Tesis di bidang hukum tata negara dan administrasi negara meneliti bagaimana kekuasaan negara diatur, dijalankan, dan dibatasi. Bidang ini menyentuh banyak hal yang dirasakan langsung oleh warga, mulai dari pemilu, pemerintahan daerah dan desa, pelayanan publik, hingga perizinan. Aturannya juga terus bergerak, misalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu, perubahan UU Desa, dan UU ASN yang baru. Penelitian di bidang ini penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara sah, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Peluang Penelitian ke Depan
Beberapa celah yang layak diangkat menjadi tesis:
- Pemisahan pemilu nasional dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal keduanya menimbulkan pertanyaan tentang masa jabatan, pengisian jabatan sementara, dan desain undang-undang pemilu ke depan.
- Masa jabatan kepala desa delapan tahun. Perubahan UU Desa memperpanjang masa jabatan kepala desa. Dampaknya terhadap akuntabilitas dan tata kelola dana desa perlu dikaji.
- Perizinan berbasis risiko. Sistem perizinan daring mempermudah usaha, tetapi efektivitas pengawasannya di daerah masih menjadi persoalan.
- Keputusan pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan sistem otomatis dan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan tanggung gugat keputusan.
- Penataan pegawai non-ASN. Penerapan UU ASN terhadap tenaga honorer dan PPPK di daerah masih menyisakan banyak persoalan hukum.
- Kepatuhan pejabat pada putusan PTUN. Banyak putusan tata usaha negara yang tidak dijalankan, sehingga mekanisme eksekusinya perlu dikaji ulang.
Pengelompokan Judul
Judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam sembilan subkelompok:
- Pemilu, Pilkada, Pilkades, dan Penyelenggara Pemilu, tentang penyelenggaraan pemilihan dari tingkat nasional hingga desa.
- Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga Negara, tentang UUD 1945, pengujian undang-undang, dan hubungan antarlembaga negara.
- Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah, tentang otonomi daerah dan pembuatan perda.
- Pemerintahan Desa, Dana Desa, dan Kepala Desa, tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
- Pelayanan Publik, Perizinan, dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance), tentang kualitas layanan dan prinsip pemerintahan yang baik.
- Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, tentang manajemen, disiplin, dan hak pegawai negeri.
- Keimigrasian, Orang Asing, dan Pengungsi, tentang pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi.
- Hukum Administrasi Negara, PTUN, dan Kebijakan Publik, tentang keputusan pejabat, sengketa tata usaha negara, dan kebijakan pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang aturan dan praktik belanja pemerintah.
Pemilu, Pilkada, Pilkades, dan Penyelenggara Pemilu, tentang penyelenggaraan pemilihan dari tingkat nasional hingga desa.
| 1 | Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 2 | Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022) |
| 3 | Analisis Kritis Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Demokrasi dan Transparansi |
| 4 | Analisis Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Studi Kasus DPRD Kota Salatiga) |
| 5 | Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr) |
| 6 | Analisis terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat melalui Recall Rakyat terhadap Anggota Legislatif Terpilih |
| 7 | Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Digunakan sebagai Syarat dalam Pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen |
| 8 | Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia (Studi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020) |
| 9 | Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu |
| 10 | Fungsi Pengawasan Bawaslu terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berintegritas |
| 11 | Implementasi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Mewujudkan Keadilan Pemilu |
| 12 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 |
| 13 | Kedudukan Undang-Undang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pidana pada Proses Pelaksanaan Pemilu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Merauke) |
| 14 | Legalitas Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam Perspektif Criminal Justice System |
| 15 | Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Kabupaten Pati |
| 16 | Pandangan Islam terhadap Praktik Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 |
| 17 | Penegakan Hukum Politik Uang (Money Politic) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 18 | Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon |
| 19 | Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor: 2/PS.Reg/14.07/X/2018) |
| 20 | Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pelaksanaan Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu |
| 21 | Peran Bawaslu Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam Rangka Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil di Kabupaten Pati |
| 22 | Peranan Sentra Penegakan Hukum di Kabupaten Purworejo terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum 2024 Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr juncto Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT Smg) |
| 23 | Politik Hukum Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |
| 24 | Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Sistem Proporsional Terbuka |
| 25 | Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi |
| 26 | Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019) |
| 27 | Telaah Yuridis pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 |
| 28 | Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis oleh Korps Brimob Polri (Studi Pengamanan Unjuk Rasa Pilkada Tahun 2024 di Kota Semarang oleh Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng) |
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga Negara, tentang UUD 1945, pengujian undang-undang, dan hubungan antarlembaga negara.
| 1 | Analisis Hak Imunitas Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law |
| 2 | Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022) |
| 3 | Analisis Kritis Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Barat: Perspektif Demokrasi dan Transparansi |
| 4 | Analisis terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat melalui Recall Rakyat terhadap Anggota Legislatif Terpilih |
| 5 | Analisis Yuridis Perbedaan Sistem Demokrasi di Indonesia dengan Negara Lain |
| 6 | Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia (Studi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020) |
| 7 | Formulasi Kebijakan terhadap Imigran Gelap dalam Hubungan Kedaulatan Negara |
| 8 | Implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Pengakuan Identitas Orang Asli Papua |
| 9 | Implementasi Instrumen-Instrumen Internasional dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak |
| 10 | Implementasi Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Upaya Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi |
| 11 | Implementasi Negara Hukum Kesejahteraan di Pemerintah Kota Pekalongan (Studi terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan) |
| 12 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 |
| 13 | Kedudukan dan Implikasi Pengujian Ketetapan MPR/S dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia |
| 14 | Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |
| 15 | Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 |
| 16 | Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 |
| 17 | Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa (Kajian atas Usulan Penambahan Masa Jabatan Tiga Tahun) |
| 18 | Mekanisme Pengaturan Parate Executie terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 |
| 19 | Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Pemerintah Aceh |
| 20 | Penghinaan terhadap Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora) |
| 21 | Pengujian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia |
| 22 | Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang yang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila |
| 23 | Peran Partai Politik dalam Pengambilan Kebijakan Publik (Studi terhadap Proses Penetapan Kebijakan Publik yang Bersifat Kontroversial) |
| 24 | Perbandingan Pelaksanaan Proses Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 di Pengadilan Negeri Batang |
| 25 | Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi |
| 26 | Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Peranan Dissenting Opinion dan Concuring Opinion dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/ 2023) |
| 27 | Tinjauan Yuridis Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara |
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah, tentang otonomi daerah dan pembuatan perda.
| 1 | Analisis Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Studi Kasus DPRD Kota Salatiga) |
| 2 | Analisis Pembuatan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan |
| 3 | Analisis Penyusunan Peraturan Wali Kota Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Keadilan (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang) |
| 4 | Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah) |
| 5 | Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara |
| 6 | Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia (Studi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020) |
| 7 | Implementasi Negara Hukum Kesejahteraan di Pemerintah Kota Pekalongan (Studi terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan) |
| 8 | Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon |
| 9 | Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Terkait dengan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian |
| 10 | Kedudukan dan Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| 11 | Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang tentang Pesantren |
| 12 | Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam Proses Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach Berbasis Kepastian Hukum |
| 13 | Kewenangan Wali Kota Batam Ex Officio Badan Pengusahaan Batam atas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kerangka Otonomi Daerah |
| 14 | Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi sebagai Persyaratan Pemberian Pelayanan Perizinan di Bidang Bangunan Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah) |
| 15 | Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik/Good Governance di Pemerintah Kabupaten Demak |
| 16 | Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Gubernur (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan) |
| 17 | Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung) |
| 18 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo) |
| 19 | Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal |
| 20 | Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 21 | Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan |
| 22 | Peran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara (Studi Kasus terhadap Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum) |
| 23 | Politik Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 24 | Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Eksekutif |
Pemerintahan Desa, Dana Desa, dan Kepala Desa, tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
| 1 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT Sby) |
| 2 | Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Digunakan sebagai Syarat dalam Pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen |
| 3 | Analisis Yuridis Perbandingan Regulasi Administrasi Kepegawaian Kelurahan dan Desa (Studi Kasus Kecamatan Kendal) |
| 4 | Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Majalengka |
| 5 | Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satreskrim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Polres Rembang) |
| 6 | Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati |
| 7 | Kedudukan dan Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| 8 | Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan) |
| 9 | Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa (Kajian atas Usulan Penambahan Masa Jabatan Tiga Tahun) |
| 10 | Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat |
| 11 | Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara |
| 12 | Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk Mewujudkan Otonomi Desa di Kecamatan Demak Kota |
| 13 | Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal) |
| 14 | Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam Rangka Mewujudkan Keadilan |
| 15 | Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya |
| 16 | Telaah Yuridis pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 |
| 17 | Tinjauan Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg) |
| 18 | Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak) |
Pelayanan Publik, Perizinan, dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance), tentang kualitas layanan dan prinsip pemerintahan yang baik.
| 1 | Analisis Hukum dan Implikasi Perizinan Ritel Modern (Studi Kasus: Alfamart dan Indomart) dalam Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan |
| 2 | Analisis Implementasi Sistem Kerja terhadap Good And Clean Governance (Studi Kasus pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah) |
| 3 | Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik |
| 4 | Analisis Yuridis Kewenangan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelesaian Laporan Pungutan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tarakan (Studi Kasus Laporan Masyarakat No. Registrasi 0028/LM/VIII/2024/TRK) |
| 5 | Aplikasi Sistem Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (IT) dalam Rangka Pengembangan dan Pengawasan Pegawai untuk Mewujudkan Good Goverment di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah |
| 6 | Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh |
| 7 | Efektivitas Pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora |
| 8 | Efektivitas Penetapan Peta Proses Bisnis terhadap Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| 9 | Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/Good Governance (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) |
| 10 | Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah |
| 11 | Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste |
| 12 | Ketidakefektifan Peran Satlantas Polres Blora dalam Pelayanan Mutasi Kendaraan Bermotor By Online System |
| 13 | Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam Proses Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach Berbasis Kepastian Hukum |
| 14 | Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi sebagai Persyaratan Pemberian Pelayanan Perizinan di Bidang Bangunan Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah) |
| 15 | Pelaksanaan Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) untuk Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kepolisian Resor Tegal |
| 16 | Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa Perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di Masa Pandemi Covid-19 |
| 17 | Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resor Blora dalam Rangka Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas |
| 18 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Penerbitan Paspor untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Publik dalam Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) |
| 19 | Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik/Good Governance di Pemerintah Kabupaten Demak |
| 20 | Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Pekalongan |
| 21 | Peningkatan Kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Pati dalam Melayani Masyarakat Guna Mewujudkan Pelayanan Polri yang Humanis |
| 22 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk Mewujudkan “Good Governance” |
| 23 | Peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan |
| 24 | Peran Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus dalam Pelayanan Dokumen sebagai Alat Bukti pada Penegakan Hukum di Polres Kudus |
| 25 | Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Pekalongan dalam Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat |
| 26 | Problematika Public Privat Partnership dalam Pencapaian Tujuan Kesejahteraan Rakyat(studi terhadap Pengaturan tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia) |
| 27 | Tinjauan Yuridis Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste (SERVE, IP/Serviço De Registo E Verificação Empresarial, Instituto Publico) |
Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara, tentang manajemen, disiplin, dan hak pegawai negeri.
| 1 | Analisis Kebijakan Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Corporate University di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Studi Kasus pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah) |
| 2 | Analisis Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 |
| 3 | Analisis Yuridis Perbandingan Regulasi Administrasi Kepegawaian Kelurahan dan Desa (Studi Kasus Kecamatan Kendal) |
| 4 | Aplikasi Sistem Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (IT) dalam Rangka Pengembangan dan Pengawasan Pegawai untuk Mewujudkan Good Goverment di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah |
| 5 | Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/Good Governance (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) |
| 6 | Implementasi Kebijakan dalam Promosi Jabatan Pegawai di Direktorat Nasional Ketenagakerjaan (Human Resource) pada Kementrian Kehakiman di Timor Leste |
| 7 | Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste |
| 8 | Implementasi Strategi Pembinaan Karir Personel Polda Jawa Timur untuk Mendukung Kesetaraan Gender Berbasis Inovatif Teknologi Informasi |
| 9 | Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan) |
| 10 | Konstruksi Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Tuntutan Pembagaian Gaji atas Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil |
| 11 | Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik/Good Governance di Pemerintah Kabupaten Demak |
| 12 | Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Pacitan |
Keimigrasian, Orang Asing, dan Pengungsi, tentang pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi.
| 1 | Analisis Hukum Kedudukan Warga Negara Asing yang Dideportasi Akibat Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia |
| 2 | Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati) |
| 3 | Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pemidanaan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) |
| 4 | Efektivitas Pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) |
| 5 | Formulasi Kebijakan terhadap Imigran Gelap dalam Hubungan Kedaulatan Negara |
| 6 | Kebijakan Pemerintah tentang Hak Kepemilikan Properti atas Tanah dan Bangunan bagi Warga Negara Asing di Batam |
| 7 | Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa Perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di Masa Pandemi Covid-19 |
| 8 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Penerbitan Paspor untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Publik dalam Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) |
| 9 | Peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing di Wilayah Satuan Kerja Jawa Tengah |
| 10 | Prinsip Non Refoulement oleh Negara Indonesia terhadap Penerapan Jus Cogens dan Upaya Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 sebagai Negara Transit Internasionall |
Hukum Administrasi Negara, PTUN, dan Kebijakan Publik, tentang keputusan pejabat, sengketa tata usaha negara, dan kebijakan pemerintah.
| 1 | Analisis Pengelolaan Kuota Haji dalam Perspektif Fiqih Kebijakan Publik |
| 2 | Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor. 82/G/2020/PTUN-Jkt dalam Sengketa Tata Usaha Negara Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 |
| 3 | Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah) |
| 4 | Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara |
| 5 | Analisis Yuridis terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat Ditinjau dari Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat |
| 6 | Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati |
| 7 | Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian (Studi di Kabupaten Barito Kuala) |
| 8 | Implementasi Negara Hukum Kesejahteraan di Pemerintah Kota Pekalongan (Studi terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan) |
| 9 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang) |
| 10 | Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Terkait dengan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian |
| 11 | Kebijakan Pemerintah tentang Hak Kepemilikan Properti atas Tanah dan Bangunan bagi Warga Negara Asing di Batam |
| 12 | Kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat |
| 13 | Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik |
| 14 | Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Gubernur (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan) |
| 15 | Pengujian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia |
| 16 | Peran Partai Politik dalam Pengambilan Kebijakan Publik (Studi terhadap Proses Penetapan Kebijakan Publik yang Bersifat Kontroversial) |
| 17 | Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Pekalongan dalam Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat |
| 18 | Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Eksekutif |
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang aturan dan praktik belanja pemerintah.
| 1 | Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng) |
| 2 | Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diskresi (Studi Putusannomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tte) |
| 3 | Efektivitas Hukum dalam Pengawasan Barang dan Jasa pada Tubuh Polri |
| 4 | Formulasi Ideal Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak dan Keterlambatan Pembayaran Jasa oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan |
| 5 | Implikasi Yuridis terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Cilacap |
| 6 | Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Pekalongan dalam Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat |
| 7 | Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa |
| 8 | Tanggung Jawab Hukum terhadap Korupsi Kebijakan dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital |
| 9 | Tinjauan Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus di Polres Natuna) |
Penutup
Hukum tata negara, administrasi negara, dan pemerintahan menawarkan topik yang sangat luas dan terus diperbarui oleh perubahan aturan maupun putusan pengadilan. Gunakan daftar judul di atas untuk menemukan persoalan yang relevan dengan daerah atau instansi Anda. Topik yang dekat dengan pekerjaan sehari-hari biasanya lebih mudah diteliti dan hasilnya lebih bermanfaat.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
