Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Perdata, Agraria, dan Kenotariatan

Skripsi dan tesis melatih mahasiswa hukum untuk melihat bagaimana aturan bekerja dalam urusan paling dasar warga negara, lalu menawarkan perbaikan ketika aturan itu justru menimbulkan sengketa. Hukum perdata, agraria, dan kenotariatan menyentuh hal-hal yang dimiliki hampir semua orang: tanah dan rumah, harta warisan, perkawinan dan anak, utang yang dijamin dengan sertipikat atau kendaraan, serta akta yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT. Sengketa di bidang ini pun termasuk yang paling banyak masuk ke pengadilan, mulai dari sertipikat ganda, mafia tanah, PPJB yang dibatalkan, eksekusi jaminan fidusia, sampai pembagian harta bersama dan warisan.

Di sisi lain, perubahan besar sedang berjalan. Sertipikat tanah mulai beralih ke bentuk elektronik, program pendaftaran tanah sistematis lengkap terus diperluas, Badan Bank Tanah mulai bekerja, notaris dituntut beradaptasi dengan layanan digital, dan persidangan perdata kini bisa dilakukan secara elektronik. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk menguji kepastian hukum hak atas tanah, menilai tanggung jawab notaris dan PPAT, maupun memberi masukan bagi pembaruan hukum jaminan, keluarga, dan acara perdata. Artikel ini merangkum 527 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam enam subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih berupa studi kasus putusan tentang jual beli tanah, eksekusi hak tanggungan dan fidusia, serta tanggung jawab notaris atas akta tertentu. Tema-tema itu tetap penting, tetapi ada sejumlah perubahan besar yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

1. Sertipikat elektronik dan keamanan data pertanahan. Peralihan dari sertipikat kertas ke sertipikat elektronik menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan pembuktiannya, perlindungan dari peretasan, dan nasib sertipikat lama. Kajian tentang kesiapan hukum dan perlindungan pemilik tanah masih terbatas.
2. Pemberantasan mafia tanah dan sertipikat ganda. Pemalsuan dokumen, penyalahgunaan PPJB dan kuasa menjual, serta keterlibatan oknum pejabat terus terjadi. Penelitian dapat menawarkan model pencegahan, tanggung jawab negara atas kesalahan pendaftaran, dan perlindungan pembeli beritikad baik.
3. Cyber notary dan akta elektronik. UU Jabatan Notaris belum sepenuhnya mengakomodasi tanda tangan elektronik, RUPS daring, dan penyimpanan protokol secara digital. Celahnya ada pada keabsahan akta yang dibuat dengan bantuan teknologi dan perlindungan data klien.
4. Eksekusi jaminan setelah Putusan MK tentang Fidusia. Putusan MK membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur, sementara praktik penarikan kendaraan masih sering bermasalah. Peluang penelitian terbuka pada keseimbangan perlindungan kreditur dan debitur, termasuk untuk jaminan baru seperti kekayaan intelektual dan aset digital.
5. Hukum keluarga yang lebih adil. Isu perjanjian kawin setelah menikah, harta bersama dalam perkawinan campuran, hak anak di luar perkawinan, pengangkatan anak, serta pembagian waris lintas sistem hukum (adat, Islam, dan perdata) masih menyisakan banyak ketidakpastian.
6. Peradilan perdata elektronik dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. E-court, gugatan sederhana, mediasi daring, dan arbitrase online berkembang cepat. Penelitian dapat menilai efektivitasnya, termasuk pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalannya oleh pengadilan.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam enam subkelompok sesuai persoalan utama yang dibahas. Satu judul bisa masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang akta jual beli tanah warisan yang termasuk hukum agraria, kenotariatan, sekaligus hukum waris.

1. Hukum Jaminan. Membahas cara kreditur mengamankan piutangnya, meliputi hak tanggungan, jaminan fidusia dan eksekusinya, gadai, jaminan perorangan (borgtocht) dan jaminan perusahaan, cessie, jaminan pada pembiayaan syariah, serta kedudukan objek jaminan ketika debitur pailit atau terlibat tindak pidana.
2. Hukum Agraria dan Pertanahan. Subkelompok terbesar, berisi judul tentang hak atas tanah dan sengketanya, seperti jual beli tanah dan PPJB, pendaftaran tanah dan sertipikat, perjanjian pinjam nama (nominee) oleh warga asing, satuan rumah susun dan apartemen, tanah adat dan tanah kas desa, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta BPHTB.
3. Kenotariatan dan Akta. Mengkaji jabatan dan tanggung jawab notaris serta PPAT, antara lain keabsahan dan pembatalan akta, prinsip kehati-hatian, akta keterangan waris, akta kuasa menjual dan SKMHT, protokol notaris dan cyber notary, sistem AHU online, serta peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris.
4. Hukum Keluarga, Perkawinan, dan Waris. Membahas hubungan hukum dalam keluarga, misalnya perjanjian kawin, harta bersama dan pembagiannya, perkawinan campuran dan nikah siri, pengangkatan anak, wasiat, serta pembagian warisan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat.
5. Hukum Acara Perdata, Eksekusi, dan Lelang. Berisi judul tentang jalannya perkara perdata di pengadilan, seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan sederhana, pembuktian, sita jaminan dan sita eksekusi, pelaksanaan putusan, akta perdamaian, lelang eksekusi, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
6. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengkaji penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain arbitrase di BANI, pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase, mediasi di pengadilan dan secara daring, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, online dispute resolution, hingga penyelesaian sengketa tanah melalui Ombudsman.

Daftar Judul Tesis

Hukum Jaminan

1. Akibat Hukum pada Jaminan atas Tanah yang Menjadi Objek Perjanjian Nominee (Studi Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2021/PT DPS)
2. Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet dan Upaya Penyelesaian Kendala Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Tuan A di PT BPR Artajaya Bhaktimulia)
3. Analisis Hukum terhadap Hak Cipta sebagai Objek Jaminan dalam Pembiayaan Syariah
4. Analisis Kelaiklautan Kapal (Seaworthiness) dan Klausula Jaminan (Warranty) dalam Hubungan Hukum Polis Asuransi Kerangka Kapal
5. Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
6. Analisis Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Nasabah PT Bank International Indonesia (BII) Tbk. Setelah Perubahan Nama Bank Menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk Studi Kasus Nasabah X di Kantor Cabang Yogyakarta
7. Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Dijamin Fidusia melalui Mekanisme Pelunasan Khusus oleh Pihak Ketiga di Luar Perjanjian di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Tangerang
8. Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie pada Pembiayaan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023)
9. Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
10. Analisis Substansi Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan
11. Analisis Yuridis Gagalnya Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial (Studi Putusan No. 55/Pdt.G/2012/PN.Slmn)
12. Analisis Yuridis Kedudukan Upah Buruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hal Terjadi Kepailitan
13. Analisis Yuridis Objek Jaminan Fidusia yang Digadaikan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT Batavia Prosperindo Finance Purwokerto)
14. Analisis Yuridis Penerapan Suku Bunga Simpanan di atas Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Bank Digital terhadap Persaingan Bank dan Risikonya terhadap Nasabah
15. Berlakunya Pasal 64 dan Pasal 65 POJK 22 Tahun 2023 tentang Hak Nasabah Debitur untuk Menolak Syarat dan Kondisi Perjanjian Kredit Menyangkut Wanprestasi dan Pengambilalihan Agunan
16. Dasar Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kota Yogyakarta Menerima dan Kabupaten Sleman Menolak Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Format Akta Notaris
17. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
18. Eksekusi Jaminan yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan dalam Hal Debitur Mengalami Kredit Macet (Studi di Kantor BRI Unit Katamso Yogyakarta)
19. Eksekusi Objek Jaminan yang Masih dalam Sengketa oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Studi Kasus Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Wno)
20. Eksekusi oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur atas Benda yang Dijanjikan Dipasang Jaminan Fidusia dan Sudah Beralih kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus PT MDPU Finance, Bantul, Yogyakarta)
21. Gadai Tabungan Emas Secara Digital melalui Aplikasi Tring! by Pegadaian
22. Gadai Unit Karbon sebagai Agunan Pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
23. Hak Kreditor yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian atas Jaminan Kebendaan yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
24. Hak Tanggungan dalam Pembatalan Jaminan dan Perjanjian Kredit: Analisis Kedudukan dan Pelindungan Hukum bagi Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/PDT/2016)
25. Implementasi Pasal 29 Ayat (1) C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pelaksanaan Lelang Tanpa melalui Pejabat Lelang (Studi Kasus Lelang pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta)
26. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Surat Edaran Dirjen AHU Tertanggal 5 Maret 2013, Nomor: AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013
27. Implementasi Yuridis tentang Proses Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Smn)
28. Implementation of Terms and Condition on Loan Agreement and Encumbrance Right at Merged Bank
29. Implikasi Overlapping Regulation antara Perusahaan Penjamin PT Jamkrindo dengan Perusahaan Asuransi PT Askrindo pada Suatu Hubungan Holding BUMN dalam Melakukan Lingkup Usaha Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
30. Implikasi Pemberian Jaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terhadap Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum dan Tarif yang Dibayarkan Masyarakat Berdasarkan PERPRES 38/2015 Naskah Publikasi
31. Implikasi Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Prosedural terhadap Para Pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
32. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 terhadap Penempatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
33. Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Disertai dengan Jaminan Hak Tanggungan terhadap Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Smg)
34. Kajian tentang Penguasaan Harta Pailit Berupa Benda Gadai oleh Kurator dalam Kaitannya dengan Konsep Gadai
35. Kajian tentang Penjaminan Hak Cipta sebagai Pemenuhan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank
36. Kajian terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat Notaris Tanpa Mencantumkan Uraian tentang Ada atau Tidaknya Renvoi pada Akhir Akta
37. Keabsahan Akta Kuasa Menjual terhadap Objek yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 448/PK/PDT/2022)
38. Keabsahan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 246/PDT.G/2017/PN SMN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/PDT/2018/PT YYK)
39. Kedudukan Bank Garansi yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
40. Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan yang Disita oleh Negara Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
41. Kedudukan Pemegang Hak Jaminan Kebendaan yang Tidak Terdaftar sebagai Kreditor dalam Proses Kepailitan Dimana Obyek Jaminan Kebendaannya Masuk ke dalam Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst jo. Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2017, PN. Niaga. Jkt.Pst)
42. Kedudukan Security Deposit pada Perjanjian Sewa guna Usaha antara Kreditor dengan Debitor Pailit dalam Proses Kepailitan
43. Kedudukan Sita Jaminan dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Sita Umum dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus pada PT Bhineka Karya Manunggal)
44. Kedudukan Tagihan Kreditor Pajak dan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Kepailitan (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor: 17/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Sby)
45. Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus PT BPR Pura Arthekencana)
46. Kepastian Hukum Cross Collateral dalam Kepailitan: Analisis Peniadaan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Berdasarkan Putusan MA No 1287k/Pdt-Sus-Pailit/ 2017
47. Metode Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Skema Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
48. Pelaksanaan Buyback Guarantee yang Dilakukan Pengembang (Developer) terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Nasabah dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen
49. Pelaksanaan Jaminan Kepercayaan pada “Bank Plecit” dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus di Pasar Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo)
50. Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Borgtocht) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Wilayah Makassar
51. Pelaksanaan Pemasangan Jaminan Kebendaan dengan Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit Bank (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KC UGM)
52. Pelaksanaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur (Studi Kasus di Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Purworejo)
53. Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Jaminan Keamanan Pangan yang Dibeli Secara Online (Studi Kasus pada Roti Isi Fla Merek “X” di Kota Pontianak)
54. Pelindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Objek Hak Tanggungan yang Disita dalam Perkara Korupsi
55. Pelindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Kredit pada Bank yang Dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas Kecurangan (Fraud) Pegawai/Pengurus Bank
56. Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur atas Jaminan Kredit Berupa Personal Guarantee (Borgtocht) pada Saat Debitur Dinyatakan dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)
57. Pelindungan Hukum kepada Bank sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga terhadap Gugatan Lain-Lain yang Diajukan oleh Kurator dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto Putusan Kasasi NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
58. Pelindungan Hukum Pembeli Apartemen Malioboro Park View Dikaitkan dengan Upaya Pemberesan Harta Pailit Debitor yang Dibebani Hak Tanggungan
59. Pelindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis Terkait Sertifikat Hak guna Bangunan yang Telah Berakhir dan Dibebani Hak Tanggungan di atas Tanah Hak Pengelolaan
60. Pelindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Fidusia dalam Kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 848/PDT.SUS/2012
61. Pembatalan Lelang atas Objek Hak Tanggungan dengan Nilai Limit (Studi Putusan Nomor 16/Pdt/2020/PT DKI)
62. Pembatasan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan Objek Hak Tanggungan Berupa Tanah yang Belum Terdaftar di Kantor Notaris/PPAT Kota Yogyakarta
63. Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah yang Menjadi Obyek Sengketa di Pengadilan
64. Pembebanan Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit dalam Kondisi Debitur Mengalami Risiko Kematian (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta)
65. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah (Studi Kasus pada Putusan Nomor 756/PDT.G/2021/PN Dps)
66. Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit yang Diberikan oleh Bank kepada Debitur (Studi Kasus PT ATMPI dan PT FGS Selaku Debitur PT BMRI)
67. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
68. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Terdapat pada Pengikatan Jaminan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT X di Kabupaten Bantul
69. Penerapan Prinsip Syariah pada Eksekusi Hak Tanggungan Produk Rahn Tasjily Tanah di PT Pegadaian
70. Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Lembaga Perbankan Berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020
71. Pengalihan Sebagian Piutang Kreditor Pemohon melalui Cessie kepada kepada Kreditor Lain sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum
72. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Objek Fidusia dalam Perjanjian Sales and Lease Back pada Putusan No. 327/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST
73. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
74. Penyelesaian Sengketa terhadap Tanah Ayahan Desa sebagai Jaminan Kredit di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali
75. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank (Studi Kasus Kantor Notaris X, di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)
76. Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
77. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta
78. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan
79. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang Macet pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
80. Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Objek Hak Tanggungan Milik Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
81. Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi tentang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Unit Tomohon Utara, Kota Tomohon)
82. Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Kecil dan Menengah dengan Hak Tanggungan di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pasar Anyar Kota Tangerang
83. Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Kewajiban Kreditur Melakukan Penghapusan Fidusia Secara Online Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia di Kota Yogyakarta
84. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Bank dan Pihak Ketiga terhadap Pelanggaran Pasal 11 Ayat (2) Huruf G tentang Pengalihan Objek Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan oleh Debitur
85. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Walet Jaya Abadi
86. Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar
87. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Hak guna Bangunan yang Akan Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Kreditnya Jatuh Tempo di Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya
88. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan terhadap Hapusnya Hak guna Bangunan sebagai Objek Hak Tanggungan
89. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Perbankan terhadap Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan oleh Debitur pada PT Bank Danamon Tbk Danamon Simpan Pinjam Wonosobo
90. Perlindungan Hukum bagi KSU Syariah BMT Bina Ummah pada Akad Pembiayaan Murabahah atas Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
91. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Gadai atas Rusak dan/atau Hilangnya Objek Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta
92. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hak Tanggungan Bukan Debitor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PDT/2013/PTYDAN Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 58/PDT.G/2012/PN.YK)
93. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman Tanpa Agunan pada PT Aman Cermat Cepat (Klikacc.com)
94. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Hak atas Tanah terhadap Objek Jaminan Kredit dengan Adanya Pemalsuan Tanda Tangan dalam SKMHT oleh Notaris-PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor 184 / Pid.B / 2017 / PN Smn)
95. Perlindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Akibat Hilangnya Objek Jaminan Fidusia
96. Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Leasing terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 578/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel)
97. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Proses Oper Kredit dengan Jaminan Obyek Kredit Pemilikan Rumah Tanpa Melibatkan Bank (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk CABANG TANGERANG)
98. Perlindungan Hukum bagi PT Pegadaian (Persero) dalam Hal Objek Gadai Berasal dari Penyalahgunaan Hak atas Transaksi Sewa-Menyewa (Studi Kasus di PT Pegadaian (Persero) Cabang HOS Cokroaminoto)
99. Perlindungan Hukum Jaminan Pesawat Udara dengan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation)
100. Perlindungan Hukum kepada Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Bukan Milik Debitor (Studi Kasus pada Lembaga Pembiayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)
101. Perlindungan Hukum Kreditur atas Berakhirnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Diikuti Pemasangan Hak Tanggungan
102. Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Jaminan Resi Gudang (Studi Kasus di BNI)
103. Perlindungan Hukum Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadi Sita Eksekusi Objek Jaminan oleh Pengadilan Karena Gugatan Pihak Ketiga
104. Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877K/pdt/2013)
105. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan yang Ditetapkan sebagai Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang
106. Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Gadai Deposito Berjangka (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214PK/Pid.Sus/2014)
107. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sebagai Pemegang Gadai atas Obyek Jaminan yang Telah Terikat Jaminan Fidusia di PT BPR Puspa Kencana Wonosobo
108. Perlindungan Hukum Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan yang Dibebani Hak Tanggungan dan Belum Diroya (Studi Kasus di Perumahan Kasturi Land Kota Palembang)
109. Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Kreditur atas Hapusnya Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Petugas Bank (Studi Kasus PT BNI Skc Kediri vs PT BTN Blitar)
110. Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Pemegang Jaminan Hak Tanggungan dalam Hal Terjadi Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Analisis Putusan MA Nomor: 3232 K/Pdt/2017)
111. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Pengalihan Piutang atas Nama (Cessie) yang Dilakukan oleh Bank Selaku Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 50/PDT.G/2020/PN. Bks.)
112. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Telah Melakukan Pembayaran dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Perjanjian Kredit Tuan E dengan PT Bank X di Daerah Istimewa Yogyakarta)
113. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 PK/ Pdt/ 2015)
114. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor sebagai Pemegang Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 806K.PDT.SUS-PAILIT/2017)
115. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Terdegradasi sebagai Akta di Bawah Tangan
116. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Objek Jaminan yang Berubah Status Berdasarkan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Menikah oleh Debitur
117. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Melakukan Pencairan Deposito sebagai Jaminan (Penelitian di PT Indomarco Adi Prima Jakarta)
118. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah Tanpa Pembebanan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Sleman
119. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Selaku Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Terdapat Pembatalan Pelaksanaan Lelang Karena Adanya Gugatan dari Pihak Ketiga
120. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis dalam Permasalahan Kepailitan Terkait Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
121. Perlindungan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Dikeluarkannya Agunan dari Jaminan Kredit (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PN.JR.)
122. Perlindungan terhadap Bank sebagai Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang Menggunakan Tanah dengan Status Letter C sebagai Jaminan (Study di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta)
123. Perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Kreditur dari Wanprestasi oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1 Tanggal 15 Juli 2009
124. Pertanggung Jawaban Bank dan PPAT atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik yang Menjadi Jaminan Kredit pada Saat Proses Pemasangan Hak Tanggungan
125. Pertanggungjawaban Perdata atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara Lessee dengan Pihak Ketiga (Studi Kasus: Eksekusi atas Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Sewa Menyewa antara PT AB dengan PT EF)
126. Praktik Pembebanan Hak Tanggungan dalam Proses Take Over Kredit
127. Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
128. Program Penjaminan Polis sebagai Bentuk Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
129. Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Keuangan
130. Rekonstruksi Pengaturan Syarat Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Kreditor Lain yang Timbul Karena Cessie dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
131. Tinjauan Ketentuan Jaminan Bank sebagai Persyaratan Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021
132. Tinjauan terhadap Perlindungan dan Jaminan Hukum kepada Notaris Akibat Belum Sempurnanya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris di Kota Yogyakarta
133. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia
134. Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Disertai dengan Kuasa Menjual yang Jaminannya Merupakan Objek dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Sgi)
135. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum bagi Personal Guarantor Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 570K/Pdt.SUS/2012
136. Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)
137. Tinjauan Yuridis Pengikatan Bangunan Cagar Budaya sebagai Objek Jaminan Utang (Studi Kasus Perjanjian Pinjam Meminjam antara X DAN Y di Kabupaten Gunungkidul)
138. Tinjauan Yuridis Penjaminan Dana Nasabah di Perusahaan Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
139. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja
140. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus) pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ukabima Nindya Raharja di Kabupaten Gunungkidul
141. Tinjauan Yuridis terhadap Kapal Nelayan Bersertifikat E-Pas Kecil sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank
142. Tinjauan Yuridis terhadap Kegiatan Surety Bond pada Perusahaan Asuransi di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
143. Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
144. Upaya Notaris Dlaam Memberi Perlindungan Hukum kepada Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia terhadap Potensi Penjaminan yang Kedua Kali oleh Debitur
145. Upaya Penyelesaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Proses Kepailitan Debitur Bank (Studi Kasus Proses Kepailitan Debitur an. PT SIP pada Bank X)
146. Urgensi Penjaminan Dana Teknologi Finansial Berbasis Digital Wallet yang Diselenggarakan Lembaga Non Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Hukum Agraria dan Pertanahan

1. Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengalihan Hak terhadap Sahnya Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024)
2. Akibat Hukum pada Jaminan atas Tanah yang Menjadi Objek Perjanjian Nominee (Studi Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2021/PT DPS)
3. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa Ditinjau dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 870PK/PDT/2019)
4. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Sby)
5. Analisis Akta Jual Beli yang Dibuat sebagai Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Pyh jo Pengadilan Tinggi Nomor 74/Pdt/2025/PT Pdg jo Mahkamah Agung Nomor 4591 K/Pdt/2025)
6. Analisis Akta Pelepasan Hak atas Tanah Berdasarkan Kerja Sama Pembukaan Lahan (Studi Akta Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 52 di Notaris X)
7. Analisis Akta Perjanjian Pengalihan Hak sebagai Dasar Kepemilikan Sah Perseroan Terbatas (PT) atas Tanah dari Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor 1595 K/PDT/2024)
8. Analisis Hukum atas Penerbitan Sukuk Berbasis Wakaf dan Perlindungan Hukum terhadap Underlying Asetnya dalam Rangka Optimalisasi Aset Tanah Wakaf
9. Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK atas Upaya Hukum Keberatan oleh Pihak Pelaku Usaha Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Putusan dalam Kasus Sengketa Jual – Beli Tanah antara Boedi Soesanto Melawan Benny Gunawan)
10. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen Perumahan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Aston Karawaci Apartment)
11. Analisis Keabsahan Klausula Jual Paksa dalam Perjanjian Transaksi Properti Fraksional PT Properti Gotong Royong
12. Analisis Normatif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Dewan Sengketa
13. Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan)
14. Analisis Pelaksanaan Percepatan Produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Mendorong Investasi (Studi Kasus Penyusunan RDTR Kawasan Lafeu dan Sekitarnya, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah)
15. Analisis Penyelesaian Sengketa Lahan Stasiun Yogyakarta antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kasultanan Yogyakarta
16. Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wakaf Masjid Baitul Qadim, Loloan Timur yang Dipergunakan untuk Pembangunan Hunian
17. Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah terhadap Perusahaan Developer Perumahan yang Pailit
18. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat (Studi Kasus Pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal)
19. Analisis Pertimbangan Majelis Komisioner dan Hakim dalam Menetapkan Kriteria Jenis Informasi Warkah dan Pihak Lain yang Mempunyai Kepentingan atas Bidang Tanah pada Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 2013-2024)
20. Analisis Substansi Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan
21. Analisis Yuridis Kedudukan Jual Beli yang Dilakukan Ahli Waris atas Harta Warisan Tanah yang Belum Dibagi (Studi Kasus Sengketa Jual Beli di Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)
22. Analisis Yuridis Perjanjian Pinjam Nama pada Jual Beli Tanah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
23. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 439/PDT.G/2016/PN Dps tentang Sengketa Pembagian Tanah Waris (Studi Kasus Sengketa Waris di Kota Denpasar-Bali)
24. Analisis Yuridis Sengketa Tanah Dati di Dusun Waiselaka, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Studi Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2014/PN. Ambon)
25. Asas Keadilan terhadap Hak & Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Sementara Samesta Sentraland Cengkareng
26. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
27. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pengembang dalam Proses Peralihan Pengelolaan Rumah Susun dari Pengembang Selaku Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sementara kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Definitif
28. Dasar Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kota Yogyakarta Menerima dan Kabupaten Sleman Menolak Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Format Akta Notaris
29. Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Sentuh Tanahku: Tinjauan atas Perlindungan Data Pribadi
30. Efektivitas Putusan Mahkamah Agung tentang Pembatalan Sertipikat Tanah dan Perlindungan Hukum bagi Kepemilikan Tanah Yayasan
31. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Tumpang Tindih (Overlapping) Bidang Tanah yang Telah Bersertifikat Hak Milik dan Penyelesaiannya di Kabupaten Sleman
32. Ganti Kerugian dan Sengketadalam Pengadaan Tanah (Studi Kasus pada Pembangunan Istana Olahraga dan Stadion Aquatic di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura)
33. Geopolitik Global: Absennya Perlindungan Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel sebagai Industri Multisektoral
34. Hak atas Lingkungan Hidup Sehat dan Hak atas Tanah serta Tempat Tinggal Layak dalam Penilaian Kelayakan Calon Debitur Korporasi di Bank Mandiri
35. Hak atas Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Makna, Cakupan, dan Perlindungan Hukumnya
36. Hak Pembeli Unit Apartemen Berdasarkan Akta PPJB dan Pencatatannya di Kantor Pertanahan serta Perlindungan Hukum bagi Pembeli di Kabupaten Sleman
37. Hak Ulayat sebagai Hak Komunal: Pemaknaan dan Perlindungannya dalam Hukum Pertanahan Nasional Indonesia
38. Implikasi Eksistensi Badan Bank Tanah terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria dari Tanah Bekas Hak guna Usaha (Studi Kasus Desa Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah)
39. Implikasi Ketidakjelasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap Perlindungan Hukum bagi Pembeli (Studi Kasus: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 05 yang Dibuat oleh Notaris R di Caturharjo, Sleman, D. I. Yogyakarta)
40. Implikasi Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Prosedural terhadap Para Pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
41. Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Disertai dengan Jaminan Hak Tanggungan terhadap Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Smg)
42. Inkonsistensi Putusan Lembaga Peradilan dan Implikasinya terhadap Status Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 46/PK/Pdt/2014 dan No. 31/PK/Pdt/2015)
43. Jual Beli Tanah Warisan yang Salah Satu Ahli Waris Berada di Bawah Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2009/PN.Mlg)
44. Kajian Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Secara Lisan di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 224/PDT.G/2017/PN.SLMN)
45. Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen antara Pengembang Dengen Konsumen Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan
46. Kajian Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen pada Apartemen X di Kabupaten Sleman
47. Kajian Yuridis Prudential Banking Principle dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada Unit Apartemen Indent (Studi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta)
48. Keabsahan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Apartemen yang Belum Memenuhi Persyaratan Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
49. Keabsahan Perjanjian dan Status Kepemilikan Kavling Tanah Pemakaman Modern Svargaloka Memorial Garden di Kabupaten Gunungkidul
50. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kewenangan Penandatanganan Akta Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Hal Terjadi Perbedaan Nomor Persil pada Objek Tanah
51. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang Dibuat di Bawah Tangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Studi Kasus Jual-Beli Rumah Susun X di Sleman)
52. Keabsahan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 246/PDT.G/2017/PN SMN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/PDT/2018/PT YYK)
53. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Secara Kombinasi Tertulis dan Lisan dalam Perjanjian Sewa Tanah di Kalikotes Klaten
54. Kedudukan Perjanjian Pinjam Nama untuk Kepentingan Jual Beli Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/2024)
55. Kepastian Hukum Pemulihan Hak bagi Pemilik Tanah Akibat Perbedaan Putusan Peninjauan Kembali yang Saling Bertentangan (Studi Putusan Nomor 59 PK/PDT/2018 dan Putusan Nomor 1264 PK/PDT/2023) PK/PDT/2023)
56. Kesesuaian Sistem Elektronik E-PHTB Notaris-PPAT dalam Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan
57. Ketidaksinkronan antara Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah dengan Data Yuridis di Kantor Pertanahan (Studi Putusan Nomor 809 PK/Pdt/2022)
58. Konflik Penguasaan Tanah antara PT London Sumatera dengan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
59. Konsistensi Putusan Pengadilan Mengenai Pertimbangan Hukum Haim dalam Perkara Ahli Waris Pengganti Pemegang Letter C Melawan PT KAI (Analisis Putusan PK Nomor 521 PK/PDT/2023)
60. Mediasi Sengketa Pertanahan Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
61. Mencari Keseimbangan antara Kepastian Berusaha dan Perlindungan Masyarakat: Analisis Yuridis terhadap Akuisisi Lahan Transmigrasi yang Masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel
62. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 217/Pdt.G/2016/PN.SLMN)
63. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Soedhono Kabupaten Ngawi
64. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah antara PT Graneda dengan Konsumen Perumahan Grand Gresik Harmoni di Kabupaten Gresik
65. Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Hak Milik Perorangan dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri)
66. Pelindungan Hukum bagi Notaris terhadap Penitipan Sertipikat Tanah dalam Transaksi Pengikatan Jual Beli yang Tidak Dilanjutkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt/2023)
67. Pelindungan Hukum Pembeli Apartemen Malioboro Park View Dikaitkan dengan Upaya Pemberesan Harta Pailit Debitor yang Dibebani Hak Tanggungan
68. Pelindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Indo Bhali Makmurjaya yang Objeknya Masuk dalam Boedel Pailit Penyewa
69. Pelindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis Terkait Sertifikat Hak guna Bangunan yang Telah Berakhir dan Dibebani Hak Tanggungan di atas Tanah Hak Pengelolaan
70. Pelindungan Hukum terhadap Pihak Pembeli yang Dirugikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus YAKKAP I Jakarta)
71. Pembangunan Jalan Tol Lebih Penting dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (?): Mengkritisi Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
72. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan oleh Calon Ahli Waris di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
73. Pembatasan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan Objek Hak Tanggungan Berupa Tanah yang Belum Terdaftar di Kantor Notaris/PPAT Kota Yogyakarta
74. Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah yang Menjadi Obyek Sengketa di Pengadilan
75. Pembelajaran yang Dapat Dipetik dari Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah: Kajian Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara atas SHM 00851/Wundudopi
76. Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat dalam Sengketa Administrasi Pertanahan
77. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah (Studi Kasus pada Putusan Nomor 756/PDT.G/2021/PN Dps)
78. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus antara Tuan A dengan Developer Apartemen X di Babarsari)
79. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan antara PT Tradha dengan Pembeli
80. Penerapan Asas Itikad Baik dan Pelindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jualbeli (PPJB)tanah dan Bangunan (Studi Kasus PPJB Tanah antara PT X dengan Pembeli Y di Sleman)
81. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Penjual terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl)
82. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Hasil Lelang dalam Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara XI (Ptpn XI) dengan Petani Tebu Rakyat
83. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Perumahan Bumi Panyileukan, Bandung)
84. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Bangun, guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi Bisnis Center antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia Properti
85. Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bangun guna Serah antara Pemilik Hotel Sari Segara Resort dengan Pemilik Tanah di Kabupaten Badung
86. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan CV ALDIMAS
87. Penerapan Kepailitan Demi Kepentingan Umum terhadap Aset Debitor yang Disita Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
88. Penerapan Pendekatan Adat Positivistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Tambang
89. Penerapan Prinsip Eco-justice dalam Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah yang Dimiliki oleh Badan Bank Tanah
90. Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
91. Penerapan Prinsip Syariah pada Eksekusi Hak Tanggungan Produk Rahn Tasjily Tanah di PT Pegadaian
92. Penetapan Tarif Pemanfaatan Tanah oleh Badan Bank Tanah dalam Kerja Sama dengan Pihak Lain
93. Pengalihan Hak atas Tanah yang Telah Memiliki Sertipikat Hak Milik Menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (Studi Kasus Kota Pekanbaru)
94. Pengalihan Hak Milik dan Perlindungan Hukum Konsumen atas Non-Fungible Token yang Menggunakan Penyimpanan Secara Off-Chain di Marketplace
95. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Petani Tanaman Pangan: Kajian Kritis terhadap Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Undang-Undang Lain di Bidang Pertanian
96. Pengembalian Uang Muka Akibat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PDT/2020/PT YYK)
97. Peningkatan Nilai Tanah Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Industri dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)
98. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
99. Penyelesaian Peralihan Hak atas Tanah Setelah Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Akta Jual Beli Terdaftar di Kantor Pertanahan (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 182/2021 di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H)
100. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah antara Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Pengelolaan dengan Pemilik Hak atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/PDT/2017)
101. Penyelesaian Secara Mediasi Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja
102. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Landas Pacu 3 Bandara Soekarno Hatta antara Pemerintah Kota Tangerang dan Warga
103. Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang)
104. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kecamatan Airmadidi
105. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik yang Didasarkan atas Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus SHM No. 3015 dan AJB No. 407/2015)
106. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Peradilan Adat di Kecamatan Kupang Timur
107. Penyelesaian Sengketa terhadap Tanah Ayahan Desa sebagai Jaminan Kredit di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali
108. Peralihan Hak atas Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum di Kota Manokwari (Studi Kasus Tanah Bandara Rendani)
109. Peran Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Makam untuk Pembangunan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang
110. Peran Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Bandar Udara Melalan di Kabupaten Kutai Barat
111. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)
112. Peran PPAT dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Kerjasama)
113. Peranan PPAT dalam Memberikan Pemahaman kepada Konsumen atas Akta Jual Beli Properti Signature Park Apartment di Jakarta Selatan
114. Peranan PPAT dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Diperoleh Karena Hibah dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Kabupaten Sukoharjo
115. Perbandingan Perlindungan Hukum Profesi antara Profesi Jabatan Notaris dengan Profesi Jabatan PPAT
116. Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pemilik Sah Sertipikat Hak Milik pada Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/PDT/2023)
117. Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT Fast Food Indonesia dengan Pemilik Lahan di Purwokerto
118. Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai Model Kerjasama Investasi di Bidang Usaha Pariwisata di Nusa Dua
119. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Kaitannya dengan Kepailitan Pengembang Apartemen
120. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai Identitas Kepemilikan dan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pengembang Green Pramuka City
121. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dengan Kuasa Jual: Studi Putusan-Putusan Pengadilan
122. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan
123. Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor terhadap Debitor yang Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi tentang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Unit Tomohon Utara, Kota Tomohon)
124. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan Jual Beli Perumahan pada Media Instagram yang Mengandung Klausula Baku (Studi Kasus: Ny. X dan Tjokroningrat Residence PT Cakrawala Metrik Yogyakarta)
125. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Hak guna Bangunan yang Akan Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Kreditnya Jatuh Tempo di Bank Perkreditan Rakyat Dewa Arthaka Mulya
126. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan terhadap Hapusnya Hak guna Bangunan sebagai Objek Hak Tanggungan
127. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Palembang
128. Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
129. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Perumahan Pesona Elo Residence
130. Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Hal Sertipikat Masih atas Nama Pemilik Terdahulu
131. Perlindungan Hukum bagi Pembeli Unit Apartemen yang Belum Memiliki Akta Jual Beli (Studi Kasus terhadap Tuan AW Selaku Pembeli Unit Apartemen Trivium Terrace)
132. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/G.TUN/2001/TUN.YK.)
133. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Hak atas Tanah terhadap Objek Jaminan Kredit dengan Adanya Pemalsuan Tanda Tangan dalam SKMHT oleh Notaris-PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor 184 / Pid.B / 2017 / PN Smn)
134. Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Wasiat dalam Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah di Kota Yogyakarta
135. Perlindungan Hukum bagi Petani atas Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Studi Kasus Koperasi Petani Tebu Rakyat Harum Jaya)
136. Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Nominee (Pinjam Nama) oleh Warga Negara Asing: Studi Putusan Nomor 61/PDT.G/2020/PT DPS
137. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik terhadap Perjanjian Tukar Menukar Hak atas Tanah Belum Bersertipikat di Kabupaten Blitar (Studi Kasus: Putusan No. 3306 K/PDT/2003)
138. Perlindungan Hukum bagi Subjek Hukum yang Berhak atas Tanah Pengganti Berkaitan dengan Tukar Menukar antara Tanah Desa dengan Tanah Perorangan yang Belum Didaftar di Kabupaten Gunungkidul
139. Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dan PPAT dalam Proses Validasi E-BPHTB di Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Asas Certainty dan Asas Efficiency
140. Perlindungan Hukum dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi bagi Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Palazzo
141. Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Belum Didaftrakan (Kasus di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen)
142. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian: Perspektif Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat
143. Perlindungan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Satuan Rumah Susun dalam Sistem Pre Project Selling (Studi Kasus Apartemen Student Castle)
144. Perlindungan Hukum Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan yang Dibebani Hak Tanggungan dan Belum Diroya (Studi Kasus di Perumahan Kasturi Land Kota Palembang)
145. Perlindungan Hukum terhadap Calon Pembeli Beritikad Baik pada Jual Beli Hak atas Tanah yang Terdapat Catatan dalam Buku Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Slmn)
146. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pembeli Unit Apartemen Secara Lunas dalam Debitor Pailit dengan Status SHGB Belum Dipecah (Studi Putusan Nomor: 311 K/Pdt.Sus-Pailit-2024. jo Nomor: 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
147. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah Tanpa Pembebanan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Sleman
148. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak atas Akta Notariil yang Dibuat oleh Karyawan Tanpa Sepengetahuan NOTARIS/PPAT (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT S)
149. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Akibat Cacatnya Akta Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
150. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Apartemen Utara di Sleman Yogyakarta
151. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Perumahan dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan antara Developer dengan Pembeli di Kemudo
152. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun sebagai Kreditor Konkuren atas Penyelesaian Tagihan dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 37/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)
153. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah dan Bangunan melalui PPJB Bawah Tangan (Studi Kasus PT X di Ambarketawang)
154. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Unit Hunian Apartemen Belmont Residence
155. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20470 K/PDT/2011)
156. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak atas Tanah yang Bersertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/Pdt/2011)
157. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Pajak Dibayarkan Dinyatakan Tidak Wajar dalam Proses Validasi
158. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
159. Perlindungan Konsumen Perumahan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Studi Kasus Perselisihan Mengenai Pelaksanaan PPJB)
160. Perlindungan Konsumen terhadap Pembeli Rumah dan Tanah di Perumahan (Studi Kasus Pembeli dan PT X)
161. Perlindungan terhadap Bank sebagai Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang Menggunakan Tanah dengan Status Letter C sebagai Jaminan (Study di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta)
162. Perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Kreditur dari Wanprestasi oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1 Tanggal 15 Juli 2009
163. Perolehan Tanah Bekas Hak guna Usaha oleh Badan Bank Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Poso)
164. Persepsi Notaris terhadap Praktik Pemberian Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) di Kabupaten Cirebon
165. Pertanggung Jawaban Bank dan PPAT atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik yang Menjadi Jaminan Kredit pada Saat Proses Pemasangan Hak Tanggungan
166. Pertanggungjawaban Calon PPAT yang Melaksanakan Jabatannya Sebelum Terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PID/2019/PT Sby)
167. Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh Warga Negara Asing dengan Jangka Waktu Lama (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT DPS)
168. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perlawanan Sita Eksekusi terhadap Objek Tanah yang Telah Ditransaksikan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Pbr jo. 74/PDT/2017/PT PBR jo. 1844 K/Pdt/2018 jo. 245 PK/Pdt/2020)
169. Pewarisan Hak atas Tanah sebagai Objek Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn jo. Nomor 82/PDT/2019/PT YYK Jis. Nomor 2006 K/Pdt/2020)
170. Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
171. Sengketa Pewarisan Tanah Tongkonan Kering di Tana Toraja (Studi Penyelesaian Sengketa Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3264/PDT/90)
172. Status Hak Kebendaan atas Virtual Property serta Keabsahan terhadap RMT (Real Money Trading) yang Dilakukan oleh Para Pemain dalam Permainan Toram Online yang Diselenggarakan oleh ASOBIMO.Inc Ditinjau dari KUHPerdata
173. Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Belum Dipecah yang Dijaminkan serta Penyelesaiannya untuk Melindungi Hak Pembeli dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/PDT.SUS-PAILIT/2024)Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pemecahan Tanah, Penyelesaian Putusan
174. Tinjauan atas Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Berupa Hak Pengelolaan Berdasarkan Perjanjian Build Operate Transfer (BOT); (Studi Kasus PT Korea World Center Indonesia dalam Pailit)
175. Tinjauan Yuridis Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Jual yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 113/Pdt/2017/PT BDG)
176. Tinjauan Yuridis Kontrak Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Berbasis Long Segment di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
177. Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum terhadap Pelanggar Disgorgement dan Disgorgement Fund
178. Tinjauan Yuridis Pencantuman Syarat Batal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pentapolis Residence di Balikpapan Superblock
179. Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Secara Fisik dan Perlindungan Hukum bagi Pemiliknya
180. Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Pendaftaran Tanah Secara Elektronik
181. Tinjauan Yuridis Perlindungan Warga Negara Indonesia sebagai Subjek Hukum Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran
182. Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Tidak Melebihi Sepertiga dari Keseluruhan Harta Penghibah sebagai Salah Satu Warkah Hibah Tanah di Kabupaten Sleman
183. Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Hunian antara Penyewa dengan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit Jongke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
184. Tinjauan Yuridis terhadap Status Hak atas Tanah atas Nama Anak yang Menjadi Harta Bersama dalam Proses Perceraian Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.)
185. Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun melalui Sistem Pre Project Selling (Studi pada Kantor Wilayah IV PT Bank Tabungan Negara, Persero Tbk)
186. Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
187. Urgensi Dibentuknya Majelis Kehormatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peradilan

Kenotariatan dan Akta

1. Akibat Hukum Addendum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Notariil yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus: PT Bank Danamon Indonesia)
2. Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengalihan Hak terhadap Sahnya Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024)
3. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa Ditinjau dari Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 870PK/PDT/2019)
4. Akibat Hukum terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Covernote oleh Pegawai Notaris X di Kabupaten Purworejo
5. Anak sebagai Objek dalam Perjanjian Pasobaya Mewarang Menurut Teori Keadilan (Studi Kasus Notaris di Kota Denpasar)
6. Analisis Akta Jual Beli yang Dibuat sebagai Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Pyh jo Pengadilan Tinggi Nomor 74/Pdt/2025/PT Pdg jo Mahkamah Agung Nomor 4591 K/Pdt/2025)
7. Analisis Akta Pelepasan Hak atas Tanah Berdasarkan Kerja Sama Pembukaan Lahan (Studi Akta Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 52 di Notaris X)
8. Analisis Akta Perjanjian Kawin Nomor 02 yang Dibuat di Hadapan Notaris AB di Klaten Mengenai Klausul Pemberian Kuasa Umum oleh Suami kepada Istri yang Tidak Dapat Ditarik Kembali dalam Perkawinan Campuran
9. Analisis Akta Perjanjian Pengalihan Hak sebagai Dasar Kepemilikan Sah Perseroan Terbatas (PT) atas Tanah dari Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor 1595 K/PDT/2024)
10. Analisis Hubungan Hukum Lembaga Perbankan dan Notaris dalam Penerbitan Covernote sebagai Dasar Pemberian Kredit Perbankan di Kabupaten Bekasi
11. Analisis Hukum terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2023
12. Analisis Keabsahan dan Asas Proporsionalitas terhadap Akta Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 Notaris RA di Kabupaten Banyumas)
13. Analisis Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2017/PT Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pdt/2018)
14. Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
15. Analisis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Cessie pada Pembiayaan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Ag/2023)
16. Analisis Renvoi dalam Akta Perjanjian Kawin antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Mengenai Renvoi dalam Akta (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 14 Notaris X di Kabupaten Kulon Progo)
17. Analisis terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/ PUU-X/ 2012
18. Analisis terhadap Keabsahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Indonesia dalam Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan di Luar Negeri dan Perkawinannya Belum Didaftarkan di Indonesia
19. Analisis terhadap Penyelesaian Perkara Waris dengan Putusan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg
20. Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Smn)
21. Analisis Yuridis tentang Sengketa Pelaksanaan Ikrar Wakaf Nomor: W.2/90/K-13/TAHUN: 1995 di Kantor Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta
22. Bagaimana Kedudukan Hukum Kreditor yang Tidak Masuk Akta Perdamaian dan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus PT XXX)
23. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Uang Muka sebagai Ganti Rugi pada Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 271/Pdt.G/2021/PN.Smn)
24. Dasar Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kota Yogyakarta Menerima dan Kabupaten Sleman Menolak Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Format Akta Notaris
25. Hak Pembeli Unit Apartemen Berdasarkan Akta PPJB dan Pencatatannya di Kantor Pertanahan serta Perlindungan Hukum bagi Pembeli di Kabupaten Sleman
26. Implementasi Prinsip Keseimbangan, Keadilan dan Kewajaran dalam Perjanjian Kredit (Studi Akta Perjanjian Kredit)
27. Implikasi Ketidakjelasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap Perlindungan Hukum bagi Pembeli (Studi Kasus: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 05 yang Dibuat oleh Notaris R di Caturharjo, Sleman, D. I. Yogyakarta)
28. Implikasi Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Prosedural terhadap Para Pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)
29. Implikasi Tindak Pidana di Bidang Perbankan Syariah oleh Notaris (Studi Putusan Perkara Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.)
30. Kajian terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat Notaris Tanpa Mencantumkan Uraian tentang Ada atau Tidaknya Renvoi pada Akhir Akta
31. Kajian Yuridis terhadap Kerjasama antara Notaris dengan Bank Ditinjau dari Kode Etik Notaris
32. Keabsahan Akta Jual Beli Dikaitkan dengan Terbitnya Akta Pencabutan Pernyataan Berama tentang Kesepakatan Pinjam Nama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Mlg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 536/PDT/2017/PT SBY Junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/2018)
33. Keabsahan Akta Kuasa Menjual terhadap Objek yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 448/PK/PDT/2022)
34. Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Penghadap pada Saat Penandatanganan Akta (Studi Kasus Tanda Tangan Perjanjian Kredit di Bank X Kota Solo)
35. Keabsahan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Apartemen yang Belum Memenuhi Persyaratan Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
36. Keabsahan Jual Beli Setelah Penjual Meninggal Dunia Berdasarkan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT YYK)
37. Keabsahan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) yang Dibuat di Luar Negeri dan Telah Dituangkan dalam Akta Notaris Indonesia sebagai Syarat Permohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Perkara No. 26 Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)
38. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kewenangan Penandatanganan Akta Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Hal Terjadi Perbedaan Nomor Persil pada Objek Tanah
39. Keabsahan Surat Kuasa yang Didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris dari Ketua Pengadilan Negeri
40. Keberadaan Protokol Notaris sebagai Bagian dari Arsip Negara dalam Upaya untuk Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
41. Kedudukan Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Setelah Dipailitkan
42. Kedudukan Akta Perjanjian Kawin dengan Klausul Kompensasi dalam Hal Terjadi Perselingkuhan (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 07)
43. Kedudukan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/K/Ag/2015
44. Kedudukan Notaris pada Sengketa yang Terjadi di antara Para Pihak dalam Akta
45. Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus PT BPR Pura Arthekencana)
46. Kekuatan Pembuktian Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang yang di Legalisasi oleh Notaris dan Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nasabah SM dan Bank P di Kota Klaten)
47. Kerjasama Notaris dengan Pihak Lain yang Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris di Sleman Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris
48. Kesesuaian Sistem Elektronik E-PHTB Notaris-PPAT dalam Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Asas Efisiensi dan Asas Kemanfaatan
49. Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya di Luar Wilayah Kerjanya (Analisis Kasus Notaris Kota Yogyakarta yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Jawa Timur)
50. Kewenangan Notaris pada Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) atas Saham dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Para Sekutu Komanditer
51. Legalisasi Praktik Aborsi dalam Aturan Hukum Positif Indonesia sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Otonomi Tubuh bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
52. Pelaksanaan Pemasangan Jaminan Kebendaan dengan Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit Bank (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KC UGM)
53. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris dengan Pembayaran Transaksi Secara Bertahap
54. Pelaksanaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur (Studi Kasus di Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Purworejo)
55. Pelindungan Hukum bagi Notaris terhadap Penitipan Sertipikat Tanah dalam Transaksi Pengikatan Jual Beli yang Tidak Dilanjutkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt/2023)
56. Pelindungan Hukum bagi Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Belum Jadi terhadap Wanprestasi Perubahan Spesifikasi Bangunan oleh Developer (Studi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris X)
57. Pelindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Memenuhi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Mengalihkan Objek Perkara melalui Akta Jual Beli kepada Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)
58. Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Berobjek Harta Bersama serta Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PN. Tng., Jis. Putusan Nomor 114/Pdt/2015/PT BTN., dan Putusan Nomor 1983K/Pdt/2017)
59. Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Terjadinya Wanprestasi oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 126/PDT/2018/PT YYk)
60. Pembatalan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Karena Wanprestasi dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Plk Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/Pdt/2023/PT Plk Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024)
61. Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)
62. Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian Karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
63. Pembatasan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan Objek Hak Tanggungan Berupa Tanah yang Belum Terdaftar di Kantor Notaris/PPAT Kota Yogyakarta
64. Pemberhentian Notaris sebagai Pejabat Umum yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
65. Penafsiran Pemandangan sebagai Unsur Kenikmatan Suatu Barang dan Peranan Notaris untuk Memberi Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pemandangan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
66. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah (Studi Kasus pada Putusan Nomor 756/PDT.G/2021/PN Dps)
67. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Penjual terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl)
68. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tbn)
69. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Terdapat pada Pengikatan Jaminan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT X di Kabupaten Bantul
70. Penetapan Tarif Honorarium dalam Perjanjian Kerjasama antara Notaris dan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Notaris X dan Bank Y di Kabupaten Magelang)
71. Pengalihan Hak atas Merek melalui Akta Jual Beli (Studi Kasus Merek “Bensu” pada Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)
72. Pengawasan Dewan Kehormatan Wilayah terhadap Notaris yang Melakukan Kerja Sama dengan Bank di Kabupaten Wonosobo (Studi Kasus Notaris Y dengan Bank BTN Wonosobo)
73. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
74. Penyelesaian Peralihan Hak atas Tanah Setelah Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Akta Jual Beli Terdaftar di Kantor Pertanahan (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 182/2021 di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H)
75. Penyelesaian Sengketa dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia tentang Pemilihan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016-2019 oleh Mahkamah Perkumpulan
76. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik yang Didasarkan atas Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus SHM No. 3015 dan AJB No. 407/2015)
77. Penyelesaian terhadap Minuta Akta yang Belum Ditandatangani Notaris yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Meninggalnya Notaris IGASTS di Kota Denpasar)
78. Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Digital Menuju Era Cyber Notary
79. Peran Ikatan Notaris Indonesia (I.n.i) Kota Yogyakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam Menjalankan Jabatan Notaris
80. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum terhadap Akta yang Dibuatnya Dikabupaten Sleman
81. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Perlindungan terhadap Klien yang Membutuhkan Salinan Akta dalam Hal Notaris Meninggal Dunia dan Protokol Belum Diserahkan (Analisis Kasus di Kab. Bantul)
82. Peran Notaris dalam Proses Peralihan Aset Debitor Pailit yang Dijaminkan ke Bank
83. Peran PPAT dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Kerjasama)
84. Peranan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris di Bawah Standar di Kota Pekanbaru
85. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank (Studi Kasus Kantor Notaris X, di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)
86. Peranan PPAT dalam Memberikan Pemahaman kepada Konsumen atas Akta Jual Beli Properti Signature Park Apartment di Jakarta Selatan
87. Peranan PPAT dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Diperoleh Karena Hibah dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Kabupaten Sukoharjo
88. Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
89. Perbandingan Perlindungan Hukum Profesi antara Profesi Jabatan Notaris dengan Profesi Jabatan PPAT
90. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Kaitannya dengan Kepailitan Pengembang Apartemen
91. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Akun Administrasi Hukum Umum (AHU) Online (Studi Kasus pada Notaris di Sleman dan Bantul)
92. Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Objek Hak Tanggungan Milik Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2015)
93. Perlindungan Hukum bagi KSU Syariah BMT Bina Ummah pada Akad Pembiayaan Murabahah atas Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
94. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pembatalan Akta Hibah atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 6/PDT/2018/PT PTK)
95. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Palembang
96. Perlindungan Hukum bagi Pembeli Unit Apartemen yang Belum Memiliki Akta Jual Beli (Studi Kasus terhadap Tuan AW Selaku Pembeli Unit Apartemen Trivium Terrace)
97. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Jaminan Hak atas Tanah terhadap Objek Jaminan Kredit dengan Adanya Pemalsuan Tanda Tangan dalam SKMHT oleh Notaris-PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor 184 / Pid.B / 2017 / PN Smn)
98. Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dan PPAT dalam Proses Validasi E-BPHTB di Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Asas Certainty dan Asas Efficiency
99. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta
100. Perlindungan Hukum Jabatan Notaris terhadap Iktikad Buruk Klien
101. Perlindungan Hukum Kreditur atas Berakhirnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Tidak Diikuti Pemasangan Hak Tanggungan
102. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatan
103. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris
104. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Testamenter WNI Keturunan Tionghoa dalam Surat Wasiat yang Tidak Terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat untuk Kepentingan Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris
105. Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Pemegang Jaminan Hak Tanggungan dalam Hal Terjadi Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Analisis Putusan MA Nomor: 3232 K/Pdt/2017)
106. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 PK/ Pdt/ 2015)
107. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Terdegradasi sebagai Akta di Bawah Tangan
108. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Tidak Terbukti Bersalah Setelah Diberhentikan dengan Tidak Hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
109. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak atas Akta Notariil yang Dibuat oleh Karyawan Tanpa Sepengetahuan NOTARIS/PPAT (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT S)
110. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Akibat Cacatnya Akta Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
111. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Pembatalan Akta Jual Beli oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kln)
112. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Instrumentair atas Pemanggilan Penyidik Berkaitan dengan Akta Notaris
113. Perlindungan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) terhadap Notaris yang Dipanggil Penyidik Terkait Akta yang Dibuatnya di Kabupaten Klaten
114. Perlindungan Upah bagi Calon Notaris yang Magang di Kantor Notaris Wilayah Kota Yogyakarta
115. Persepsi Notaris terhadap Praktik Pemberian Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) di Kabupaten Cirebon
116. Pertanggung Jawaban Bank dan PPAT atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik yang Menjadi Jaminan Kredit pada Saat Proses Pemasangan Hak Tanggungan
117. Pertanggungjawaban Calon PPAT yang Melaksanakan Jabatannya Sebelum Terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PID/2019/PT Sby)
118. Pertanggungjawaban Keperdataan Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuatnya (Studi Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT YYK)
119. Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Kuasa yang Dibuat sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)
120. Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh Warga Negara Asing dengan Jangka Waktu Lama (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT DPS)
121. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Perjanjian Pura-Pura
122. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itikad Baik Penyewa pada Sengketa Pembatalan Akta Hibah serta Implikasinya terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT KPG)
123. Perubahan Minuta Akta yang Dilakukan oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Pihak dalam Akta
124. Praktik Penyesuaian Klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada Pembiayaan Syariah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto
125. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dan Tanggung Jawab Pembeli Saham dalam Gugatan Perjanjian Simulasi Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/PDT.G/2014/PN.BKS Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/PDT/2020)
126. Sinkronisasi Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait dengan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Pailit terhadap Jabatan Notaris
127. Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum Kurator dalam Pemberesan Kepailitan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Likuidasi (Studi Kasus PT Jaya Nur Sukses (Dalam Likuidasi))
128. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/PID/2018)
129. Tanggung Jawab Notaris terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual Berdasarkan Hubungan Hukum Utang Piutang yang Dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK
130. Tinjauan terhadap Akta Perdamaian Terkait Pembagian Harta Bersama Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan No. 16/PDT.G/2024/PTA.JK)
131. Tinjauan terhadap Perlindungan dan Jaminan Hukum kepada Notaris Akibat Belum Sempurnanya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris di Kota Yogyakarta
132. Tinjauan Yuridis Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Jual yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 113/Pdt/2017/PT BDG)
133. Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Disertai dengan Kuasa Menjual yang Jaminannya Merupakan Objek dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Sgi)
134. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Go Private pada Perseroan yang Sudah Go Public di Indonesia serta Peranan Notaris dalam Prosesnya
135. Tinjauan Yuridis Penggunaan Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA. Smn)
136. Upaya Notaris Dlaam Memberi Perlindungan Hukum kepada Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia terhadap Potensi Penjaminan yang Kedua Kali oleh Debitur
137. Urgensi Dibentuknya Majelis Kehormatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peradilan
138. Urgensi Digitalisasi Penyimpanan Minuta Akta dan Warkah Notaris di Indonesia: Analisis Perbandingan Hukum di Indonesia dan Prancis
139. Urgensi Penyerahan Salinan Akta Notaris pada Pembiayaan di Bank Umum Syariah Kota Samarinda

Hukum Keluarga, Perkawinan, dan Waris

1. Analisis Akta Perjanjian Kawin Nomor 02 yang Dibuat di Hadapan Notaris AB di Klaten Mengenai Klausul Pemberian Kuasa Umum oleh Suami kepada Istri yang Tidak Dapat Ditarik Kembali dalam Perkawinan Campuran
2. Analisis Keabsahan dan Asas Proporsionalitas terhadap Akta Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 Notaris RA di Kabupaten Banyumas)
3. Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terkait Pembukaan Rahasia Bank dalam Hal Pembagian Harta Bersama Kasus Perceraian
4. Analisis Renvoi dalam Akta Perjanjian Kawin antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Mengenai Renvoi dalam Akta (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 14 Notaris X di Kabupaten Kulon Progo)
5. Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
6. Analisis terhadap Keabsahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Indonesia dalam Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan di Luar Negeri dan Perkawinannya Belum Didaftarkan di Indonesia
7. Analisis terhadap Penyelesaian Perkara Waris dengan Putusan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg
8. Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Smn)
9. Analisis Yuridis Kedudukan Jual Beli yang Dilakukan Ahli Waris atas Harta Warisan Tanah yang Belum Dibagi (Studi Kasus Sengketa Jual Beli di Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)
10. Analisis Yuridis Kesesuaian Pertimbangan Putusan Hakim Terkait Penetapan Hak Asuh Anak Beserta Pelindungan Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn)
11. Analisis Yuridis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Kewenangan Hakim
12. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 439/PDT.G/2016/PN Dps tentang Sengketa Pembagian Tanah Waris (Studi Kasus Sengketa Waris di Kota Denpasar-Bali)
13. Asas Kerahasiaan Bank dalam Lingkup Hukum Keluarga Menurut Hukum Perdata di Indonesia
14. Asas Penghargaan atas Pendapat Anak sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Buol Nomor 72/Pdt.P/2020/PA Buol)
15. Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Lembaga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
16. Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Surat Pengalihan Kuasa Menjual dari Ahli Waris kepada Penerima Kuasa (Studi Kasus Putusan Nomor 117/Pdt/2021/PT/Smg)
17. Disparitas Penafsiran Hakim terhadap Status Istri dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkara KDRT dalam Perkawinan Siri
18. Eksposur Data Putusan Perceraian sebagai Implikasi Teknologi Informasi di dalam Reformasi Sistem Peradilan Perdata Era Hukum Digital (Studi Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JS)
19. Implikasi Harta Warisan Aset Digital Pendapatan Konten TikTok terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Menurut KUHPerdata
20. Jual Beli Tanah Warisan yang Salah Satu Ahli Waris Berada di Bawah Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2009/PN.Mlg)
21. Keabsahan Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Pasangan Suami Istri Berdasarkan Hukum Agama Katolik
22. Keabsahan Perjanjian Utang Piutang dengan Bukti Kuitansi serta Implikasinya terhadap Kreditur dan Ahli Waris yang Ditinggalkan
23. Keabsahan Surat Kuasa yang Didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris dari Ketua Pengadilan Negeri
24. Keabsahan Wasiat Enukleasi Mata di Bank Mata Indonesia dalam Pluralisme Hukum di Indonesia
25. Keberlakuan Perjanjian Kawin yang Disahkan di Luar Negeri dalam Sengketa Harta pada Perkawinan di Luar Indonesia (Studi Putusan Perkara Ika Heru Bethari Versus Alim Lim)
26. Kedaulatan Hukum Sistem Pembayaran Indonesia dalam Adopsi Kerangka Regulasi Proyek Nexus
27. Kedudukan Akta Perjanjian Kawin dengan Klausul Kompensasi dalam Hal Terjadi Perselingkuhan (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 07)
28. Kedudukan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/K/Ag/2015
29. Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin terhadap Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
30. Kedudukan Harta Pribadi Seorang Istri yang Diperoleh selama Perkawinan yang Berasal dari Orang Tuanya Manakala Tanpa Adanya Perjanjian Kawin
31. Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas oleh Dua Orang yang Melakukan Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
32. Konsistensi Putusan Pengadilan Mengenai Pertimbangan Hukum Haim dalam Perkara Ahli Waris Pengganti Pemegang Letter C Melawan PT KAI (Analisis Putusan PK Nomor 521 PK/PDT/2023)
33. Pelaksanaan Kapa’ (Denda Adat) dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Toraja di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja
34. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dengan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)
35. Pelindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidul)
36. Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Ditolaknya Pengajuan Klaim Asuransi Akibat Perbedaan Pemegang Polis dan Ahli Waris Tertanggung pada PT Zurich Topas Life Permata Bank (Studi Kasus Penetapan No.3/Pdt.P/2015/PN.Gin)
37. Peluang Pengaturan Klausula Kompensasi di dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia
38. Pemaknaan Suami Istri sebagai Satu Entitas dalam Suatu Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin sebagai Subjek Pendiri Perseroan Terbatas
39. Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Berobjek Harta Bersama serta Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PN. Tng., Jis. Putusan Nomor 114/Pdt/2015/PT BTN., dan Putusan Nomor 1983K/Pdt/2017)
40. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan oleh Calon Ahli Waris di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
41. Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)
42. Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian Karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
43. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan
44. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tbn)
45. Pengaruh Perjanjian Perkawinan terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perkawinan (Studi Kasus di Banda Aceh)
46. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
47. Penyelesaian Sengketa Medis dalam Hal Meninggalnya Janin antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad dengan Keluarga Intan Simanjuntak di Pekanbaru
48. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan
49. Peranan Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada Proses Pengawasan Pengangkatan Anak Secara Langsung sebagai Bentuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
50. Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Korban Pemaksaan Perkawinan melalui Dispensasi Kawin
51. Peranan PPAT dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Diperoleh Karena Hibah dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Kabupaten Sukoharjo
52. Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Anak Angkat dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan dan Tanpa Penetapan Pengadilan Kabupaten Magetan
53. Perjanjian antara Rumah Sakit dan Keluarga Pasien Mengenai Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID-19
54. Perlindungan Hak-Hak Istri terhadap Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam
55. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Ab Intestato yang Dirugikan Akibat Pembuatan Wasiat Tertutup yang Melanggar Ketentuan Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
56. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pembatalan Akta Hibah atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 6/PDT/2018/PT PTK)
57. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Melakukan Perkawinan dengan Rekan Kerja dalam Satu Perusahaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Bulog)
58. Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
59. Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Wasiat dalam Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah di Kota Yogyakarta
60. Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Menikah di Bawah Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus: Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)
61. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Testamenter WNI Keturunan Tionghoa dalam Surat Wasiat yang Tidak Terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat untuk Kepentingan Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris
62. Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Nikah Siri
63. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Objek Jaminan yang Berubah Status Berdasarkan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Menikah oleh Debitur
64. Perlindungan Outstanding Universal Value Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional
65. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itikad Baik Penyewa pada Sengketa Pembatalan Akta Hibah serta Implikasinya terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT KPG)
66. Pewarisan Hak atas Tanah sebagai Objek Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn jo. Nomor 82/PDT/2019/PT YYK Jis. Nomor 2006 K/Pdt/2020)
67. Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
68. Revitalisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Harta Kekayaan Anak Belum Dewasa
69. Sengketa Pewarisan Tanah Tongkonan Kering di Tana Toraja (Studi Penyelesaian Sengketa Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3264/PDT/90)
70. Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan dan Bentuk Surat Keterangan Waris Berdasarkan Pembedaan antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli dan Warga Negara Indonesia Keturunan
71. Tinjauan terhadap Akta Perdamaian Terkait Pembagian Harta Bersama Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan No. 16/PDT.G/2024/PTA.JK)
72. Tinjauan Yuridis Penggunaan Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA. Smn)
73. Tinjauan Yuridis Perlindungan Warga Negara Indonesia sebagai Subjek Hukum Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran
74. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perjanjian Pemisahan Harta terhadap Perkara Kepailitan
75. Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Tidak Melebihi Sepertiga dari Keseluruhan Harta Penghibah sebagai Salah Satu Warkah Hibah Tanah di Kabupaten Sleman
76. Tinjauan Yuridis terhadap Status Hak atas Tanah atas Nama Anak yang Menjadi Harta Bersama dalam Proses Perceraian Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.)
77. Urgensi Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung untuk Anak dalam Proses Pewarisan (Studi Penetapan Perwalian Heni Ambarwati)

Hukum Acara Perdata, Eksekusi, dan Lelang

1. Akibat Hukum pada Jaminan atas Tanah yang Menjadi Objek Perjanjian Nominee (Studi Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2021/PT DPS)
2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Sby)
3. Analisa Yuridis tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit yang Dirampas untuk Dilelang dan Hasilnya Dimasukkan ke dalam Kas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/PDT.SUS-Gugatanlain-Lain/2018/PN.JKT. PST)
4. Analisis Akta Jual Beli yang Dibuat sebagai Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Pyh jo Pengadilan Tinggi Nomor 74/Pdt/2025/PT Pdg jo Mahkamah Agung Nomor 4591 K/Pdt/2025)
5. Analisis Akta Perjanjian Pengalihan Hak sebagai Dasar Kepemilikan Sah Perseroan Terbatas (PT) atas Tanah dari Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor 1595 K/PDT/2024)
6. Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet dan Upaya Penyelesaian Kendala Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Tuan A di PT BPR Artajaya Bhaktimulia)
7. Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK atas Upaya Hukum Keberatan oleh Pihak Pelaku Usaha Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Putusan dalam Kasus Sengketa Jual – Beli Tanah antara Boedi Soesanto Melawan Benny Gunawan)
8. Analisis Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2017/PT Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pdt/2018)
9. Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
10. Analisis Pembatalan Putusan Perdamaian Basyarnas-MUI dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby)
11. Analisis Perjanjian Sewa Menyewa yang Melanggar Asas-Asas Hukum Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 171/Pdt.G/2022/PN Plk, Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 75/Pdt/2023/PT Plk, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3059 K/Pdt/2024)
12. Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
13. Analisis terhadap Penyelesaian Perkara Waris dengan Putusan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg
14. Analisis Yuridis Adanya Ketentuan Persengketaan yang Tidak Terdamaikan di antara Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang Telah Dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wat)
15. Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Smn)
16. Analisis Yuridis Gagalnya Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial (Studi Putusan No. 55/Pdt.G/2012/PN.Slmn)
17. Analisis Yuridis Kesesuaian Pertimbangan Putusan Hakim Terkait Penetapan Hak Asuh Anak Beserta Pelindungan Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn)
18. Analisis Yuridis Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
19. Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Berkaitan dengan Pengecualian Mekanisme Gugatan Sederhana dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga
20. Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan No. 110K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
21. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 439/PDT.G/2016/PN Dps tentang Sengketa Pembagian Tanah Waris (Studi Kasus Sengketa Waris di Kota Denpasar-Bali)
22. Analisis Yuridis Sengketa Tanah Dati di Dusun Waiselaka, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Studi Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2014/PN. Ambon)
23. Analisis Yuridis terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim)
24. Analisis Yuridis Terkait Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Good Faith) dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jember 150/Pdt.G/2015/PN.Jmr)
25. Aspek Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Kepentingan Investor dalam Putusan Pengadilan No: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL jo. No: 540/PDT/2017/PT DKI. jo. No: 3067/K/PDT/2018 (Studi Kasus Gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT National Sago Prima)
26. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Uang Muka sebagai Ganti Rugi pada Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 271/Pdt.G/2021/PN.Smn)
27. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
28. Eksekusi Jaminan yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan dalam Hal Debitur Mengalami Kredit Macet (Studi di Kantor BRI Unit Katamso Yogyakarta)
29. Eksekusi Objek Jaminan yang Masih dalam Sengketa oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Studi Kasus Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Wno)
30. Eksekusi oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur atas Benda yang Dijanjikan Dipasang Jaminan Fidusia dan Sudah Beralih kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus PT MDPU Finance, Bantul, Yogyakarta)
31. Eksekusi Putusan Pailit Perseroan terhadap Asset Pribadi Pemegang Saham
32. Eksekusi Putusan Restitusi oleh Jaksa terhadap Anak
33. Eksposur Data Putusan Perceraian sebagai Implikasi Teknologi Informasi di dalam Reformasi Sistem Peradilan Perdata Era Hukum Digital (Studi Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JS)
34. Gugatan Lain-Lain Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pribadi Organ Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Pranata Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren
35. Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Sarana Melindungi Program Komputer di Indonesia (Studi Kasus MA No. 38/PDT.G/2001/PN.JKT.PST)
36. Imbalan Jasa Pengurus Akibat Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Kasasi Nomor 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)
37. Implementasi Pasal 29 Ayat (1) C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pelaksanaan Lelang Tanpa melalui Pejabat Lelang (Studi Kasus Lelang pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta)
38. Implementasi Yuridis tentang Proses Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Smn)
39. Implikasi Hukum Penerapan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Keabsahan Perjanjian Komersial Berbahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp)
40. Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Disertai dengan Jaminan Hak Tanggungan terhadap Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Smg)
41. Kajian Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Secara Lisan di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 224/PDT.G/2017/PN.SLMN)
42. Keabsahan Akta Jual Beli Dikaitkan dengan Terbitnya Akta Pencabutan Pernyataan Berama tentang Kesepakatan Pinjam Nama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Mlg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 536/PDT/2017/PT SBY Junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/2018)
43. Keabsahan Perjanjian Berbahasa Asing dalam Receivable and Liability Agreement/Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2019/PN.Amp)
44. Keabsahan Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 246/PDT.G/2017/PN SMN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 157/PDT/2018/PT YYK)
45. Kedudukan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/K/Ag/2015
46. Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili
47. Kedudukan Sita Jaminan dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Sita Umum dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus pada PT Bhineka Karya Manunggal)
48. Kedudukan Sita Umum terhadap Harta Debitor Pailit Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
49. Kedudukan Tagihan Kreditor Pajak dan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Kepailitan (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor: 17/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Sby)
50. Kekhususan Sengketa Olahraga dan Implikasi Pembatalan Putusan Arbitrase Olahraga oleh Pengadilan Negeri
51. Kepastian Hukum terhadap Kreditor dalam Hal Terjadinya Sita Pidana terhadap Kepailitan (Studi Putusan Nomor 11/PDT.SUS-GUGATANLAIN-LAIN/2018/PN.JKT.PST)
52. Ketidakberlakuan Klausul Pembayaran Angsuran dalam Polis pada Perjanjian Asuransi Dikarenakan Adanya Kesepakatan Diam-Diam (Studi Putusan 472/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)
53. Konflik Norma Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana terhadap Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
54. Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek dalam Kepailitan di Indonesia
55. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelaku Usaha di Luar Negeri
56. Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Kepailitan
57. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dengan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)
58. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 217/Pdt.G/2016/PN.SLMN)
59. Pelindungan Hukum bagi Debitur yang Melakukan Konsinyasi terhadap Status Sita Eksekusi yang Masih Melekat pada Objek Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 174 K/Pdt/2019)
60. Pelindungan Hukum kepada Bank sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga terhadap Gugatan Lain-Lain yang Diajukan oleh Kurator dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto Putusan Kasasi NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
61. Pelindungan Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Transaksi Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)
62. Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Berobjek Harta Bersama serta Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 396/Pdt.G/2013/PN. Tng., Jis. Putusan Nomor 114/Pdt/2015/PT BTN., dan Putusan Nomor 1983K/Pdt/2017)
63. Pembatalan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Karena Wanprestasi dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Plk Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/Pdt/2023/PT Plk Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024)
64. Pembatalan Lelang atas Objek Hak Tanggungan dengan Nilai Limit (Studi Putusan Nomor 16/Pdt/2020/PT DKI)
65. Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)
66. Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Batal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 499/PDT.G/2021/PN.SBY)
67. Pemenuhan Piutang Kreditor yang Lahir Karena Perbuatan Melawan Hukum Debitor Pailit Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum
68. Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat dalam Sengketa Administrasi Pertanahan
69. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah (Studi Kasus pada Putusan Nomor 756/PDT.G/2021/PN Dps)
70. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang antara Koperasi dan Peminjam (Studi Kasus Putusan No. 179/Pdt.G/2021/PN Mks)
71. Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Penjual terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl)
72. Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Hasil Lelang dalam Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara XI (Ptpn XI) dengan Petani Tebu Rakyat
73. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tbn)
74. Penerapan Prinsip Syariah pada Eksekusi Hak Tanggungan Produk Rahn Tasjily Tanah di PT Pegadaian
75. Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Lembaga Perbankan Berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020
76. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah antara Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Pengelolaan dengan Pemilik Hak atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/PDT/2017)
77. Penyelesaian Sengketa Administrasi terhadap Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Tendering)
78. Perlindungan dan Upaya Hukum Terkait Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Layanan Marketplace Lazada (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt)
79. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Perbankan terhadap Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan oleh Debitur pada PT Bank Danamon Tbk Danamon Simpan Pinjam Wonosobo
80. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pembatalan Akta Hibah atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 6/PDT/2018/PT PTK)
81. Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hak Tanggungan Bukan Debitor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PDT/2013/PTYDAN Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 58/PDT.G/2012/PN.YK)
82. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pengangkutan Udara di Indonesia Ditinjau melalui Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
83. Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Leasing terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 578/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel)
84. Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Nominee (Pinjam Nama) oleh Warga Negara Asing: Studi Putusan Nomor 61/PDT.G/2020/PT DPS
85. Perlindungan Hukum Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadi Sita Eksekusi Objek Jaminan oleh Pengadilan Karena Gugatan Pihak Ketiga
86. Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877K/pdt/2013)
87. Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Kreditur atas Hapusnya Jaminan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Petugas Bank (Studi Kasus PT BNI Skc Kediri vs PT BTN Blitar)
88. Perlindungan Hukum terhadap Calon Pembeli Beritikad Baik pada Jual Beli Hak atas Tanah yang Terdapat Catatan dalam Buku Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Slmn)
89. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Pengalihan Piutang atas Nama (Cessie) yang Dilakukan oleh Bank Selaku Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 50/PDT.G/2020/PN. Bks.)
90. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pembeli Unit Apartemen Secara Lunas dalam Debitor Pailit dengan Status SHGB Belum Dipecah (Studi Putusan Nomor: 311 K/Pdt.Sus-Pailit-2024. jo Nomor: 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
91. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Selaku Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Terdapat Pembatalan Pelaksanaan Lelang Karena Adanya Gugatan dari Pihak Ketiga
92. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Akibat Cacatnya Akta Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
93. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Pembatalan Akta Jual Beli oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kln)
94. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE) dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Hal Terjadi Eksekusi Harta Kekayaan atau Kepailitan terhadap Manajer Investasi
95. Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang atas Penguasaan Kepemilikan Objek Lelang (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat)
96. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagai Penyewa Beritikad Baik atas Peletakan Sita Eksekusi
97. Perlindungan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Dikeluarkannya Agunan dari Jaminan Kredit (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PN.JR.)
98. Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
99. Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Kuasa yang Dibuat sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)
100. Pertanggungjawaban Perdata atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara Lessee dengan Pihak Ketiga (Studi Kasus: Eksekusi atas Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Sewa Menyewa antara PT AB dengan PT EF)
101. Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum kepada Penumpang atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Diakibatkan oleh Kelalaian dalam Pelayanan Angkutan (Studi Kasus Gugatan Ganti Kerugian kepada PO Sugeng Rahayu di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)
102. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perlawanan Sita Eksekusi terhadap Objek Tanah yang Telah Ditransaksikan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Pbr jo. 74/PDT/2017/PT PBR jo. 1844 K/Pdt/2018 jo. 245 PK/Pdt/2020)
103. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Gugatan yang Dinyatakan Premature serta Pelindungan Hukumnya bagi Investor dalam Perjanjian Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PDT.GS/2019/PN Bgl)
104. Pewarisan Hak atas Tanah sebagai Objek Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn jo. Nomor 82/PDT/2019/PT YYK Jis. Nomor 2006 K/Pdt/2020)
105. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dan Tanggung Jawab Pembeli Saham dalam Gugatan Perjanjian Simulasi Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/PDT.G/2014/PN.BKS Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/PDT/2020)
106. Problematika Penerapan Sita Umum Kepailitan terhadap Penyitaan dalam Perkara Pidana
107. Rekonstruksi Kedudukan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH, dan Pasal 88 UUPPLH Juncto UUCK dan Implikasinya terhadap Strategi Formulasi Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup
108. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/PDT.ARB/2018/PN.SRG tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Sengketa antara PT Krakatau Engineering Lawan PT Krakatau Posco)
109. Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran
110. Tinjauan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: I/P/FP/2017/PTUN.YK)
111. Tinjauan terhadap Akta Perdamaian Terkait Pembagian Harta Bersama Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan No. 16/PDT.G/2024/PTA.JK)
112. Tinjauan terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sengketa Kepailitan sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
113. Tinjauan Unsur Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Studi Kasus: No. 36/pdt.sus/des.ind/2015/pn.niaga.jkt.pst. dan 74/pdt.sus/des.ind/2015/pn.niaga.jkt. Pst.)
114. Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Disertai dengan Kuasa Menjual yang Jaminannya Merupakan Objek dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Sgi)
115. Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perlindungan Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Piutang Iuran dari Pemberi Kerja
116. Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 01/ Arbitrase/ 2013/ PN. Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 465 B/ Pdt.Sus-Arbt/ 2014)
117. Tinjauan Yuridis Penggunaan Akta Perdamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA. Smn)
118. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Mantan Direksi yang Hubungan Kerjanya sebagai Pekerja Belum Diakhiri oleh Pemberi Kerja dalam Gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial
119. Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Dana Pensiun dalam Hal Terjadi Perbedaan Pengaturan antara Peraturan Dana Pensiun dengan Perjanjian Kerja Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2011/PN Sby)
120. Tinjauan Yuridis terhadap Status Hak atas Tanah atas Nama Anak yang Menjadi Harta Bersama dalam Proses Perceraian Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.)

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis terhadap Bisnis pada Rumah Sakit Swasta (Studi Kasus Rumah Sakit X Jakarta)
2. Analisis Hukum Pelaksanaan Arbitrase Online pada Lembaga Arbitrase Institusional di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Masa Pandemi COVID-19
3. Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK atas Upaya Hukum Keberatan oleh Pihak Pelaku Usaha Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Putusan dalam Kasus Sengketa Jual – Beli Tanah antara Boedi Soesanto Melawan Benny Gunawan)
4. Analisis Hukum Putusan Arbitrase Lampiran VII UNCLOS 1982 Terkait Sengketa Laut China Selatan antara Republik Rakyat China (RRC) dengan Filipina: Pengaruhnya dalam Penyelesaian Sengketa di Laut China Selatan
5. Analisis Konsep dan Penerapan Indirect Expropriation dalam Sengketa Arbitrase Investasi di International Centre for Settlement of Investment Dispute
6. Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan)
7. Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
8. Analisis Proses dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Badan Mediasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus antara Bank ABC dengan Nasabah Y)
9. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Metode Mediasi (Studi Kasus PT Selo Kencono Putra Persada di Kabupaten Temanggung))
10. Arbitrase Dibawah Annex VII UNCLOS sebagai Default Procedure dalam Rezim Penyelesaian Sengketa UNCLOS
11. Arbitrase Sengketa Perpajakan Internasional dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Meksiko: Analisis Berdasarkan Konsep Arbitrability serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
12. Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Komersial melalui Lembaga Arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
13. Efektivitas Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta terhadap Maraknya Sengketa Sewa guna Usaha (Leasing) di Kota Yogyakarta
14. Executing Cross-Border Insolvency in Indonesia: A Comparative Study with the EU and the UNCITRAL Model Law
15. Faktor-Faktor Beserta Dampak Hukum terhadap Pelindungan Investasi dari Penerapan Pasal 5 ILC Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts untuk Atribusi Tindakan Perusahaan Milik Negara di Bawah Arbitrase Investasi Internasional
16. Fungsi dan Kedudukan Hukum Pendapat Mengikat (Binding Opinion) Lembaga Arbitrase dalam Hukum Pembuktian pada Proses Penyelesaian Sengketa di Arbitrase dan Pengadilan
17. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Kekuatan Hukum Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta
18. Implikasi Pengakhiran Bilateral Investment Treaty (BITs) dan Wacana Counter-Claim pada Posisi Indonesia dalam Sengketa Investasi pada Forum Arbitrase ICSID
19. Kedudukan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Sektor Jasa Keuangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
20. Kekhususan Sengketa Olahraga dan Implikasi Pembatalan Putusan Arbitrase Olahraga oleh Pengadilan Negeri
21. Kepailitan terhadap Warga Negara Asing dan Kaitannya dengan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
22. Kualifikasi Konseptual Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non-Litigasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2017
23. Legal Analysis on Loss Credit in Regards to its Dispute Settlement by Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Towards the Dispute Between BRI Agroniaga Branch Office Rantau Prapat and the Debtor (Case Study: BPSK Decision No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/2016)
24. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang
25. Mediasi Putusan Pailit Pengadilan Niaga Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
26. Mediasi sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
27. Mediasi Sengketa Pertanahan Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
28. Pelaksanaan Mediasi Teleconference dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung
29. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 217/Pdt.G/2016/PN.SLMN)
30. Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
31. Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan serta Asas Keadilan terhadap Konsumen pada Putusan 117 PK/Pdt-Sus-BPSK/2017
32. Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono oleh Majelis Arbitrase dalam Memutus Sengketa Komersial
33. Penerapan Putusan Pailit Pengadilan Asing dengan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia
34. Penyelesaian Secara Mediasi Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Adat Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja
35. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi di Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
36. Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Konstruksi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
37. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Indian Metal Allays Ltd. Melawan Pemerintah Republik Indonesia di Permanent Court of Arbitration)
38. Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional di Arbitrase Investasi Internasional
39. Peran LAPS SJK melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) terhadap Penyelesaian Sengketa Teknologi Finansial (Fintech)
40. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
41. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)
42. Peran Pendapat yang Mengikat (Binding Opinion) yang Dibuat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Sarana Mencegah Sengketa dalam Kontrak Bisnis
43. Personal Data Protection and Evidence in International Investment Arbitration: A Southeast-Asian Perspective
44. Potensi Penerapan Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Material di Indonesia
45. Praktik Online Dispute Resolution dalam Sengketa Transaksi Elektronik
46. Sertifikasi Mediator sebagai Syarat untuk Menjadi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
47. The Possible Mechanisms of Online Dispute Resolution for E-Commerce Consumer Dispute in Indonesia: Lessons Learned from European Union Law
48. The Validity of Asymmetrical Arbitration Agreement: An Analysis of Indonesian Law and International Legal Instruments
49. Tinjauan Hukum Pengukuhan Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi di Luar Pengadilan dalam Sengketa Medis
50. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/PDT.ARB/2018/PN.SRG tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Sengketa antara PT Krakatau Engineering Lawan PT Krakatau Posco)
51. Tinjauan terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sengketa Kepailitan sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
52. Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 01/ Arbitrase/ 2013/ PN. Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 465 B/ Pdt.Sus-Arbt/ 2014)
53. Tinjauan Yuridis Penerapan Due Process of Law pada Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

Penutup

Hukum perdata, agraria, dan kenotariatan pada dasarnya membahas bagaimana hukum melindungi hak milik dan hubungan antarwarga dalam urusan sehari-hari, dari tanah, rumah, dan warisan, sampai utang-piutang dan akta yang menjadi bukti di pengadilan. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari eksekusi jaminan, sengketa sertipikat, tanggung jawab notaris dan PPAT, pembagian harta bersama, sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu persoalan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, misalnya putusan pengadilan terbaru, praktik di kantor notaris, atau kasus pertanahan di daerah Anda, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi kepastian hukum masyarakat.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.