Daftar Judul Skripsi Tesis Hukum Korporasi, Kepailitan, Persaingan

Skripsi dan tesis bukan sekadar syarat kelulusan. Keduanya adalah latihan untuk menguji apakah aturan hukum benar-benar bekerja di dunia nyata, lalu menawarkan jalan keluar ketika aturan itu tertinggal. Bidang hukum korporasi, kepailitan, dan persaingan usaha sangat cocok untuk latihan ini, karena perubahannya cepat dan dampaknya langsung terasa. Perseroan perorangan kini bisa didirikan satu orang, pembentukan Danantara mengubah cara negara mengelola BUMN, gugatan PKPU makin sering dipakai sebagai alat menagih utang, dan pasar digital melahirkan praktik monopoli yang belum terbayangkan saat UU Nomor 5 Tahun 1999 disusun. Di sisi lain, satu putusan pailit bisa menentukan nasib ratusan pekerja, kreditur, dan pemegang saham sekaligus. Karena itu penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk mengisi kekosongan aturan, menguji putusan pengadilan dan KPPU, maupun memberi masukan bagi pembentuk undang-undang. Artikel ini merangkum 450 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam empat subtopik, ditambah sejumlah peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Dari judul-judul yang sudah ada, terlihat beberapa tema yang masih jarang digarap padahal persoalannya nyata. Kelima tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

Perseroan perorangan dan UMKM. Badan hukum ini masih baru, sehingga belum banyak diuji soal batas tanggung jawab pemiliknya, perlindungan kreditur ketika usahanya gagal, dan risiko harta pribadi bercampur dengan harta perseroan.
Kepailitan lintas negara dan penyalahgunaan PKPU. Indonesia belum punya aturan khusus tentang kepailitan lintas negara (cross-border insolvency), padahal makin banyak debitur yang asetnya tersebar di luar negeri. Penelitian juga bisa menelaah PKPU yang dipakai sebagai jalan pintas menagih utang, serta urutan pembayaran antara upah buruh, utang pajak, dan kreditur separatis.
Persaingan usaha di pasar digital. Penetapan harga lewat algoritma, penguasaan data (big data), dan akuisisi perusahaan rintisan oleh platform besar belum diatur tegas dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian perbandingan dengan Uni Eropa atau Korea Selatan bisa memberi model pengaturan yang lebih cocok.
Danantara dan tata kelola BUMN. Pembentukan Danantara memunculkan pertanyaan baru: apakah kerugian BUMN termasuk kerugian negara, bagaimana business judgment rule melindungi direksi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika investasinya merugi.
ESG dan tanggung jawab direksi. Kewajiban perusahaan terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mulai masuk ke peraturan OJK. Celahnya terletak pada sanksi atas greenwashing dan sejauh mana direksi bisa digugat karena mengabaikan risiko iklim.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam empat subkelompok. Pembagian ini mengikuti persoalan utama yang dibahas tiap judul. Satu judul bisa saja masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang kepailitan BUMN yang sekaligus menyentuh tata kelola perusahaan.

Hukum Perusahaan dan Tata Kelola Korporasi. Membahas “kehidupan” sebuah badan usaha, mulai dari pendirian PT, CV, perseroan perorangan, dan koperasi, hubungan antara direksi, komisaris, dan pemegang saham, sampai aksi korporasi seperti merger, akuisisi, holding BUMN, dan go private. Tema yang sering muncul antara lain business judgment rule, perlindungan pemegang saham minoritas, piercing the corporate veil, perjanjian nominee, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL).
Kepailitan dan PKPU. Subkelompok terbesar, berisi judul tentang apa yang terjadi ketika perusahaan atau orang tidak mampu membayar utang. Fokusnya meliputi syarat pailit dan pembuktian sederhana, kedudukan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, hak pekerja dan utang pajak dalam kepailitan, peran kurator dan Balai Harta Peninggalan, perdamaian (homologasi) dan pembatalannya, going concern, actio pauliana, hingga kepailitan lintas negara (cross-border insolvency) dan kepailitan perusahaan asuransi.
Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli. Menguji praktik bisnis yang berpotensi mematikan pesaing atau merugikan konsumen berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Isinya mencakup kartel dan penetapan harga, persekongkolan tender, predatory pricing (jual rugi), tying agreement, penyalahgunaan posisi dominan, notifikasi merger ke KPPU, kewenangan dan putusan KPPU, serta tantangan baru di pasar digital seperti algoritma harga, big data, dan social commerce.
Penanaman Modal dan Hukum Investasi. Membahas aturan main bagi investor, baik asing maupun dalam negeri. Temanya antara lain daftar bidang usaha terbuka dan tertutup, perizinan OSS dan PTSP, perlindungan investor dalam perjanjian investasi bilateral (BIT) dan arbitrase ICSID, lembaga pengelola investasi seperti INA dan Danantara, investasi hulu migas, serta perlindungan investor ritel pada reksa dana, aset kripto, dan investasi ilegal.

Daftar Judul Tesis Hukum Korporasi, Kepailitan, dan Persaingan Usaha

Hukum Perusahaan dan Tata Kelola Korporasi

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Ultra Vires oleh Direktur Utama (Studi Kasus Perjanjian Investasi Berjangka di Luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani)
An Assessment of Pre-Merger Notification for Indonesia Competition Law: A Comparative Study with Japan and Brazil
Analisis Akta Perjanjian Pengalihan Hak sebagai Dasar Kepemilikan Sah Perseroan Terbatas (PT) atas Tanah dari Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor 1595 K/PDT/2024)
Analisis Dampak Hukum Penggabungan Perusahaan Terkait Pembayaran Hak Pensiun dalam Hal Terjadi Perbedaan Pengaturan antara Perjanjian Kerja Bersama dengan Rancangan Penggabungan Perusahaan (Studi Kasus di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Hal Penguasaan Pasar Bersangkutan sebagai Dampak dari Merger Goto (Gojek Tokopedia) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. / Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Related Market Domination as the Impact of Goto (Gojek Tokopedia) Merger Based on Business Competition Law in Indonesia
Analisis Hukum Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang Berkaitan dengan Harta Perseroan Terbatas yang Dipailitkan
Analisis Hukum Tindakan Direktur Utama dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama Tanpa Persetujuan Anggota Direksi Lainnya (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama PT BCM dengan Pengelola)
Analisis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Dalampraktik Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) terhadap Debitur dengan Status Kredit Macet dalam Penyaluran Kredit Channeling melalui Fintech di PT Bank X, Tbk
Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang Dipergunakan untuk Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1600/IJR/BMT-PAS/VII/2023 di KSPPS BMT Pas)
Analisis Penerapan Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 terhadap Pertanggung Jawaban Pemegang Saham dalam Hukum Kepailitan Indonesia
Analisis Pengaturan Mengenai Post Mandatory Evaluation oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Analisis Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti Plasma (Studi Kasus antara Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki dengan PT Mega Nusa Inti Sawit)
Analisis Putusan Pembatalan Perdamaian terhadap Debitor Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT Istaka Karya (Persero) Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online
Analisis Yuridis Kasus Keterlambatan Pengambilalihan Saham dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 47 PK/PDT.SUS.PHI/2014 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja dalam Hal Terjadinya Merger /CORPORATE Action dalam Perusahaan
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus: Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)
Big Data sebagai Indikator dalam Pengendalian Akuisisi pada Pasar Digital: Studi Komparasi antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Jerman
Corporate Criminal Responsibility for False Advertisement
Efektivitas Putusan KPPU Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi Kasus: Pengambilalihan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika)
Eksekusi Putusan Pailit Perseroan terhadap Asset Pribadi Pemegang Saham
Evaluating Merger Control Frameworks in the Telecommunications Sector: A Comparative Study Between Indonesia and South Korea
Gugatan Lain-Lain Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pribadi Organ Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Pranata Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren
Harmonisasi Kepentingan Karyawan dalam Proses Akuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Lisan dengan Invois Jual Beli Pakan Ternak antara CV Hakim Farm dan Peternak
Implikasi Overlapping Regulation antara Perusahaan Penjamin PT Jamkrindo dengan Perusahaan Asuransi PT Askrindo pada Suatu Hubungan Holding BUMN dalam Melakukan Lingkup Usaha Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Implikasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 terhadap Eksistensi Koperasi sebagai Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Kasus Koperasi Citra Niaga)
Implikasi Yuridis Koperasi Serba Usaha yang Menggunakan Akad Syariah dalam Kegiatan Usahanya Sebelum Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Implikasi Yuridis Perjanjian Utang Piutang oleh Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang Belum Berbadan Hukum dan Belum Memiliki Izin Usaha (Studi Kasus LKM Koperasi X di Kabupaten Kotawaringin Barat)
Keabsahan Perjanjian Pemegang Saham yang Diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bahwa Pemegang Saham Tidak Boleh Memberikan Suara yang Saling Bertentangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Kedudukan Perseroan Perseorangan Pasca Adanya Perjanjian Pisah Harta
Kepastian Hukum dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Direksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015)
Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas oleh Dua Orang yang Melakukan Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kewenangan Notaris pada Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) atas Saham dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Para Sekutu Komanditer
Kewenangan Pengambilalihan Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Bentuk Pelindungan terhadap Hak Nasabah dan Pemegang Saham Minoritas
Konflik Klausul dalam Perjanjian Jasa Publikasi Jurnal antara Klausul Refund vs. Klausul Penyelesaian Sengketa (Studi MoU Perjanjian Jasa Publikasi Jurnal CV Scripta Intelektual Mandiri)
Legalitas Tindakan Perseroan Terbatas dalam Melakukan Perjanjian Penyertaan Modal (Saham) Secara Lisan yang Diwakili oleh Komisaris (Studi Kasus antara PT Kertas Nusantara, Mohamad Hasan, dan Didi Dawis)
Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit dan Perlakuan Hukum Penyelamatan Perusahaan Asuransi PT Jiwasraya (Persero) Selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap Polis Saving Plan Masyarakat yang Tidak Terbayarkan
Mencari Keseimbangan antara Kepastian Berusaha dan Perlindungan Masyarakat: Analisis Yuridis terhadap Akuisisi Lahan Transmigrasi yang Masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel
Meninjau Pembentukan Holding Ultra Mikro antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) – PT Pegadaian – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam Perspektif Hukum Bisnis
Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perempuan pada CV X di Surakarta, Jawa Tengah
Pelindungan Hukum bagi Pihak Peminjam dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan (Studi Kasus CV Faried Jaya)
Pelindungan Hukum Pemegang Saham Publik terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka
Pemaknaan Suami Istri sebagai Satu Entitas dalam Suatu Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin sebagai Subjek Pendiri Perseroan Terbatas
Pembatalan Perjanjian Pra Perceraian Karena Klausula Bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk dalam Perkawinan
Pembentukan Holding Company BUMN Reasuransi
Penalaran Hukum Hakim terhadap Hak Mendahulu Pembayaran Utang Pajak Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit
Pendirian dan Kepemilikan Perseroan Terbatas oleh Perseorangan Ditinjau dari Hukum Perseroan
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Kredit Tri Pangudi Makmur
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti Sleman
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang antara Koperasi dan Peminjam (Studi Kasus Putusan No. 179/Pdt.G/2021/PN Mks)
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT Waimusi Agroindah dengan Koperasi Unit Desa Sumber Sentosa
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan CV ALDIMAS
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV Arka Jaya
Penerapan Effects Doctrine Terkait Akuisisi Perusahaan Asing di Luar Negeri Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Amerika Serikat)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Pengajuan Kredit oleh Perseroan Perorangan di Kota Surabaya
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian yang Terdapat pada Pengikatan Jaminan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT X di Kabupaten Bantul
Pengaturan Jabatan Rangkap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Pengaturan Penggunaan Brand Image Industri Rokok dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kesehatan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Kelompok Usaha Bank oleh Pemegang Saham Pengendali Non Bank: Manajemen Risiko Operasional dan Kebijakan Tata Kelola yang Efektif
Perbandingan Konsepsi Sovereign Wealth Fund antara Lembaga Pengelola Investasi dan Temasek Holdings (Private) Limited
Perbandingan Pengaturan dan Pengawasan dalam Penilaian Merger dan Akuisisi Perusahaan Digital di Era Penggunaan Big Data antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Inggris
Perbandingan Pengaturan Merger Lintas Batas dalam Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Amerika Serikat
Perbandingan Pengaturan Nilai Herfindahl-Hirschman Index dalam Merger Control di Uni Eropa, Indonesia, dan Amerika Serikat
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) dalam Kaitannya dengan Pengangkatan Direksi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT X)
Perlindungan Hukum atas Persamaan Upah bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di CV Market Lapan Delapan Ditinjau dari Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping melalui Pelaku Usaha Dropshipper (Studi Kasus pada CV Yuspin Boyolali)
Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Firma Hukum di DKI Jakarta
Perlindungan Hukum bagi Mudharib dan Shahibul Maal atas Simpanan Berjangka Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Fi Sabilillah di Kabupaten Wonogiri Terkait Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Smg Dona Syafitri, Muhaimin Âƒ°
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Publik pada Emiten yang Menerapkan Struktur Dual Class Shares dengan Mekanisme Hak Suara Multipel (Multiple Voting Rights)
Perlindungan Hukum bagi Petani atas Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Studi Kasus Koperasi Petani Tebu Rakyat Harum Jaya)
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Hal Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT Panji Putra Perkasa Cabang Yogyakarta dengan RSUP Dr. Sardjito)
Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Produksi Buku Tahunan Sekolah di CV Multi Creative Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Terkait Backdoor Listing (Studi Kasus PT Indonesia Airasia melalui PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)
Perlindungan Hukum terhadap Pengarang dalam Perjanjian Penerbitan (Studi Kasus CV Indiebookcorner)
Perlindungan Upah bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus BUM Desa X)
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kesalahan dan/atau Kelalaian Pegawai Bank yang Menyebabkan Kerugian pada Nasabah (Kasus Perkara antara Koperasi Simpan Pinjam Purnama vs PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta Cik Ditiro)
Pertanggungjawaban Corporate Guarantor dalam Hal Debitor Pailit pada Masa Pengurusan dan Pemberesan Dikaitkan dengan Asas Guarantor Always Guarantor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg)
Pertanggungjawaban Negara dalam Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara
Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah pada Bank BUMN
Pertanggungjawaban Pemegang Saham atas Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Asas Kepastian
Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perusahaan Startup dengan Hak Multiple Voting Shares terhadap Perlindungan Pemegang Saham Biasa dari Perspektif Hukum Perseroan di Indonesia
Potensi Implikasi Pasal 153E Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Persaingan Usaha
Prospek Transformasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menuju Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Ratio Legis Pasal 142 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Kewajiban Likuidasi oleh Kurator dalam Hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Insolvensi Pasca Kepailitan
Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Barang DAN/ATAU Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum Kurator dalam Pemberesan Kepailitan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Likuidasi (Studi Kasus PT Jaya Nur Sukses (Dalam Likuidasi))
The Criminal Liability for Shareholders by Implementing Principle Piercing the Corporate Veil
The Legal Analysis of KPPU’s Authority in Merger Control Over State-Owned Enterprises Merger with Potential Monopolistic Impact in Indonesia
Tindak Pidana Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Perkara Kredit Macet pada Bank BUMD (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PT Mdn)
Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran
Tinjauan terhadap Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan / atau Jasa di BUMN (Studi Kasus Pengadaan Barang dan / atau Jasa di PT PELNI (Persero))
Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dengan CV Elang Jaya Putra (Studi Kasus Surat Perintah Kerja Nomor: 027/506/SPK/4.02.0.00.0.00.01/VIII/2021)
Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia)
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Go Private pada Perseroan yang Sudah Go Public di Indonesia serta Peranan Notaris dalam Prosesnya
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System dan Alat Musik yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus CV RA Production)
Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Kasus Keterlambatan Notifikasi dalam Pengambilalihan Saham Asing (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015)
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Mantan Direksi yang Hubungan Kerjanya sebagai Pekerja Belum Diakhiri oleh Pemberi Kerja dalam Gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Tim Kkn-Ppm UGM Manyeuw Bacarita 2025
Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 guna Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Pihak ke Tiga yang Beritikad Baik

Kepailitan dan PKPU

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 tentang Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan dengan Putusan Kasasi No. 1494 K/PDT.SUS-PAILIT/2022
Akibat Hukum Putusan Pailit Pengadilan Niaga terhadap Aset Perusahaan yang Berada di Luar Wilayah Indonesia
Analisa Yuridis tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit yang Dirampas untuk Dilelang dan Hasilnya Dimasukkan ke dalam Kas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/PDT.SUS-Gugatanlain-Lain/2018/PN.JKT. PST)
Analisis Hukum Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang Berkaitan dengan Harta Perseroan Terbatas yang Dipailitkan
Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Pembatalan Perdamaian Kepailitan PT Pal dan Akibatnya pada Kepastian Hukum atas Pembayaran kepada Kreditor Lainnya(studi Putusan Kasasi: Nomor 1434 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Analisis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Dalampraktik Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
Analisis Kesalahan dan Kelalaian yang Dilakukan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus: Putusan Peninjauan Kembali MA RI No.: 91PK/Pdt.Sus-Pailit/2018)
Analisis Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Studi Putusan Nomor: 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
Analisis Penerapan Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 terhadap Pertanggung Jawaban Pemegang Saham dalam Hukum Kepailitan Indonesia
Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau dari Pasal 281 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. Mdn. dan Putusan NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. Niaga.jkt.pst)
Analisis Perbandingan Syarat Kepailitan antara Indonesia dengan Singapura sebagai Bentuk Pelindungan Hukum bagi Debitor dalam Melangsungkan Usahanya
Analisis Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Keabsahan PPJB dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/PDT.SUS-PAILIT/2019 dan Nomor 644K/PDT.SUS-PAILIT/2017
Analisis Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Klaim Pemegang Polis dalam Kasus Insolvensi Perusahaan Asuransi Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya
Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah terhadap Perusahaan Developer Perumahan yang Pailit
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi PT Bumi Asih Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
Analisis Putusan Pengurusan Harta Pailit PT Sinar Lestari Ultrindo
Analisis Putusan Perkara Pailit Akibat Tidak Terpenuhinya Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berkaitan dengan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1691K/Pdt.Sus-Pailit/2022)
Analisis Sifat Piutang Perusahaan Pembiayaan untuk Skema Sewa guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease) dalam Suatu Proses Kepailitan
Analisis Status Istri yang Ikut Menjadi Debitur Pailit Akibat Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) yang Dibuat oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
Analisis Yuridis Kedudukan Upah Buruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hal Terjadi Kepailitan
Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))
Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Berkaitan dengan Pengecualian Mekanisme Gugatan Sederhana dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas Tindakan Kreditorseparatis dalam Pemberesan Harta Pailit Berdasar Asas Kepastian Hukum(studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan No. 110K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
Analisis Yuridis Perjanjian Homologasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst)
Analisis Yuridis Putusan Pailit terhadap Perorangan sebagai Penyelesaian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg)
Analysis of Automatic Stay Regulation in Indonesian Bankruptcy Law: A Comparative Study Between Indonesian Bankruptcy Law and United States Bankruptcy Law
Asas Promulgatie Putusan Pailit Ditinjau dari Kepastian Hukum bagi Kreditor
Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Lembaga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Comparative Study on Cross-Border Insolvency in Indonesian Law and German Law
Eksekusi Putusan Pailit Perseroan terhadap Asset Pribadi Pemegang Saham
Executing Cross-Border Insolvency in Indonesia: A Comparative Study with the EU and the UNCITRAL Model Law
Gugatan Lain-Lain Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pribadi Organ Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Pranata Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren
Hak Kreditor Konkuren dalam Pelaksanaan Going Concern oleh Kurator dalam Kepailitan (Studi Penetapan Nomor 307/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. Juncto Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 307/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)
Hak Kreditor yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian atas Jaminan Kebendaan yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
Imbalan Jasa Pengurus Akibat Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Kasasi Nomor 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)
Implementasi Syarat Kepailitan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terhadap Pembayaran Utang pada Saat Proses Persidangan Kepailitan
Implikasi Hukum Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto Nomor 664K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terhadap Kedudukan Debitor dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan
Implikasi Hukum terhadap Konsep Kepailitan dalam Perusahaan Umk Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021
Implikasi Keadaan Gagal Bayar Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Tidak Dapat Ditagihnya Utang dalam Perkara Kepailitan
Inkonsistensi Penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dengan Dikeluarkanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016
Juridical Analysis on the Annulment of the Ratification of Composition (Homologation) Decision on PT Asuransi Jiwa Kresna (Case Study: Decision Number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
Kajian Hukum atas Permohonan Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Putusan Nomor 408K/PDT.SUS-PAILIT/2015 Juncto Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)
Kajian Mengenai Aspek Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Pemenuhan Pelaksanaan Hak dari Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang Dipailitkan
Kajian tentang Penguasaan Harta Pailit Berupa Benda Gadai oleh Kurator dalam Kaitannya dengan Konsep Gadai
Keabsahan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) yang Dibuat di Luar Negeri dan Telah Dituangkan dalam Akta Notaris Indonesia sebagai Syarat Permohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Perkara No. 26 Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Kedudukan Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Setelah Dipailitkan
Kedudukan Aset Pihak Ketiga dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator (Studi Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012)
Kedudukan Bank Garansi yang Diklaim Penerima Jaminan Saat Debitur Diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan (Studi Kasus di Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
Kedudukan Hukum Prinsip Going Concern untuk Optimalisasi Harta Pailit: Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 153/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga.jkt.pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434 K/PDT.SUS-PAILIT/2020
Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
Kedudukan Pemegang Hak Jaminan Kebendaan yang Tidak Terdaftar sebagai Kreditor dalam Proses Kepailitan Dimana Obyek Jaminan Kebendaannya Masuk ke dalam Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst jo. Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2017, PN. Niaga. Jkt.Pst)
Kedudukan Security Deposit pada Perjanjian Sewa guna Usaha antara Kreditor dengan Debitor Pailit dalam Proses Kepailitan
Kedudukan Sita Jaminan dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Sita Umum dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus pada PT Bhineka Karya Manunggal)
Kedudukan Sita Umum terhadap Harta Debitor Pailit Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
Kedudukan Tagihan Kreditor Pajak dan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan dalam Eksekusi Kepailitan (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor: 17/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Sby)
Kedudukan Wali Amanat sebagai Kreditur dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan (Studi Kasus terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Berlian Laju Tanker, Tbk.)
Kepailitan terhadap Kepemilikan Aset Virtual dalam Perspektif Hukum Kebendaan dan Tanggung Jawab Kurator
Kepailitan terhadap Warga Negara Asing dan Kaitannya dengan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
Kepastian Hukum atas Hak Buruh yang Belum Dibayarkan dalam Kepailitan dan PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
Kepastian Hukum Cross Collateral dalam Kepailitan: Analisis Peniadaan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Berdasarkan Putusan MA No 1287k/Pdt-Sus-Pailit/ 2017
Kepastian Hukum dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor terhadap Perusahaan Asuransi
Kepastian Hukum Kewenangan Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan untuk Debitor Pailit
Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi
Kepastian Hukum terhadap Kreditor dalam Hal Terjadinya Sita Pidana terhadap Kepailitan (Studi Putusan Nomor 11/PDT.SUS-GUGATANLAIN-LAIN/2018/PN.JKT.PST)
Kepastian Hukum terhadap Penerapan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Penetapan Keadaan Insolvensi (Studi Kasus Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Cross Border Insolvency (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)
Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/PDT.SUS-PAILIT/2018)
Konflik Norma Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana terhadap Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Konsep Ketidakmauan Membayar Utang sebagai Syarat Menentukan Keadaan Berhenti Membayar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang
Mediasi Putusan Pailit Pengadilan Niaga Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit dan Perlakuan Hukum Penyelamatan Perusahaan Asuransi PT Jiwasraya (Persero) Selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara terhadap Polis Saving Plan Masyarakat yang Tidak Terbayarkan
Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek dalam Kepailitan di Indonesia
Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Kepailitan
Pelaksanaan Kelangsungan Usaha (On Going Concern) dalam Kepailitan PT Benangsari Indahtexindo
Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terkait Wewenang Wali Amanat dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food)
Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur atas Jaminan Kredit Berupa Personal Guarantee (Borgtocht) pada Saat Debitur Dinyatakan dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Pelindungan Hukum kepada Bank sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga terhadap Gugatan Lain-Lain yang Diajukan oleh Kurator dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto Putusan Kasasi NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Pelindungan Hukum Pembeli Apartemen Malioboro Park View Dikaitkan dengan Upaya Pemberesan Harta Pailit Debitor yang Dibebani Hak Tanggungan
Pelindungan Hukum Pemegang Saham Publik terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka
Pelindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Indo Bhali Makmurjaya yang Objeknya Masuk dalam Boedel Pailit Penyewa
Pelindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal melalui Mekanisme Kepailitan (Putusan Kepailitan Ksp Pandawa Mandiri Group)
Pelindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Fidusia dalam Kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 848/PDT.SUS/2012
Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Harta Kekayaan Debitor PT Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN Niaga.mdn. jo. Nomor 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN Niaga.mdn.)
Pemberesan Aset Kepailitan Berupa Data dalam Kaitannya dengan Pelindungan Data Pribadi
Pemberhentian Notaris sebagai Pejabat Umum yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemenuhan Kewajiban Pemberi Kerja pada Dana Pensiun (Dana Pensiun Pemberi Kerja) dalam Hal Pemberi Kerja Pailit
Pemenuhan Piutang Kreditor yang Lahir Karena Perbuatan Melawan Hukum Debitor Pailit Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum
Pemilihan dan Pengangkatan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit pada Putusan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
Penalaran Hukum Hakim terhadap Hak Mendahulu Pembayaran Utang Pajak Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit
Penerapan Actio Pauliana di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Mdn jo. Putusan No. 7/Pdt. Sus-Pailit/2015/PN Mdn)
Penerapan Kepailitan Demi Kepentingan Umum terhadap Aset Debitor yang Disita Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
Penerapan Pembuktian Sederhana sebagai Syarat dalam Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Karena Adanya Upaya Perdamaian (Studi Kasus Putusan NO.124K/ PDT.SUS-PAILIT/ 2011 PT Istaka Karya)
Penerapan Putusan Pailit Pengadilan Asing dengan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak pada Boedel Pailit Ditinjau dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
Penetapan Izin Usaha Pertambangan sebagai Aset Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan Mandiri)
Pengakhiran Kepailitan PT Indobatt Industri Permai (Dalam Pailit) yang Didasari pada Pencabutan Tagihan oleh Para Kreditor
Pengalihan Sebagian Piutang Kreditor Pemohon melalui Cessie kepada kepada Kreditor Lain sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum
Pengaruh Kedudukan Buruh dalam Pembayaran Upah dan Hak-hak Lainnya Berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Kedudukan Negara dalam Pelunasan Utang Pajak oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit
Pengaruh Perjanjian Kerahasiaan terhadap Perusahaan Pailit yang Menjalankan Asas Kelangsungan Usaha (Studi Kasus PT Starlight Prime Thermoplast)
Penggunaan Hak Merek sebagai Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Objek Fidusia dalam Perjanjian Sales and Lease Back pada Putusan No. 327/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST
Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
Penyalahgunaan Proses Kepailitan dalam Pengalihan Aset yang Bukan Milik Debitur dalam Perkara Kepailitan Nomor 05/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SMG
Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Pailit dan Permasalahannya
Peran Hakim Ad Hoc dalam Putusan Perkara Kepailitan (Studi Kasus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
Peran Notaris dalam Proses Peralihan Aset Debitor Pailit yang Dijaminkan ke Bank
Peran PPAT dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Kerjasama)
Perbandingan Penerapan Affidavit sebagai Alat Bukti dalam Proses Kepailitan antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan dan Perdamaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Kaitannya dengan Kepailitan Pengembang Apartemen
Perlindungan Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013
Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Budel Pailit yang Telah di Lakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY
Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya terhadap Tuntutan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kode Etik Profesi Kurator
Perlindungan Hukum bagi Mudharib dan Shahibul Maal atas Simpanan Berjangka Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Fi Sabilillah di Kabupaten Wonogiri Terkait Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/ PN Niaga Smg Dona Syafitri, Muhaimin Âƒ°
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi dalam Kondisi Perusahaan Asuransi Pailit Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Putusan Nomor 408/PDT.SUS-PAILIT/2015 dan Nomor 101/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016
Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik atas Dana Float Ketika Penerbit Uang Elektronik Mengalami Kepailitan
Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan (Studi Putusan Niaga Semarang Nomor 2/pdt.sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU2021/PN Niaga Smg)
Perlindungan Hukum Kreditor yang Tidak Terdaftar dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Iktikad Buruk Debitor
Perlindungan Hukum terhadap Harta Pailit dari Rampasan Negara Karena Putusan Pengadilan
Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pembeli Unit Apartemen Secara Lunas dalam Debitor Pailit dengan Status SHGB Belum Dipecah (Studi Putusan Nomor: 311 K/Pdt.Sus-Pailit-2024. jo Nomor: 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditor sebagai Pemegang Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 806K.PDT.SUS-PAILIT/2017)
Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara atas Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun sebagai Kreditor Konkuren atas Penyelesaian Tagihan dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 37/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis dalam Permasalahan Kepailitan Terkait Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis terhadap Perusahaan Asuransi yang dalam Pailit Studi Kasus Kepailitan Asuransi Bumi Asih Jaya
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE) dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Hal Terjadi Eksekusi Harta Kekayaan atau Kepailitan terhadap Manajer Investasi
Perlindungan Hukum untuk Kreditor Konkuren yang Dirugikan Akibat Adanya Dugaan Perbuatan Curang dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus: Perkara antara PT Sinar Intijaya Putraperkasa dengan PT Kartika Selabumi Mining)
Perlindungan Kreditor atas Putusan Pembatalan Pailit PT Golden Spike Energy Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 385/K/PDT.SUS-PAILIT/2014)
Pertanggungjawaban Corporate Guarantor dalam Hal Debitor Pailit pada Masa Pengurusan dan Pemberesan Dikaitkan dengan Asas Guarantor Always Guarantor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg)
Pertanggungjawaban Pemegang Saham atas Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Asas Kepastian
Pertimbangan dan Pemenuhan Azas Keseimbangan dalam Putusan Hakim Perkara Kepailitan PT Driver Kaltim Melamin
Politik Hukum Pembaharuan Syarat Pailit Demi Tercapainya Asas Keadilan
Problematika Penerapan Sita Umum Kepailitan terhadap Penyitaan dalam Perkara Pidana
Problematika Sikap Diam Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan Pailit terhadap Lembaga Jasa Keuangan
Proses Pailit Bank dalam Likuidasi dan Dampaknya terhadap Nasabah Penyimpan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ratio Legis Pasal 142 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Kewajiban Likuidasi oleh Kurator dalam Hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Insolvensi Pasca Kepailitan
Reforming Indonesia’s Insolvency Framework: Adopting the Undertaking Mechanism under Article 36 of the 2015 EU Insolvency Regulation to Optimize Cross-Border Asset Execution in Indonesia
Rekonstruksi Pengaturan Syarat Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Kreditor Lain yang Timbul Karena Cessie dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Review of Legal Circumstances in Simple Proofing Process as A Requirement for Being Declared Bankrupt in Article 8 Paragraph (4) of Law Number 37 of 2004
Sinkronisasi Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait dengan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Pailit terhadap Jabatan Notaris
Skema Going Concern (Melanjutkan Usaha) Setelah Jatuh Putusan Pailit (Studi Penetapan Hakim Pengawas No. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/ PN.niaga.jkt.pst jo. Putusan Pailit No. 55/PDT/SUS/PKPU/2017/PN. Niaga Jkt Pst)
Status Harta Debitor Pailit yang Dirampas Terkait dengan Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/PDT.SUS/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 173K/PID.SUS/2016)
Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Belum Dipecah yang Dijaminkan serta Penyelesaiannya untuk Melindungi Hak Pembeli dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/PDT.SUS-PAILIT/2024)Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pemecahan Tanah, Penyelesaian Putusan
Subrogasi Sebagian terhadap Kedudukan dan Hak Tagih Pihak Ketiga kepada Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/2005)
Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum Kurator dalam Pemberesan Kepailitan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Likuidasi (Studi Kasus PT Jaya Nur Sukses (Dalam Likuidasi))
Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit terhadap Pihak Ketiga yang Tidak Mendaftarkan Hak Tagih (Studi Putusan Nomor 436 K/PDT.SUS-PAILIT/2019)
Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditor Separatis yang Dirugikan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2011)
Tanggung Jawab Kurator terhadap Penyelesaian Pemberesan Harta Pailit PT Sky Camping Indonesia (Dalam Pailit) dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Buruh Selaku Kreditur Preferen
The Bankruptcy of State-owned Enterprise
Tinjauan atas Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Berupa Hak Pengelolaan Berdasarkan Perjanjian Build Operate Transfer (BOT); (Studi Kasus PT Korea World Center Indonesia dalam Pailit)
Tinjauan Hukum Berdasarkan Teori Critical Legal Studies Teknik Trashing terhadap Syarat Kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Telah Mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran
Tinjauan Prinsip Efisiensi terhadap Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan
Tinjauan terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sengketa Kepailitan sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Tinjauan Yuridis atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN Niaga Jkt.pst)
Tinjauan Yuridis atas Pembatalan Perdamaian dalam Kaitannya dengan Perlindungan Debitor (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Juncto Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby)
Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hak Pekerja Akibat Perusahaan Dinyakatan Pailit Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Ditinjau dari Aspek Kepastian dan Keadilan Hukum
Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT Andalan Artha Advisindo Securities)
Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum terhadap Pelanggar Disgorgement dan Disgorgement Fund
Tinjauan Yuridis Pengalihan Sebagian Objek Boedel Pailit oleh Kurator Secara Sepihak dalam Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/Pailit/2011/ PN.Niaga.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K/Pdt. Sus-Pailit/2019)
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perjanjian Pemisahan Harta terhadap Perkara Kepailitan
Tinjauan Yuridis Syarat-syarat Perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kaitannya dengan Keadilan dan Kepastian Pemenuhan Piutang Kreditor
Tinjauan Yuridis terhadap Harta Pailit yang Bukan atas Nama Debitor dalam Mekanisme Kepailitan
Tinjauan Yuridis terhadap Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pembatalan Perubahan Perjanjian Perdamaian pada PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.)
Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Insolvensi pada Studi Kasus Perkara Nomor 707K/Pdt.Sus jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020
Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan BI Checking dalam Pembuktian Jumlah Kreditur sebagai Syarat Sah Permohonan PKPU (Studi Kasus Putusan No.19/PDT.SUS/PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst)
Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Telah Membayar Lunas (Studi Putusan Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt.Sus/2012
Upaya Penyelesaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Proses Kepailitan Debitur Bank (Studi Kasus Proses Kepailitan Debitur an. PT SIP pada Bank X)
Urgensi Kewajiban Pengadaan Panitia Kreditor dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi
Urgensi Pembuatan Perjanjian Multilateral antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Terkait Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara

Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli

Algoritma Penetapan Harga dan Upaya Pembuktian terhadap Perilaku Anti Persaingan pada Industri Ekonomi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
An Analysis of the Impact of Vertical Integration Between PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, and PT Pelita Air Service under Indonesian Competition Law
An Analysis Towards the Term “Agreement” under Article 5 Law No.5 Year 1999 Concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its Relation to Cartel Practices in Indonesia in Case Study: (KPPU Decision No.08/KPPU- I/2014 Concerning Tire Cartel)
An Assessment of Pre-Merger Notification for Indonesia Competition Law: A Comparative Study with Japan and Brazil
Analisis Asas Keadilan, Asas Keseimbangan Kepentingan dan Efek Jera dalam Pemberlakuan Prosedur Perubahan Perilaku pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023
Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Hal Penguasaan Pasar Bersangkutan sebagai Dampak dari Merger Goto (Gojek Tokopedia) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. / Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Related Market Domination as the Impact of Goto (Gojek Tokopedia) Merger Based on Business Competition Law in Indonesia
Analisis Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018)
Analisis Hukum Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Pelaksanaan Layanan Electronic Point of Sales (E-POS) oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Analisis Hukum terhadap Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia dalam Upaya Hukum Mencegah Terjadinya Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Implementasi Kewajiban Notifikasi Pengalihan Participating Interest dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Persaingan Usaha
Analisis Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Australia (Kasus Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023 dan ACCC V First Class Slate Roofing)
Analisis Kewenangan dan Penerapan Pemeriksaan Setempat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Pemberian Voucher Gratis Ongkos Kirim pada Platform Belanja Digital dalam Perspektif Jual Rugi dan Penegakan Hukumnya oleh KPPU
Analisis Penerapan Non-Competition Clause dalam Perjanjian Jual Beli Merek dan Rahasia Dagang Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Jual Beli Merek dan Rahasia Dagang Jamu Aii)
Analisis Pengaturan Mengenai Post Mandatory Evaluation oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Air Minum dalam Kemasan di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)
Analisis Potensi Penerapan Private Enforcement sebagai Salah Satu Mekanisme Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan Mengacu pada Sistem Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Australia
Analisis Praktik Monopoli Aplikasi Dompet Digital Ovo dalam Pasar Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung dalam Perkara Persekongkolan Tender (Studi Kasus: Putusan KPPU 23/KPPU-L/2018, Putusan PN 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN Mdn, dan Putusan MA 445 K/PDT.SUS-KPPU/2021)
Analisis Putusan KPPU dan MA dalam Perkara Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344K/Pdt.Sus-KPPU/2020)
Analisis Putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Analisis Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online
Analisis Yuridis Dugaan Praktek Penetapan Harga pada Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Yuridis Kasus Keterlambatan Pengambilalihan Saham dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan)
Analisis Yuridis Penetapan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Group dan Lion Group (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019)
Analisis Yuridis Pengecualian dalam Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)
Analisis Yuridis Perbandingan Kesesuaian Penerapan Ketentuan Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Diskriminasi Beserta Tindakan Administratif yang Dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)
Analisis Yuridis terhadap Dugaan Adanya Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I/2016)
Analisis Yuridis terhadap Perubahan Pengaturan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)
Analisis Yuridis terhadap Praktik Predatory Pricing (Jual Rugi) dalam Sistem Perdagangan Elektronik, Dampak serta Perlindungannya bagi UMKM Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha
Analisis Yuridis terhadap Putusan KPPU No. 08/KPPU/L/2016 atas Dugaan Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Analisis Yuridis terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 atas Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Perusahaan Gas Negara di Area Medan Ditinjau dari Pengecualian dalam Pasal 50 Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999
Analisis Yuridis terhadap Unsur Penting bagi Negara dan Hajat Hidup Orang Banyak sebagai Pengecualian atas Larangan Praktik Monopoli Negara dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Analysis on Bancassurance Tying Agreement Practice with Rule of Reason and Per Se Illegal Approach (Case Study KPPU Decision Number 5/KPPU-I/2014)
Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kasus Mekanisme Wholesaler pada Penjualan Tiket Umrah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Bid Rigging Related to Post Bidding Activity Resulting in Unfair Business Competition (A Case Study of KPPU Decision No. 03/KPPU-L/2016)
Big Data sebagai Indikator dalam Pengendalian Akuisisi pada Pasar Digital: Studi Komparasi antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Jerman
Dampak Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 Mengenai Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Potensinya terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh PT Pertamina dalam Pasar BBM Non-Subsidi
Dampak Yuridis Integrasi TikTok Shop Tokopedia terhadap Praktik Persaingan Usaha dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Konvensional
Dasar Pengaturan Hukum Persaingan Usaha pada Masa Pandemi COVID19 (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa)
Disparitas Penetapan Ganti Kerugian pada Dua Perkara dari Laporan atas Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024)
Dugaan Predatory Pricing oleh PT Chemplast Indonesia terhadap PT Mitra Global Sejahtera Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Efektivitas Putusan KPPU Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi Kasus: Pengambilalihan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika)
Eksistensi Non Competition Clause (NCC): Tridimensi Problematika antara Pelindungan Rahasia Dagang, Pembatasan Hak Pekerja, dan Persaingan Usaha (Studi Komparasi Pengaturan dan Penerapan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat (Negara Bagian California))
Eksistensi Ritel Modern dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kabupaten Sleman
Esensi Terminologi Penguasaan pada Hubungan Kemitraan Inti-Plasma dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan KPPU PT Aburahmi dan Putusan KPPU PT Hardaya Inti Plantations
Evaluating Merger Control Frameworks in the Telecommunications Sector: A Comparative Study Between Indonesia and South Korea
Hubungan Afiliasi melalui Jabatan Rangkap antara Pelaku Usaha yang Bersaing (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat)
Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli Terkait dengan Pasar Bersangkutan dalam Menentukan Posisi Dominan (Studi Kasus PT Forisa Nusapersada)
Implikasi Aspek Hukum Bisnis Toko Modern terhadap Keberlangsungan Usaha Pasar Tradisional Ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus di Kota Bontang)
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Proses Penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materi No. 002/PUU-I/2003 terhadap Ketersediaan Pasokan dengan Penetapan Harga dan Kelayakan Keekonomian Investasi Infrastruktur Gas Hilir
Impor Paralel Ditinjau dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Praktik Persaingan Usaha Indonesia
Importasi Bawang Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013)
Integrasi Vertikal dan Praktik Diskriminasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Analisis Kasus PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI)
Kedudukan Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai Upaya Pembuktian Tying Agreement pada Sektor Ekonomi Digital (Studi Komparasi Negara Indonesia dan Jerman)
Keseimbangan sebagai Prasyarat Asas Demokrasi Ekonomi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 Tanggal 4 Juli 2001
Ketiadaan Pengaturan Comparative Advertising dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Perbandingan dengan Hukum Polandia (Studi Kasus Iklan Tolak Angin dan Bintang Toedjoe Masuk Angin)
Kewenangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Sanksi Denda atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-I/2020)
Legal Analysis on Tying in the Competition Law (The Difference Between the Laws in Indonesia and European Union)
Manipulasi Algoritma oleh Platform Bisnis Social-Commerce di Era Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Mengungkap Perjanjian Tertutup di Sektor Strategis dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Kasus PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Pelindo II
Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelaku Usaha di Luar Negeri
Pelaksanaan Pengalihan Participating Interest Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Lain pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pelanggaran Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pemasaran Komoditas Bawang Putih dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi terhadap Putusan KPPU Nomor Perkara 05/KPPU-I/2013)
Pelindungan Hukum dalam Attention Markets Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pembatasan Aksesibilitas dan Penjualan Spare Part oleh Perusahaan Gadget Elektronik sebagai Salah Satu Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pemberlakuan Tarif yang Berbeda pada Layanan Tes COVID-19 Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Penegakan Hukum dalam Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Singapura (Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2023 dan CCCS Case Number 700/003/15)
Penerapan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Hukum Persaingan Usaha Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum
Penerapan Effects Doctrine Terkait Akuisisi Perusahaan Asing di Luar Negeri Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Amerika Serikat)
Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016)
Penerapan Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Chocolate Confectionary Case untuk Membuktikan Kartel dari Perspektif Sherman Act §1 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019
Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomer 5. Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Dua Putusan KPPU (Studi Kasus Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan 03/KPPU-I/2003)
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Dugaan Praktik Diskriminasi Grab dan TPI (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019)
Pengaruh Penetapan Posisi Dominan sebagai Unsur Pembuktian Praktik Tying Agreement melalui Pergeseran Pendekatan Hukum: Studi Komparasi Indonesia dan Uni Eropa
Pengaturan Jabatan Rangkap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Pengaturan Pemblokiran Elektronik kepada Marketplace Online oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat)
Pengaturan Perjanjian Standardisasi yang Dikecualikan dari Larangan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Pembelajaran dari Singapura dan Uni Eropa)
Pengaturan Predatory Pricing oleh Pelaku Usaha Pemilik Big Data dalam Pasar Digital: Studi Komparasi Indonesia dengan Uni Eropa
Pengaturan Tying Agreement dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa)
Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penetapan Harga Obat Farmasi Non-Generik Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Penggunaan Pendekatan Rule of Reason dalam Tindakan Jual Rugi (Predatory Pricing) Produk Semen (Studi terhadap Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020)
Penguatan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Mekanisme Pengawasan Perilaku Jual Rugi yang Dilakukan oleh Foreign Electronic Commerce
Peniadaan Pemeriksaan Tambahan dalam Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Negeri
Penilaian Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus pada Perkara Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo)
Penugasan PT Pelni (Persero) sebagai Single Operator Kapal Perintis (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Hukum Persaingan Usaha)
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menyikapi Praktik Pink Tax sebagai Bentuk Diskriminasi Harga Berdasarkan Gender Ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Sektor Ekonomi Digital di Indonesia
Perbandingan Konsep Pasar Bersangkutan dalam Ekonomi Digital antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Pengaturan dan Pengawasan dalam Penilaian Merger dan Akuisisi Perusahaan Digital di Era Penggunaan Big Data antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Inggris
Perbandingan Pengaturan Merger Lintas Batas dalam Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Amerika Serikat
Perbandingan Pengaturan Nilai Herfindahl-Hirschman Index dalam Merger Control di Uni Eropa, Indonesia, dan Amerika Serikat
Perbandingan Pengaturan Pengecualian Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Australia, dan Uni Eropa: Pembelajaran dalam Perspektif Asas serta Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Pergeseran Pembuktian Pasal Per Se Illegal Menjadi Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dari Perspektif Teori Justice as Fairness: Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2017-2022
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Terkait Hak Siar Ekslusif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi terhadap Putusan KPPU NO.199 PK/PDT.SUS/2011)
Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel pada Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Perjanjian Penggabungan Data sebagai Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura)
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha pada Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar atas Sengketa Penyalahgunaan Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus E-Commerce PT Fashion Marketplace Indonesia dan PT Ecart Services Indonesia)
Persekongkolan Tender pada Pengadaan Paket Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020)
Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2022)
Personal Data Protection in Abuse of Dominant Position: An Analysis of the German Federal Cartel Office Decision No. B6-22/16 of 2019 (Bundeskartellamt V. Facebook)
Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menggunakan Pendekatan Prinsip Rule of Reason Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020)
Potensi Dugaan Praktik Anti Persaingan Usaha pada Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Upaya Pencegahannya
Potensi Implikasi Pasal 153E Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Persaingan Usaha
Praktik Evergreening pada Produk Farmasi dalam Industri Farmasi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Paten Indonesia
Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat: Studi Kasus PT Visionet Internasional dan Weyerhaeuser Co. V. Ross Simmons Hardwood Lumber Co
Prioritas Pemberian Wiupk EKS-PKP2B kepada Bum Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat
Reformulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Instrumen untuk Memperkuat Peran KPPU dalam Pasar Digital di Indonesia (Analisis Komparatif antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Inggris)
Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Barang DAN/ATAU Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Striking Balance Between State-Owned Enterprises and Private Company in National Construction Service Procurement from the Perspective of Indonesian Competition Law
Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa terhadap Penggunaan Chatbot untuk Melakukan Praktik Kartel
Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik dalam Melakukan Pengawasan terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Social-Commerce (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)
The Implementation of Business Competition Law in Protecting MSMEs from Monopolistic Practices in Indonesia
The Legal Analysis of KPPU’s Authority in Merger Control Over State-Owned Enterprises Merger with Potential Monopolistic Impact in Indonesia
The Legal Concepts and Enforcement Measures on the Abuse of Dominant Position on Digital Payment: A Comparative Study on Indonesia and Singapore Through Indonesia’s Google Play Billing Case
Tinjauan Ketentuan Jaminan Bank sebagai Persyaratan Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021
Tinjauan Kewenangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama dalam Mengatur Bunga Kredit Maksimum Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Tinjauan Non-Competition Clause dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Tinjauan Pengaturan Program Kepatuhan dalam Hukum Persaingan Usaha (Competition Compliance Program): Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 dengan Amerika Serikat dan Australia
Tinjauan terhadap Kartel pada Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging di Indonesia (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)
Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pangsa Pasar sebagai Indikator Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Studi Komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa
Tinjauan Yuridis atas Tindakan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) terhadap Layanan Video on Demand di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Tinjauan Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Distribusi Produk AMDK (Studi Kasus PT Tirta Investama dengan PT Tirta Fresindo Jaya dengan Putusan Nomor 22/KPPU-L/2016)
Tinjauan Yuridis Notifikasi Merger dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia)
Tinjauan Yuridis Pasal 50 Huruf B Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Persaingan Usaha Hak Siar Liga Inggris Astro)
Tinjauan Yuridis Pasal 50 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian Penetapan Standar Teknis (Studi Kasus Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP))
Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Kasus Keterlambatan Notifikasi dalam Pengambilalihan Saham Asing (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015)
Tinjauan Yuridis Risiko Over-Regulation dalam Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha bagi Sektor Pasar Digital di Indonesia (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa, dan Britania Raya)
Toward Effective Regulation on Digital Market Dominance in Indonesia: Insights from the European Union’s Legal Framework
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Penempatan Investasi Telkomsel di Goto (Pra-IPO) dalam Perspektif Persaingan Usaha
Upaya Ideal Menghindari Disparitas Pertimbangan Hukum Sengketa Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/PDT.SUS-KPPU/2019)
Upaya Intervensi pada Tahap Keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2005
Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pasar Digital Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)
Urgensi Penguatan Peran Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Ekonomi Digital Refleksi Kasus Google Play Billing System: Studi Komparasi dengan Republik Rakyat Tiongkok

Penanaman Modal dan Hukum Investasi

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Ultra Vires oleh Direktur Utama (Studi Kasus Perjanjian Investasi Berjangka di Luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani)
Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Kaitannya dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan
Analisis Daftar Positif Investasi pada Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah: Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016
Analisis Hukum terhadap Lembaga Pengelola Investasi dan Perbandingannya dengan Sovereign Wealth Funds Secara Umum di Beberapa Negara
Analisis Konsep dan Penerapan Indirect Expropriation dalam Sengketa Arbitrase Investasi di International Centre for Settlement of Investment Dispute
Analisis Pajak Karbon pada Subsektor PLTU Batubara sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia
Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dalam Investasi sebagai Wujud Reformasi Perizinan Berusaha
Analisis Pelaksanaan Percepatan Produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Mendorong Investasi (Studi Kasus Penyusunan RDTR Kawasan Lafeu dan Sekitarnya, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah)
Analisis Pemberian Insentif Pajak pada Kegiatan Eksplorasi Migas Berdasarkan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 terhadap Investasi di Industri Hulu Migas
Analisis Pemeriksaan oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Investasi Digital dengan Skema Piramida: Studi Putusan Perkara Evotrade & Memiles
Analisis Prinsip Keadilan John Rawls pada Perjanjian Kredit Investasi di PT BPR Universitas Gadjah Mada (Bank UGM)
Analisis Yuridis atas Wewenang Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Menanggulangi Praktik Investasi Ilegal (Studi Kasus Dream for Freedom)
Analisis Yuridis Penetapan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Implementasi Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dengan PT Bantu Ternak Indonesia
Analisis Yuridis Surat Edaran OJK Nomor 05/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi Ditinjau MelaluiPeraturan Perundang-Undangan Indonesia
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus: Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)
Batasan Pertanggungjawaban Penyampai Informasi (Financial Influencer) atas Pemberian Rekomendasi Instrumen Investasi dengan Risiko Tinggi di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)
Faktor-Faktor Beserta Dampak Hukum terhadap Pelindungan Investasi dari Penerapan Pasal 5 ILC Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts untuk Atribusi Tindakan Perusahaan Milik Negara di Bawah Arbitrase Investasi Internasional
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah Kota Manado dalam Memacu Pertumbuhan Investasi di Era Otonomi Daerah
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Perkembangan Investasi di Kota Tangerang
Implikasi Pemberian Jaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terhadap Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum dan Tarif yang Dibayarkan Masyarakat Berdasarkan PERPRES 38/2015 Naskah Publikasi
Implikasi Pengakhiran Bilateral Investment Treaty (BITs) dan Wacana Counter-Claim pada Posisi Indonesia dalam Sengketa Investasi pada Forum Arbitrase ICSID
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materi No. 002/PUU-I/2003 terhadap Ketersediaan Pasokan dengan Penetapan Harga dan Kelayakan Keekonomian Investasi Infrastruktur Gas Hilir
Implikasi Terminasi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Indonesia dengan Negara Asing terhadap Perlindungan Investasi Asing (Studi Kasus Terminasi Perjanjian P4M Indonesia dan Belanda)
Jurisdictional Challenges and Investor Protections: Lesson Learned from Indonesia’s Failure to Safeguard Foreign Investments During Asian Financial Crisis
Kajian tentang Implementasi Regulatory Coherence pada Regulasi Perdagangan dan Investasi Internasional Indonesia
Keabsahan Perjanjian Investasi Berjangka antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Menetapkan Pembatasan Investasi bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dalam Meningkatkan Investasi Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Kedudukan Hukum Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara: Dilema Pertanggungjawaban Publik Versus Privat
Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee terhadap Kepemilikan Saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Kepastian Hukum terhadap Penawaran Participating Interest 10% oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Investasi di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
Legal Protection on Foreign Investors: Comparative Analysis on Foreign Direct Investment Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea
Memaknai Syarat Public Purpose dalam Bilateral Investment Treaties sebagai Langkah Pemerintah dalam Melindungi Investasi Asing dari Expropriation pada Penyelesaian Sengketa Investasi
Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) di Indonesia (Studi Kasus PT Investasi Digital Nusantara)
Pelindungan Hukum bagi Investor atas Risiko Kerugian Transaksi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Secara Online oleh PT Trimegah Asset Management
Pelindungan Hukum bagi Investor dan Eksistensi Regulasi Crypto Currency sebagai Instrumen Investasi di Sektor Jasa Keuangan
Pelindungan Hukum bagi Investor pada Investasi Forex Menggunakan Robot Trading PT SMI Net 89
Pelindungan Hukum Investor atas Money Game PT Future View Tech dalam Perspektif Hukum Investasi dan Hukum Terkait di Indonesia
Pelindungan Hukum Investor Retail terhadap Aset Cryptocurrency sebagai Alat Investasi Digital
Pelindungan Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Transaksi Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)
Pelindungan Hukum terhadap Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pengelolaan Investasi Jangka Panjang
Pelindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal melalui Mekanisme Kepailitan (Putusan Kepailitan Ksp Pandawa Mandiri Group)
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia
Penempatan Dana Investasi PT Asuransi Kredit Indonesia dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana, Repo Saham dan Reksadana oleh PT Reliance Asset Management sebagai Manajer Investasi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal
Penempatan Dana Investasi Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian Konvensional (Analisis pada Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah dan Majoris Sukuk Negara Indonesia melalui Aplikasi Bibit)
Penerapan Prinsip Full Protection and Security (FPS) terhadap Investasi Asing Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Manajer Investasi dalam Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kerugian bagi Investor
Pengaruh Perubahan Pengaturan Kontrak bagi Hasil Skema New Gross Split terhadap Keatraktifan Investasi Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia
Penjabaran Penguasaan Negara dalam Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kilang Minyak di Indonesia
Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Indian Metal Allays Ltd. Melawan Pemerintah Republik Indonesia di Permanent Court of Arbitration)
Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional di Arbitrase Investasi Internasional
Perbandingan Konsepsi Sovereign Wealth Fund antara Lembaga Pengelola Investasi dan Temasek Holdings (Private) Limited
Perjanjian Kerjasama dan Investasi antara PT Fast Food Indonesia dengan Pemilik Lahan di Purwokerto
Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai Model Kerjasama Investasi di Bidang Usaha Pariwisata di Nusa Dua
Perlindungan Hukum bagi Investor Pembeli Reksadana melalui Online (Studi Kasus terhadap Transaksi Jual Beli Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif melalui Online pada PT Danareksa Investment Management)
Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Nominee (Pinjam Nama) oleh Warga Negara Asing: Studi Putusan Nomor 61/PDT.G/2020/PT DPS
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tidak Dicantumkankannya Ilustrasi Investasi dalam Polis Asuransi Unit Link pada PT Prudential Life Assurance Cabang Surakarta
Perlindungan Hukum terhadap Investasi Pemegang Polis Asuransi Unit Link di AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE) dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Hal Terjadi Eksekusi Harta Kekayaan atau Kepailitan terhadap Manajer Investasi
Perlindungan terhadap Nasabah Dana Investasi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus ANTABOGA CENTURY)
Personal Data Protection and Evidence in International Investment Arbitration: A Southeast-Asian Perspective
Pertimbangan Hakim dalam Menilai Gugatan yang Dinyatakan Premature serta Pelindungan Hukumnya bagi Investor dalam Perjanjian Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PDT.GS/2019/PN Bgl)
Politik Hukum Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank sebagai Bentuk Hegemoni Tiongkok
The Role of the Financial Service Authority in Providing Legal Protection for Insurance Policy Holder for Unit Link Investment Information Disclosure
Tindak Pidana Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengembangan Investasi Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Tinjauan Yuridis Perjanjian Jasa Perencanaan Investasi Saham antara PT “X” dengan Klien
Tinjauan Yuridis terhadap Daftar Negatif Investasi Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015
Tinjauan Yuridis terhadap Investasi Asing Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Bentuk Usaha Tetap Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pajak Penghasilan
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Penempatan Investasi Telkomsel di Goto (Pra-IPO) dalam Perspektif Persaingan Usaha

Penutup

Hukum korporasi, kepailitan, dan persaingan usaha adalah tiga sisi dari satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana hukum menjaga dunia usaha tetap sehat: perusahaan dikelola dengan jujur, utang diselesaikan dengan adil, dan persaingan berjalan wajar. Daftar judul di atas menunjukkan betapa luasnya ruang penelitian yang tersedia, dari sengketa pemegang saham, putusan pailit, sampai praktik monopoli di platform digital. Gunakan contoh-contoh judul ini sebagai titik awal, bukan untuk ditiru mentah-mentah. Pilih satu kasus atau aturan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, cari putusan atau regulasi terbaru yang belum banyak dibahas, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya lulus, tetapi juga punya nilai kebaruan dan manfaat nyata bagi praktik hukum bisnis di Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on October 7, 2026 / Katalog Judul

Tags: hukum bisnis, katalog judul

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Korporasi, Kepailitan, dan Persaingan Usaha