Judul Tesis Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Negara/Daerah UGM

Akuntansi sektor publik mengurus uang rakyat, mulai dari APBN, APBD, hingga dana desa. Tesis di bidang ini menguji apakah anggaran disusun dengan tepat, dibelanjakan dengan efisien, dilaporkan secara jujur, dan benar-benar menghasilkan layanan bagi masyarakat. Topik ini sedang sangat dinamis. Pemerintah memangkas belanja melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, opsen pajak kendaraan berlaku sejak 5 Januari 2025, dan UU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah aturan tentang desa. Artikel ini memuat 299 judul tesis akuntansi sektor publik dari Magister Akuntansi UGM, rumpun bidang ilmu terbesar di antara 1.270 judul tesis Magister Akuntansi UGM.

Peluang Penelitian ke Depan

Beberapa celah yang dapat dikembangkan menjadi tesis akuntansi sektor publik:

1. Dampak efisiensi belanja. Bagaimana pemangkasan anggaran sejak 2025 memengaruhi kinerja instansi, penyerapan anggaran, dan mutu layanan publik.
2. Opsen pajak dan kemandirian fiskal daerah. Skema opsen pajak kendaraan mengubah pembagian penerimaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dampaknya pada kemandirian fiskal belum banyak diteliti.
3. Keuangan desa di babak baru. Perubahan UU Desa dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menambah tugas pengelolaan keuangan di desa. Akuntabilitas dan kapasitas aparatnya layak dikaji.
4. Akuntabilitas program prioritas nasional. Program besar seperti makan bergizi gratis membutuhkan kajian penganggaran, pelaporan, dan pengendalian yang memadai.
5. Digitalisasi keuangan daerah. Penggunaan SIPD, transaksi nontunai, dan katalog elektronik dalam pengadaan bisa diuji dampaknya pada transparansi dan efisiensi.

Pengelompokan Judul

Judul dalam artikel ini dibagi ke dalam sebelas sub-topik. Satu judul bisa muncul di lebih dari satu sub-topik.

1. Penganggaran Pemerintah dan Penyerapan Anggaran, tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran.
2. SAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tentang sistem akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja.
3. Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual, tentang penyusunan, kualitas, dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.
4. Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, dan BUMDes, tentang pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa.
5. Kondisi Keuangan, Kemandirian Fiskal, dan Otonomi Daerah, tentang kesehatan keuangan dan ketergantungan fiskal pemerintah daerah.
6. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Aset Tetap Pemerintah, tentang penatausahaan, penilaian, dan penghapusan aset.
7. Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dan PTN Badan Hukum, tentang pola pengelolaan keuangan BLU, BLUD, dan PTNBH.
8. Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan Pelayanan Publik, tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
9. Belanja Publik, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, tentang dampak belanja pemerintah pada kesejahteraan dan layanan dasar.
10. Keuangan Negara: APBN, Perbendaharaan, dan PNBP, tentang pengelolaan kas negara, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Procurement, tentang proses dan pengawasan pengadaan pemerintah.

Penganggaran Pemerintah dan Penyerapan Anggaran, tentang penyusunan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran.

1. Analisis atas Pembiayaan Utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus Tahun Anggaran 2016)
2. Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Pertanian
3. Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran Belanja Inspektorat Daerah
4. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Studi pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar)
6. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Unit Kerja Kementerian/Lembaga untuk Mencapai Target Kinerja di Tengah Pemotongan Anggaran Studi pada Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRR – BATAN)
7. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Kementerian Negara/Lembaga terhadap Implementasi Kebijakan Standar Biaya Keluaran Khusus
8. Analisis Implementasi Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara)
9. Analisis Implementasi Kebijakan Money Follows Program di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Analisis Implementasi Kebijakan Penghematan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
11. Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto)
12. Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Studi pada Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata
13. Analisis Kesenjangan antara Potensi dan Anggaran Pendapatan Pajak Hiburan: Studi Kasus pada Kabupaten Wonosobo
14. Analisis Kesenjangan antara Potensi, Anggaran, dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)
15. Analisis Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi Maluku
16. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman)
17. Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Studi atas Anggaran Bidang Sosial dan Ekonomi)
18. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015-2016)
19. Analisis Kualitas Belanja melalui Pendekatan Pencapaian Kinerja (Studi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
20. Analisis Model Analisis Standar Belanja (Studi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
21. Analisis Pelaksanaan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Penganggaran (Studi pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi)
22. Analisis Penganggaran terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Operasi SAR (Studi Kasus pada Kantor SAR Jambi)
23. Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun (Studi pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta)
24. Analisis Penyerapan Anggaran Belanja pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Studi Penyerapan Tahun Anggaran 2017-2019)
25. Analisis Penyerapan Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
26. Analisis Perbandingan Penganggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
27. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Negeri Yogyakarta
28. Analisis Respons Refocusing dan Realokasi Anggaran Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Sleman)
29. Analisis Varian dan Perilaku Disfungsional dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga
30. Desain Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta)
31. Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
32. Efektivitas Implementasi Program Dana Bergulir Koperasi (Studi pada Koperasi Penerima Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)
33. Eksplorasi Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Alokasi Belanja Tidak Terduga dengan Tingkat Risiko Bencana di Pemerintah Daerah
34. Eksplorasi Penggunaan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
35. Evaluasi Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Studi pada KPPN Yogyakarta
36. Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
37. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (Studi Kasus pada KPPN Yogyakarta)
38. Evaluasi Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2017 (Studi pada Kabupaten Magelang dan Boyolali)
39. Evaluasi Penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang Berlebihan
40. Evaluasi Sistem Penganggaran Pemerintah dengan Pendekatan Logic Model (Studi pada Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste)
41. Evaluasi Tata Kelola Anggaran Dana Alokasi Khusus Berbasis Teori Birokrasi dan New Public Management Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Periode 2019-2024
42. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Fiscal Slack pada Pemerintah Daerah di Indonesia
43. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat)
44. Kebijakan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono dalam Menghadapi COVID-19
45. Mediasi Asimetri Informasi dan Insentif serta Moderasi Love of Money dalam Konteks Budget Slack Rencana Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
46. Pelaksanaan Anggaran Belanja Bidang Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (Studi Kasus Penyalahgunaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Inap Asrama Haji Tahun 2016-2017)
47. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
48. Pengaruh Sanksi Hukum dan Faktor Politik terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Indonesia dengan Kualitas Pelayanan Publik sebagai Variabel Moderasi
49. Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
50. Peran Inspektorat Kabupaten pada Penganggaran melalui Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bogor)
51. Peran Kualitas Belanja dan Karakteristik Kepala Daerah dalam Peningkatan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Indonesia
52. Praktik Pelaporan Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
53. Studi Utang Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000-2016
54. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Trunuh Kabupaten Klaten

SAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tentang sistem akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja.

1. Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Pertanian
2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perguruan Tinggi Memperoleh Peringkat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Studi pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta)
3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Unit Kerja Kementerian/Lembaga untuk Mencapai Target Kinerja di Tengah Pemotongan Anggaran Studi pada Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRR – BATAN)
4. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Analisis Implementasi Kebijakan Penghematan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang)
7. Analisis Penerapan Kolaborasi Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Pajak di Indonesia
8. Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Situasi Krisis Pandemi COVID-19 (Studi pada Pemerintah Kota Bukittinggi)
9. Analisis Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran
10. Analisis Perbandingan Implementasi Pendekatan Balanced Scorecard dan Logical Framework Approach dalam Penyusunan Rencana Strategis (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
11. Analisis Stagnasi Skor SAKIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Evaluasi Implementasi RBO Performance Benchmarking pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
13. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
14. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY)
15. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
16. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta)
17. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo)
18. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan
19. Evaluasi Penerapan Insentif Berbasis Kinerja (Studi pada PTNBH-Universitas Gadjah Mada)
20. Evaluasi Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul)
21. Evaluasi Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul)
22. Evaluasi Pengembangan Indikator Kinerja: Studi pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
23. Evaluasi Penggunaan Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
24. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua
25. Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Studi pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri
26. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Muara Enim)
27. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara)
28. Faktor Organisasional, Opini Audit, E-Government, dan Dinasti Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia
29. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
30. Hubungan antara Proses, Konten, dan Konteks Strategi dengan Kinerja Organisasi Publik
31. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Temanggung)
32. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten)
33. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Pemerintah Kota Bontang
34. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Papua
35. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga)
36. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta)
37. Kesenjangan Kinerja Pengelolaan Kas Negara (Studi Kasus pada KPPN Metro dan Kotabumi)
38. Kredibilitas Audit Kinerja Sektor Publik: Persepsi Auditor dan Auditee
39. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil: Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Otsus di Kabupaten Biak Numfor T.A 2017-2021)
40. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
41. Pengaruh Faktor Teknis dan Faktor Organisasional pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
42. Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik, Teknis, dan Organisasional terhadap Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) Pemerintah Daerah (Studi pada Pemprov Riau)
43. Pengaruh Faktor-Faktor Teknis, Keorganisasian, dan Kultural terhadap Penggunaan Informasi Kinerja Internal Pemerintah Daerah
44. Pengaruh Public Value dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Sektor Publik: Mediasi Kepercayaan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman)
45. Pengembangan Indikator dan Penggunaan Informasi Kinerja serta Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
46. Pengembangan Indikator Kinerja pada Organisasi Publik (Studi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
47. Penggunaan Informasi Kinerja dalam Manajemen Sekolah Negeri: Dampak Pemantauan, Pemusatan Perhatian, dan Keputusan Strategis terhadap Kinerja
48. Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
49. Penggunaan Informasi Kinerja Perguruan Tinggi Berstandar Internasional
50. Pengukuran Kinerja Strategis, Komitmen Manajemen, Penggunaan Informasi Kinerja, dan Kinerja Pemerintah Daerah: Perspektif Isomorfisma Kelembagaan (Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
51. Penyusunan dan Kualitas Indikator Kinerja dalam Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
52. Peran Akuntabilitas Keuangan sebagai Pemediasi Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
53. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Memperbaiki Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang
54. Perencanaan Strategis Dana Desa (Studi pada Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)
55. Persepsi Pemahaman Sumber Daya Manusia atas Penerapan SAKIP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kupang)
56. Rancangan Penerapan Praktik Terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
57. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Best Practice pada Pemerintah Daerah DIY
58. Telaah Pengukuran Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah: Kasus pada Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual, tentang penyusunan, kualitas, dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah.

1. Analisis Efektivitas Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Simalungun)
2. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal sebagai Kriteria Perumusan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Analisis Hal-Hal Penjelas Terjadinya Variasi “Kadar” Akrual Pengakuan Pendapatan PKB Pemerintah Daerah DIY dan Jawa Timur
5. Analisis Hubungan antara Efektivitas Pengendalian Intern dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sambas)
7. Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
8. Analisis Kelayakan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lamandau)
9. Analisis Kendala Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan pada Lingkup Pemerintah Pusat (Studi pada KPPN Yogyakarta)
10. Analisis Kesiapan Penerapan Ketentuan Pelaporan Keuangan BLUD Versi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 (Studi pada RSUD Karanganyar)
11. Analisis Kesuksesan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Studi pada KPPN Serang)
12. Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat)
13. Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah
14. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
15. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
16. Desain Penyisihan Piutang Tidak Tertagih: Studi pada Piutang Pajak Restoran di Pemerintah Kabupaten Bantul
17. Eksplorasi Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali
18. Eksplorasi Pemanfaatan Informasi Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintah Pusat
19. Eksplorasi Tingkat Literasi Anggota DPRD terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Anggota DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta)
20. Evaluasi atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang Memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016
21. Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
22. Evaluasi Implementasi Electronic Audit atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23. Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Pemerintah Kota Yogyakarta
24. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Yogyakarta
25. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
26. Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi pada RSUD Kabupaten Pekalongan)
27. Kajian atas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2015-2017
28. Manfaat Akuntansi Basis Akrual: Studi Kasus pada Entitas Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
29. Pengaruh Kepemimpinan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas: Studi Kasus pada Kabupaten Sleman
30. Pengaruh Penerapan Akuntansi Akrual Penuh (Full Accrual Accounting) terhadap Audit Delay di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode Tahun 2013-2016
31. Pengaruh Perubahan ESG Rating terhadap Manajemen Laba Berbasis Akrual pada Industri-Industri yang Berdampak Langsung terhadap Lingkungan di Indonesia Tahun 2020-2023
32. Pengembangan Desain Konsolidasi dan Informasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
33. Penggunaan Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya: Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
34. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa Studi Kasus di Pemerintah Desa Pandowoharjo Sleman
35. Praktik Pelaporan Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
36. Stagnasi Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, dan BUMDes, tentang pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten
2. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Lela, Desa Nita dan Desa Nelle Urung di Kabupaten Sikka)
3. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penggunaan Dana Desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
4. Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara)
5. Analisis Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolitoli
6. Analisis Implementasi Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara)
7. Analisis Implementasi Pengawasan Dana Desa: Studi Eksploratif pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo
8. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)
9. Analisis Kendala Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)
10. Analisis Manfaat Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bantul
11. Analisis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Studi pada Desa Triharjo, Kebonagung, dan Ngestiharjo)
12. Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi pada Kampung Muara Asa Kabupaten Kutai Barat)
13. Analisis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul (Studi pada Desa Singosaren dan Desa Jagalan)
14. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman
15. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Masa COVID-19 (Studi pada Inspektorat Kabupaten Madiun)
16. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Sleman)
17. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
18. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Desa Banguncipto, Kulon Progo)
19. Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)
20. Analisis Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Bantul)
21. Analisis Perhitungan Cost Pengelolaan Sampah dan Pelaporan Keuangan (Studi pada BUMDes Amarta)
22. Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Purworejo
23. Analisis Potensi Terjadinya Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Tersidilor Kabupaten Purworejo)
24. Analisis Rendahnya Penyerapan Dana Desa di Desa Sumbergiri, Kabupaten Gunungkidul TA 2015-2016
25. Analisis Sisa Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Sumberwungu dan Desa Getas Kabupaten Gunungkidul)
26. Aspek yang Berperan pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dan Perkembangan Status Desa (Studi pada Desa Nusapati dan Desa Peniraman Kabupaten Mempawah)
27. Eksplorasi Modus Operandi Korupsi Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta
28. Eksplorasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul)
29. Eksplorasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Sleman Yogyakarta)
30. Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi pada Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul)
31. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengadaan Barang/Jasa Desa Studi pada Desa Dompol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah
32. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen pada Bumdes (Studi pada Bumdes Panggung Lestari Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)
33. Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Sumberadi dan Tlogoadi Kabupaten Sleman)
34. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas dan Kinerja Badan Usaha: Studi pada BUMDes se-Daerah Istimewa Yogyakarta
35. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Menggunakan Aplikasi Akuntansi Desa
36. Implementasi Sistem Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Studi pada Desa Ponggok dan Desa Krikilan Kabupaten Klaten)
37. Model Tata Kelola Dana Desa: Studi Kasus di Desa Dlingo, Kabupaten Bantul
38. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur)
39. Pengaruh Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajerial: Peran Mediasi Modal Psikologis dan Komitmen Tujuan Anggaran pada Pemerintah Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
40. Pengaruh Pengendalian Internal, Pelatihan Akuntansi, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyumas
41. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa Studi Kasus di Pemerintah Desa Pandowoharjo Sleman
42. Perencanaan Strategis Dana Desa (Studi pada Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)
43. Perspektif Fraud Diamond Models pada Pengelolaan Dana Desa D.I Yogyakarta: Peran Penalaran Moral sebagai Variabel Moderasi
44. Resiliensi dan Sistem Pengendalian Manajemen pada BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes Tirta Mandiri Ponggok Kabupaten Klaten)
45. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Trunuh Kabupaten Klaten

Kondisi Keuangan, Kemandirian Fiskal, dan Otonomi Daerah, tentang kesehatan keuangan dan ketergantungan fiskal pemerintah daerah.

1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Idle Cash (Studi pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)
2. Analisis atas Pembiayaan Utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus Tahun Anggaran 2016)
3. Analisis Capaian Otonomi Khusus pada Pemerintah Provinsi Papua
4. Analisis Efektivitas Hasil Audit Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Upaya Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022
5. Analisis Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Infrastruktur
6. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat
7. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus: Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh
8. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2015
9. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tahun 2011-2015
10. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Tahun 2011-2015
11. Analisis Resiliensi Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)
12. Analisis Resiliensi Keuangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
13. Analisis Saldo Kas Optimal Pemerintah Pusat
14. Eksplorasi Hubungan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Sosial
15. Eksplorasi Karakteristik Kondisi Keuangan Kota Layak Huni di Dunia
16. Eksplorasi Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Kesehatan
17. Eksplorasi Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Pendidikan
18. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (Studi Kasus pada KPPN Yogyakarta)
19. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo)
20. Evaluasi Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2017 (Studi pada Kabupaten Magelang dan Boyolali)
21. Evaluasi Tata Kelola Anggaran Dana Alokasi Khusus Berbasis Teori Birokrasi dan New Public Management Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Periode 2019-2024
22. Financial Distress, Kemandirian Daerah, dan Probabilitas Korupsi: Sebelum COVID-19 dan Saat COVID-19
23. Mediasi Asimetri Informasi dan Insentif serta Moderasi Love of Money dalam Konteks Budget Slack Rencana Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
24. Model Prediktif Fenomena Fiskal Distres pada Pemerintah Daerah di Indonesia
25. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil: Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Otsus di Kabupaten Biak Numfor T.A 2017-2021)
26. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia
27. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
28. Pengembangan Sistem Pemantauan Tren Keuangan sebagai Model Pengukuran Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
29. Pengklasteran Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Optimalisasi Analisis Kondisi Keuangan
30. Pengukuran Kondisi Keuangan Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
31. Persepsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
32. Relevansi Informasi Laporan Keuangan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia
33. Studi Utang Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000-2016

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Aset Tetap Pemerintah, tentang penatausahaan, penilaian, dan penghapusan aset.

1. Analisis Implementasi Audit Internal Berbasis Risiko dalam Mengevaluasi Manajemen Risiko Aset Tetap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri X)
2. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)
3. Analisis Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung
4. Analisis Implementasi Penghapusan Persediaan di Pemerintah Kabupaten Sleman
5. Analisis Pemenuhan Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Aset Tetap
6. Analisis Penatausahaan Peralatan dan Mesin (Studi Pemerintah Kabupaten Banyuasin)
7. Analisis Penentuan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jenis Komputer di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Analisis Penerapan Tata Kelola dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)
9. Analisis Pengalihan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi)
10. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Studi pada Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo)
11. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Asset Life Cycle Management (Studi pada Pemerintah Kota Surakarta)
12. Analisis Penilaian Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
13. Analisis Peran Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Rangka Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap
14. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Kasus Penjaminan Kualitas atas Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Bolaang Mongondow)
15. Analisis SIMAK-BMN dalam Pengendalian Internal Barang Milik Negara (Studi pada Balai Bahasa Yogyakarta)
16. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Satuan Kerja Mitra KPKNL Jakarta II)
17. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)
18. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap)
19. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Saldo Persediaan Obat (Studi pada RSUD Kota Yogyakarta dan RSUD Muntilan)
20. Penentuan Saldo Optimal Persediaan Aspal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Studi pada DPUP Kabupaten Sleman
21. Penentuan Saldo Optimal Persediaan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
22. Penyelesaian Penghapusan Barang Milik BUMD (Studi pada PDAM Tirta Perwitasari dan PD. BPR Bank Purworejo)
23. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Karanganyar
24. Peran Inspektorat Daerah dalam Fungsi Pengawasan pada Aset Tetap Daerah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)

Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dan PTN Badan Hukum, tentang pola pengelolaan keuangan BLU, BLUD, dan PTNBH.

1. Analisis Diversifikasi Investasi pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sebuah Badan Layanan Umum
2. Analisis Faktor-Faktor Kesiapan dan Dukungan Stakeholders terhadap Perubahan Status Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Klaten)
3. Analisis Implementasi Audit Internal Berbasis Risiko dalam Mengevaluasi Manajemen Risiko Aset Tetap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri X)
4. Analisis Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi pada SMK BLUD di Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Analisis Implementasi SAK Umum dan ISAK 35 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi pada Universitas Gadjah Mada)
6. Analisis Kesiapan Penerapan Ketentuan Pelaporan Keuangan BLUD Versi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 (Studi pada RSUD Karanganyar)
7. Analisis Perubahan Sistem Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum Menjadi Badan Hukum (Studi pada Universitas Pendidikan Indonesia)
8. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah setelah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah)
9. Evaluasi Penerapan Insentif Berbasis Kinerja (Studi pada PTNBH-Universitas Gadjah Mada)
10. Ketidakintegrasian Implementasi E-BLUD: Perspektif Kritis dari HOT-Fit Framework
11. Persiapan Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Studi pada Tiga Puskesmas di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan Pelayanan Publik, tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten
2. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Lela, Desa Nita dan Desa Nelle Urung di Kabupaten Sikka)
3. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Idle Cash (Studi pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)
4. Analisis Efektivitas E-Budgeting dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bekasi)
5. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)
6. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah se-Indonesia
7. Analisis Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolitoli
8. Analisis Kondisi Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
9. Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi pada Kampung Muara Asa Kabupaten Kutai Barat)
10. Analisis Pemenuhan Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Aset Tetap
11. Analisis Pengelolaan Layanan Publik dengan Metode Private Finance Initiative (PFI) dan Swakelola pada Proyek yang Identik (Studi Kasus Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
12. Analisis Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran
13. Analisis Pengungkapan Stakeholder Engagement pada Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi dan Kota di Indonesia)
14. Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Purworejo
15. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara
16. Efektivitas Implementasi E-Procurement dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pemerintah Daerah di Indonesia
17. Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
18. Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi pada Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul)
19. Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Sumberadi dan Tlogoadi Kabupaten Sleman)
20. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur)
21. Pengaruh Kepemimpinan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas: Studi Kasus pada Kabupaten Sleman
22. Pengaruh Motivasi Layanan Publik terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Niat untuk Berhenti, dan Kinerja dengan Person-Job Fit sebagai Variabel Pemediasi
23. Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik dan Pertukaran Atasan-Bawahan terhadap Niat Melakukan Pengungkapan Kecurangan: Suatu Pendekatan Eksperimen
24. Pengaruh Public Value dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Sektor Publik: Mediasi Kepercayaan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman)
25. Pengaruh Sanksi Hukum dan Faktor Politik terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Indonesia dengan Kualitas Pelayanan Publik sebagai Variabel Moderasi
26. Peran Akuntabilitas Keuangan sebagai Pemediasi Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
27. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Memperbaiki Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang
28. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
29. Transparansi Algoritma Sistem Informasi Publik Gunaan Pemerintah Negara Berkembang: Studi Kasus Paralisis Pemerintah Indonesia
30. Transparansi Bahasa Pelaporan XBRL: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diadopsinya XBRL Sektor Pemerintahan di Indonesia
31. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Trunuh Kabupaten Klaten

Belanja Publik, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat, tentang dampak belanja pemerintah pada kesejahteraan dan layanan dasar.

1. Analisis Efektivitas Program Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
2. Analisis Hasil Belanja Pemerintah melalui Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) 10 Bali Baru terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Studi Kasus Kawasan Borobudur
3. Analisis Kesenjangan Kemakmuran antara Cita-Cita/ Tujuan Bernegara dan Kondisi Terkini Pemerintah Daerah di Indonesia
4. Analisis Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Infrastruktur
5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat
6. Analisis Kondisi Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
7. Analisis Pengaruh Pajak terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta
8. Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi: Studi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Bontang Selatan 1
9. Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Dampak Anggaran Kesejahteraan pada Outcome Pendidikan dan Kesehatan di DIY
11. Efektivitas Belanja Langsung Pro-Poor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2016
12. Efektivitas Implementasi Program Dana Bergulir Koperasi (Studi pada Koperasi Penerima Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)
13. Efisiensi Pelayanan Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Eksplorasi Hubungan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Sosial
15. Eksplorasi Karakteristik Kondisi Keuangan Kota Layak Huni di Dunia
16. Eksplorasi Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Kesehatan
17. Eksplorasi Keterkaitan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tingkat Layanan Pendidikan
18. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)
19. Implementasi Program Smart City: Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman
20. Pengaruh Dana Kapitasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Provinsi DI Yogyakarta
21. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia
22. Peran Kualitas Belanja dan Karakteristik Kepala Daerah dalam Peningkatan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Indonesia
23. Stagnan Angka Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Kebumen 2013-2023
24. Strategi Pemanfaatan Insentif Pajak atas Kebijakan Stimulus dan Subsidi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman
25. Strategi Peningkatan Penatausahaan Belanja Langsung Sesuai Feedback dari Pengendalian Manajemen: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
26. Tata Kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mautapaga di Kecamatan Ende Timur

Keuangan Negara: APBN, Perbendaharaan, dan PNBP, tentang pengelolaan kas negara, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

1. Analisis atas Pembiayaan Utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus Tahun Anggaran 2016)
2. Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Pertanian
3. Analisis Diversifikasi Investasi pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sebuah Badan Layanan Umum
4. Analisis Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Waktu Penyelesaian Tagihan kepada Negara melalui Mekanisme Kontraktual (Studi di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan)
5. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Studi pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar)
6. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Unit Kerja Kementerian/Lembaga untuk Mencapai Target Kinerja di Tengah Pemotongan Anggaran Studi pada Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRR – BATAN)
7. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Kementerian Negara/Lembaga terhadap Implementasi Kebijakan Standar Biaya Keluaran Khusus
8. Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang)
9. Analisis Implementasi Kebijakan Penghematan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
10. Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
11. Analisis Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)
12. Analisis Kendala Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan pada Lingkup Pemerintah Pusat (Studi pada KPPN Yogyakarta)
13. Analisis Kesuksesan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Studi pada KPPN Serang)
14. Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat)
15. Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah
16. Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun (Studi pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta)
17. Analisis Saldo Kas Optimal Pemerintah Pusat
18. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
19. Analisis Varian dan Perilaku Disfungsional dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga
20. Eksplorasi Pemanfaatan Informasi Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintah Pusat
21. Eksplorasi Penggunaan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
22. Evaluasi Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Studi pada KPPN Yogyakarta
23. Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional tentang Insentif Pajak di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
24. Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan
25. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (Studi Kasus pada KPPN Yogyakarta)
26. Evaluasi Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2017 (Studi pada Kabupaten Magelang dan Boyolali)
27. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Yogyakarta
28. Kajian atas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2015-2017
29. Kesenjangan Kinerja Pengelolaan Kas Negara (Studi Kasus pada KPPN Metro dan Kotabumi)
30. Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
31. Peran E-Government dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia (Studi pada Sistem Informasi PNBP Online)
32. Persepsi Fraud Diamond Model pada Pengelolaan Dana APBN Penanganan COVID-19 dengan Penalaran Moral sebagai Variabel Moderasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia
33. Persepsi Pegawai Kementerian Keuangan terhadap Implementasi Whistleblowing System (WiSe)
34. Studi Utang Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000-2016
35. Tantangan Program Sinergi Reformasi Joint Analysis atas Pengelolaan Batu Bara untuk Penerimaan Negara

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Procurement, tentang proses dan pengawasan pengadaan pemerintah.

1. Analisis Dampak Kualitas E-Procurement terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Provinsi Jambi
2. Analisis Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Kabupaten XXX)
3. Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
5. Analisis Pengadaan Kapal: Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
6. Analisis Penyelesaian Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat COVID-19 di Kabupaten Kapuas Hulu
8. Analisis Praktik Probity Audit dalam Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten X)
9. Efektivitas Implementasi E-Procurement dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pemerintah Daerah di Indonesia
10. Evaluasi E-Procurement Berbasis Unsur Sistem Pengendalian Internal di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
11. Evaluasi Efektivitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Evaluasi Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Universitas Gadjah Mada)
13. Evaluasi Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) dengan Prosedur E-Tendering di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
14. Evaluasi Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) (Studi pada Universitas Gadjah Mada)
15. Evaluasi Kinerja Pengadaan Pasar Srago Tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
16. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
17. Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja)
18. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadaan Barang/Jasa: Studi Kasus di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
19. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengadaan Barang/Jasa Desa Studi pada Desa Dompol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah
20. Fitur Kegunaan, Dinamis, dan Pengganggu sebagai Anteseden Technostress pada Pengguna Simpel UGM
21. Penilaian Risiko pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah Daerah XYZ

Penutup

Dengan 299 judul, sektor publik adalah rumpun bidang ilmu yang paling ramai, sehingga kebaruan perlu dicari dengan cermat, misalnya lewat kebijakan baru, perbandingan antardaerah, atau data beberapa tahun. Bagi mahasiswa yang bekerja di instansi pemerintah, rumpun ini memberi keuntungan akses data. Topik ini berkaitan erat dengan audit internal dan APIP, SPIP dan manajemen risiko, e-government, dan pajak daerah. Lihat juga judul tesis Administrasi Publik UGM dan halaman induk judul tesis Magister Akuntansi UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.