Jasa Pembuatan Tesis Banten 2016/2017

1. Otonomi Daerah dan Perekonomian Masyarakat Propinsi Banten

 

Abstrak

Otonomi daerah memberikan konsekuansi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk mensejahtrakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahtraan masyarakat adalah jika pembangunan disuatu wilayah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Indikator utama yang dikaji dalam paper ini adalah PDRB Propinsi Banten, Laju inflasi, perkembangan upah minimum dan perkembangan ketenaga kerjaan di Propinsi Banten. Hal tersebut merupakan indikator secara umum bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan pada propinsi Banten memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dengan metode deskriptif dan menggunakan data – data skunder yang didapat dari instansi terkait, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran baik bagi pemerintah terkait, masyarakat umum maupun paa akademisi tentang dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap prekonomian masyarakat khususnya di propinsi Banten.

 

Keyword : otonomi daerah, propinsi Banten, perekonomian masyarakat

 

2. Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Anggaran Kinerja di Provinsi Banten

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran kinerja terhadap audit internal di Propinsi Banten. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatory merupakan survey terhadap 8 kabupaten/ kota dan 1 propinsi di Provinsi Banten. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey menggunakan instrument. Analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap audit internal.

Kata Kunci: audit internal dan anggaran kinerja

 

3. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Provinsi Banten

 

Abstrak

Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional pelabuhan yang cukup tinggi di Provinsi Banten. Namun demikian pengguna jasa kepelabuhanan masih mengeluhkan pelayanan yang belum memuaskan pada pelabuhan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaannya ada sub sistem yang tidak berfungsi optimal. Untuk mengetahui komponen mana yang tidak berfungsi optimal maka dilakukan analisis system yang ada secara keseluruhan.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, membandingkan sistem pengelolaan yang ada dengan kaidah-kaidah pengelolaan pelabuhan perikanan, dan menganalisis dan merekomendasikan altematif sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara maksimal. Berdasarkan identifikasi sistem yang dilakukan terdapat beberapa sub sistem dalam pengelolaan pelabuhan meliputi sub sistem sumberdaya ikan, fasilitas pelabuhan, aktivitas, dan kelembagaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga sesuai dengan sub sistem di atas yakni analisis sumberdaya ikan dengan deskripsi pola musim penangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan, analisis fasilitas dengan perhitungan proporsi fasilitas pelabuhan, anaIisis aktivitas dengan deskripsi aktivitas kepelabuhan berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara, serta analisis kelembagaan dengan metode analisis stakeholder dalam pengelolaan pelabuhan dan analisis peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan kepelabuhanan. Untuk penetapan strategi pengembangan pelabuhan perikanan digunakan metode analysis hierarchy process (AHP).

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masih memerlukan upaya peningkatan terkait aspek fasiIitas, sosial dan kelembagaan pelabuhan perikanan. Aspek fasilitas terkait ketersediaan prasarana pokok dan fungsional yang belum memadai, sedangkan aspek sosial menyangkut pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan PPP Labuan. Dalam aspek kelembagaan diperlukan pembentukan organisasi pengelola pelabuhan, sumberdaya manusia, dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan PPP Labuan. Dalam hal sumberdaya ikan dengan melihat pola musim penangkapan, tingkat produksi serta jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan disimpulkan bahwa keragaman jenis ikan yang didaratkan sangat dipengaruhi oleh keragaman unit penangkapan (kapal dan alat penangkapan ikan). Untuk mendorong peningkatan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen penangkapan yang berorientasi pada pengaturan alat penangkapan ikan serta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan pendaratan armada penangkapan lain (khususnya yang belum ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan) untuk mendaratkan hasil penangkapannya di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Untuk aspek fasilitas diperlukan penambahan fasilitas dermaga sepanjang 160 meter, dan penambahan kedalaman kolam pelabuhan sedalam 1 – 2 meter. Selain itu diusulkan integrasi gedung pelelangan menjadi 1 (satu) gedung pelelangan yang lebih representatif dan higienis. Kebijakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan yang paling prioritas adalah pengembangan fasilitas pelabuhan, kemudian prioritas kedua adalah meningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, dan prioritas ketiga adalah pengembangan lembaga pengelola pelabuhan.

 

4. Tingkat Keberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

 

Abstrak

Secara umum tujuan khusus penelitian ini adalah :

• mendeskripsikan aspek perilaku petani dan tingkat dinamika kelompok,
• mendeskripsikan tingkat keberdayaan gapoktan, serta
• menganalisis hubungan antara perilaku petani dan dinamika kelompok dengan tingkat keberdayaan gapoktan.

 

Rancangan penelitian ini berbentuk explanatory research. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survei atau menggunakan paradigma kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani yang menjadi anggota gabungan kelompok tani di Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Sampel yang diteliti berjumlah 40 orang. Analisis data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan inferensial. Analisis secara deskriptif dengan membentuk tabel frekuensi dan persentase dari hasil data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara. Analisis secara inferensial dilakukan dengan menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman (rs).

 

5. Pengaruh Partisipasi Pemakai terhadap Pengembangan Sistem Informasi (Studi Kasus pada Universitas Terbuka di Tangerang – Banten)

 

Abstrak

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa partisipasi pemakai, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pemakai dan niat terus menggunakan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kesuksesan sistem informasi. Penelitian ini mengusulkan dan menguji enam komponen tersebut sebagai pengukur kesuksesan sistem web-based learning. Penelitan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pentingnya partisipasi pemakai sistem informasi di Universitas Terbuka di Tangerang, Banten.

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji enam komponen kesuksesan sistem web-based learning. Keenam komponen yaitu partisipasi pemakai, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kepuasan pemakai dan niat menggunaka nsistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan prosedur pengambilan sampel secara non? probability sampling dan menggunakan teknik purposive judgement sampling. Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa yang berpartisipasi dalam penggunaan sistem web-based learning. Mat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode SEM dengan pendekatan metode Lisrel versi 8.0.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi (H1)dankualitas sistem (1-12) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hal ini karenasistem yang digunakan terlalu berkualitas sehingga sulit untuk dipahami (penghubungnyalinterface kurang bersahabat), responden juga belum memahami bahwa karakteristik sistem tersebut ramah pengguna, cepat dan tepat serta sedikitnya pimpinan institusi mengimplementasikan strategi-strategi untuk menjamin bahwa kualitas informasi juga penting dipertimbangkan (Nasoha, 2009: Medina &Chaparro, 2007).

 

 

6. Pengaruh Etos Kerja, Motivasi, dan Sikap pada Budaya Organisasi terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja (Studi Kasus di Perusahaan Industri Peleburan Besi Baja dan Pembentukan Produk Baja PT. PQR Tangerang Banten)

 

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh etos kerja, motivasi, dan sikap karyawan pada budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan di PT. PQR Dalam konteks hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan saling membutuhkan dan masing-masing mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuannya perusahaan harus membangun kinerjanya, dan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan adalah kinerja karyawan itu sendiri. Kinerja karyawan juga ditentukan oleh faktor individu dan faktor lingkungan, maka penelitian ini memfokuskan pada peran faktor individu yaitu etos kerja dan motivasi serta sikap dalam menghadapi budaya organisasi yang hidup di perusahaan, yang kemudian mencari hubungan kinerja karyawan dengan kepuasan kerjanya.

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian tipe deskriptif, metode survei dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Subyek dalampenelitian ini adalah karyawan PT. PQR yang terlibat dalam proses produksi sebagai populasi, sedangkan yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 105 orang. Sebagai instrumen penelitian digunakan kuesioner sebagai alat pengambil data, yang mengungkapkan tentang persepsi karyawan terhadap etos keija, motivasi, sikap pada budaya organisasi, kinerja dan kepuasan kerjanya.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja berpengaruh terhadap motivasi (7,2%) dan etos kerja berpengaruh terhadap sikap pada budaya organisasi (27,5%). Secara simultan etos kerja, motivasi, dan sikap pada budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja (37,4%), sedangkan secara parsial etos kerja berpengaruh terhadap kinerja (41,8%) serta sikap pada budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja (30,9%). Motivasi tidak pengaruh terhadap kinerja (dengan nilai signifikansi = 0,610). Sementara kinerja juga tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja (dengan nilai signifikansi = 0,070).

 

Dengan demikian penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa pengaruh etos kerja baik terhadap motivasi maupun terhadap sikap pada budaya organisasi masih signifikan, walaupun relatif kecil. Pengaruh etos kerja terhadap kinerja lebih besar dibandingkan pengaruh sikap pada budaya organisasi terhadap kinerja. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja, dan kinerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Tingginya kinerja karyawan tidak didukung dari peningkatan motivasi dan kepuasan dalam bekerja tidak diperoleh dari tingginya kinerja dalam bekerja.

 

 

7. Persepsi Petani Tentang Determinan Seleksi Saluran Komunikasi dalam Penerimaan Informasi Usahatani Padi (Kasus Petani Kabupaten Serang Provinsi Banten)

 

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan petani padi dapat diupayakan dengan melakukan kegiatan usahatani yang menguntungkan. Salah satu upayanya adalah melalui pengintroduksian teknik-teknik usahatani baru yang dapat meningkatkan hasil produksi padi. Untuk menyebarkan informasi tentang teknik-teknik baru kepada petani diperlukan saluran komunikasi, baik yang berupa saluran komunikasi interpersonal maupun media massa. Petani memiliki keleluasaan untuk memilih saluran komunikasi mana yang dirasa dapat memberikan informasi teknologi yang dibutuhkannya. Artikel ini akan mengungkapkan persepsi petani tentang saluran komunikasi yang memberikan informasi teknik usahatani padi. Sejumlah 136 petani padi dijadikan sampel penelitian yang diambil dari 3 kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu Kecamatan Carenang, Ciruas dan Tirtayasa. Penetapan jumlah responden dilakukan secara proporsional random sampling. Informasi digali dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disertai dengan wawancara.

Hasil survey menunjukkan bahwa persepsi petani tentang saluran komunikasi interpersonal dan media massa tergolong cukup tersedia pada aspek ketersediaannya, cukup mudah diakses, serta tergolong sedang pada aspek pembiayaan dalam mengakses saluran komunikasi interpersonal dan media massa. Secara umum persepsi petani tentang saluran komunikasi interpersonal masih lebih baik dibanding persepsi tentang media massa. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyeleksian saluran komunikasi oleh petani dalam mencari informasi teknik usahatani yang dibutuhkan.

 

 

8. Efektifitas Pola Pembiayaan Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM Klaster Agribisnis di Propinsi Banten

 

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran tersebut mendorong Pemerintah dan pihak-pihak yang concern terhadap UMKM untuk terus berupaya memberdayakan UMKM agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Salah satu lembaga yang sangat concern dalam pengembangan UMKM adalah Bank Indonesia. Banyak kendala dalam pengembangan UMKM terutama masalah permodalan. Bank Indonesia melalui program pembiayaan petani melalui kelompok UMKM klaster agribisnis.

 

Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui pola pembiayaan dan efektifitas kemitraan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada kelompok klaster UMKM bawang merah di Kabupaten Serang dan kelompok klaster UKMK cabe di Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu melalui FGD dengan fasilitator Bank Indonesia dan kelompok klaster UMKM bawang merah dan cabe merah sedangkan data sekunder diperoleh dari data Bank Indonesia, artikel hasil penelitian Bank Indonesia dan data dari dinas pertanian Propinsi Banten. Metode análisis data menggunakan análisis deskriptif yaitu mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas kemitraan pembiayaan terhadap pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten.

 

Hasil kajian pola kemitraan Bank Indonesia melalui sistem pemberdayaan kelompok tani dan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis sangat efektif dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis yang ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan dan keahlian dalam berusahatani anggota kelompok klaster agribisnis bawang merah dan cabe merah di Propinsi Banten. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta penguatan klaster sehingga kelompok klaster bisa mandiri jika program Bank Indonesia sudah berakhir. Perlu penelitian lanjutan secara kuantitatif untuk membuktikan efektifitas pembiayaan dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis.

 

Kata Kunci : Kemitraan, Pembiayaan BI , Klaster UMKM Agribisnis

 

9. Motivasi Kerja dan Kualitas Pelayanan Aparatur Sipil Negara sebagai Anteseden Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Publik di Kecamatan Kota Tangerang Selatan

 

Abstrak

Kota Tangerang Selatan merupakan Daerah Otonom baru di Provinsi Banten yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Wilayah otonom baru di Provinsi Banten hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini memiliki 7 kecamatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2014 1.405.170 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 708.767 jiwa sedangkan perempuan 696.403 jiwa. Perhatian terhadap eksistensi pelayanan semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, akta, perizinan sampai pada penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial. Informasi yang ditemukan secara langsung dan melalui berbagai media massa (cetak dan elektronik) seringkali mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan aparat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari sektor publik masih cukup rendah hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian empiris terhadap kualitas pelayanan di birokrasi pemerintahan daerah. Beranjak dari pemikiran tersebut dan berdasarkan pengamatan awal dilapangan, bahwa motivasi kerja aparat pemerintah turut berperan dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Kota Tangerang Selatan. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut dampak motivasi kerja dan kualitas pelayanan aparat terhadap kepuasan masyarakat di tingkat Kecamatan Kota Tangerang Selatan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, penentuan skor untuk setiap item kuesioner digunakan skala Likert. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SEM dengan bantuan software LISREL 8.7.

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi aparatur sipil pegawai kecamatan di wilayah Tangerang Selatan mempengaruhi kualitas pelayanan. Motivasi aparatur sipil pegawai kecamatan di wilayah Tangerang Selatan tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lingkungan kerja yang kurang kondusif dan peran pimpinan dalam penyelesaian tugas pelayanan. Dalam hal kualitas pelayanan aparatur sipil pegawai mempengaruhi kepuasan masyarakat di kecamatan di wilayah Tangerang Selatan.

 

10. Model Pemekaran Wilayah yang Menyejahteerakan Masyarakat

 

Abstrak

Penelitian pada tahun pertama ini bertujuan:

• mendeskripsikan alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, terpisah dari daerah induknya;
• mendeskripsikan proses politik dan yuridis yang dilakukan Pemda lokasi penelitian untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah; dan
• mendeskripsikan dampak (outcome) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik/kualitatif. Data diambil melalui studi dokumen, wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan kunci, dan studipustaka. Dari hasil ana/isis diperoleh data sebagai berikut:

• Pemekaran wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran dipicu adanya acuan normatifyang memberikan peluang untuk pemekaran melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan norma/if mendorong elite daerah memekarkan daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah, adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immateriil, seperti adanya jabatan-jabatan baru di lingkungan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek baru sebagai akibat pembangunan gedung-gedunglperkantoranlinfra struktur baru, dan pengelolaan dana melalui dana perimbangan (dana bagi hasil dan DA U).
• Secara teknis proses pemekaran wilayah dilakukan melalui dua prosedur, yaitu prosedur transisi teknokratis (top down) dan prosedur demokratik (bottom up).
• Pembentukan daerah otonom baru Provinsi Banten dan Kota Depok menggunakan prosedur transisi teknokratis (top down) dan usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang diproses di Depdagri merupakan salah satu contoh pemekaran wilayahldaerah yang menggunakan prosedur demokratik (bottom up).
• Dampak pemekaran wi/ayah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Pemekaran daerah untuk kasus Provinsi Banten yang memisahkan diri dari induknya, Provinsi Jaw a Barat dan Kola Depok yang memisahkan diri dari induknya Kabupaten Bogar, menunjukkan kinerja yang relatif baik, yaitu cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung sehingga kedua daerah pemekaran tersebut cenderung berhasil adalah:
  1. adanya kesiapan lembaga dan
  2. adanya kesiapan masyarakatnya.

 

Banten dan Depok sebelum menjadi daerah otonom adalah dua wilayah pelayanan pejabat Pembantu Gubernur dan Walikota Administratif Dengan demikian, dua daerah calon daerah otonom telah terbentuk kelembagaannya. Di samping itu, baik Banten maupun Depok mempunyai struktur masyarakat yang mendukung untuk menjadi kesatuan masyarakat hukum baru. Namun, setelah ± 7 tahun menjadi daerah otonom baru dan tidak terjadinya konjlik antarmasyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dan Kola Depok masih di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi dan kabupaten induknya. Dengan demikian, tujuan dari pemekaran daerah yang diamanatkan dalam acuan normatif belum tercapai.

 

 

11. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Banten

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi terjadinya flypaper effect pada belanja daerah kabupaten dan kota di Propinsi Banten tahun 2010-2013.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terjadinya flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Propinsi Banten. Dalam hal ini, variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Objek penelitian meliputi 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten dengan sumber data yang diperoleh dari Laporan Relisasi APBD 2010-2013. Desain penelitian menggunakan model pengujian hipotesis dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

• PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah,
• PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah,
• tidak terjadi flypaper effect pada kabupaten dan kota di Propinsi Banten pada tahun 2010-2013.

 

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Flypaper Effect

 

12. Analisis Struktur Komunitas dan Produktivitas Lamun di Perairan Pulau Lima Kelapa, Teluk Banten

 

Abstrak

Penelitian tentang struktur komunitas dan produktivitas lamun di Perairan Pulau Lima Kelapa, Teluk Banten telah dilakukan dari bulan Maret sampai April 2011. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis struktur komunitas dan produktifitas lamun di Pulau Lima Kelapa dikaitkan dengan faktor lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap ekosistem padang lamun dan studi literatur dengan membandingkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya pada berbagai wilayah ekosistem padang lamun. Data yang dikumpulkan adalah kerapatan jenis, prosentase tutupan, zonasi, suhu, salinitas, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, jenis substrat, produksi dan biomassa lamun. Untuk mengetahui struktur komunitas lamun pada masing-masing stasiun dilakukan dengan metode transect line dan metode kuadrat, sedangkan pertumbuhan lamun dihitung dengan metode penandaan yang dilakukan pada lima stasiun dengan tipe substrat yang berbeda dengan mengambil 40 sampel tiap statiunnya. Data faktor lingkungan, pertumbuhan, produksi dan biomassa lamun Enhalus acoroides antar stasiun dianalisis dengan ANOVA, dengan uji lanjut Duncan.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di P. Lima Kelapa terdapat 5 jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata dan Syringodium isoetifolium. Syringodium isoetifolium memiliki kerapatan paling tinggi (428 tunas/m2) dan terendah Enhalus acoroides (10 tunas/m2). Rata-rata penutupan lamun Syringodium isoetifolium di P. Lima Kelapa paling tinggi mencapai 39,8% dan terendah Enhalus acoroides 3,24%. Berdasarkan uji ANOVA didapatkan ada perbedaan kecepatan pertumbuhan secara nyata antar stasiun pengamatan dengan pertumbuhan daun lamun muda lebih cepat dibandingkan daun tua. Nilai korelasi antara faktor lingkungan perairan dengan pertumbuhan panjang per tunas daun E. acoroides berkisar antara 0,101 sampai 0,559. Hasil uji statistik menunjukkan hanya nitrat poros, nitrat air kolom, kekeruhan, arus dan suhu yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang.

 

 

13. Peranan Guru Wanita Lulusan S1 PGSD-UT dalam Program Pengentasan Buta Aksara

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana para guru wanita lulusan S 1 PGSD-UT mampu menjalankan tugasnya sebagai instruktur Pengentasan Buta Aksara (PBA). Untuk itu dalam penelitian ini diidentifikasi kemampuan instruksional guru-guru wanita lulusan S 1 PGSD-UT dalam menjalankan tugasnya sebagai instruktur PBA, juga diidentifikasi persepsi para peserta PBA (penyandang Buta Aksara) terhadap para instruktur PBA yang bergender wanita. Mengingat luasnya jangkauan program dan besamya jumlah penyandang buta aksara, sangat diperlukan adanya keterlibatan organisasi masyarakat juga pentingnya peranserta pemerintah dalam PBA mengingat besamya pembiayaan yang akan digunakan bagi penyediaan piranti keras maupun piranti lunak. Survey yang dilakukan dibeberapa lokasi di wilayah Banten, maka berdasarkan pertimbangan relevansi dengan permasalahan yang diteliti serta ketersediaan (availability) sumber daya penelitian, maka kabupaten Tangerang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkanjumlah PBA yang relative tinggi (96.683 orang) dengan usia sekitar 15 – 55 tahun. Disamping itu tersedianya sejumlah guru wanita yang berstatus sebagai lulusan S 1 PGSD-UT yang menjadi struktur PBA. Penelitian mengambil tempat di 3 Kecamatan Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Neglasari, Pinang dan Periuk yang dimulai dari bulan September 2007 hingga Nopember 2007.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru wanita yang menjadi instruktur PBA menguasai materi belajar yang digunakan di PBA mirip dengan materi peljaran di tingkat SD, selain itu mereka mampu mengembangkan sistem instruksional dalam kegiatan belajar di kelas PBA Sehingga perlu lebih dipersiapkan lagi instruktur yang tidak hanya fokus pada faktor teknis pembelajam di kelas tapi juga memperhatikan aspek psikologi, sosial dan budaya wanita dewasa, kelompok orang dewasa, masyarakat religiustradisional dan budaya timur (oriental patemalistik/panutan). Perlunya pihak koordinator kegiatan mahasiswa di UPBJJ-UT Serang membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan PBA agar pengentasan buta aksara di Serang menjadi sukses.

 

 

14. Praktek Perlindungan Hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus terhadap Pembantu Rumah Tangga Perempuan di Kota Tangerang Selatan)

 

Abstrak

Manfaat penelitian ini adalah ditemukannya masukan model kebijakan perlindungan hukum dan petunjuk pelaksanaan bagi PRT bila ingin menuntut hak dan petunjuk pelaksanaan bagi PRT bila ingin menuntut hak dan pedoman standar pemberian upah minimal bagi majikan terhadap PRT sehingga 1) status hubungan hukum antara PRT dengan majikan menjadi jelas. 2) ditetapkan jenis-jenis perlindungan hukum bagi PRT, Hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada PRT dan sebaliknya kewajiban apa saja boleh dibebankan majikan kepada PRT. Lebih jauh lagi model kebijakan perlindungan hukum dan petunjuk kerja tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan pada saatnya ditindak-lanjuti menjadi peraturan daerah tentang perlindungan PRT, khususnya Pemerintah Provinsi Banten umumnya. Bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber atau bahan untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan, sedangkan bagi Universitas Terbuka sendiri, dapat dijadikan sumber pengayaan substansi Buku Materi Pokok (Modul) Hukum Ketenaga-kerjaan.

 

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa :

• Hubungan hukum PRT dengan majikan di Kota Tangerang Selatan belum diikat dalam satu ikatan formal sesuai Perda No 3 Tahun 2011 dan hukum perjanjian lainnya, sehingga posisi PRT di mata hukum sangatlah lemah. Akibatnya belum ditemukan dasar ikatan yang dapat dijadikan PRT untuk menuntut haknya apabila majikan melakukan wanprestasi, karena hubungan atau ikatan antara PRT dan majikan lebih cenderung didasarkan pada hubungan kekeluargaan begitu juga sebaliknya.
• Hubungan kekeluargaan yang di bangun antara majikan dan PRT berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap PRT di Kota Tangerang Selatan. Aparat hukum atau pengurus RT terkait sulit sekali masuk untuk langsung menangani kasus yang terjadi karena PRT dianggap anggota keluarga.
• Hak-hak yang diterima oleh PRT di Kota Tangerang Selatan belum diatur dalam standar upah minimum Peraturan Pemerintah Daerah. Saat ini hak yang diterima PRT baru terbatas pada gaji bulanan dan kebutuhan internal/pribadi sehari-hari yang sangat minimal. Besar kecilnya gaji dan tambahannya masih sangat tergantung pada kebaikan dan kondisi majikan. Belum ditemukan satupun PRT belum punya kemampuan untuk menentukan besar-kesilnya hak yang diterima.
• Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban majikan kepada PRT di Kota Tangerang Selatan, akibatnya hak-hak-hak yang diterima sangat tergantung kepada kebaikan dan kondisi majikan dan majikan juga tidak punya dasar untuk menuntut PRT bila PRT tahu-tahu mengundurkan diri menjadi PRT.

 

 

15. Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslim di Tangerang

 

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, pada tahun 2010 penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau sekitar 88,1 persen dari jumlah penduduk. Sejak kebangkitan Islam di seluruh dunia yang dimulai pada tahun 1970an busana muslim menjadi populer di Indonesia, hal tersebut membuat industri pakaian jadi yang di dalamnya termasuk busana muslim berkembang pesat, jauh di atas fashion konvensional (Euis Saedah, Juli 2012). Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perkembangan usaha di sektor industri maupun perdagangan busana muslim adalah Tangerang, karena letak demografinya dekat dengan Jakarta dan salah satunya didukung populasi penduduknya yang 88,3% muslim (BPS Propinsi Banten, 2011).

 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional dan dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yaitu:

• Mencari jawaban apakah strategi bauran pemasaran mempengaruhi pembelian busana muslim di Tangerang.
• Untuk mengetahui faktor yang paling besar memberikan pengaruh sehingga orang membeli busanamuslim di Tangerang.

 

Subyek penelitian adalah para konsumen busanamuslim di Tangerang, Sampel data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari masyarakat pekerja kantor, pendidik, maupun ibu rumah tangga di Tangerang dengan cara menyebar kuesioner di Daerah KabupatenTangerang, Tangerangkota, dan Tangerang Selatan, dari tanggal 1 Oktober 2012 sampaidengan 5 Nopember 2012. Analisis hipotesis dilakukan dengan Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software LISREL 8.70

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh strategi bauran pemasaranya itu variabelt empat (place) terhadap keputusan pembelian busana muslim di Tangerang yaitu dengan nilai-t = 2,16. Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa ternyata tidak semua strategi bauran pemasaran (marketing mix) berpengaruh terhadap pembelian busana muslim di Tangerang, dari variabel strategi bauran-pemasaran 4-P tersebut ternyata hanya variabel tempat (place) saja yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian busana muslim di Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain selain strategi bauran pemasaran yang mempengaruhi konsumen terhadap pengambilan keputusan membeli busana muslim di Tangerang misalnya seperti faktor pemenuhan kebutuhan untuk berpenampilan syar’i (berbusana sesuai ketentuan agama) serta faktor psikologis (motif membeli bersifat emosional) dimana pembeli mempunyai keinginan tertentu dan baru akan membeli suatu produk apabila kepadanya disodorkan atau ditawarkan produk yang di jual tersebut dalam hal ini busana muslim.