Judul Tesis Hukum Perdata UGM per Bidang

Halaman ini memuat 354 judul tesis hukum perdata, dikelompokkan ke dalam tujuh sub-topik mengikuti sistematika KUH Perdata dan praktik penelitiannya. Ciri khas penelitian perdata adalah keterikatannya pada akta, perjanjian, dan putusan pengadilan — banyak judul mengangkat sengketa nyata antara para pihak. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah padat sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Sub-Topik

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan permasalahan hukumnya dan konteksnya. Banyak judul dalam daftar ini menyertakan nomor putusan atau jenis perjanjian tertentu.

Dapat ditelusuri. Pastikan peraturan, akta, atau putusan yang Anda kaji benar-benar dapat diakses.

Terjangkau. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan izin lapangan, sehingga lebih dapat dikerjakan dalam waktu terbatas.

Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas; bila bidang sudah padat, tegaskan pembeda penelitian Anda.

Lima Cara Memodifikasi Judul

Ganti putusan yang dikaji. Isu hukum yang sama dapat dianalisis melalui putusan berbeda dengan hasil berbeda.
Ganti jenis perjanjian atau objeknya. Penelitian tentang perjanjian kredit dapat diulang pada perjanjian sewa atau waralaba.
Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus atau komparatif.
Perbarui konteks peraturan. Kaitkan dengan aturan yang baru berlaku atau baru diubah.
Naikkan tingkat analisis. Dari studi kasus tunggal menjadi perbandingan antarputusan.

Menentukan Metode Penelitian

Sebagian besar penelitian hukum perdata bersifat normatif — mengkaji peraturan, akta, dan putusan melalui studi kepustakaan. Sebagian lainnya normatif-empiris, yaitu meneliti pelaksanaan aturan di lapangan melalui wawancara dengan notaris, bankir, atau hakim.

Perbedaan keduanya menentukan jenis data yang boleh Anda kumpulkan. Penjelasan lengkapnya di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Langkah Setelah Judul Disetujui

Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan di Bab III — panduannya di artikel penelitian hukum normatif
Kumpulkan bahan hukum primer — KUH Perdata, undang-undang terkait, dan putusan yang relevan
Periksa status keberlakuan tiap peraturan sebelum dijadikan bahan primer
Susun catatan kaki dengan benar — panduan Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit ada di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 354 Judul Berdasarkan Sub-Topik

Perjanjian, Kontrak, dan Perikatan (56 judul)

ANALISA YURIDIS PERJANJIAN JASA OLEH PERUSAHAAN PENGANKUTAN DARAT (LOGISTIK) SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19
ANALISIS DAMPAK HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT PEMBAYARAN HAK PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERJANJIAN KERJA BERSAMA DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (K3S) TERHADAP KEGIATAN LIAR PENGEBORAN SUMUR MIGAS OLEH MASYARAKAT (ILLEGAL DRILLING) DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS
ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
Analisis Kepastian Hukum dan Efisiensi Perpajakan atas Kewajiban Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
ANALISIS KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST TIDAK LANGSUNG YANG MENGANDUNG TRANSAKSI PENGALIHAN PIUTANG OLEH KONTRAKTOR SEKTOR HULU MIGAS (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 4003/B/PK/PJK/2019)
ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK AKIBAT KURANGNYA STANDARISASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)
ANALISIS PENGATURAN JUAL-BELI BARANG DALAM CISG DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA DALAM PENGGUNAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI PULAU NIPA
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KESESUAIAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET ESPORT DAN PENGUSAHA BIDANG ESPORT DI JAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
Analisis Yuridis Penerapan Asas Ketertiban Umum dalam Pembatalan Kontrak Komersial Internasional di Indonesia
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP SUBSTANCE OVER FORM DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
Analisis Yuridis Potensi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN), SEBAGAI SALAH SATU ALASAN UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 106PK/PDT/2020)
Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim)
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN MELAKUKAN JASA DITINJAU DARI ASAS REBUS SIC STANTIBUS
EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA SEKOLAH ATAU STUDY TOUR YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK
Implementasi Subrogasi dalam Penjaminan Surety Bond di PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PASAL 31 UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KOMERSIAL BERBAHASA ASING (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp)
IMPLIKASI PEMBATALAN KONSESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP BERLAKUNYA PERJANJIAN KONSESI BAGI PARA PIHAK
Keabsahan dan Konsekuensi Hukum Terhadap Kontrak Komersial Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI BERJANGKA ANTARA PIALANG BERJANGKA DAN NASABAH YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEABSAHAN SURAT PESANAN SEBAGAI KONTRAK DALAM PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA KONDISI DARURAT COVID-19
KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PADA PENYELENGGARA TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERINDUK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIKA
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melakukan Penjaminan atas Simpanan Milik Pemerintah berdasarkan Prinspi Keadilan (Studi Komparatif: Lembaga Penjamin Simpanan dengan Federal Deposit Insurance Corporation)
KONTRAK LUMP SUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI STUDI KASUS PELAKSANAAN KONTRAK JASA PEMBORONGAN DESIGN AND BUILD PAKET 1: PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-BATANG
Pelaksanaan Pasal 66 dan 66a ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up Antara Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI
PELINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE PT. X
Pelindungan Hukum Bagi Atlet Sepak Bola Profesional Liga 1 Indonesia Akibat Wanprestasi Manejemen Klub (Studi Kasus Marko Simic vs Persija Jakarta)
PELINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM JUAL BELI EMAS BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERKAIT KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA
PELINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 831/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel)
PEMBARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA DITETAPKANNYA PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
PEMBIAYAAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PENGURUS DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Layanan antara PT “Q” dengan Machine Learning Testers
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
PENGARUH PERUBAHAN PENGATURAN KONTRAK BAGI HASIL SKEMA NEW GROSS SPLIT TERHADAP KEATRAKTIFAN INVESTASI INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA
PENGATURAN TERKAIT PENSIUN DAN PEMBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG SUDAH PENSIUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 214K/PDT.SUS-PHI/2019)
Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
Perlindungan Hukum Kreditor Yang Tidak Terdaftar Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Iktikad Buruk Debitor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK BUAH KAPAL ATAS PERJANJIAN KERJA LAUT YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU DI PT XYZ
PERMASALAHAN PENGATURAN BIAYA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Program Penjaminan Polis Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Change Order Kontrak Kerja Konstruksi Terintegrasi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Gas XYZ)
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TINJAUAN PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI DARING (ONLINE
tinjauan yuridis pelindungan hukum terhadap penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal untuk pengangkutan barang
Tinjauan Yuridis Perjanjian Jasa Perencanaan Investasi Saham Antara PT “X” Dengan Klien
Tinjauan Yuridis Prinsip Hardship sebagai Unsur Keadaan Kahar dalam Perjanjian Pengadaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT Hutama Karya (Persero) selama Masa COVID-19)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DANA PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERATURAN DANA PENSIUN DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 56/Pdt.G/2011/PN Sby)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT TO EQUITY SWAP) DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN PEMBATALAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.)
Tinjauan Yuridis Terhadap Pihak yang Beritikad Baik Dalam Pelaksanaan Pra Kontraktual Berdasarkan Doktrin Promissory Estoppel
Tinjauan Yuridis Terhadap Utang Kreditor Dapat Dibuktikan Sederhana Dalam Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Wanprestasi Kewajiban Pembayaraan Penggunaan Jasa Advokat Oleh Klien

Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi (12 judul)

ANALISIS KESALAHAN DAN KELALAIAN YANG DILAKUKAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA RI NO.: 91PK/PDT.SUS-PAILIT/2018)
ANALISIS LARANGAN PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL
Disparitas Penetapan Ganti Kerugian pada Dua Perkara dari Laporan atas Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024)
DISPARITAS PUTUSAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL CINERE JAGORAWI DI PENGADILAN NEGERI DEPOK)
GANTI RUGI IMMATERIL PADA SENGKETA PENUTUPAN TABUNGAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PUTUSAN NO. 84/PDT.G/2019/PA.YK)
Hakim Pasif dalam Pembuktian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240K/PDT 2020)
IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEMAFAATAN
MEKANISME PENILAIAN GANTI KERUGIAN OLEH PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi)
Penetapan Ganti Kerugian Yang Adil & Faktor Penghambat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Cilincing – Cibitung (JTCC)
PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
PERBANDINGAN PUTUSAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Putusan Nomor 117/PDT.G/2018/PN.SRG Jo. Nomor 96/PDT/2020/PT.BTN Jo. Nomor 160 K/PDT/2022 Jo. Nomor 140 PK/PDT/2023)
Redesain Regulasi Ganti Rugi Dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Jaminan dan Kepailitan (111 judul)

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TENTANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN KASASI NO. 1494 K/PDT.SUS-PAILIT/2022
Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kedua terhadap Debitor Yang Masih Terikat Putusan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan PKPU Kedua terhadap Debitor PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
ALASAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS PENGAKUAN PUTUSAN MORATORIUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SINGAPURA NO.HC/OS 515/2021 DALAM PUTUSAN NO.245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST
ANALISA YURIDIS TENTANG KONFLIK NORMA TERKAIT HARTA PAILIT YANG DIRAMPAS UNTUK DILELANG DAN HASILNYA DIMASUKKAN KE DALAM KAS NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 11/PDT.SUS-GUGATANLAIN-LAIN/2018/PN.JKT. PST)
ANALISIS HUKUM DAN MITIGASI RISIKO ATAS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH BANK BUMN X MELALUI PENJUALAN PIUTANG DENGAN CESSIE UNTUK DEBITUR YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) OBLIGASI MEDIUM TERM NOTES EMITEN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1220 PK/PDT/2022)
Analisis Hukum Perpanjangan Waktu PKPU Terhadap Adanya Kreditor Afiliasi Ditinjau Berdasarkan Asas Going Concern (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
ANALISIS KELAIKLAUTAN KAPAL (SEAWORTHINESS) DAN KLAUSULA JAMINAN (WARRANTY) DALAM HUBUNGAN HUKUM POLIS ASURANSI KERANGKA KAPAL
Analisis Kepastian Hukum Bagi Personal Guarantor Yang Melepaskan Hak Istimewa Namun Dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg
ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PENANGGUNGAN (PERSONAL DAN CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP DEBITUR DENGAN STATUS KREDIT MACET DALAM PENYALURAN KREDIT CHANNELING MELALUI FINTECH DI PT. BANK X, Tbk
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
Analisis Putusan Perkara Pailit Akibat Tidak Terpenuhinya Pasal 15 Ayat (4) Undang – Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berkaitan Dengan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1691K/Pdt.Sus-Pailit/2022
ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN EKSESKUSI (STANDSTILL) DALAM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL KREDITUR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN
ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN YUDISIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))
ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT (STUDI KASUS DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG)
Analisis Yuridis Perjanjian Baku Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENGIKATAN PESAWAT UDARA YANG TIDAK DAPAT DIBEBANI DENGAN KEPENTINGAN INTERNASIONAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK ABC
BATASAN YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN KREDIT BANK DITINJAU DARI KEPENTINGAN BANK DAN PELINDUNGAN HUKUM DEBITUR (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank X)
BERLAKUNYA PASAL 64 DAN PASAL 65 POJK 22 TAHUN 2023 TENTANG HAK NASABAH DEBITUR UNTUK MENOLAK SYARAT DAN KONDISI PERJANJIAN KREDIT MENYANGKUT WANPRESTASI DAN PENGAMBILALIHAN AGUNAN
EKSEKUSI EFEK DALAM PENYELESAIAN PINJAMAN MACET TERHADAP TURUNNYA VALUASI JAMINAN GADAI EFEK (Studi Penelitian Perjanjian Pinjaman Dan Gadai Efek Antara PT Pegadaian Dengan PT. Alfabet Perkasa, Tbk)
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/PDT.G/2022/PNJKT.PST)
Financial Close Sebagai Syarat Berlakunya Jaminan Pemerintah Pusat Atas Perjanjian Kerja Sama Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Terpadu Ramah Lingkungan
GUGATAN LAIN-LAIN BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI PRANATA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DAN HAK ATAS TANAH SERTA TEMPAT TINGGAL LAYAK DALAM PENILAIAN KELAYAKAN CALON DEBITUR KORPORASI DI BANK MANDIRI
Hak Kreditor Yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex)
IMBALAN JASA PENGURUS AKIBAT PEMBATALAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022)
IMPLEMENTASI HAK MEMPEROLEH SECOND OPINION PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO SULAWESI SELATAN
Implikasi Hukum Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto Nomor 664K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terhadap Kedudukan Debitor dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KONSEP KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN UMK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2021
IMPLIKASI PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH MELALUI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN TARIF YANG DIBAYARKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERPRES 38/2015 NASKAH PUBLIKASI
Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Disertai Dengan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Smg)
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
Kedudukan Aset Pihak Ketiga Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator (Studi Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012)
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR (BANK) SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2019 (HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK) DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
KEDUDUKAN PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN DIMANA OBYEK JAMINAN KEBENDAANNYA MASUK KE DALAM HARTA PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 13/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2017/PN. NIAGA. JKT. PST JO. NOMOR : 13/PDT.SUS-PAILIT/2017, PN. NIAGA. JKT.PST)
KEDUDUKAN SECURITY DEPOSIT PADA PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR PAILIT DALAM PROSES KEPAILITAN
KEDUDUKAN TAGIHAN KREDITOR PAJAK DAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.SBY JO. NOMOR: 17/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.SBY)
KEDUDUKAN WALI AMANAT SEBAGAI KREDITUR DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN (STUDI KASUS TERHADAP PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BERLIAN LAJU TANKER, TBK.)
KEKUATAN HUKUM TITLE EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
Kekuatan Putusan PKPU Pasca Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Diperbolehkannya Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU
Kendala Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Jual Beli (Studi Kasus Sertipikat X di Bitung, Sulawesi Utara)
Kepailitan Terhadap Kepemilikan Aset Virtual Dalam Perspektif Hukum Kebendaan dan Tanggung Jawab Kurator
Kepailitan Terhadap Warga Negara Asing dan Kaitannya dengan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pengembang Apartemen
Kepastian Hukum Cross Collateral Dalam Kepailitan : Analisis Peniadaan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Berdasarkan Putusan MA No 1287k/Pdt-Sus-Pailit/ 2017
Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PASAL 292 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT PENETAPAN KEADAAN INSOLVENSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 JO. NOMOR 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST JO. NOMOR 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)
KLAUSULA BUY BACK GUARANTEE DEVELOPER KEPADA BANK DALAM PERSPEKTIF PKPU
Konsep Perdamaian Dalam Perspektif Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PELAKSANAAN PENERBITAN SAHAM BARU DEBITOR YANG SEDANG DISUSPENSI BURSA EFEK PADA SKEMA RESTRUKTURISASI UTANG (STUDI KASUS PKPU PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.)
PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT MILIK DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP THE UTMOST GOOD FAITH: STUDI KASUS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 06/Pdt.Plw/2012/PN.Blg)
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK JAMINAN KREDIT PADA BANK YANG DILIKUIDASI OLEH LEMBAGA PENJAMNIN SIMPANAN ATAS KECURANGAN (FRAUD) PEGAWAI/PENGURUS BANK
Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur Atas Jaminan Kredit Berupa Personal Gurantee (Borgtocht) Pada Saat Debitur Dinyatakan Dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Pelindungan Hukum Debitur terkait Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022)
Pelindungan Hukum Kreditur Terhadap Valuasi Suatu Ciptaan Berupa Foto Yang Dijaminkan Menggunakan Jaminan Fidusia
PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA
Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Cacat Total Tetap Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun Dalam Perkara Kepailitan Dari Perusahaan Pengembang Rumah Susun
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEKANISME KEPAILITAN (PUTUSAN KEPAILITAN KSP PANDAWA MANDIRI GROUP)
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS TERKAIT SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR DAN DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN
Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Personal Guarantee Dalam Hal Guarantor Ditaruh Di Bawah Pengampuan
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR PT. STAREAST SEJAHTERA GROUP (STUDI: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN NIAGA.MDN. JO. NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA.MDN.)
PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH MAHKAMAH AGUNG DIKAITKAN DENGAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)
PEMBEDAAN SKALA PRIORITAS PEMBAYARAN UTANG ANTARA KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR DENGAN KREDITOR KONKUREN YANG TERDAFTAR PADA DAFTAR PIUTANG TETAP DALAM PERKARA PKPU (Studi Kasus Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
pemberian jaminan pemerintah untuk pembiayaan proyek penugasan pembangunan jalan tol trans sumatera (studi kasus penerbitan global medium term notes pt hutama karya (persero))
Pembuktian Sederhana Pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Lebih Dari Satu Debitor Sebagai Termohon
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Penerapan Pembuktian Sederhana sebagai syarat dalam Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee Dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit Yang Diberikan Oleh Bank Kepada Debitur (Studi Kasus PT. ATMPI dan PT. FGS Selaku Debitur PT. BMRI)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PRODUK RAHN TASJILY TANAH DI PT PEGADAIAN
PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI ASET DEBITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PAILIT GOING CONCERN PT BANJAR INTAN MANDIRI)
Pengakhiran Kepailitan PT Indobatt Industri Permai (Dalam Pailit) Yang Didasari Pada Pencabutan Tagihan Oleh Para Kreditor
Pengaturan dan Pelaksanaan Penggunaan Obat Trastuzumab Pada Pasien Kanker Payudara Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada
Pengaturan Kepailitan Terhadap Harta Pailit Berbentuk Aset Kripto (Crypto Asset) Di Indonesia Serta Pengurusan Dan Pemberesan Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Objek Fidusia Dalam Perjanjian Sales And Lease Back Pada Putusan No. 327/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST
PENJAMINAN PEER-TO-PEER LENDING (P2P LENDING) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN
PENYALAHGUNAAN PROSES KEPAILITAN DALAM PENGALIHAN ASET YANG BUKAN MILIK DEBITUR DALAM PERKARA KEPAILITAN NOMOR 05/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SMG
Perbandingan Penerapan Affidavit Sebagai Alat Bukti dalam Proses Kepailitan antara Indonesia dan Singapura
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN LEASING TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 578/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL)
Perlindungan Hukum Bagi Tunawisma Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)
Perlindungan Hukum Debitur Pinjaman Online Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan (Studi Putusan Niaga Semarang Nomor 2/pdt.sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo nomor 12/Pdt.Sus/PKPU2021/PN Niaga Smg
Perlindungan Hukum Nasabah Unallocated Account Pada Bullion Bank: Studi Kasus Pt Pegadaian (Persero) Dan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) YANG DILAKUKAN OLEH BANK SELAKU KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 50/PDT.G/2020/PN. BKS.)
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pembeli Unit Apartemen Secara Lunas Dalam Debitor Pailit Dengan Status SHGB Belum Dipecah (Studi Putusan Nomor: 311 K/Pdt.Sus-Pailit-2024. Jo Nomor: 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara Atas Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Pertanggungjawaban Perdata Atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Menjadi Objek Perjanjian Sewa Menyewa Antara Lessee Dengan Pihak Ketiga (Studi Kasus: Eksekusi atas Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Sewa Menyewa antara PT AB dengan PT EF)
Ratio Legis Pasal 142 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Kewajiban Likuidasi oleh Kurator dalam Hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Insolvensi Pasca Kepailitan
REKONSTRUKSI PENGATURAN SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP KREDITOR LAIN YANG TIMBUL KARENA CESSIE DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
SKEMA GOING CONCERN (MELANJUTKAN USAHA) SETELAH JATUH PUTUSAN PAILIT (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGAWAS NO. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN PAILIT NO. 55/PDT/SUS/PKPU/2017/PN. NIAGA JKT PST)
TINJAUAN ATAS PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR BERUPA HAK PENGELOLAAN BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT); (STUDI KASUS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA DALAM PAILIT)
Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Cessie Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.SMG dan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DKI JAKARTA PASCA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Tinjauan Pelaksanaan Pengaturan Pembiayaan Layanan Promotif dan Preventif Penyakit Katastropik di Provinsi DKI Jakarta di Era Jaminan Kesehatan Nasional
TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TINJAUAN YURIDIS ATAS DITERIMANYA PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA JKT.PST
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIAJUKAN PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERDASARKAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019
TINJAUAN YURIDIS JAMINAN KESUNGGUHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MILIK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT USAHA
TINJAUAN YURIDIS KONVERSI SAHAM MENJADI UTANG SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PELANGGAR DISGORGEMENT DAN DISGORGEMENT FUND
TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN EFEK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 78/PDT.SUS-PKPU/2020/PN-NIAGA.JKT.PST)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL ATAS JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA PAILIT YANG BUKAN ATAS NAMA DEBITOR DALAM MEKANISME KEPAILITAN
UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITUR BANK (STUDI KASUS PROSES KEPAILITAN DEBITUR AN. PT SIP PADA BANK X)
URGENSI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN YANG BERITIKAD BAIK
Urgensi Pembuatan Perjanjian Multilateral Antara Indonesia, Singapura, Dan Malaysia Terkait Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara

Waris, Keluarga, dan Perkawinan (32 judul)

Anak Sebagai Objek Dalam Perjanjian Pasobaya Mewarang menurut Teori Keadilan (Studi Kasus Notaris di Kota Denpasar)
ANALISIS DASAR HUKUM GUGATAN PEREMPUAN ADAT BALI DAN PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
ANALISIS PENETAPAN HARTA BERSAMA PADA PERMOHONAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENERAPKAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS & ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA)
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERTUKARAN DAYA LISTRIK LINTAS NEGARA (KASUS: PERJANJIAN PERTUKARAN DAYA LISTRIK LINTAS NEGARA ANTARA PT PLN [PERSERO] DENGAN SYARIKAT SESCO BERHAD SEHUBUNGAN DENGAN INTERKONEKSI KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN BARAT [INDONESIA] DAN SARAWAK [MALAYSIA])
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM UNTUK MENIKAH PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL)
Efektivitas dan Legalitas Hope Shelter Yayasan Rumah Impian dalam Menjaga Kesehatan Mental Sebagai Pemenuhan Hak Anak Jalanan
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN
KEBERLAKUKAN KLAUSULA WORLD BANK NEGATIVE PLEDGE DALAM LOAN AGREEMENT ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN WORLD BANK, TERKAIT DENGAN PENDANAAN DARI LENDER SEHUBUNGAN DENGAN PENGEMBANGAN PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP)
Kebutuhan Constitutional Question sebagai Pelengkap Sistem Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Tantangan Pengadopsiannya di Indonesia
Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Dalam SEMA NO. 3 TAHUN 2023
Kedudukan Kesaksian Istifadhah Dalam Perkara Ikrar Wakaf Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020
Komparasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dengan Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dan Penetapan Itsbat Nikah
KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA
Kriteria dan Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Nafkah Pada Putusan Perceraian dI Pengadilan Agama Magelang
PELINDUNGAN TERHADAP DOSEN TETAP NON-PNS DALAM PENGANGKATAN DOSEN DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG BERMUATAN LARANGAN MENIKAH DAN HAMIL DI UNIVERSITAS X
Penafsiran Hakim Terhadap Pecahnya Perkawinan Dalam Memutus Perkara Perceraian Di Pengadilan
Penemuan Hukum Hakim Terhadap Kedudukan dan Bagian Kemenakan Perempuan yang Merupakan Anak Angkat dalam Sengketa Kewarisan Berdasarkan Asas Keadilan Berimbang (Studi Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2020/Pa.Sda Jo. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PTA.Sby Jo. Putusan Nomor 98 K/Ag/2022)
Penerapan Alat Bukti Sumpah Decisoir dalam Sistem Pembuktian di Peradilan Agama (Studi Kasus Permohonan Itsbat Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tarakan Nomor: 0018/Pdt.P/2017/PA.Trk)
PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Banda Aceh)
Pengaturan Fair Use Dalam Penggunaan Text and Data Mining Untuk Melatih Generative Artificial Intelligence di Jepang dan Peluang Adopsi di Indonesia
Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Pemaksaan Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin
PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIKAITKAN DENGAN AHLI WARIS PENERIMA MANFAAT JHT DAN JKM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 DAN 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
Perlindungan Hak-Hak Istri terhadap Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam
PERLINDUNGAN OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI SITUS WARISAN DUNIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri
Potensi Implikasi Pengadopsian Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia
PRAKTIK PELANGGARAN JENIS PEKERJAAN DAN PENGHINDARAN BATASAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT XYZ)
Praktik penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian Dengan Kumulasi Objektif Perkara Tertentu di Pengadilan Agama
PROBLEMATIKA PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEBHINEKAAN
TINJAUAN NORMATIF PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SUB DISTRIBUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 226/PDT.G/2019/PN BRT)
Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hak Atas Tanah Atas Nama Anak yang Menjadi Harta Bersama dalam Proses Perceraian Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/Pn.Tbn.)

Hukum Benda, Kepemilikan, dan Pertanahan (25 judul)

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Sby)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN POJK 28/POJK.03/2019 TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP SYARIAH
ASPEK HUKUM BELUM ADANYA AJB DAN SERTIPIKAT TANAH DALAM TRANSAKSI KPR/KPA PERBANKAN YANG TELAH LUNAS: KESENJANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN INDUSTRI PROPERTI
Disparitas Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Bidang Agraria
Implikasi Eksistensi Badan Bank Tanah Terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria Dari Tanah Bekas Hak Guna Usaha (Studi Kasus Desa Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah)
IMPLIKASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN DAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEDUDUKAN GIRIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DALAM SENGKETA ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ASET KEBON BIBIT SRENGSENG, KECAMATAN KEMBANGAN, JAKARTA BARAT)
KEDUDUKAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING MENURUT PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DAGO ELOS)
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
KEMUDAHAN MENYEDIAKAN SERTIFIKAT HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DITINJAU DARI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN TBT AGREEMENT
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 98/PDT.G/2018/PN SRG)
MENINJAU ULANG KEBIJAKAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN NEGARA JEPANG
Partispasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIPIKAT DARI ALAS HAK ATAS TANAH PALSU YANG DIPERJUAL BELIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN)
Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Sengketa Tanah Tongkonan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makale
penerapan prinsip eco-justice dalam pemanfaatan hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki oleh badan bank tanah
PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI SUMUR DAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS ALUR SIWAH OLEH OPERATOR MIGAS BLOK A
Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ADAT KATOBENGKE MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGARA
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LANDAS PACU 3 BANDARA SOEKARNO HATTA ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DAN WARGA
Perkembangan Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar Di Indonesia
Perolehan Tanah yang Berasal dari Tanah Adat untuk Kegiatan Pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Perolehan Tanah oleh PT Minang Pangeran di Sumatera Barat dan PT. Trubaindo Coal Mining di Kalimantan Timur)
PROSES PEMBERIAN DANA TALANGAN TANAH OLEH BADAN USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERTA DAMPAK ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN DARI PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA
STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN
Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun Melalui Sistem Pre Project Selling (Studi Pada Kantor Wilayah IV PT Bank Tabungan Negara, Persero Tbk)

Hukum Acara Perdata dan Penyelesaian Sengketa (50 judul)

Akibat Hukum Persyaratan Penetapan Eksekuator Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kepastian Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIII/2014 TERHADAP TUGAS HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS TERHADAP BISNIS PADA RUMAH SAKIT SWASTA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT X JAKARTA)
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN UPAYA PENYELENGGARA UNTUK MEWAKILI PEMODAL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI PENERBIT PADA PENAWARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM MELALUI LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWD FUNDING)
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN TIGA BANK SYARIAH DI INDONESIA DALAM UPAYA HUKUM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTOKOPI SURAT DAN GUGATAN REKONVENSI TERHADAP GUGATAN KONVENSI DALAM PERKARA PERDATA
ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
ANALISIS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NO. REG. 012/BAKTI-ARB/11.2013 DAN PUTUSAN NO. REG. 028/BAKTI-ARB/12.2014)
ANALISIS PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTOR STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) MELALUI LEMBAGA ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) DAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA)
ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG DINYATAKAN NON EXEQUATUR ORDER
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN INVESTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL JO. NO: 540/PDT/2017/PT.DKI. JO. NO: 3067/K/PDT/2018 (STUDI KASUS GUGATAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT. NATIONAL SAGO PRIMA)
DISHARMONISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI NO. 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016 TANGGAL 18 APRIL 2016)
Disparitas Akses Keadilan Prosedural Bagi Investor Bukan Nasabah Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka: Studi Putusan Mahkamahg Agung Nomor 452 K/Pdt/2025
Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memaknai Tipu Muslihat Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Huruf C Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999
FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM PENDAPAT MENGIKAT (BINDING OPINION) LEMBAGA ARBITRASE DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI ARBITRASE DAN PENGADILAN
Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Pasca Diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Implementasi Pengaduan Medis Dengan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
IMPLIKASI PENGAKHIRAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BITS) DAN WACANA COUNTER-CLAIM PADA POSISI INDONESIA DALAM SENGKETA INVESTASI PADA FORUM ARBITRASE ICSID
IMPLIKASI YURIDIS MEDIASI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGUATAN AKTA PERDAMAIAN MENJADI PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.390/PDT.G/2018/PN.TNG)
Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan BANI Nomor : 809/III/ARB-BANI/2016 dan Putusan BANI Nomor : 854/V/ARB-BANI/2016)
KEDUDUKAN BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN PADA SEKTOR JASA KEUANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili
KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 11/PDT.G/2017/PN.BDG DAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO. 191/PDT/2018/PT.BDG DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMANFAATAN ASET NEGARA DAN HUKUM PERIKATAN (SENGKETA ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELAWAN PT.ANDYKA INVESTA)
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEMUTUS PERKARA BERBEDA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN YANG SAMA ANTARA PT BUMIGAS ENERGI DAN PT GEO DIPA ENERGI (STUDI PUTUSAN : NOMOR 529/PDT.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL.)
MEDIASI SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PERSOALAN YURISDIKSI KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKU USAHA DI LUAR NEGERI
Pelaksanaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penerapan Hybrid Arbitration Di Indonesia
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN MELALUI SKEMA LOAN – BASED CROWDFUNDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS GAGAL BAYAR DANA YANG DIPINJAMKAN MELALUI PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING
PELUANG DAN TANTANGAN: KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)
PENERAPAN SEPARABILITY PRINCIPLE OLEH HAKIM PADA PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE
PENGATURAN DAN MEKANISME GUGATAN PERUBAHAN IKLIM (CLIMATE LITIGATION) DI INDONESIA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTI-DUMPING EKSPOR KERTAS A4 ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KASUS AFRIKA SELATAN, KOREA SELATAN, DAN JEPANG)
PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI IKATAN DINAS PT DONGGI-SENORO LNG DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN (STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 442/ PDT.G/2019/PN MKS DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 32/PDT/2021/PT MKS)
PENYELESAIAN SENGKETA PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Peran Arb-Med-Arb Sebagai Wujud Hybrid Arbitration Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Perspektif Perbandingan Hukum Singapura dan Indonesia
Peran Asuransi Profesi Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Sengketa Medis : Studi Kasus PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Semarang
PERAN GUGATAN MASYARAKAT DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (GGAPA) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN OBAT
Peran LAPS SJK Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) Terhadap Penyelesaian Sengketa Teknologi Finansial (Fintech)
PERAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
PERBANDINGAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN SMALL CLAIM COURT DI ENGLAND
PERBANDINGAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI INDIRECT EXPROPRIATION PADA SENGKETA PENANAMAN MODAL INTERNASIONAL STUDI KASUS PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN SENGKETA EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG LAUDER V REPUBLIK CEKO DAN CME V CEKO
Rekonseptualisasi Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi
REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Sifat Final dan Mengikat Putusan Arbitrase Dikaitkan Dengan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 516/V/ARB-BANI/2013 Tanggal 28 Januari 2014
TANGGUNG JAWAB HUKUM ARBITER DAN BADAN ARBITRASE ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMBATALAN DI PENGADILAN
Tinjauan Yuridis dan Upaya Hukum Terhadap Transfer Dana Sepihak oleh Bank atas Dasar Perintah Pengadilan sebagai Pelaksana Putusan
Upaya Ideal Menghindari Disparitas Pertimbangan Hukum Sengketa Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/PDT.SUS-KPPU/2019)

Perlindungan Konsumen dan Perdata Bisnis (68 judul)

AKIBAT HUKUM TINDAKAN RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSEROAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS HOLDINGISASI PADA BUMN MIGAS)
ANALISIS HUKUM PENGALIHAN UTANG DALAM AKAD PEMBIAYAAN IJARAH OLEH UNIT USAHA SYARIAH PT BANK PERMATA TBK MELALUI TRANSAKSI NON SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR: 2616/PDT.G/2019/PA.JT
ANALISIS HUKUM TERHADAP RENCANA PENERAPAN SELF DECLARATION PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL KONSUMEN MUSLIM
ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA (EX. PT BANK BNI SYARIAH) PADA MASA PANDEMI COVID-19
Analisis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Pelaksanaan Bank Digital Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
ANALISIS PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG (KONSUMEN) AKIBAT PEMBERLAKUAN ASURANSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DIKAITKAN DENGAN UU PERASURANSIAN JUNCTO POJK NOMOR 69/POJK.05/2016
Analisis Penerapan Asas Keseimbangan pada Visualisasi Iklan Paylater sebagai Bagian Hak atas Informasi dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum bagi Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Jawa Timur
ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA ASURANSI INVESTIGASI INSIDEN DAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA
ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA WARALABA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ESQUE T22 GEJAYAN)
Analisis Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Klaim Pemegang Polis Dalam Kasus Insolvensi Perusahaan Asuransi Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya
ANALISIS YURIDIS METODE PURCHASE AND ASSUMPTION DAN BRIDGE BANK DALAM PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN STANDAR KONTRAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) OLEH BANK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN (PJSP)
ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PT. BANK DKI DENGAN PT. BAGUS PEDRIANSYAH)
DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DI PROVINSI ACEH
Harmonisasi Pengaturan Nama Produk dan Keabsahan Perjanjian Waralaba yang Tidak Memenuhi Unsur Halal
HARMONISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK MEWUJUDKAN SINERGI DI PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. SEBAGAI BANK HASIL PENGGABUNGAN TIGA BANK UMUM SYARIAH
IMPLIKASI HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PENYELESAIAN WARKAT BILYET GIRO KOSONG (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG RASUNA EPICENTRUM)
IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH HUNIAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (Studi Kasus PT. Bawana Hutama Sejahtera)
KAJIAN HUKUM TENTANG PERBEDAAN KARAKTERISTIK BANK GARANSI DAN SURETY BOND DALAM PENYELESAIAN KLAIM
KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM YANG DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (STUDI KASUS PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA)
Keabsahan Perjanjian Asuransi Secara Lisan Perspektif Hukum Perikatan Dan Hukum Siber
Keabsahan Perjanjian Pemegang Saham yang Diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bahwa Pemegang Saham Tidak Boleh Memberikan Suara yang Saling Bertentangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
KEDUDUKAN PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA ADANYA PERJANJIAN PISAH HARTA
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INSURABLE INTEREST ASURANSI PITRA YADNYA OLEH PT ASURANSI X DI BALI
Kerangka Hukum, Peluang, Tantangan Konsep Rupiah Digital Di Indonesia Melalui Proyek Garuda: Menyeimbangkan Inovasi Teknologi, Pelindungan Konsumen, Dan Keamanan Data
Kewenangan Kreditor Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Koperasi Simpan Pinjam
KOLABORASI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH TBK DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI
KONSEKUENSI HUKUM PERPANJANGAN DAN OPSI PENYELESAIAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) DALAM RENCANA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN REASURANSI NASIONAL
Mitigasi Risiko Moral Hazard Pada Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di PT Bank Danamon Indonesia Tbk)
PELAKSANAAN BUYBACK GUARANTEE YANG DILAKUKAN PENGEMBANG (DEVELOPER) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA NASABAH DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI HAK KEBENDAAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA
Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perusahaan Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan
PELINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN TERBUKA
Pelindungan hukum bagi konsumen atas pembebanan biaya layanan QRIS yang seharusnya ditanggung penyedia barang pada perjanjian jual beli
PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK SOFTWARE DAN HARDWARE RAKITAN OBRAL DI PUSAT ELEKTRONIK KAWASAN MANGGA DUA
Pelindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Dalam Perspektif Kebocoran Data Pribadi
Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Bank Digital Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Perjalanan (Travel Insurance) Terkait Pengajuan Klaim kepada Perusahaan Asuransi
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR YANG BELUM BERIZIN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA BEBAS DI PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS PADA SHOPEE INDONESIA)
Peluang dan Risiko Keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank: Kajian Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Internasional
PENANGANAN HUKUM KREDIT BERMASALAH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN HUBUNGANNYA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK PANIN
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU SEBAGAI FAKTOR PELINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA FASILITAS (STUDI KASUS PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH UMMAH CABANG BOGOR)
Penerapan Asas Kepastian Hukum bagi Pemberi Dana dalam Penyaluran Pinjaman Melalui Fintech Lending pada Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Pembiayaan Penerusan (Skema Channeling)
Penerapan Norma Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 PK/PID.SUS/2022 Atas Kasus Karyawan Bank Swadesi)
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN EUTHANASIA DAN DO NOT RESUSCITATE (DNR) BAGI PASIEN PENYAKIT TERMINAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT AKADEMIK GADJAH MADA)
PENGATURAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PEMASARAN SEKTOR BANCASSURANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI
PENGECUALIAN KEWAJIBAN MELAKUKAN RUPS BAGI PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
PENGGUNAAN SISTEM PINJAMAN ONLINE SPINJAM ANTARA KONSUMEN DENGAN SHOPEE DITINJAU DARI POJK NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Penggunaan Teknologi Customerai oleh Twilio dan Tantangannya dalam Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen
PENILAIAN KESELARASAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
PENYELESAIAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK BUMN MELALUI TRANSAKSI CESSIE & PEMBELIAN SURAT BERHARGA SEBAGAI SUATU AKSI KORPORASI DALAM RANGKA MENJAGA KESEHATAN RASIO KREDIT PERBANKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANTANGAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRAVEL INSURANCE PADA TRANSAKSI TIKET PESAWAT MELALUI APLIKASI ONLINE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BANK ATAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PROYEK YANG MERUGIKAN BANK (STUDI KASUS KREDIT PROYEK FIKTIF PT BANK PERMATA TBK)
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital Yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi Dan Afiliasinya
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIARY OWNER) KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta)
Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Non-Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT. ABC Hulu Energi)
Problematika Kewajiban Pendaftaran IMEI pada Produk Ponsel Bekas Dari Luar Negeri dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Rasio Legis dan Kepastian Hukum Dari Pengaturan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK UMUM ATAS PENGAJUAN KARTU KREDIT DENGAN IDENTITAS FIKTIF (Studi Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2020/PN Pbr Jo. Putusan Nomor: 9/PDT/2021/PT PBR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1276 K/PDT/2022)
TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK JTRUST TERHADAP INVESTOR BANK CENTURY
TINJAUAN YURIDIS KESESUAIAN AKTIVITAS BANK GARANSI FULL COVER DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK (EX PT BANK BNI SYARIAH) TERHADAP PRINSIP SYARIAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK MANDIRI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SKEMA GLOBAL LINE
Upaya Bank Indonesia Dalam Pemberantasan Peredaran Uang Rupiah Palsu Di Indonesia
Urgensi Naskah Akademik terhadap Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS (LPP) DALAM MELINDUNGI DAN MENJAMIN DANA NASABAH YANG DIKELOLA PERUSAHAAN ASURANSI

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib disesuaikan putusan, objek perjanjian, dan periodenya.

Sub-topik mana yang paling mudah dikerjakan? Hukum jaminan dan hukum acara perdata, karena putusannya banyak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Sub-topik mana yang celahnya paling terbuka? Perbuatan Melawan Hukum (12 judul) dan Hukum Benda serta Kepemilikan (25 judul).

Apa beda hukum perdata dan kenotariatan? Kenotariatan berfokus pada kewenangan notaris dan akta otentik, sedangkan hukum perdata mencakup keseluruhan hubungan keperdataan. Keduanya beririsan luas, terutama di bidang jaminan, waris, dan perjanjian.

Apakah penelitian hukum perdata harus normatif? Tidak harus. Penelitian normatif-empiris juga lazim, terutama untuk meneliti pelaksanaan perjanjian atau eksekusi jaminan di lapangan.

Penutup

Daftar ini paling berguna bila dibaca sebagai peta. Bidang jaminan dan kepailitan sudah sangat padat, sedangkan perbuatan melawan hukum justru lapang — padahal ia menjadi dasar sebagian besar gugatan perdata di pengadilan.

Yang menentukan mutu penelitian bukan judulnya, melainkan konsistensi dari rumusan masalah sampai simpulan: jenis penelitian menentukan bahan hukum, bahan hukum menentukan pendekatan, dan pendekatan menentukan cara analisis.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis ilmu hukum UGM dan daftar judul tesis kenotariatan UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on August 22, 2026 / Katalog Judul

Tags: hukum perdata, katalog judul

Daftar Judul Tesis Hukum Perdata UGM Berdasarkan Sub-Topik