HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Lingkungan dan Kesehatan

Skripsi dan tesis memberi kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk menguji apakah aturan benar-benar melindungi dua hal paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu lingkungan tempat tinggal dan kesehatan. Hukum lingkungan dan hukum kesehatan sama-sama berangkat dari hak yang dijamin UUD 1945, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Keduanya kini menghadapi perubahan besar. Di bidang lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah sistem izin lingkungan, perdagangan karbon mulai berjalan, sementara kebakaran hutan, banjir, pencemaran limbah, tambang ilegal, dan konflik Proyek Strategis Nasional dengan warga terus terjadi.

Di bidang kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 menggabungkan belasan undang-undang menjadi satu, mengubah kedudukan organisasi profesi, dan mengatur ulang perlindungan dokter, perawat, dan pasien. Kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup, sengketa medis di rumah sakit, dan layanan telemedicine juga memunculkan pertanyaan baru tentang tanggung jawab hukum. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk menguji penegakan hukum lingkungan, menilai perlindungan pasien dan tenaga kesehatan, maupun memberi masukan bagi kebijakan yang lebih berpihak pada keselamatan masyarakat. Artikel ini merangkum 184 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam dua subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih membahas perjanjian terapeutik dan informed consent di rumah sakit tertentu, serta perlindungan kawasan hutan dan pencemaran di daerah tertentu. Tema-tema itu tetap penting, tetapi aturan baru dan krisis iklim membuka sejumlah persoalan yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

  1. Litigasi perubahan iklim. Gugatan warga terhadap pemerintah dan perusahaan atas dampak perubahan iklim mulai muncul di berbagai negara. Penelitian dapat menguji dasar hukum gugatan semacam ini di Indonesia, termasuk hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
  2. Perdagangan karbon dan greenwashing. Bursa karbon dan klaim “ramah lingkungan” pada produk dan pembiayaan belum diimbangi pengawasan yang kuat. Celahnya ada pada kepastian hukum kredit karbon, perlindungan masyarakat di sekitar proyek karbon, serta sanksi bagi klaim hijau yang menyesatkan.
  3. Perlindungan pejuang lingkungan (anti-SLAPP). Aktivis dan warga yang memprotes kerusakan lingkungan masih sering dilaporkan pidana. Penelitian dapat menilai efektivitas Pasal 66 UU Lingkungan Hidup dan aturan turunannya dalam melindungi mereka.
  4. Pelaksanaan UU Kesehatan yang baru. Penggabungan banyak undang-undang ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 memunculkan pertanyaan tentang penyelesaian sengketa medis, peran majelis disiplin, perlindungan hukum tenaga kesehatan, dan kedudukan organisasi profesi. Masih sedikit penelitian yang menguji penerapannya di lapangan.
  5. Telemedicine, rekam medis elektronik, dan kecerdasan buatan. Konsultasi daring, rekam medis elektronik, dan alat bantu diagnosis berbasis AI berkembang pesat. Penelitian dapat mengkaji tanggung jawab dokter dan platform ketika terjadi kesalahan, serta perlindungan data pasien.
  6. Keamanan obat dan tanggung jawab produsen. Kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup menunjukkan lemahnya pengawasan dan sulitnya korban menuntut ganti rugi. Peluang penelitian terbuka pada tanggung jawab mutlak produsen, peran BPOM, dan mekanisme gugatan kelompok bagi korban.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam dua subkelompok. Satu judul bisa masuk ke kedua subkelompok sekaligus, misalnya judul tentang pengolahan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan.

  1. Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim. Berisi judul tentang perlindungan alam dan penegakan hukumnya, antara lain izin lingkungan dan putusan PTUN terkait lingkungan, pencemaran limbah industri dan pencemaran lintas batas, kawasan hutan, taman nasional, dan konservasi laut, peran masyarakat hukum adat dalam menjaga hutan, tambang ilegal, kredit hijau dan pembiayaan berkelanjutan, greenwashing, litigasi perubahan iklim, pengungsi iklim, serta perlindungan aktivis dan pembela HAM lingkungan.
  2. Hukum Kesehatan. Membahas hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, seperti perjanjian terapeutik dan informed consent, sengketa medis, perlindungan hukum dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan tradisional, keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, layanan khusus seperti bayi tabung, egg freezing, dan bedah lasik, telemedicine dan data pasien, tanggung jawab industri farmasi, keamanan pangan dan kosmetik, serta jaminan produk halal.

Daftar Judul Tesis

Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim

  1. Analisis Hubungan Hukum dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan PT Inti Sarana Wijaya Yogyakarta dalam Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
  2. Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah: Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016
  3. Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dalam Kasus Izin Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang
  4. Analisis Pajak Karbon pada Subsektor PLTU Batubara sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia
  5. Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
  6. Analisis Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Mewujudkan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (Studi Kasus Gapoktan Bengkal, Kabupaten Temanggung)
  7. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Metode Mediasi (Studi Kasus PT Selo Kencono Putra Persada di Kabupaten Temanggung))
  8. Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara
  9. Artikulasi Asas Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Kawasan Hutan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
  10. Aspek Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Kepentingan Investor dalam Putusan Pengadilan No: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL jo. No: 540/PDT/2017/PT DKI. jo. No: 3067/K/PDT/2018 (Studi Kasus Gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT National Sago Prima)
  11. Efektivitas Sistem Zonasi terhadap Perlindungan Biota Laut di Taman Nasional Wakatobi
  12. Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
  13. Gadai Unit Karbon sebagai Agunan Pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
  14. Guardians of the Galaxy: Preservation of Outer Space Environment in Space Warfare as the Province of All Mankind Through Third World Approaches to International Law (TWAIL) Perspective
  15. Hak atas Lingkungan Hidup Sehat dan Hak atas Tanah serta Tempat Tinggal Layak dalam Penilaian Kelayakan Calon Debitur Korporasi di Bank Mandiri
  16. Implementasi Conventions on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971 dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah
  17. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
  18. Implikasi Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden NO.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
  19. Kajian Yuridis Sustainable Financing di Indonesia Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia
  20. Keberadaan Sahabat Pengadilan (Amaicus Curiae) sebagai Mekanisme Partisipasi Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Administrasi Lingkungan
  21. Litigasi Perubahan Iklim dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Quo Vadis Litigasi Perubahan Iklim Berbasis Hak di Indonesia?
  22. Pembangunan Jalan Tol Lebih Penting dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (?): Mengkritisi Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
  23. Pemulihan Korban Femisida oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  24. Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  25. Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan PT X
  26. Penerapan Mandatory Route for Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran pada Sea Lines of Communication Indonesia
  27. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Greenwashing Produk di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Konsumen
  28. Penerapan Prinsip Eco-justice dalam Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah yang Dimiliki oleh Badan Bank Tanah
  29. Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  30. Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang)
  31. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas: Refleksi dari Upaya Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Kasus Montara 2009
  32. Peran Lembaga Adat Cireundeu dalam Perlindungan Hutan
  33. Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batuan Ilegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat
  34. Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batuan di Desa Keningar, Kab. Magelang, Jawa Tengah)
  35. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai Identitas Kepemilikan dan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pengembang Green Pramuka City
  36. Perkembangan Konsep Green Finance di Indonesia serta Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan Sektor Perbankan (Studi Komparatif: Cina dan Brazil)
  37. Perlindungan Hak atas Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Telaah Yuridis dalam Kasus Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
  38. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Suku Laut Air Mas terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Proyek Strategis Nasional
  39. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Sektor Perhotelan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Bencana Nasional Nonalam COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
  40. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Angkut Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kota Makassar
  41. Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta
  42. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
  43. Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
  44. Perlindungan Hukum terhadap Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Jenis Asing Invasif Akasia Hijau (Acacia Deccurens Willd.) di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
  45. Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM Lingkungan Pasca Putusan MK Terkait Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Antargenerasi
  46. Perlindungan Outstanding Universal Value Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  47. Pola Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Secara Digital Pasca Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  48. Praktik Evergreening pada Produk Farmasi dalam Industri Farmasi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Paten Indonesia
  49. Prospek Perluasan Rezim Perlindungan Pengungsi Terdampak Iklim pada Konvensi Pengungsi 1951: Studi Mandat United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Tahun 2023
  50. Questioning the Binding Power of Green Finance Regulatory Framework in Indonesia: The Possible Risk of Greenwashing under OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017
  51. Rekonstruksi Kedudukan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH, dan Pasal 88 UUPPLH Juncto UUCK dan Implikasinya terhadap Strategi Formulasi Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup
  52. Relevansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (PERMA 1/2023) terhadap Konsep Anti-Slapp dalam Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup dari Kriminalisasi di Indonesia
  53. Striking Balance Between the Environmental Preservation and Trade from the Perspective of WTO Agreements, Case Study of the Red II’s Support Measure in DS593 EU’s Certain Measures on Indonesia’s Palm Oil Exportation
  54. Sustainable Credit Lending Regulations and Practices in the Indonesian Mining Industry: A Case Study on Nickel Mining
  55. The Criminal Policy in the Prevention and Handling of Greenwashing as a Form of Environmental Fraud in Indonesia
  56. The Implementation of Green Credit in Financing Sustainable Sectors in Indonesia (Case Study PT Bank Central Asia Tbk)
  57. The Role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement under the Omnibus Law: Assessing Structural Changes and Enforcement Challenges in the Merah Putih Cabinet
  58. Tinjauan Hukum Lingkungan dalam Penerapan Pengendalian Hama Terpadu guna Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)
  59. Tinjauan Mengenai Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Bunder di Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
  60. Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
  61. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hutan oleh Pemegang Izin di Kawasan Hutan Produksi
  62. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Tim Kkn-Ppm UGM Manyeuw Bacarita 2025
  63. Urgensi Revitalisasi Hukum Adat pada Diskursus Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Hukum Adat Larvhul Ngabal Masyarakat Adat Kei)

 

Hukum Kesehatan

  1. Akibat Hukum bagi Industri Farmasi pada Kasus Gagal Ginjal Akut Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
  2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis terhadap Bisnis pada Rumah Sakit Swasta (Studi Kasus Rumah Sakit X Jakarta)
  3. Analisis Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik Akibat Kurangnya Standarisasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
  4. Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
  5. Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
  6. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  7. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmor) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
  8. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Pengemudi Bus Antar Kota Antar Provinsi pada Perusahaan Otobus Sumber Alam
  9. Asas Proporsional dalam Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Medis Bedah Rekonstruktif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum di RSUD Blambangan Banyuwangi
  10. Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Produk Halal atas Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Reformulasi Regulasi bagi Produk Farmasi
  11. Implementasi Hak Memperoleh Second Opinion Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan
  12. Implementasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung
  13. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Perawat Perempuan di Rumah Sakit Panti Wilasa Petik Dr Titik Cipto Petik Semarang
  14. Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) Dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
  15. Implikasi Hukum Dualisme Fungsi Tenaga Medis Militer dalam Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Angkatan Udara DR. Siswanto, Solo
  16. Implikasi Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Marital Rape
  17. Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada Tindakan Medis Berisiko Tinggi yang Dilakukan oleh Dokter Gigi Praktik Mandiri di Kabupaten Bantul
  18. Keabsahan Perjanjian Terapeutik dalam Sex Reassignment Surgery bagi Penderita Gender Dysphoria Menurut Kuhperdata
  19. Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
  20. Kepatuhan Hukum sebagai Determinan Perlindungan Data Pasien dalam Penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia
  21. Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Magelang dan RS Soerojo dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di Kota Magelang
  22. Konstruksi Pembentukan Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Operasi Intelijen Negara
  23. Legalisasi Praktik Aborsi dalam Aturan Hukum Positif Indonesia sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Otonomi Tubuh bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
  24. Optimalisasi Pelindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan Pengungsi di Indonesia
  25. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Dokter Kontrak Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Dokter
  26. Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up antara Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI
  27. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Bidan Praktek Mandiri dan Ibu Penderita Komplikasi dalam Keadaan Persalinan Gawat Darurat
  28. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta
  29. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dengan Pasien COVID-19 Disertai Komorbid di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
  30. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Tindakan Kateterisasi Jantung di RSUP Dr. Sardjito
  31. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Program Kehamilan “Bayi Tabung” antara Pasien dan Dokter di Klinik Infertilitas Permata Hati
  32. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik terhadap Terapi Transfusi Plasma Konvalesen (TPK) di Rumah Sakit Umum Pusat DR Sardjito Yogyakarta
  33. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Khusus terhadap Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Purbowangi
  34. Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Hak Makanan dan Minuman Bergizi bagi Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di RS Bethesda Yogyakarta
  35. Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis oleh Dokter kepada Perawat sebagai Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
  36. Pelindungan Data Rekam Medis dalam Hubungannya dengan Penyelenggaraan RME dan Pelepasan Data untuk Klaim Asuransi di RS Awal Bros Batam
  37. Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Share in Jar Tanpa Izin Edar di Kota Yogyakarta
  38. Pelindungan Hukum Pasien Kejiwaan dalam Terapi Psikofarmaka: Studi Kasus di Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala
  39. Pelindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Trans Dana Profitri dalam Perjanjian Alih Daya dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh
  40. Pelindungan Hukum terhadap Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Ortopedi Soeharso Surakarta
  41. Pelindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pusat Kesehatan Hewan Gamping
  42. Penerapan Inspanningsverbintenis dalam Tindakan Medis Bedah Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten
  43. Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
  44. Pengaturan Penggunaan Brand Image Industri Rokok dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kesehatan dan Perlindungan Anak
  45. Pengaturan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Korban Perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis
  46. Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penetapan Harga Obat Farmasi Non-Generik Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
  47. Penyelesaian Sengketa Medis dalam Hal Meninggalnya Janin antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad dengan Keluarga Intan Simanjuntak di Pekanbaru
  48. Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Tugas Belajar antara Rumah Sakit PKU Muhammadyah Gombong dan Staf Rumah Sakit
  49. Peran Informed Consent sebagai Pelindung Hukum dalam Tindakan Transfusi Darah di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
  50. Peran Organisasi Profesi dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Perawat Praktik Mandiri di Kabupaten Bantu
  51. Peranan World Health Organization dalam Memperkuat Perlindungan Kesehatan terhadap Pandemi Coronavirus Disease Berdasarkan International Health Regulations (2005)
  52. Perjanjian antara Rumah Sakit dan Keluarga Pasien Mengenai Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID-19
  53. Perlindungan bagi Online Shop sebagai Perantara Kegiatan Jual Beli Kosmetik Palsu
  54. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pasien Tukang Gigi yang Bertindak di Luar Wewenang di Kota Yogyakarta
  55. Perlindungan Hak atas Pesangon bagi Pekerja yang Mengalami PHK Sepihak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di PT Medical Etam Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda
  56. Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengemudi Penyandang Disabilitas di Difa Bike Priority Transportation Yogyakarta
  57. Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perawat di RSUD Kota Yogyakarta
  58. Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi melalui Informed Consent selama Masa Pandemi COVID-19 di RSGM UGM Prof. Soedomo
  59. Perlindungan Hukum bagi Dokter terhadap Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran di Rumah Sakit Hermina Bitung
  60. Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Melakukan Tindakan Medis Beresiko Berat Tanpa Informed Consent terhadap Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Yogyakarta
  61. Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh BBPOM DIY atas Peredaran Makanan Ringan Kemasan Kiloan yang Tidak Mencantumkan Label atau Penjelasan Barang di Yogyakarta
  62. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kualitas dan Keaslian Produk Kosmetik Kontainer (Share in Jar) serta Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Menangani Peredaran Kosmetik Kontainer di Kota Semarang
  63. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Risiko Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Rumah Sakit Hewan (Studi Kasus Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Yogyakarta)
  64. Perlindungan Hukum bagi Pasien Bedah Lasik di Jogja Lasik Center, Rumah Sakit Mata Dr. YAP
  65. Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Konsultasi Medis Jarak Jauh (Telemedicine) pada Masa Pandemi COVID-19
  66. Perlindungan Hukum bagi Perawat Kontrak terhadap Beban Kerja di RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
  67. Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit Ananda Purwokerto dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Gawat Darurat
  68. Perlindungan Hukum bagi Tunawisma yang Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)
  69. Perlindungan Hukum Dokter dan Perawat dalam Memberikan End of Life Care Kaitannya dengan Hak Pasien di RSUD Kota Yogyakarta
  70. Perlindungan Hukum Dokter Internsip dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
  71. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Dokter Gigi pada Klinik Pratama di Kabupaten Sleman
  72. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Surveilans di Puskesmas dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Kasus di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman)
  73. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Angkut Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kota Makassar
  74. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Outsourcing Cleaning Service di RSJ Prof. DR. Soerojo Magelang
  75. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Outsourcing Pengelola Linen di Instalasi Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
  76. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Perusahaan Tambang Batu Alam PT Tondong Jaya Marmer
  77. Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Yogyakarta atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Konsumen Kosmetik Tanpa Izin Edar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
  78. Perlindungan Hukum Mahasiswa Pendidikan Profesi Ners dalam Melaksanakan Praktik Klinik di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
  79. Perlindungan Hukum Mengenai Keamanan dan Keterbukaan Informasi bagi Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)
  80. Perlindungan Hukum Pengguna Terapi Bekam Menurut Hukum di Indonesia
  81. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Hal Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT Panji Putra Perkasa Cabang Yogyakarta dengan RSUP Dr. Sardjito)
  82. Perlindungan Hukum Rumah Sakit terhadap Dokter yang Menghadapi Sengketa Medis melalui Hospital Bylaws (HBL) dan Medical Staff Bylaws (MSBL) (Studi Kasus di Rumah Sakit Nur Hidayah Kabupaten Bantul)
  83. Perlindungan Hukum terhadap Cuti Melahirkan bagi Perawat Perempuan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul
  84. Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Perawat pada Pelayanan di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau
  85. Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Perawat Pegawai Negeri Sipil atas Risiko yang Telah Didapati dalam Menjalankan Profesinya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu
  86. Perlindungan Hukum terhadap Dokter Residen dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta
  87. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy
  88. Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
  89. Perlindungan Hukum terhadap Klien Pengguna Jasa Dokter Hewan di Bekasi
  90. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)
  91. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh BBPOM DIY atas Penyalahgunaan Zat Berbahaya dalam Makanan Ringan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  92. Perlindungan Hukum terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perjanjian Jasa Perawatan Orang Lanjut Usia di Panti Wreda Hana Yogyakarta
  93. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Rawat Inap di Lab. Klinik “Klinik Hewan Jogja” Yogyakarta
  94. Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Fitur Layanan di Aplikasi dan Website Halodoc Indonesia
  95. Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Grhasia
  96. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Condong Catur
  97. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Konsultasi Psikologi Online di Pijarpsikologi.org
  98. Perlindungan Hukum terhadap Perawat atas Beban Kerja di Ruangan Intensive Care Unit (ICU) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.slamet Kabupaten Garut
  99. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan Tradisional yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi pada Rumah Sakit Bali Mandara
  100. Perlindungan Hukum Terkait Hak Kesehatan Reproduksi bagi Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada RSUP DR. Sardjito Yogyakarta)
  101. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Produk Kosmetik Share in Jar yang Tidak Mencantumkan Spesifikasi Produk dalam Kemasannya di Beberapa Marketplace Indonesia
  102. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik Palsu melalui Lokapasar “Shopee
  103. Perlindungan Konsumen Pengguna E-Liquid yang Belum Mencantumkan Peringatan Kesehatan Berupa Gambar
  104. Perlindungan terhadap Pengguna Prebuilt Coil dalam Produk Rokok Elektrik di Kabupaten Sragen
  105. Pertanggung Jawaban Perdata Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Rachmi atas Dugaan Malapraktik Keterlambatan Penanganan Persalinan (Partus) yang Dilakukan oleh Tenaga Medis
  106. Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi sebagai Penggalang Dana terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online untuk Pembiayaan Kesehatan dalam Kasus Pengumpulan Uang dan Barang di Jawa Timur
  107. Praktik Evergreening pada Produk Farmasi dalam Industri Farmasi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Paten Indonesia
  108. Tanggung Jawab Perdata dalam Hal Terjadi Kelalaian yang Dilakukan oleh Pegawai Kontrak (Non Pegawai Negeri Sipil) Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
  109. Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kelalaian yang Dilakukan Dokter (Studi Putusan Nomor 1366 K/Pdt/2017)
  110. Tinjauan Hukum Pengukuhan Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi di Luar Pengadilan dalam Sengketa Medis
  111. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Persalinan dengan Metode Sectio Caesarea Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (SC ERACS) di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
  112. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Ojek Perempuan Hamil PT Aplikasi Karya Anak Bangsa DKI Jakarta dalam Melaksanakan Kegiatan Kemitraannya
  113. Tinjauan tentang Perjanjian Jasa Pialang Asuransi Kesehatan antara PT Cipta Integra Duta dengan PT South Pacific Viscose
  114. Tinjauan Yuridis Implementasi Asas Itikad Baik pada Perjanjian di Bawah Tangan (Studi Perjanjian Maklon antara PT SY dan CH Kosmetik)
  115. Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Terapeutik Tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam
  116. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu
  117. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Embrio Program Bayi Tabung Klinik Infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sleman
  118. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Sel Telur (Egg Freezing) di Klinik Sadewa IVF Center pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa
  119. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Terapi Sel Punca (Stem Cell) pada Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
  120. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
  121. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Islam Indonesia Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)
  122. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada
  123. Tinjauan Yuridis terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi dalam Hal Terjadi Kesalahan Praktik di Kabupaten Sleman
  124. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perijinan, Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Yogyakarta

 

 

Penutup

Hukum lingkungan dan hukum kesehatan pada dasarnya membahas bagaimana hukum menjaga keselamatan manusia, baik melalui lingkungan yang lestari maupun pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari izin lingkungan, pencemaran, perlindungan hutan, dan perubahan iklim, sampai perjanjian terapeutik, perlindungan tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, dan keamanan obat. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu persoalan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, misalnya kasus pencemaran di daerah Anda, praktik di rumah sakit tempat Anda bekerja, atau putusan pengadilan terbaru, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.