Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara

Skripsi dan tesis memberi kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk menguji apakah kekuasaan negara dijalankan sesuai konstitusi, lalu menawarkan perbaikan ketika lembaga negara atau pemerintah melampaui batas kewenangannya. Hukum tata negara dan administrasi negara adalah bidang yang dinamikanya paling mudah diikuti lewat berita. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan yang mengubah peta politik, mulai dari syarat usia calon presiden, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, sampai pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus memicu perdebatan soal partisipasi publik yang bermakna, lembaga baru seperti Danantara memunculkan pertanyaan tentang kedudukannya dalam ketatanegaraan, sementara di tingkat pemerintahan sehari-hari warga masih sering berhadapan dengan izin yang berbelit, sengketa kepegawaian, dan layanan publik yang belum optimal. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu dibutuhkan, baik untuk menguji putusan MK dan PTUN, menilai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maupun memberi masukan bagi penataan kelembagaan negara yang lebih demokratis. Artikel ini merangkum 162 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam dua subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih membahas sengketa pemilu, kewenangan lembaga negara, dan pelaksanaan peraturan daerah tertentu. Tema-tema itu tetap penting, tetapi perkembangan ketatanegaraan beberapa tahun terakhir membuka sejumlah persoalan yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

1. Dampak putusan MK terhadap sistem pemilu. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan pemisahan pemilu nasional dan daerah menuntut perubahan besar pada UU Pemilu dan UU Pilkada. Penelitian dapat menguji batas kewenangan MK sebagai positive legislator dan cara pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusannya.
2. Partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Banyak undang-undang disahkan dengan cepat dan minim keterlibatan publik. Celahnya ada pada ukuran partisipasi yang bermakna, akibat hukum jika diabaikan, serta penggunaan metode omnibus dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
3. Kedudukan lembaga dan badan baru. Danantara, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan lembaga sejenis berada di wilayah abu-abu antara hukum publik dan privat. Penelitian dapat menilai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban keuangan negara, dan kesesuaiannya dengan UUD 1945.
4. Hubungan pusat dan daerah setelah resentralisasi. UU Cipta Kerja dan sejumlah aturan sektoral menarik banyak kewenangan perizinan ke pusat. Peluang penelitian terbuka pada makna otonomi daerah saat ini, termasuk otonomi khusus Aceh dan Papua serta pemekaran wilayah.
5. Keputusan administrasi berbasis elektronik dan algoritma. Perizinan lewat OSS, layanan publik digital, dan penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan pemerintah membutuhkan kajian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanggung jawab pejabat, dan upaya hukum warga.
6. Efektivitas PTUN dan upaya administratif. Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan pejabat, kewajiban upaya administratif sebelum menggugat, dan sengketa kepegawaian ASN setelah UU ASN terbaru masih menyisakan banyak masalah. Penelitian dapat menawarkan mekanisme eksekusi yang lebih kuat.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam dua subkelompok. Satu judul bisa masuk ke kedua subkelompok sekaligus, misalnya judul tentang sengketa batas wilayah administrasi yang diputus oleh MK dan MA.

1. Hukum Tata Negara dan Konstitusi. Berisi judul tentang susunan dan kewenangan lembaga negara, antara lain sengketa kewenangan antarlembaga negara di Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada oleh Bawaslu, PTUN, dan MK, hak konstitusional calon anggota legislatif, politik hukum pembentukan undang-undang termasuk UU Cipta Kerja, partisipasi bermakna, konstitusionalisme digital, otonomi khusus Aceh, serta kedudukan lembaga seperti Danantara.
2. Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan. Membahas tindakan pemerintah dalam melayani warga, seperti keputusan dan upaya administratif, sengketa di PTUN dan sengketa kepegawaian PNS, keterbukaan informasi publik, pelayanan publik dan digitalisasinya, pengelolaan barang milik negara dan daerah, pengadaan oleh instansi pemerintah, kebijakan dan peraturan daerah seperti pendidikan inklusi dan kota layak anak, peran dinas daerah, serta kebijakan keimigrasian.

Daftar Judul Tesis

Hukum Tata Negara dan Konstitusi

1. Analisis Mengenai Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Buruh
2. Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh BAWASLU dan PTUN Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019)
3. Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Pekerja/Buruh yang Diberhentikan Sebelum Memasuki Usia Pensiun 56 (Lima Puluh Enam) Tahun
4. Dampak Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Aceh
5. Eksistensi Kewenangan Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum
6. Gagasan Pemekaran Wilayah, Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Hak Warga di Kepulauan Obi
7. Grand Design Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Hak Menguasai Negara dan Privatisasi dalam Pembangunan Jalan Tol dengan Skema Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (Studi Kasus: Semarang-Batang)
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah Kota Manado dalam Memacu Pertumbuhan Investasi di Era Otonomi Daerah
10. Implikasi Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden NO.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
11. Implikasi Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon terhadap Kualifikasi Pemohon dan Objek Permohonan dalam Konteks Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
12. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materi No. 002/PUU-I/2003 terhadap Ketersediaan Pasokan dengan Penetapan Harga dan Kelayakan Keekonomian Investasi Infrastruktur Gas Hilir
13. Kedudukan Hukum Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara: Dilema Pertanggungjawaban Publik Versus Privat
14. Keseimbangan sebagai Prasyarat Asas Demokrasi Ekonomi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 Tanggal 4 Juli 2001
15. Ketidakcermatan KPUD dalam Proses Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Hasil Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi)
16. Konseptualisasi Lembaga Negara melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi
17. Konstitusionalisme Digital dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
18. Legalisasi Praktik Aborsi dalam Aturan Hukum Positif Indonesia sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Otonomi Tubuh bagi Perempuan yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
19. Mediasi sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
20. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia
21. Penguatan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
22. Penjabaran Penguasaan Negara dalam Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kilang Minyak di Indonesia
23. Perlindungan Hak Konstitusional Calon Anggota Legislatif Terpilih dalam Konteks Penggantian oleh Partai Politik
24. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas Tindakan Reviktimisasi oleh Hakim
25. Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM Lingkungan Pasca Putusan MK Terkait Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Antargenerasi
26. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
27. Politik Hukum Kebijakan Izin Tinggal Kunjungan dalam Rangka Peralihan bagi Warga Negara Asing dalam Hukum Keimigrasian Indonesia
28. Politik Hukum Pelaksanaan Norma “Perlindungan Kehormatan dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden” di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
29. Politik Hukum Pembaharuan Syarat Pailit Demi Tercapainya Asas Keadilan
30. Politik Hukum Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank sebagai Bentuk Hegemoni Tiongkok
31. Relevansi Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Warga Negara dalam Negara Hukum Demokratis
32. Simplifikasi Perjanjian Kredit dalam Bentuk Omnibus terhadap Kredit PT Meindo Elang Indah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
33. Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administratif di Provinsi Maluku
34. The Role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement under the Omnibus Law: Assessing Structural Changes and Enforcement Challenges in the Merah Putih Cabinet
35. Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hak Pekerja Akibat Perusahaan Dinyakatan Pailit Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Ditinjau dari Aspek Kepastian dan Keadilan Hukum
36. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak
37. Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan

1. Analisis Hubungan Hukum dan Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan PT Inti Sarana Wijaya Yogyakarta dalam Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing)
2. Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 dalam Kasus Izin Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang
3. Analisis Kepastian dan Perlindungan Hukum Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan)
4. Analisis Keputusan Tata Usaha Negara yang Sudah Habis Masa Berlakunya Namun Diterima sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara
5. Analisis Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Bangun guna Serah antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Semarang Arsana Rekreasi Trusta
6. Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dalam Investasi sebagai Wujud Reformasi Perizinan Berusaha
7. Analisis Penggunaan Addendum atau Pembuatan Perjanjian Baru dalam Perubahan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pada PT Pelindo Terminal Petikemas)
8. Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh BAWASLU dan PTUN Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019)
9. Analisis Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti Plasma (Studi Kasus antara Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki dengan PT Mega Nusa Inti Sawit)
10. Analisis Pertimbangan Majelis Komisioner dan Hakim dalam Menetapkan Kriteria Jenis Informasi Warkah dan Pihak Lain yang Mempunyai Kepentingan atas Bidang Tanah pada Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 2013-2024)
11. Analisis Perubahan Regulasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Swasta
12. Analisis Pinjaman Mengikat (Tied Aid) terhadap Tingkat Komponen dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Perbandingan Aturan Indonesia dengan Asian Development Bank
13. Analisis Sengketa Informasi Publik pada Program Kartu Prakerja
14. Analisis Sosiologis Hukum terhadap Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam Rangka Perlindungan Hak Cipta atas Sastra Lisan Dideng Rantau Pandan Bungo
15. Analisis terhadap Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Penggunaan Kementerian Pertahanan di Pulau Nipa
16. Analisis Yuridis atas Wewenang Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Menanggulangi Praktik Investasi Ilegal (Studi Kasus Dream for Freedom)
17. Analisis Yuridis Kedudukan Jual Beli yang Dilakukan Ahli Waris atas Harta Warisan Tanah yang Belum Dibagi (Studi Kasus Sengketa Jual Beli di Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)
18. Analisis Yuridis Perlindungan Aset Negara melalui Mekanisme Asuransi Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
19. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus: Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)
20. Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Lembaga Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
21. Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Sentuh Tanahku: Tinjauan atas Perlindungan Data Pribadi
22. Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
23. Eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Banding Administratif dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
24. Evaluasi dan Rekomendasi atas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Hak bagi Difabel dan Reduksi dari Diskriminasi (Studi Perbandingan Sekolah Dasar di Yogyakarta)
25. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
26. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
27. Implementasi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dalam Upaya Perlindungan terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor
28. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penderita HIV AIDS di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV AIDS
29. Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi
30. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Takbenda di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Desa Budaya (Studi Kasus Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo)
31. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Pemerintah Kota Manado dalam Memacu Pertumbuhan Investasi di Era Otonomi Daerah
32. Implikasi Eksistensi Badan Bank Tanah terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria dari Tanah Bekas Hak guna Usaha (Studi Kasus Desa Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah)
33. Implikasi Hukum atas Penetapan Perubahan Izin Usaha Bank Umum Prima Master Bank Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Keuangan SP05/DHMS/OJK/2023
34. Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT Bunga Wangsa Sejati dalam Pengelolaan Wisata Bahari Lamongan
35. Implikasi Yuridis Perjanjian Utang Piutang oleh Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang Belum Berbadan Hukum dan Belum Memiliki Izin Usaha (Studi Kasus LKM Koperasi X di Kabupaten Kotawaringin Barat)
36. Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
37. Keberadaan Sahabat Pengadilan (Amaicus Curiae) sebagai Mekanisme Partisipasi Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Administrasi Lingkungan
38. Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dalam Meningkatkan Investasi Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
39. Kedudukan dan Implikasi Yuridis Perjanjian Lisan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Perjanjian
40. Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili
41. Kedudukan Upaya Administratif dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia
42. Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Magelang dan RS Soerojo dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di Kota Magelang
43. Ketidakcermatan KPUD dalam Proses Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Hasil Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi)
44. Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/PDT.SUS-PAILIT/2018)
45. Koherensi Regulasi di Bidang Pariwisata, Keimigrasian, dan Perpajakan: Kajian Pengaturan Visa Digital Nomad di Indonesia
46. Kualifikasi Konseptual Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non-Litigasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2017
47. Mencari Keseimbangan antara Kepastian Berusaha dan Perlindungan Masyarakat: Analisis Yuridis terhadap Akuisisi Lahan Transmigrasi yang Masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel
48. Pelaksanaan Asuransi Pelayanan Umum bagi Pengunjung Objek Wisata yang Dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta
49. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
50. Pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Tempat Wisata Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
51. Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Hak Milik Perorangan dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri)
52. Pelindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
53. Pelindungan Hukum bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Wahana Prima Kusuma yang Tidak Dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
54. Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga: Perbandingan Pengaturan Waktu Kerja di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
55. Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan oleh Calon Ahli Waris di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
56. Pembelajaran yang Dapat Dipetik dari Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah: Kajian Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara atas SHM 00851/Wundudopi
57. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan
58. Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
59. Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat dalam Sengketa Administrasi Pertanahan
60. Penerapan Asas Iktikad Baik di dalam Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi antara Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dengan PT Sakasoka di Provinsi Bali
61. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Bangun, guna, Serah (BGS) Kawasan Jambi Bisnis Center antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia Properti
62. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT Waimusi Agroindah dengan Koperasi Unit Desa Sumber Sentosa
63. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Yogyakarta
64. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan CV ALDIMAS
65. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV Arka Jaya
66. Penetapan Izin Usaha Pertambangan sebagai Aset Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan Mandiri)
67. Penguatan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri sebagai Penghasil Devisa [Studi Kasus Pelayanan Terpadu Satu Atap Mataram, Pelayanan Terpadu Satu Atap Indramayu, Desa Migran Produktif Korleko dan Desa Migran Produktif Kenanga]
68. Peningkatan Nilai Tanah Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Industri dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)
69. Penjualan Jaminan Tanah Secara di Bawah Tangan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit dengan Menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris dan Akta Jual Beli Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 14/PDT-SUS PAILIT/2019/PN.SMG)
70. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah antara Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Pengelolaan dengan Pemilik Hak atas Tanah (Studi Putusan Nomor 3283 K/PDT/2017)
71. Penyelesaian Sengketa Administrasi terhadap Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Tendering)
72. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian melalui Upaya Banding Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertimbangan Kepegawaian
73. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Landas Pacu 3 Bandara Soekarno Hatta antara Pemerintah Kota Tangerang dan Warga
74. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif melalui Peradilan Tata Usaha Negara
75. Penyelesaian Sengketa terhadap Tanah Ayahan Desa sebagai Jaminan Kredit di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali
76. Peran dan Wewenang Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Wonosobo
77. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual
78. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perlindungan Kecelakaan Kerja di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
79. Peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Koordinasi Pemenuhan Hak-Hak WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja
80. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)
81. Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batuan Ilegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat
82. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman
83. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Sistem Pengupahan serta Perlindungan Hukumnya kepada Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman
84. Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Perak Kotagede
85. Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelapor
86. Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batuan di Desa Keningar, Kab. Magelang, Jawa Tengah)
87. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
88. Peranan Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada Proses Pengawasan Pengangkatan Anak Secara Langsung sebagai Bentuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
89. Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan sebagai Optimalisasi Sumber Daya Manusia
90. Perdebatan Hukum dalam Pemilihan Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja: Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
91. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
92. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
93. Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain yang Sertipikatnya Hilang (Studi Kasus di Desa Roworejo, Kabupaten Purworejo)
94. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/G.TUN/2001/TUN.YK.)
95. Perlindungan Hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Persero dalam Hal Terjadi Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang Semula Dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Menjadi Anggaran PLN (APLN)
96. Perlindungan Hukum bagi Subjek Hukum yang Berhak atas Tanah Pengganti Berkaitan dengan Tukar Menukar antara Tanah Desa dengan Tanah Perorangan yang Belum Didaftar di Kabupaten Gunungkidul
97. Perlindungan Hukum Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul bagi Organisasi Kemasyarakatan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
98. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon) terhadap Pekerja pada Sektor Usaha Ritel Terkait Kebijakan Work from Home dalam Situasi Pandemi Global COVID-19
99. Perlindungan Hukum terhadap Buruh pada Plasma Kerajinan Bulu Mata dalam Perjanjian Kerja dengan Pengepul di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga
100. Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Perawat Pegawai Negeri Sipil atas Risiko yang Telah Didapati dalam Menjalankan Profesinya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu
101. Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
102. Perlindungan Hukum terhadap Hak Upah bagi Pekerja di PT Produk Rekreasi Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul selama Masa Pandemi Covid-19
103. Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
104. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Tidak Terbukti Bersalah Setelah Diberhentikan dengan Tidak Hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)
105. Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Grhasia
106. Perlindungan Hukum terhadap Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melakukan Peralihan Hak Rumah Negara Golongangan III
107. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Diskriminasi Berbasis Gender di Lingkungan ASN dari Kerangka K-ILO 111 dan K-ILO 190
108. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Pengantin Pesanan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
109. Perlindungan Upah bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus BUM Desa X)
110. Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
111. Politik Hukum Kebijakan Izin Tinggal Kunjungan dalam Rangka Peralihan bagi Warga Negara Asing dalam Hukum Keimigrasian Indonesia
112. Revitalisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Harta Kekayaan Anak Belum Dewasa
113. Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Barang DAN/ATAU Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
114. Tanggung Jawab Perdata dalam Hal Terjadi Kelalaian yang Dilakukan oleh Pegawai Kontrak (Non Pegawai Negeri Sipil) Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
115. Tanggung Jawab UNHCR & Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi
116. Telaah Imbalan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dari Perspektif Nilai Dasar Hukum di Kementerian Komunikasi dan Digital
117. Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administratif di Provinsi Maluku
118. Tinjauan Hukum Lingkungan dalam Penerapan Pengendalian Hama Terpadu guna Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)
119. Tinjauan Mengenai Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Bunder di Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
120. Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Pengunjung pada Obyek Pariwisata yang Dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul
121. Tinjauan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: I/P/FP/2017/PTUN.YK)
122. Tinjauan tentang Perlindungan Upah Pekerja/Buruh Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Studi Kasus: Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 235/KEP/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017)
123. Tinjauan terhadap Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan / atau Jasa di BUMN (Studi Kasus Pengadaan Barang dan / atau Jasa di PT PELNI (Persero))
124. Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dengan CV Elang Jaya Putra (Studi Kasus Surat Perintah Kerja Nomor: 027/506/SPK/4.02.0.00.0.00.01/VIII/2021)
125. Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Swakelola antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar dengan Pegawai Negeri Sipil Dosen X (Kontrak Nomor: B/1388/UN57.L1/DT.06.01/2023)
126. Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengembangan Investasi Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
127. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Islam Indonesia Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP)
128. Tinjauan Yuridis tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Hunian antara Penyewa dengan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit Jongke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
129. Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Best Practise Keimigrasian: Studi pada Modus Operandi Onlinescamming
130. Urgensi Reformulasi Pengaturan “Paspor Biasa yang Rusak di Luar Proses Penerbitan” dalam Peningkatan Perlindungan Hukum Pemegang Paspor Biasa

Penutup

Hukum tata negara dan administrasi negara pada dasarnya membahas bagaimana kekuasaan negara dibagi, dibatasi, dan dijalankan untuk melayani warga, bukan sebaliknya. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilu dan pilkada, pembentukan undang-undang, sampai keputusan pejabat, pelayanan publik, dan sengketa di PTUN. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu persoalan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, misalnya putusan MK terbaru, kebijakan pemerintah daerah Anda, atau praktik layanan publik di instansi tertentu, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.