Skripsi dan tesis memberi kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk menguji apakah aturan benar-benar melindungi dua hal paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu lingkungan tempat tinggal dan kesehatan. Hukum lingkungan dan hukum kesehatan sama-sama berangkat dari hak yang dijamin UUD 1945, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Keduanya kini menghadapi perubahan besar. Di bidang lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah sistem izin lingkungan, perdagangan karbon mulai berjalan, sementara kebakaran hutan, banjir, pencemaran limbah, tambang ilegal, dan konflik Proyek Strategis Nasional dengan warga terus terjadi.
Di bidang kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 menggabungkan belasan undang-undang menjadi satu, mengubah kedudukan organisasi profesi, dan mengatur ulang perlindungan dokter, perawat, dan pasien. Kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup, sengketa medis di rumah sakit, dan layanan telemedicine juga memunculkan pertanyaan baru tentang tanggung jawab hukum. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk menguji penegakan hukum lingkungan, menilai perlindungan pasien dan tenaga kesehatan, maupun memberi masukan bagi kebijakan yang lebih berpihak pada keselamatan masyarakat. Artikel ini merangkum 184 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam dua subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.
Celah dan Peluang Penelitian ke Depan
Sebagian besar judul yang ada masih membahas perjanjian terapeutik dan informed consent di rumah sakit tertentu, serta perlindungan kawasan hutan dan pencemaran di daerah tertentu. Tema-tema itu tetap penting, tetapi aturan baru dan krisis iklim membuka sejumlah persoalan yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.
- Litigasi perubahan iklim. Gugatan warga terhadap pemerintah dan perusahaan atas dampak perubahan iklim mulai muncul di berbagai negara. Penelitian dapat menguji dasar hukum gugatan semacam ini di Indonesia, termasuk hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
- Perdagangan karbon dan greenwashing. Bursa karbon dan klaim “ramah lingkungan” pada produk dan pembiayaan belum diimbangi pengawasan yang kuat. Celahnya ada pada kepastian hukum kredit karbon, perlindungan masyarakat di sekitar proyek karbon, serta sanksi bagi klaim hijau yang menyesatkan.
- Perlindungan pejuang lingkungan (anti-SLAPP). Aktivis dan warga yang memprotes kerusakan lingkungan masih sering dilaporkan pidana. Penelitian dapat menilai efektivitas Pasal 66 UU Lingkungan Hidup dan aturan turunannya dalam melindungi mereka.
- Pelaksanaan UU Kesehatan yang baru. Penggabungan banyak undang-undang ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 memunculkan pertanyaan tentang penyelesaian sengketa medis, peran majelis disiplin, perlindungan hukum tenaga kesehatan, dan kedudukan organisasi profesi. Masih sedikit penelitian yang menguji penerapannya di lapangan.
- Telemedicine, rekam medis elektronik, dan kecerdasan buatan. Konsultasi daring, rekam medis elektronik, dan alat bantu diagnosis berbasis AI berkembang pesat. Penelitian dapat mengkaji tanggung jawab dokter dan platform ketika terjadi kesalahan, serta perlindungan data pasien.
- Keamanan obat dan tanggung jawab produsen. Kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup menunjukkan lemahnya pengawasan dan sulitnya korban menuntut ganti rugi. Peluang penelitian terbuka pada tanggung jawab mutlak produsen, peran BPOM, dan mekanisme gugatan kelompok bagi korban.
Pengelompokan Judul
Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam dua subkelompok. Satu judul bisa masuk ke kedua subkelompok sekaligus, misalnya judul tentang pengolahan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim. Berisi judul tentang perlindungan alam dan penegakan hukumnya, antara lain izin lingkungan dan putusan PTUN terkait lingkungan, pencemaran limbah industri dan pencemaran lintas batas, kawasan hutan, taman nasional, dan konservasi laut, peran masyarakat hukum adat dalam menjaga hutan, tambang ilegal, kredit hijau dan pembiayaan berkelanjutan, greenwashing, litigasi perubahan iklim, pengungsi iklim, serta perlindungan aktivis dan pembela HAM lingkungan.
- Hukum Kesehatan. Membahas hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, seperti perjanjian terapeutik dan informed consent, sengketa medis, perlindungan hukum dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan tradisional, keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, layanan khusus seperti bayi tabung, egg freezing, dan bedah lasik, telemedicine dan data pasien, tanggung jawab industri farmasi, keamanan pangan dan kosmetik, serta jaminan produk halal.
Daftar Judul Tesis
Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim
- Analisis Hubungan Hukum dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan PT Inti Sarana Wijaya Yogyakarta dalam Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
- Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah: Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016
- Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dalam Kasus Izin Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang
- Analisis Pajak Karbon pada Subsektor PLTU Batubara sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia
- Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
- Analisis Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Mewujudkan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (Studi Kasus Gapoktan Bengkal, Kabupaten Temanggung)
- Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup dengan Metode Mediasi (Studi Kasus PT Selo Kencono Putra Persada di Kabupaten Temanggung))
- Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara
- Artikulasi Asas Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Kawasan Hutan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
- Aspek Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Kepentingan Investor dalam Putusan Pengadilan No: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL jo. No: 540/PDT/2017/PT DKI. jo. No: 3067/K/PDT/2018 (Studi Kasus Gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT National Sago Prima)
- Efektivitas Sistem Zonasi terhadap Perlindungan Biota Laut di Taman Nasional Wakatobi
- Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
- Gadai Unit Karbon sebagai Agunan Pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
- Guardians of the Galaxy: Preservation of Outer Space Environment in Space Warfare as the Province of All Mankind Through Third World Approaches to International Law (TWAIL) Perspective
- Hak atas Lingkungan Hidup Sehat dan Hak atas Tanah serta Tempat Tinggal Layak dalam Penilaian Kelayakan Calon Debitur Korporasi di Bank Mandiri
- Implementasi Conventions on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971 dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah
- Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
- Implikasi Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden NO.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
- Kajian Yuridis Sustainable Financing di Indonesia Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Keberadaan Sahabat Pengadilan (Amaicus Curiae) sebagai Mekanisme Partisipasi Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Administrasi Lingkungan
- Litigasi Perubahan Iklim dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Quo Vadis Litigasi Perubahan Iklim Berbasis Hak di Indonesia?
- Pembangunan Jalan Tol Lebih Penting dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (?): Mengkritisi Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
- Pemulihan Korban Femisida oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan PT X
- Penerapan Mandatory Route for Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran pada Sea Lines of Communication Indonesia
- Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Greenwashing Produk di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Konsumen
- Penerapan Prinsip Eco-justice dalam Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah yang Dimiliki oleh Badan Bank Tanah
- Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang)
- Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas: Refleksi dari Upaya Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Kasus Montara 2009
- Peran Lembaga Adat Cireundeu dalam Perlindungan Hutan
- Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batuan Ilegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat
- Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batuan di Desa Keningar, Kab. Magelang, Jawa Tengah)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai Identitas Kepemilikan dan Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pengembang Green Pramuka City
- Perkembangan Konsep Green Finance di Indonesia serta Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan Sektor Perbankan (Studi Komparatif: Cina dan Brazil)
- Perlindungan Hak atas Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Telaah Yuridis dalam Kasus Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
- Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Suku Laut Air Mas terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Proyek Strategis Nasional
- Perlindungan Hukum bagi Pekerja Sektor Perhotelan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Bencana Nasional Nonalam COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Angkut Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kota Makassar
- Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta
- Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
- Perlindungan Hukum terhadap Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Jenis Asing Invasif Akasia Hijau (Acacia Deccurens Willd.) di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
- Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM Lingkungan Pasca Putusan MK Terkait Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Antargenerasi
- Perlindungan Outstanding Universal Value Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional
- Pola Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Secara Digital Pasca Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Praktik Evergreening pada Produk Farmasi dalam Industri Farmasi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Paten Indonesia
- Prospek Perluasan Rezim Perlindungan Pengungsi Terdampak Iklim pada Konvensi Pengungsi 1951: Studi Mandat United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Tahun 2023
- Questioning the Binding Power of Green Finance Regulatory Framework in Indonesia: The Possible Risk of Greenwashing under OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017
- Rekonstruksi Kedudukan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH, dan Pasal 88 UUPPLH Juncto UUCK dan Implikasinya terhadap Strategi Formulasi Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup
- Relevansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (PERMA 1/2023) terhadap Konsep Anti-Slapp dalam Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup dari Kriminalisasi di Indonesia
- Striking Balance Between the Environmental Preservation and Trade from the Perspective of WTO Agreements, Case Study of the Red II’s Support Measure in DS593 EU’s Certain Measures on Indonesia’s Palm Oil Exportation
- Sustainable Credit Lending Regulations and Practices in the Indonesian Mining Industry: A Case Study on Nickel Mining
- The Criminal Policy in the Prevention and Handling of Greenwashing as a Form of Environmental Fraud in Indonesia
- The Implementation of Green Credit in Financing Sustainable Sectors in Indonesia (Case Study PT Bank Central Asia Tbk)
- The Role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement under the Omnibus Law: Assessing Structural Changes and Enforcement Challenges in the Merah Putih Cabinet
- Tinjauan Hukum Lingkungan dalam Penerapan Pengendalian Hama Terpadu guna Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)
- Tinjauan Mengenai Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Bunder di Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
- Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
- Tinjauan Yuridis Perlindungan Hutan oleh Pemegang Izin di Kawasan Hutan Produksi
- Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Tim Kkn-Ppm UGM Manyeuw Bacarita 2025
- Urgensi Revitalisasi Hukum Adat pada Diskursus Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Hukum Adat Larvhul Ngabal Masyarakat Adat Kei)
Hukum Kesehatan
- Akibat Hukum bagi Industri Farmasi pada Kasus Gagal Ginjal Akut Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
- Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis terhadap Bisnis pada Rumah Sakit Swasta (Studi Kasus Rumah Sakit X Jakarta)
- Analisis Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik Akibat Kurangnya Standarisasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
- Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim
- Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
- Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmor) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
- Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Pengemudi Bus Antar Kota Antar Provinsi pada Perusahaan Otobus Sumber Alam
- Asas Proporsional dalam Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Medis Bedah Rekonstruktif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum di RSUD Blambangan Banyuwangi
- Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Produk Halal atas Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Reformulasi Regulasi bagi Produk Farmasi
- Implementasi Hak Memperoleh Second Opinion Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan
- Implementasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung
- Implementasi Perlindungan Hukum bagi Perawat Perempuan di Rumah Sakit Panti Wilasa Petik Dr Titik Cipto Petik Semarang
- Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) Dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
- Implikasi Hukum Dualisme Fungsi Tenaga Medis Militer dalam Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Angkatan Udara DR. Siswanto, Solo
- Implikasi Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Marital Rape
- Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada Tindakan Medis Berisiko Tinggi yang Dilakukan oleh Dokter Gigi Praktik Mandiri di Kabupaten Bantul
- Keabsahan Perjanjian Terapeutik dalam Sex Reassignment Surgery bagi Penderita Gender Dysphoria Menurut Kuhperdata
- Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
- Kepatuhan Hukum sebagai Determinan Perlindungan Data Pasien dalam Penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia
- Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Magelang dan RS Soerojo dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di Kota Magelang
- Konstruksi Pembentukan Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Operasi Intelijen Negara
- Legalisasi Praktik Aborsi dalam Aturan Hukum Positif Indonesia sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Otonomi Tubuh bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
- Optimalisasi Pelindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan Pengungsi di Indonesia
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Dokter Kontrak Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Dokter
- Pelaksanaan Perjanjian Medical Check Up antara Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro dengan PT TPI
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Bidan Praktek Mandiri dan Ibu Penderita Komplikasi dalam Keadaan Persalinan Gawat Darurat
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Rumah Sakit dengan Pasien COVID-19 Disertai Komorbid di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Tindakan Kateterisasi Jantung di RSUP Dr. Sardjito
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Program Kehamilan “Bayi Tabung” antara Pasien dan Dokter di Klinik Infertilitas Permata Hati
- Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik terhadap Terapi Transfusi Plasma Konvalesen (TPK) di Rumah Sakit Umum Pusat DR Sardjito Yogyakarta
- Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Khusus terhadap Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Purbowangi
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Hak Makanan dan Minuman Bergizi bagi Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di RS Bethesda Yogyakarta
- Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis oleh Dokter kepada Perawat sebagai Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
- Pelindungan Data Rekam Medis dalam Hubungannya dengan Penyelenggaraan RME dan Pelepasan Data untuk Klaim Asuransi di RS Awal Bros Batam
- Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Share in Jar Tanpa Izin Edar di Kota Yogyakarta
- Pelindungan Hukum Pasien Kejiwaan dalam Terapi Psikofarmaka: Studi Kasus di Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala
- Pelindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Trans Dana Profitri dalam Perjanjian Alih Daya dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh
- Pelindungan Hukum terhadap Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Ortopedi Soeharso Surakarta
- Pelindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pusat Kesehatan Hewan Gamping
- Penerapan Inspanningsverbintenis dalam Tindakan Medis Bedah Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
- Pengaturan Penggunaan Brand Image Industri Rokok dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kesehatan dan Perlindungan Anak
- Pengaturan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Korban Perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis
- Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penetapan Harga Obat Farmasi Non-Generik Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
- Penyelesaian Sengketa Medis dalam Hal Meninggalnya Janin antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad dengan Keluarga Intan Simanjuntak di Pekanbaru
- Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Tugas Belajar antara Rumah Sakit PKU Muhammadyah Gombong dan Staf Rumah Sakit
- Peran Informed Consent sebagai Pelindung Hukum dalam Tindakan Transfusi Darah di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
- Peran Organisasi Profesi dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Perawat Praktik Mandiri di Kabupaten Bantu
- Peranan World Health Organization dalam Memperkuat Perlindungan Kesehatan terhadap Pandemi Coronavirus Disease Berdasarkan International Health Regulations (2005)
- Perjanjian antara Rumah Sakit dan Keluarga Pasien Mengenai Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah COVID-19
- Perlindungan bagi Online Shop sebagai Perantara Kegiatan Jual Beli Kosmetik Palsu
- Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pasien Tukang Gigi yang Bertindak di Luar Wewenang di Kota Yogyakarta
- Perlindungan Hak atas Pesangon bagi Pekerja yang Mengalami PHK Sepihak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di PT Medical Etam Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda
- Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengemudi Penyandang Disabilitas di Difa Bike Priority Transportation Yogyakarta
- Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perawat di RSUD Kota Yogyakarta
- Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi melalui Informed Consent selama Masa Pandemi COVID-19 di RSGM UGM Prof. Soedomo
- Perlindungan Hukum bagi Dokter terhadap Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran di Rumah Sakit Hermina Bitung
- Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Melakukan Tindakan Medis Beresiko Berat Tanpa Informed Consent terhadap Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Yogyakarta
- Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh BBPOM DIY atas Peredaran Makanan Ringan Kemasan Kiloan yang Tidak Mencantumkan Label atau Penjelasan Barang di Yogyakarta
- Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kualitas dan Keaslian Produk Kosmetik Kontainer (Share in Jar) serta Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Menangani Peredaran Kosmetik Kontainer di Kota Semarang
- Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Risiko Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Rumah Sakit Hewan (Studi Kasus Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Yogyakarta)
- Perlindungan Hukum bagi Pasien Bedah Lasik di Jogja Lasik Center, Rumah Sakit Mata Dr. YAP
- Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Konsultasi Medis Jarak Jauh (Telemedicine) pada Masa Pandemi COVID-19
- Perlindungan Hukum bagi Perawat Kontrak terhadap Beban Kerja di RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
- Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit Ananda Purwokerto dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Gawat Darurat
- Perlindungan Hukum bagi Tunawisma yang Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)
- Perlindungan Hukum Dokter dan Perawat dalam Memberikan End of Life Care Kaitannya dengan Hak Pasien di RSUD Kota Yogyakarta
- Perlindungan Hukum Dokter Internsip dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Dokter Gigi pada Klinik Pratama di Kabupaten Sleman
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Surveilans di Puskesmas dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Kasus di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman)
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Angkut Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kota Makassar
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Outsourcing Cleaning Service di RSJ Prof. DR. Soerojo Magelang
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Outsourcing Pengelola Linen di Instalasi Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
- Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Perusahaan Tambang Batu Alam PT Tondong Jaya Marmer
- Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Yogyakarta atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Konsumen Kosmetik Tanpa Izin Edar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
- Perlindungan Hukum Mahasiswa Pendidikan Profesi Ners dalam Melaksanakan Praktik Klinik di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
- Perlindungan Hukum Mengenai Keamanan dan Keterbukaan Informasi bagi Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)
- Perlindungan Hukum Pengguna Terapi Bekam Menurut Hukum di Indonesia
- Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Hal Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT Panji Putra Perkasa Cabang Yogyakarta dengan RSUP Dr. Sardjito)
- Perlindungan Hukum Rumah Sakit terhadap Dokter yang Menghadapi Sengketa Medis melalui Hospital Bylaws (HBL) dan Medical Staff Bylaws (MSBL) (Studi Kasus di Rumah Sakit Nur Hidayah Kabupaten Bantul)
- Perlindungan Hukum terhadap Cuti Melahirkan bagi Perawat Perempuan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul
- Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Perawat pada Pelayanan di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau
- Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Perawat Pegawai Negeri Sipil atas Risiko yang Telah Didapati dalam Menjalankan Profesinya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu
- Perlindungan Hukum terhadap Dokter Residen dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta
- Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy
- Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
- Perlindungan Hukum terhadap Klien Pengguna Jasa Dokter Hewan di Bekasi
- Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)
- Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh BBPOM DIY atas Penyalahgunaan Zat Berbahaya dalam Makanan Ringan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan Hukum terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perjanjian Jasa Perawatan Orang Lanjut Usia di Panti Wreda Hana Yogyakarta
- Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Rawat Inap di Lab. Klinik “Klinik Hewan Jogja” Yogyakarta
- Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Fitur Layanan di Aplikasi dan Website Halodoc Indonesia
- Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Grhasia
- Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Condong Catur
- Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Konsultasi Psikologi Online di Pijarpsikologi.org
- Perlindungan Hukum terhadap Perawat atas Beban Kerja di Ruangan Intensive Care Unit (ICU) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.slamet Kabupaten Garut
- Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan Tradisional yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi pada Rumah Sakit Bali Mandara
- Perlindungan Hukum Terkait Hak Kesehatan Reproduksi bagi Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada RSUP DR. Sardjito Yogyakarta)
- Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Produk Kosmetik Share in Jar yang Tidak Mencantumkan Spesifikasi Produk dalam Kemasannya di Beberapa Marketplace Indonesia
- Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik Palsu melalui Lokapasar “Shopee
- Perlindungan Konsumen Pengguna E-Liquid yang Belum Mencantumkan Peringatan Kesehatan Berupa Gambar
- Perlindungan terhadap Pengguna Prebuilt Coil dalam Produk Rokok Elektrik di Kabupaten Sragen
- Pertanggung Jawaban Perdata Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Rachmi atas Dugaan Malapraktik Keterlambatan Penanganan Persalinan (Partus) yang Dilakukan oleh Tenaga Medis
- Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi sebagai Penggalang Dana terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online untuk Pembiayaan Kesehatan dalam Kasus Pengumpulan Uang dan Barang di Jawa Timur
- Praktik Evergreening pada Produk Farmasi dalam Industri Farmasi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Paten Indonesia
- Tanggung Jawab Perdata dalam Hal Terjadi Kelalaian yang Dilakukan oleh Pegawai Kontrak (Non Pegawai Negeri Sipil) Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
- Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kelalaian yang Dilakukan Dokter (Studi Putusan Nomor 1366 K/Pdt/2017)
- Tinjauan Hukum Pengukuhan Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi di Luar Pengadilan dalam Sengketa Medis
- Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik pada Persalinan dengan Metode Sectio Caesarea Enhanced Recovery After Caesarean Surgery (SC ERACS) di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM)
- Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Ojek Perempuan Hamil PT Aplikasi Karya Anak Bangsa DKI Jakarta dalam Melaksanakan Kegiatan Kemitraannya
- Tinjauan tentang Perjanjian Jasa Pialang Asuransi Kesehatan antara PT Cipta Integra Duta dengan PT South Pacific Viscose
- Tinjauan Yuridis Implementasi Asas Itikad Baik pada Perjanjian di Bawah Tangan (Studi Perjanjian Maklon antara PT SY dan CH Kosmetik)
- Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Terapeutik Tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) pada Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Embrio Program Bayi Tabung Klinik Infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sleman
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Sel Telur (Egg Freezing) di Klinik Sadewa IVF Center pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Terapi Sel Punca (Stem Cell) pada Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
- Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
- Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Islam Indonesia Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)
- Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada
- Tinjauan Yuridis terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi dalam Hal Terjadi Kesalahan Praktik di Kabupaten Sleman
- Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perijinan, Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Yogyakarta
Penutup
Hukum lingkungan dan hukum kesehatan pada dasarnya membahas bagaimana hukum menjaga keselamatan manusia, baik melalui lingkungan yang lestari maupun pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari izin lingkungan, pencemaran, perlindungan hutan, dan perubahan iklim, sampai perjanjian terapeutik, perlindungan tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, dan keamanan obat. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu persoalan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, misalnya kasus pencemaran di daerah Anda, praktik di rumah sakit tempat Anda bekerja, atau putusan pengadilan terbaru, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

