Pra Kontraktual Berdasarkan Doktrin Promissory Estoppel
  574. Transaksi Jual Beli Produk yang Dilarang Diperjual Belikan di Marketplace Shopee
  575. Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun melalui Sistem Pre Project Selling (Studi pada Kantor Wilayah IV PT Bank Tabungan Negara, Persero Tbk)
  576. Upaya Ideal Menghindari Disparitas Pertimbangan Hukum Sengketa Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/PDT.SUS-KPPU/2019)
  577. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Katering antara Katering Nova dengan Konsumen di Boyolali
  578. Urgensi Jaminan Kepastian Hukum yang Adil bagi Perusahaan Pengangkutan yang Beritikad Baik
  579. Urgensi Klausula Keadaan Sulit (Hardship) dalam Hukum Perjanjian Bisnis di Indonesia
  580. Urgensi Pembuatan Perjanjian Multilateral antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Terkait Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara
  581. Urgensi Perlindungan Merek melalui Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)

 

Hukum Perlindungan Konsumen

  1. Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK atas Upaya Hukum Keberatan oleh Pihak Pelaku Usaha Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Putusan dalam Kasus Sengketa Jual – Beli Tanah antara Boedi Soesanto Melawan Benny Gunawan)
  2. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen Perumahan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Aston Karawaci Apartment)
  3. Analisis Hukum terhadap Rencana Penerapan Self Declaration pada Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Muslim
  4. Analisis Pelindungan Konsumen atas Hilangnya Saldo dari Aplikasi Bank Jago
  5. Analisis Pemberlakuan Perjanjian Asuransi pada Perusahaan Asuransi di Indonesia serta Perlindungan Hukum bagi Tertanggung (Konsumen) Akibat Pemberlakuan Asuransi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dikaitkan dengan UU Perasuransian Juncto POJK Nomor 69/POJK.05/2016
  6. Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
  7. Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
  8. Analisis Perikatan dengan Syarat Batal dan Pelindungan Konsumen dalam Polis Asuransi Jiwa Allianz Indonesia
  9. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Ban Vulkanisir
  10. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Alat Musik melalui E-Commerce (Studi pada Toko Musik Ionian Store dan Geand Store di Daerah Istimewa Yogyakarta)
  11. Analisis Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Menjadi Pengalihan Pembangunan Unit Rumah oleh Developer kepada Konsumen (Studi Kasus PT X di Kabupaten Sleman)
  12. Analisis Yuridis Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
  13. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-commerce) melalui Situs Shopee
  14. Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Mitra Pengemudi
  15. Analisis Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E- Money) sebagai Transaksi Pembayaran Tol di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
  16. Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
  17. Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Nasabah Layanan Perbankan Digital Jenius
  18. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  19. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmor) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
  20. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2011)
  21. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT BCA Finance Cabang Juanda Depok dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
  22. Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Peminjaman Dana Berbasis Teknologi pada Perusahaan Platform Fintech Lending Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  23. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen bagi Pemberi Dana Fintech P2P Lending Menurut Ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia di Jakarta Selatan)
  24. Asuransi Aset Kripto sebagai Bentuk Mitigasi Risiko untuk Mewujudkan Pelindungan Konsumen
  25. Bentuk Perjanjian serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Sablon dan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)
  26. Consumer Legal Protection on E-Commerce Transactions: A Comparative Study Between Indonesia and Japan Concerning on Consumers Privacy in Terms of Personal Data Protection
  27. Consumer Protection Point of View on Compensation for Parking Service User at Public Body Road According to Municipal Law City of Yogyakarta Number 18 Year 2009 of Parking Facilities
  28. Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta terhadap Maraknya Sengketa Sewa guna Usaha (Leasing) di Kota Yogyakarta
  29. Eran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terhadap Perlindungan Konsumen di Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
  30. Hubungan Afiliasi melalui Jabatan Rangkap antara Pelaku Usaha yang Bersaing (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat)
  31. Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) Perumda Pasar Jaya
  32. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Kekuatan Hukum Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta
  33. Kajian Hukum tentang Perbedaan Karakteristik Bank Garansi dan Surety Bond dalam Penyelesaian Klaim
  34. Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen antara Pengembang Dengen Konsumen Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan
  35. Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Kaitannya dengan ASEAN Connectivity
  36. Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Baku Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (Studi Perjanjian Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Asuransi Jasa Indonesia)
  37. Kedudukan Bank Garansi yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
  38. Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  39. Kerangka Hukum, Peluang, Tantangan Konsep Rupiah Digital di Indonesia melalui Proyek Garuda: Menyeimbangkan Inovasi Teknologi, Pelindungan Konsumen, dan Keamanan Data
  40. Kesesuaian Pencantuman Klausula Pemblokiran Secara Sepihak oleh Bank dalam Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Bank Mandiri serta Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Kasus PT Bank Mandiri Tbk., Cabang Yogyakarta – Katamso)
  41. Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan dalam Bentuk Sewa guna Usaha PT X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  42. Konstruksi Hukum Perjanjian Visit Store Endorsement melalui WhatsApp antara Key Opinion Leader (KOL) dan Pelaku Usaha Restoran Sate Ratu Yogyakarta
  43. Legal Analysis on Legal Protection to Consumer of Electronic Wallet of Payment Service Providers Based on Bank Indonesia Regulation No. 22/20/PBI/2020 Concerning Bank Indonesia Consumer Protection in Relation to Consumer Complaint (Case Study of DANA Indonesia)
  44. Legal Analysis on Loss Credit in Regards to its Dispute Settlement by Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Towards the Dispute Between BRI Agroniaga Branch Office Rantau Prapat and the Debtor (Case Study: BPSK Decision No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/2016)
  45. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Transportasi Udara
  46. Pelaksanaan Buyback Guarantee yang Dilakukan Pengembang (Developer) terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Nasabah dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen
  47. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelaku Usaha di Luar Negeri
  48. Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Sambungan Air Minum antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari dengan Pelanggan di Kabupaten Wonogiri
  49. Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Interior antara PT Habitat Gubah Cipta dengan Pengguna Jasa
  50. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah antara PT Graneda dengan Konsumen Perumahan Grand Gresik Harmoni di Kabupaten Gresik
  51. Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Konsumen terhadap Kegiatan Penyelesaian Klaim Asuransi
  52. Pelindungan Hukum atas Keamanan dan Keselamatan Pengunjung sebagai Konsumen pada Objek Wisata Gua Pindul di Kabupaten Gunungkidul
  53. Pelindungan Hukum bagi Driver Online terhadap Pesanan Fiktif oleh Konsumen dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Shopeefood Depok
  54. Pelindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penggunaan Hak Akses Gratis Video Game di Steam
  55. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Iphone Bekas dalam Kaitannya dengan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI
  56. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pemegang Tiket Konser dalam Hal Terjadi Pembatalan Konser Musik Berdendang Bergoyang, Gudfest, dan Sambharafest
  57. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Rapid Diagnostic Test Antigen di Bandara Kualanamu Deliserdang atas Penggunaan Alat Tes Daur Ulang atau Bekas
  58. Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Jaminan Keamanan Pangan yang Dibeli Secara Online (Studi Kasus pada Roti Isi Fla Merek “X” di Kota Pontianak)
  59. Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kesalahan Informasi oleh Agen Asuransi 3i Networks dalam Penjualan Produk Unit Link (Studi Kasus PT AJ Central Asia Raya Yogyakarta)
  60. Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Share in Jar Tanpa Izin Edar di Kota Yogyakarta
  61. Pelindungan Hukum bagi Pengunjung yang Mengalami Cedera di Gua Kiskendo Akibat Fasilitas Wisata Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  62. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Mebel Ukir Jepara Secara Lisan pada Pelaku Usaha di Kabupaten Jepara
  63. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Pengiriman Barang antara Konsumen dengan Perusahaan Jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia Cabang Pati
  64. Pelindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian bagi Penjual yang Mengalami Kerugian Akibat Klausula Program Garansi Bebas Pengembalian Barang dan/atau Dana di Shopee
  65. Pelindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Jasa Berbasis AI (Artificial Intelligence) di Indonesia
  66. Pelindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Bimbingan Belajar Prosus Inten di Kota Semarang
  67. Pelindungan Hukum Pemegang Tiket Konser A Kategori Presale 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  68. Pelindungan Hukum terhadap Hak Upah yang Adil bagi Juru Parkir Resmi atas Penerapan Digitalisasi Pembayaran Parkir QRIS di Zona Tepi Jalan Umum Kota Surabaya
  69. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penawaran Tiket Murah sebagai Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009
  70. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar di Toko X
  71. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jasa Titip Pembelian Tiket Konser NCT di Twitter
  72. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen Toko Barang dengan Luxury Brand Secara Online
  73. Pelindungan Hukum terhadap Mitra Penjual dalam Perjanjian Baku Kemitraan dengan Shopee
  74. Pelindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pusat Kesehatan Hewan Gamping
  75. Pelindungan Hukum terhadap Penonton Konser Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Acara Happiness Start Here di Yogyakarta)
  76. Pelindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah BRI dari Kejahatan di Bidang Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  77. Pelindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual-Beli Secara Online dengan Sistem Pre Order di Instagram: Studi Kasus Akun @bedhour
  78. Pelindungan Konsumen pada Praktik Pencairan Limit Gopaylater melalui Jasa Gesek Tunai (Gestun) di Media Sosial X
  79. Pelindungan Konsumen Pengguna Jasa terhadap Pelaksanaan Kewajiban Wedding Organizer Ulfa Merdeka Party Planner Akibat Adanya Pandemi COVID-19
  80. Pelindungan terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pembatalan Konser (Studi Kasus Konser Dua Lipa Radical Optimism Tour di Jakarta)
  81. Pemenuhan Hak-Hak Pemilik Kucing sebagai Konsumen dalam Perjanjian Pemacakan Kucing Ras di Saa’Cats House Yogyakarta
  82. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Servis Motor antara Konsumen dengan Bengkel Motor Resmi Honda (Studi Kasus pada Bengkel Motor Resmi AHASS 7542 Yosan Motor Yogyakarta)
  83. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Buku Secara Online antara Periplus.com dan Konsumennya
  84. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Debitur dengan PT Toyota Astra Financial Services Cabang Pekanbaru
  85. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hak Debitur Selaku Konsumen pada Perjanjian Kredit Swadana di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanjung Barat Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  86. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Fotografi (Studi Kasus antara Penyedia Jasa Fotografi X dengan Nyonya A)
  87. Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan serta Asas Keadilan terhadap Konsumen pada Putusan 117 PK/Pdt-Sus-BPSK/2017
  88. Penerapan Asas the Right to Privacy dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada Transaksi E-Commerce
  89. Penerapan Inspanningsverbintenis dalam Tindakan Medis Bedah Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten
  90. Penerapan Klausula Baku dalam Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi dengan PT Shopee International Indonesia (Shopee) sebagai Penyedia Shopee Food
  91. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Greenwashing Produk di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Konsumen
  92. Pengalihan Hak Milik dan Perlindungan Hukum Konsumen atas Non-Fungible Token yang Menggunakan Penyimpanan Secara Off-Chain di Marketplace
  93. Pengaturan Predatory Pricing oleh Pelaku Usaha Pemilik Big Data dalam Pasar Digital: Studi Komparasi Indonesia dengan Uni Eropa
  94. Penggunaan Klausula Baku dalam Non-Disclosure Agreement Ditinjau dari Asas Itikad Baik
  95. Penggunaan Teknologi Customerai oleh Twilio dan Tantangannya dalam Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen
  96. Penyelesaian Overmacht Karena Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Jasa Ibadah Umrah antara PT Gamalama Indo Pesona Cabang Yogyakarta dengan Pengguna Jasa
  97. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
  98. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Penyedia Katering antara Katering Primaboga dengan Konsumen di Klaten
  99. Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Lisan antara Konsumen dengan Pengusaha Katering (Studi Kasus Bu Yuni Catering)
  100. Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam Menjamin Perlindungan Konsumen Penerbangan dan Hubungannya dengan Kementrian Perhubungan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  101. Peran Batikmark dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Batik dari Produsen Batik Pemegang Sertifikasi Batikmark di Daerah Wukirsari
  102. Peranan PPAT dalam Memberikan Pemahaman kepada Konsumen atas Akta Jual Beli Properti Signature Park Apartment di Jakarta Selatan
  103. Perjanjian Pengambilan Tenaga Kerja dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengambilan Tenaga Kerja Babysitter PT Md)
  104. Perlindungan dan Upaya Hukum Terkait Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Layanan Marketplace Lazada (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt)
  105. Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology
  106. Perlindungan Hukum atas Hak Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan Konsumen terhadap Penumpang Bus Batik Solo Trans Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  107. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Hal Terjadi Tagihan Berulang terhadap Layanan yang Sudah Dicabut pada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta
  108. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang “Arshon Water” Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
  109. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Internet WLAN Colorful.net di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Akibat Tidak Tepenuhinya Prestasi oleh Penyedia Jaringan
  110. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping melalui Pelaku Usaha Dropshipper (Studi Kasus pada CV Yuspin Boyolali)
  111. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) yang Berpotensi Meningkatkan Prevalensi PTM: Diabetes Melitus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
  112. Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Bank Indonesia dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Mobile Payment antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Pengguna Layanan (Studi Kasus GO-PAY)
  113. Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh BBPOM DIY atas Peredaran Makanan Ringan Kemasan Kiloan yang Tidak Mencantumkan Label atau Penjelasan Barang di Yogyakarta
  114. Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Jual Beli Software Menggunakan Shrinkwrap Contract
  115. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Steam oleh Valve Corporation sebagai Distributor Digital Video Game melalui Transaksi Elektronik
  116. Perlindungan Hukum bagi Konsumen PT Trinusa Travelindo Terkait Pembatalan Tiket Pesawat Akibat Adanya Pandemi COVID-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  117. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Cabai Rawit Merah yang Dilapisi Cat Kimia Berbahaya di Kabupaten Banyumas
  118. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan Jual Beli Perumahan pada Media Instagram yang Mengandung Klausula Baku (Studi Kasus: Ny. X dan Tjokroningrat Residence PT Cakrawala Metrik Yogyakarta)
  119. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kualitas dan Keaslian Produk Kosmetik Kontainer (Share in Jar) serta Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Menangani Peredaran Kosmetik Kontainer di Kota Semarang
  120. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pengiriman BARANG/PAKET di Jakarta
  121. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penempatan Klausula Baku dalam Iklan Potongan Harga Go-Pay
  122. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan yang Digunakan Pedagang dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta
  123. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Jamu Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Yogyakarta
  124. Perlindungan Hukum bagi Mitra GO-JEK dalam Hal Order Fiktif yang Dilakukan oleh Konsumen
  125. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
  126. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Kantong Parkir di Universitas Gadjah Mada
  127. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Tokopedia yang Terindikasi Kesamaan Data dalam Promo Cashback Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  128. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Layanan QR Payment yang Dipindahalihkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
  129. Perlindungan Hukum Debitur Pinjaman Online Ditinjau dari Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
  130. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar Ganesha Operation di Kabupaten Kebumen
  131. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Baju Cetak Digital di Daerah Sleman
  132. Perlindungan Hukum Konsumen dan Tantangan dalam Transaksi Perdagangan Fisik Emas Digital
  133. Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Yogyakarta atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Konsumen Kosmetik Tanpa Izin Edar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
  134. Perlindungan Hukum Konsumen pada Pernyataan Pra Kontrak Berdasar Brosur Penawaran Pengembang (Developer) di Yogyakarta
  135. Perlindungan Hukum Konsumen PT Trinusa Travelindo dalam Pengembalian Pembayaran Tiket Berupa Voucher Credit Akibat Pembatalan Perjalanan Karena Pandemi Covid-19
  136. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Penagihan Intimidatif dalam Penyelenggaraan Pinjaman Daring Legal Berdasarkan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan
  137. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tidak Dicantumkankannya Ilustrasi Investasi dalam Polis Asuransi Unit Link pada PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta
  138. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha pada Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha
  139. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Debitur sebagai Konsumen Pinjaman Online: Studi Kasus Tuan X dengan Pinjaman Online Ilegal di Jakarta
  140. Perlindungan Hukum terhadap Data Privasi Konsumen dengan Pemanfaatan Metode Target Perilaku Pasar atau Market Behavior Targeting pada Perdagangan Elektronik (E-COMMERCE)
  141. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Pengalihan Piutang atas Nama (Cessie) yang Dilakukan oleh Bank Selaku Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 50/PDT.G/2020/PN. Bks.)
  142. Perlindungan Hukum terhadap Klien Pengguna Jasa Dokter Hewan di Bekasi
  143. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pesanan yang Tidak Sesuai dalam Layanan Jasa GO-FOOD
  144. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Higiene Sanitasi Rumah Makan (Studi di Waroeng Spesial Sambal Pandega Marta)
  145. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penerapan Klausul Bunga Mengambang (Floating Rate) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Negara Indonesia Kota Denpasar Bali
  146. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Jasa Titip Souvenir K-Pop
  147. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Mod Vaporizer dengan Garansi Toko di Yogyakarta
  148. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Laundry Kiloan (Studi Kasus di Yovin Laundry dan Noni Laundry)
  149. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Wisata dengan Biro Jasa Langit Biru Tour and Travel
  150. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Produksi Buku Tahunan Sekolah di CV Multi Creative Yogyakarta
  151. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Wisata Lava Tour di Kawasan Wisata Kaliadem (Studi Kasus Merapi Jaya Adventure)
  152. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)
  153. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh BBPOM DIY atas Penyalahgunaan Zat Berbahaya dalam Makanan Ringan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  154. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jual Beli melalui Facebook (Studi Kasus Wanprestasi di Griya Batik Lestari Yogyakarta)
  155. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta
  156. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Travel Insurance pada Transaksi Tiket Pesawat melalui Aplikasi Online
  157. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Layanan Internet Banking dengan BNI E-SECURE pada BNI 46 Cabang Abdul Muis Jakarta
  158. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggan Produk Indihome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. di Kabupaten Sleman
  159. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar atas Sengketa Penyalahgunaan Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus E-Commerce PT Fashion Marketplace Indonesia dan PT Ecart Services Indonesia)
  160. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa dalam Pembuatan Situs Web di Lembaga Omah Ti UGM
  161. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Konsultasi Psikologi Online di Pijarpsikologi.org
  162. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (Masyarakat) dalam Promosi Produk Tertentu melalui Mekanisme Informasi Digital
  163. Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen dalam Berbisnis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  164. Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi pada PT GO-JEK Indonesia
  165. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Produk Kosmetik Share in Jar yang Tidak Mencantumkan Spesifikasi Produk dalam Kemasannya di Beberapa Marketplace Indonesia
  166. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik Palsu melalui Lokapasar “Shopee
  167. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Pecah Belah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) di Surakarta)
  168. Perlindungan Konsumen dalam Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pengangkutan Barang di Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Yogyakarta
  169. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Motor Besar Bekas di Premier Garage Kabupaten Klaten
  170. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang di Agen Jasa Ekspedisi Kabupaten Sleman
  171. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli GItar Custom dengan SIstem Pre-Order melalui Instagram di Kota Surakarta
  172. Perlindungan Konsumen oleh Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga terhadap Keamanan Pangan Abon di UD Cap Lombok Salatiga
  173. Perlindungan Konsumen Pengguna E-Liquid yang Belum Mencantumkan Peringatan Kesehatan Berupa Gambar
  174. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Kereta Rel Listrik Commuterline Berkaitan dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015)
  175. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pusat Kebugaran Fitbox Gym Studio Yogyakarta yang Mengalami Cedera Saat Latihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  176. Perlindungan Konsumen Perumahan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Studi Kasus Perselisihan Mengenai Pelaksanaan PPJB)
  177. Perlindungan Konsumen terhadap Hilangnya Uang Elektronik Berbasis Server Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: DANA)
  178. Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Menyesatkan pada Produk Susu Kental Manis di Kota Kediri
  179. Perlindungan Konsumen terhadap Jual-Beli Hewan Kurban Online
  180. Perlindungan Konsumen terhadap Kenaikan Tagihan Layanan Internet Indihome di Kota Magelang
  181. Perlindungan Konsumen terhadap Pembeli Rumah dan Tanah di Perumahan (Studi Kasus Pembeli dan PT X)
  182. Perlindungan Konsumen Terkait Klausula Baku Perubahan Syarat dan Ketentuan serta Pilihan Forum dalam Kasus Jugglenaut Challenge antara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan PT Grab Teknologi Indonesia
  183. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT BNN, Tbk
  184. Perlindungan terhadap Hak Upah Pekerja dan Keberlanjutan Bisnis Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat
  185. Perlindungan terhadap Konsumen pada Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Hewan melalui Jasa Angkutan Logistik (Studi Kasus pada PT Kereta Api Logistik (KALOG) di Yogyakarta)
  186. Perlindungan terhadap Nasabah Dana Investasi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus ANTABOGA CENTURY)
  187. Perlindungan terhadap Pengguna Prebuilt Coil dalam Produk Rokok Elektrik di Kabupaten Sragen
  188. Pertanggungjawaban Hukum PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) atas Kasus SIM Swap dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Konsumen
  189. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Penyedia Jasa Reparasi Kamera di D&T Kamera terhadap Konsumen di Kota Yogyakarta
  190. Pertanggungjawaban Perdata Lembaga Keuangan Digital yang Merugikan Pengguna Layanan: Studi Kasus Dana
  191. Problematika Kewajiban Pendaftaran IMEI pada Produk Ponsel Bekas dari Luar Negeri dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
  192. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Rekreasi Wahana Bermain Kenjeran Park Surabaya terhadap Konsumen yang Dirugikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  193. The Application of Product Liability Insurance for Small-Scale Fuel Distribution Activity (Case Study of Pertashop Margoagung 4P.55505 in Seyegan, Sleman, D.I. Yogyakarta)
  194. The Legal Responsibility of Travel Agent to Consumers Concerning Airline Refund Ticketing in Special Region of Yogyakarta (Case Study of PT Gama Wisata)
  195. The Possible Mechanisms of Online Dispute Resolution for E-Commerce Consumer Dispute in Indonesia: Lessons Learned from European Union Law
  196. The Protection of Personal Data in the Context of Online Consumer Protection: A Comparative Approach Between Indonesia and the Usa
  197. The Responsibility of Bank as Agent in Bancassurance Product from the Perspective of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection
  198. Tinjauan Hukum Normatif Perlindungan Konsumen Jasa Go-Massage pada Aplikasi Go-Life PT Gojek Indonesia
  199. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kedudukan Delik Aduan dalam Tindak Pidana Merek
  200. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Adira Finance Kota Surakarta)
  201. Tinjauan Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Konversi Koin Shopee Menjadi Saldo E-wallet di Media Sosial X
  202. Tinjauan terhadap Iklan Aplikasi Gratis yang Beredar dan Tidak Sesuai Pasal 17 Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  203. Tinjauan Yuridis Kesesuaian Aktivitas Bank Garansi Full Cover di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Ex PT Bank BNI Syariah) terhadap Prinsip Syariah
  204. Tinjauan Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amartha.com)
  205. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian antara Wedding Organizer Rosemine Decoration dengan Konsumen Jasa pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemi Covid-19
  206. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus pada PT X Finance, Kota Bontang)
  207. Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)
  208. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan LPMUBTI yang Tidak Berizin Terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen
  209. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumennya
  210. Tinjauan Yuridis terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi dalam Hal Terjadi Kesalahan Praktik di Kabupaten Sleman
  211. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Beneficiary Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cibis Nine Jakarta Selatan dalam Hal Terbitnya Surat Bank Garansi Palsu
  212. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen pada Objek Wisata Lava Tour Merapi di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  213. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Katering antara Katering Nova dengan Konsumen di Boyolali
  214. Urgensi Pengaturan tentang Marketing Influencer dalam Perlindungan Konsumen
  215. Urgensi Penjaminan Dana Teknologi Finansial Berbasis Digital Wallet yang Diselenggarakan Lembaga Non Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

E-Commerce, Media Sosial, dan Platform Digital

  1. Analisis Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jasa Titip Via Grup WhatsApp: Studi Kasus Grup Kaum Mager UGM 1
  2. Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Hal Penguasaan Pasar Bersangkutan sebagai Dampak dari Merger Goto (Gojek Tokopedia) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. / Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Related Market Domination as the Impact of Goto (Gojek Tokopedia) Merger Based on Business Competition Law in Indonesia
  3. Analisis Keberlakuan Klausula Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Ketentuan Layanan Platform Streaming Musik: Studi Kasus Spotify, Apple Music, dan YouTube Music Berdasarkan Hukum Indonesia
  4. Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pemanfaatan Produk Digital dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Asas Economic of Collection
  5. Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pemanfaatan Produk Digital Luar Negeri dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Upaya Terciptanya Kesetaraan Perlakuan Perpajakan di Indonesia
  6. Analisis Legalitas Perjanjian Jasa Review Artifisial Studi Kasus pada Platform Shopee Indonesia
  7. Analisis Perjanjian antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan Afiliasi dalam Program Shopee Affiliate
  8. Analisis Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Mitra Driver
  9. Analisis Perlindungan Hak Cipta terhadap Pemegang Hak Cipta atas Aplikasi Berbayar yang Diperjualbelikan Secara Ilegal oleh Online Shop melalui Media Sosial Instagram
  10. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Alat Musik melalui E-Commerce (Studi pada Toko Musik Ionian Store dan Geand Store di Daerah Istimewa Yogyakarta)
  11. Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online
  12. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  13. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-commerce) melalui Situs Shopee
  14. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Endorsement: Tinjauan dari Segi Keabsahan dan Proses Pembuatan Perjanjian
  15. Aspek Keadilan dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk terhadap Produk Digital dari Luar Negeri dalam Transaksi E-Commerce
  16. Aspek Pelindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Tinjauan Keadilan Sistem Pembayaran Royalti dalam Bentuk Pro-Rata pada Platform Digital Spotify
  17. Batasan Pertanggungjawaban Penyampai Informasi (Financial Influencer) atas Pemberian Rekomendasi Instrumen Investasi dengan Risiko Tinggi di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)
  18. Consumer Legal Protection on E-Commerce Transactions: A Comparative Study Between Indonesia and Japan Concerning on Consumers Privacy in Terms of Personal Data Protection
  19. Dampak Yuridis Integrasi TikTok Shop Tokopedia terhadap Praktik Persaingan Usaha dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Konvensional
  20. Implikasi Harta Warisan Aset Digital Pendapatan Konten TikTok terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Menurut KUHPerdata
  21. Integrasi Vertikal dan Praktik Diskriminasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Analisis Kasus PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI)
  22. Itikad Buruk (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain)
  23. Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order di CYTO APPAREL Yogyakarta
  24. Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Kaitannya dengan ASEAN Connectivity
  25. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang
  26. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Aset Non-Fungible Token (NFT) melalui Marketplace OpenSea Menurut Hukum di Indonesia
  27. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee
  28. Kedudukan dan Pelindungan Hukum Pekerja Platform Digital Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia
  29. Kehilangan Barang dalam Perjanjian Pengangkutan: Analisis Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Platform E-commerce (Tokopedia)
  30. Kesesuaian Sistem Elektronik E-PHTB Notaris-PPAT dalam Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan
  31. Konstruksi Hukum Perjanjian Visit Store Endorsement melalui WhatsApp antara Key Opinion Leader (KOL) dan Pelaku Usaha Restoran Sate Ratu Yogyakarta
  32. Legalitas Perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum oleh Shopee dalam Transaksi Jual Beli Produk Share in Jar melalui Marketplace Shopee
  33. Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan Terkait Kepemilikan Deposit Uang Elektronik dalam Perjanjian antara Mitra dengan PT Gojek Indonesia (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Region Jakarta)
  34. Pelaksanaan dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Endorsement antara Online Shop dan Selebriti di Media Sosial Instagram dan Tiktok
  35. Pelaksanaan Jaminan Kepercayaan pada “Bank Plecit” dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus di Pasar Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo)
  36. Pelaksanaan Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak atas Wanprestasi dalam Jual Beli Online di PT Amazara Cipta Indonesia
  37. Pelaksanaan Perjanjian Jasa Titip Beli antara Penyedia Jasa Titip Beli dengan Penitip Beli di Media Sosial Instagram
  38. Pelaksanaan Perjanjian Paid Promote antara Influencer dengan Online Shop di Media Sosial Instagram
  39. Pelanggaran Hak Cipta pada Pembelian Buku Elektronik di Shopee Secara Ilegal Dikaitkan dengan Digital Rights Management
  40. Pelindungan Hak Pencipta atas Tindakan Plagiarisme pada Proses Minting Karya Seni Digital Menjadi Non-Fungible Token di Marketplace Baliola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  41. Pelindungan Hukum bagi Driver Online terhadap Pesanan Fiktif oleh Konsumen dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Shopeefood Depok
  42. Pelindungan Hukum bagi Pekerja Host Live Streaming pada Perusahaan Digital Marketing PT Takata Corp
  43. Pelindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Penggunaan Cuplikan Video Karya Sinematografi Berupa Film yang Diunggah di Platform Digital Tiktok Ditinjau dari Ketentuan Penggunaan yang Wajar (Fair Use) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  44. Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online PUBG MOBILE melalui Instagram
  45. Pelindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian bagi Penjual yang Mengalami Kerugian Akibat Klausula Program Garansi Bebas Pengembalian Barang dan/atau Dana di Shopee
  46. Pelindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu Flazz BCA dalam Melakukan Transaksi Elektronik
  47. Pelindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jasa Titip Pembelian Tiket Konser NCT di Twitter
  48. Pelindungan Hukum terhadap Mitra Penjual dalam Perjanjian Baku Kemitraan dengan Shopee
  49. Pelindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM (Online Shop) dalam Perjanjian Endorsement dengan Influencer (Studi Kasus Clever Solutions)
  50. Pelindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual-Beli Secara Online dengan Sistem Pre Order di Instagram: Studi Kasus Akun @bedhour
  51. Pelindungan Konsumen pada Praktik Pencairan Limit Gopaylater melalui Jasa Gesek Tunai (Gestun) di Media Sosial X
  52. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian bagi Hasil Secara Lisan pada Kegiatan Penitipan Penjualan Tanaman Hias melalui Live Instagram
  53. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order di Website NAMA Studios
  54. Penerapan Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Kerja antara Sekutu dengan Pekerja pada Zilazy.id Online Shop
  55. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online di Akun Instagram @prelovedjogja_ dengan Sistem Cash on Delivery
  56. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jasa Titip Beli antara Pihak Penitip Beli dengan Pihak Titip Jepang
  57. Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online di Nimco Clothing Company Yogyakarta
  58. Penerapan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Perjanjian Grabfood oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) di Gondokusuman, Yogyakarta
  59. Penerapan Asas the Right to Privacy dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada Transaksi E-Commerce
  60. Penerapan Klausula Baku dalam Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi dengan PT Shopee International Indonesia (Shopee) sebagai Penyedia Shopee Food
  61. Penerapan Konsep Automatic Renewal sebagai Bentuk Pembaruan dalam Perjanjian Kerja Sama Celebrity Endorsement
  62. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Dugaan Praktik Diskriminasi Grab dan TPI (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019)
  63. Pengalihan Hak Milik dan Perlindungan Hukum Konsumen atas Non-Fungible Token yang Menggunakan Penyimpanan Secara Off-Chain di Marketplace
  64. Pengaturan Pemblokiran Elektronik kepada Marketplace Online oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat)
  65. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi dengan Perusahaan Pengelola Penyedia Jasa Transportasi Online PT GOJEK Indonesia
  66. Peran Forensik Digital dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Polda DIY
  67. Perdebatan Hukum dalam Pemilihan Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja: Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  68. Perlindungan bagi Online Shop sebagai Perantara Kegiatan Jual Beli Kosmetik Palsu
  69. Perlindungan bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video yang Diunggah Channel Calon Sarjana di Platform Digital Youtube (Studi Komparasi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan U.S Copyright Act)
  70. Perlindungan dan Upaya Hukum Terkait Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Layanan Marketplace Lazada (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt)
  71. Perlindungan Hak Cipta Koreografi Seni Tari Tradisional terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Terkait Cover Dance di Aplikasi TikTok
  72. Perlindungan Hak Cipta Musik pada Fitur Instagram Music dalam Platform Media Sosial Instagram
  73. Perlindungan Hak Pencipta atas Plagiarisme Face Painting di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  74. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping melalui Pelaku Usaha Dropshipper (Studi Kasus pada CV Yuspin Boyolali)
  75. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Steam oleh Valve Corporation sebagai Distributor Digital Video Game melalui Transaksi Elektronik
  76. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan Jual Beli Perumahan pada Media Instagram yang Mengandung Klausula Baku (Studi Kasus: Ny. X dan Tjokroningrat Residence PT Cakrawala Metrik Yogyakarta)
  77. Perlindungan Hukum bagi Mitra GO-JEK dalam Hal Order Fiktif yang Dilakukan oleh Konsumen
  78. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Bang-Bang
  79. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Akun Instagram @stealdeal.co
  80. Perlindungan Hukum bagi Pemegang BCA Flazz dalam Melaksanakan Transaksi Elektronik
  81. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta yang Karyanya di Pergunakan oleh Content Creator di Media Sosial
  82. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Mandiri E-Cash dalam Melakukan Transaksi Elektronik
  83. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Foto Produk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Toko Online Bidang Fashion di Yogyakarta)
  84. Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek Online atas Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  85. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Tokopedia yang Terindikasi Kesamaan Data dalam Promo Cashback Tokopedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  86. Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Konten Kreator Youtube terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin
  87. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Penagihan Intimidatif dalam Penyelenggaraan Pinjaman Daring Legal Berdasarkan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan
  88. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Cover Lagu Secara Ilegal (Tanpa Izin Pencipta) pada Platform Youtube yang Berpotensi Komersial Secara Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  89. Perlindungan Hukum terhadap Data Privasi Konsumen dengan Pemanfaatan Metode Target Perilaku Pasar atau Market Behavior Targeting pada Perdagangan Elektronik (E-COMMERCE)
  90. Perlindungan Hukum terhadap Hak Siar pada Live Streaming yang Dilakukan oleh Pihak Lain di Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Acara Taman Paseban di Media Youtube)
  91. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Jasa Titip Souvenir K-Pop
  92. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jual Beli melalui Facebook (Studi Kasus Wanprestasi di Griya Batik Lestari Yogyakarta)
  93. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Travel Insurance pada Transaksi Tiket Pesawat melalui Aplikasi Online
  94. Perlindungan Hukum terhadap Koreografi Dance Challenge pada Aplikasi Tiktok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  95. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Titip Jual Online melalui Media Sosial Instagram di Yogyakarta
  96. Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Fitur Layanan di Aplikasi dan Website Halodoc Indonesia
  97. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar atas Sengketa Penyalahgunaan Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus E-Commerce PT Fashion Marketplace Indonesia dan PT Ecart Services Indonesia)
  98. Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi GO-JEK Terkait Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hubungan Kemitraan antara PT GO-JEK dan Pengemudi di Kabupaten Sleman
  99. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa dalam Pembuatan Situs Web di Lembaga Omah Ti UGM
  100. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) (Studi Kasus Layanan Grab Car)
  101. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (Masyarakat) dalam Promosi Produk Tertentu melalui Mekanisme Informasi Digital
  102. Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen dalam Berbisnis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  103. Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi pada PT GO-JEK Indonesia
  104. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Produk Kosmetik Share in Jar yang Tidak Mencantumkan Spesifikasi Produk dalam Kemasannya di Beberapa Marketplace Indonesia
  105. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik Palsu melalui Lokapasar “Shopee
  106. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli GItar Custom dengan SIstem Pre-Order melalui Instagram di Kota Surakarta
  107. Perlindungan Konsumen Terkait Klausula Baku Perubahan Syarat dan Ketentuan serta Pilihan Forum dalam Kasus Jugglenaut Challenge antara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan PT Grab Teknologi Indonesia
  108. Perlindungan Merek kepada Pemilik Merek Terdaftar di E-Commerce yang Berbentuk User Generated Content (Marketplace)
  109. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT BNN, Tbk
  110. Personal Data Protection in Abuse of Dominant Position: An Analysis of the German Federal Cartel Office Decision No. B6-22/16 of 2019 (Bundeskartellamt V. Facebook)
  111. Pola Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Secara Digital Pasca Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  112. Praktik Online Dispute Resolution dalam Sengketa Transaksi Elektronik
  113. Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik dalam Melakukan Pengawasan terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Social-Commerce (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)
  114. The Possible Mechanisms of Online Dispute Resolution for E-Commerce Consumer Dispute in Indonesia: Lessons Learned from European Union Law
  115. Tinjauan Hukum Normatif Perlindungan Konsumen Jasa Go-Massage pada Aplikasi Go-Life PT Gojek Indonesia
  116. Tinjauan Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Konversi Koin Shopee Menjadi Saldo E-wallet di Media Sosial X
  117. Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Jual Beli Produk Fesyen Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD) di Marketplace
  118. Tinjauan Prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Daring (Online)
  119. Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Freelancer dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar Kerja Online (Studi Kasus pada Situs Web Sribulancer.com)
  120. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Content Creator dalam Pemberlakuan Youtube Monetize System di Indonesia
  121. Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan Bye Laws terhadap Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi (Studi Kasus Online Shop Sashelldom dengan Bank BCA KCU Yogyakarta)
  122. Tinjauan Yuridis Perjanjian Open Commission Gambar Digital di Media Sosial Twitter
  123. Tinjauan Yuridis Smart Contract dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital di Metaverse Menurut Hukum di Indonesia
  124. Tinjauan Yuridis Transaksi E-commerce Shopee dengan Metode Pembayaran Paylater Akibat Adanya Peretasan Akun
  125. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Penempatan Investasi Telkomsel di Goto (Pra-IPO) dalam Perspektif Persaingan Usaha
  126. Transaksi Jual Beli Produk yang Dilarang Diperjual Belikan di Marketplace Shopee
  127. Urgensi Pengaturan Influencer dalam Mencegah Potensi Misappropriation dan Meningkatkan Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia
  128. Urgensi Pengaturan tentang Marketing Influencer dalam Perlindungan Konsumen

Penutup

Hukum kontrak dan transaksi bisnis pada dasarnya membahas satu hal sederhana, yaitu bagaimana janji antarpihak bisa dipegang dan siapa yang dilindungi ketika janji itu dilanggar. Daftar judul di atas menunjukkan betapa luasnya ruang penelitian di bidang ini, dari perjanjian jual beli tanah, waralaba, dan kredit, sampai sengketa konsumen, transaksi di marketplace, dan hubungan kemitraan dengan platform digital. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu jenis perjanjian atau satu kasus yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, cari putusan atau aturan terbaru yang belum banyak dibahas, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.