HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

 

Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS

Pada tahun-tahun awal sejak dikonfirmasinya kasus AIDS pada hampir tiga dekade lalu (1987), upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia masih terbatas dan berfokus pada sektor kesehatan. Saat itu peningkatan jumlah infeksi terbilang masih lambat. Peningkatan tajam mulai mengemuka pada pertengahan 1990-an. Pada saat yang sama, mulai terbentuk konsensus di tingkat global bahwa HIV dan AIDS merupakan suatu masalah pembangunan yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Para donor internasional pun mulai menginvestasikan bantuan dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung upaya responsif terhadap epidemi HIV dan AIDS. Sementara berbagai tekanan terhadap pemerintah semakin mengemuka di berbagai negara untuk mendorong terselenggaranya respons terhadap epidemi HIV dan AIDS yang tidak terbatas pada sektor kesehatan saja tetapi juga perlunya melibatkan kerjasama antar-berbagai sektor, termasuk dengan lembaga non-pemerintahan (KPAN, 2014).

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids  menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

 

Pemerintah Indonesia merespons perkembangan situasi dan tekanan-tekanan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/1994 untuk membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) sebagai badan lintassektor yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Tidak lama setelah KPAN dibentuk, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) mengeluarkan keputusan tentang Strategi Nasional (Stranas) Penanggulangan AIDS di Indonesia pertama yang mencakup periode lima tahun (1995–2000). Namun, perencanaan ini tidak didukung dengan sumber daya dalam bentuk alokasi pendanaan dari pemerintah. Sebagai gantinya, insiatif kesehatan global dari berbagai lembaga donor internasional (USAID, AusAID, World Bank, dan lembaga multilateral seperti beberapa badan PBB) menyumbangkan hampir US$ 60 juta selama periode Stranas pertama ini. Sedangkan anggaran pemerintah Indonesia sendiri saat itu hanya sekitar US$ 20 juta (KPAN, 2014). Pola seperti ini kemudian berimplikasi pada ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap bantuan donor internasional.

 

HIV dan AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh. Menurunnya kekebalan tubuh disebabkan oleh Humman Immunodeficiency Virus (HIV). Menurut Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI, pada dasarnya HIV adalah jenis parasit onligae yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Virus ini “senang” hidup dan berkembang biak pada sel darah putih manusia. HIV akan ada pada cairan tubuh yang mengandung sel darah putih seperti darah, cairan plasenta, air mani atau cairan sperma, cairan sumsung tulang, cairan vagina air susu ibu, dan cairan otak. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut termasuk limfosit yang disebut “sel T–4) atau disebut pula “sel CD-4”.

Menurut Forum Lingkaran Perempuan Media (2011:17), setelah seseorang tertular HIV , tubuh akan bereaksi menghasilkan antibody untuk memerangi virus taersebut. Antibody baru dapat terdeteksi setelah rentang waktu 3-6 bulan. Masa  ini disebut sebagai window period atau periode jendela. Seseorang baru bisa dipatikan mengidap HIV hanya setelah melalui pemeriksaan darah. Pada periode ini, meski tubuh sudah terseran HIV positif, penderita masi tampak sehat, tidak mendampakkan gejala sakit. Masa yang disebut laten ini dapat berlangsung selama 7-10 tahun. Seseorang yang terinfeksi virus HIV atau menderita AIDS sering disebut ODHA singkatan dari orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Cara Penularan HIV dan AIDS

Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda, HIV hanya ditularkan melalui cara-cara sebagai berikut:

  1. Melalui hubungan seksual dengan penderita
  2. Melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV. darah
  3. Melalui alat jarum suntik yang tidak steril
  4. Pemindahan virus dari yang terinfeksi kepada bayi yang sebelum atau selama proses kelahiran.
  5. Melalui ASI

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

Penanggulangan HIV dan AIDS

Penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan sebagai berikut :

  1. Sosialisasi
  2. Pencegahan
  3. Konseling dan tes sukarela yang terjamin kerahasiaannya atau Layanan VCT (Voluntary Counselling and Testing)
  4. Perawatan dan pengobatan

 

Pencegahan HIV-AID

Menurut KPA (2013) ada 4 hal sederhana mencegah penularan HIVAIDS, yaitu program ABCD:

  1. Abstinence – Tidak berhubungan seks (berpuasa)
  2. Be Faithful – Selalu setia pada pasangan
  3. Condom – Gunakan kondom di setiap hubungan seks berisiko
  4. Drugs – Jauhi Napza

Fasilitas Kesehatan penderita HIV-AID

Fasilitas kesehatan yang diperlukan oleh penderita HIV-AIDS adalah sebagai berikut:

 

a. Fasilitas Perawatan Akut

Perawatan rawat inap intensif yang mempunyai staf lengkap dan sudah berpengalaman. Di ruang rawat ini penderita diawasi 24 jam penuh. Jenis pelayanan dasar yang diperlukan adalah penyakit dalam, bedah, anestesi, laboratorium, radiologi, gizi dan farmasi.

 

b. Fasilitas Perawatan Khusus

Adalah fasilitas perawatan yang sudah terbiasa merawat pasien AIDS. Unit ini menyediakan perawatan untuk pasien AIDS yang tidak dalam fase akut tetapi memerlukan perawatan di rumah sakit untuk rehabilitasi.

 

c. Fasilitas Perawatan Intermediate

Fasilitas ini diperlukan untuk penderita yang tidak terus-menerus memerlukan dokter atau perawat yang berpengalaman. Ini berlaku baik untuk fasilitas rawat inap maupun berobat jalan.

 

d. Fasilitas Perawatan Masyarakat (shelter)

Penderita AIDS yang sedang tidak dirawat di rumah sakit kadang-kadang memerlukan beberapa jenis fasilitas non-medik, seperti perumahan, pengadaan  makanan, dan bantuan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi atau ke toilet.

 

e. Pusat Kesehatan Masyarakat

Puskesmas yang diperlukan adalah yang dilengkapi dengan pelayanan psikologi, rehabilitasi, sosial, gizi dan pendidikan kesehatan.

 

f. Perawatan Kesehatan di Rumah

Fasilitas ini diperlukan oleh penderita, agar ia dapat tetap tinggal di rumahnya sambil terus di pantau dan mendapat perawatan rumah medik yang berkesinambungan. Untuk tujuan tersebut diperlukan pekerja sosial, perawat dan relawan baik dari kalangan agama maupun dari lapisan masyarakat lain.

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids  menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Aids

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv dan Aids Di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya)

 

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya sehingga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kota Surabaya. Sebaran penyakit ini hampir diseluruh wilayah Kota Surabaya. Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya di tahun 2014 bahwa Puskesmas dengan temuan kasus HIV dan AIDS tertinggi adalah Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis  proses implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Peneliti menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Penentuan responden dengan teknik purposive random sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri yang menjadi informan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas Putat Jaya. Hasil penelitian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 (Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya) yaitu rendahnya komunikasi antar instansi pemerintah, sumber-sumber sudah sangat mencukupi, kurangnya disposisi, dan struktur organisasi yang berkaitan dengan SOP yang mudah dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat serta adanya partisipasi dari swasta.

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv/Aids Kota Palu

 

HIV di Indonesia sampai dengan bulan Maret 2013 sebanyak 103.759 kasus. Kasus di Sulawesi Tengah HIV dan AIDS dilaporkan secara kumulatif dilaporkan sebanyak 359 kasus, meliputi HIV sebanyak 80 kasus, AIDS sebanyak 147 kasus dan 21 orang meninggal dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu dan mengetahui konsep komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi dalam penaggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik triangulasi, yakni wawancara mendalam (indept interview), observasi, dan telaah dokumentasi lapangan. Dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat pokok–pokok yang akan ditanyakan untuk memperoleh keterangan secara lisan antara peneliti dengan informan. Jumlah informan yang digunakan adalah 5 orang, terdiri dari 1 informan kunci dan 2 biasa serta 2 orang informan tambahan. Analisis data menggunakan pendekatan analisa isi (content analysis)  dengan teknik matriks dimana informasi yang diperoleh diolah dalam tabel, dan kategorisasi serta dalam bentuk narasi/cerita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Palu belum mempunyai Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS sehingga lingkungan dan sasarannya belum efektif, komunikasi antar birokrasi dan sikap pelaksana cukup baik dengan wewenang dan adanya insentif yang diberikan, namun sumber daya belum mencukupi dan pandangan dari instansi lain yang masih rendah. Diharapkan Kota Palu membuat Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS agar arah kebijakan lebih jelas dan lebih optimal.

 

Contoh Tesis 3 : Kajian Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu

 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Dengan Perda tersebut seharusnya epidemi HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditekan perkembangan namun kasus HIV menempati urutan tertinggi dan kasus yang merupakan tertinggi kedua di antara semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian adalah observasional dengan desain potong lintang. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada pelaku kebijakan serta penumpulan data sekunder yaitu dokumen kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta data kasus HIV/AIDS dari KPA Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis kebijakan dengan analisis kesenjangan antara kebijakan dan dengan pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis data secara deskriptif. Kasus HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Tanah Bumbu pada Wanita Penjaja Seks Langsung. Pelaksanaan kebijakan masih belum optimal, diantaranya upaya promotif dan preventif yang masih belum maksimal seperti kurangnya koordinasi dan fasilitas. Rumah sakit pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai rumah sakit rujukan ODHA, belum berjalan maksimal untuk menyediakan layanan konsultasi dan tes sukarela, perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA. Perlu koordinasi rencana terhadap program penanggulangan dari instansi terkait serta LSM agar tidak berjalan masing-masing.

 

Contoh Tesis 4 : Studi implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Barat

 

Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari perkembangan pembangunan fisik semata, melainkan dari kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Satu diantara begitu banyak penyakit yang berbahaya dan mengancam kualitas hidup masyarakat adalah penyakit HIV/AIDS. Penyebaran penyakit HIV/AIDS di Indonesia cukup mengkhawatirkan, termasuk salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dituangkan melalui Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Indonesia Tahun 2007-2010 yang meliputi berbagai program. Di Kalimantan Barat, keseriusan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ditunjukkan melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terhadap penyebarluasan HIV/AIDS di Kalimantan Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan observasi. Implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di provinsi Kalimantan Barat melalui promosi kesehatan, layanan VCT serta surveilans. Secara keseluruhan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS belum mendapatkan hasil yang maksimal dilihat dari belum maksimalnya penemuan jumlah kasus untuk membongkar fenomena gunung es. Jumlah kasus yang ditemukan masih jauh dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Namun untuk cakupan penanggulangan HIV/AIDS sudah menunjukkan peningkatan dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS yang ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mengakses layanan VCT. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS adalah adanya anggaran pemerintah yang masih minim terhadap penanggulangan HIV/AIDS, kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan penderita HIV/AIDS serta masih kurangnya peran serta aktif dari instansi pemerintah dalam kemitraan penanggulangan HIV/AIDS.

 

Contoh Tesis 5 : Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah

 

Dalam upaya penurunan angka HIV/AIDS, ada bebrapa kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang penanggulangan HIV dan AIDS (Perda). Adapun dokumen pendamping Perda yaitu Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 (Pergub). Dengan adanya Perda diharapkan penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin menurun, tetapi pada kenyataanya penderita HIV/AIDS setiap tahun mengalami peningkatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Subjek penelitian Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS di Jawa Tengah.

 

Hasil menunjukkan penelitian bahwa jumlah sumber daya pelaksana program saat ini belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah wilayah cakupan walaupun ada asisten yang membantu pelaksanaan program, beberapa petugas masih merangkap dengan tugas lain. Alokasi dana terbesar yaitu pada daerah yang sudah mempunyai perda, Kabupaten Batang sebesar Rp 368.720.000,00 dan dana yang terbesar digunakan untuk penanganan sebesar Rp 217.533.240,00. Sedangkan dana terendah yaitu pada daerah yang belum mempunyai perda, Kabupaten Kendal sebesar Rp 143.665.000,00 dan dana yang terbesar digunakan untuk pencegahan sebesar Rp 56.419.141,00. Setiap kegiatan pengimplementasian kebijakan penanggulangan HIV/AIDS saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur secara khusus. Namun sebelum melaksanakan kegiatan ada rapat untuk persiapan kegiatan-kegiatan. Kegiatan rapat antara lain membuat TOR, undangan, jadwal, daftar hadir, dokumentasi dengan metode rapat paparan, diskusi, dan diskusi kelompok.  Disarankan untuk meningkatkan partisipasi dari SKPD terkait, meningkatkan dukungan dana, membuat Standar Operasional Prosedur untuk mempermudah pengimplementasian kebijakan.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas

 

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan terobosan Pemerintah dalam upaya mencapai target MDG’s tahun 2015 yakni menekan jumlah penyebaran virus HIV di Indonesia khususnya. Bantuan dana yang diberikan pemerintah dan lembaga dari luar negeri kepada Indonesia menangulangi masalah HIV/AIDS. Khususnya untuk meringankan warga miskin biaya pengobatan, dan perawatan HIV/AIDS. Diharapkan dengan adanya program pencegahan dan penanggulangan dapat mendorong ODHA memeriksakan dirinya

ke VCT terdekat akan mengurangi tingkat penyebaran virus HIV/AIDS serta dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat akan bahaya HIV/AIDS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus yang dikaji adalah keberhasilan implementasi, dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling dan accidental sampling. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil yang diperoleh adalah komunikasi antara pelaksana program dan kelompok sasaran serta komunikasi antara internal pelaksana program kurang dapat berjalan efektif. Sumber daya manusia berkompeten namun dana masih mengalami keterhambatan dari pengelola dana. Dan struktur birokrasi mudah tidak menyulitkan pegawai antar divisi tentang informasi terbaru yang diterima segera sampai ke atas tidak perlu penyampaian secara formal. Hasil program ditinjau dari kemampuan realisasi program dan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itu keberhasilan implementasi program pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya dapat tercapai.

 

Contoh Tesis 7 : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids di Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bitung

 

Pada tahun 2017 menyatakan bahwa peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun perlu memperhatikan pelaksanaan program penanggulangannya. Keterlibatan pemerintah sangat penting dilakukan mengingat belum adanya kesamaan cara pandang dalam merespons masalah HIV/AIDS, keterbatasan anggaran, belum optimalnya mekanisme koordinasi dalam perencanaan, hingga kurangnya fokus pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memprioritaskan masalah HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung, dengan jumlah informan yaitu 5 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan observasi dokumen. Analisis data dengan memakai metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung, untuk penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat, peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat, pengembangan intervensi struktural, dan penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data sudah berjalan dengan cukup baik.

 

Contoh Tesis 8 : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids di Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bitung

 

Pada tahun 2015 menyatakan bahwa Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun perlu memperhatikan pelaksanaan program penanggulangannya. Keterlibatan pemerintah sangat penting dilakukan mengingat belum adanya kesamaan cara pandang dalam merespons masalah HIV/AIDS, keterbatasan anggaran, belum optimalnya mekanisme koordinasi dalam perencanaan, hingga kurangnya fokus pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memprioritaskan masalah HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung, dengan jumlah informan yaitu 5 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan observasi dokumen. Analisis data dengan memakai metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bitung, untuk penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat, peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat, pengembangan intervensi struktural, dan penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data sudah berjalan dengan cukup baik.

 

Contoh Tesis 9 : Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Surakarta

 

Pada tahun 2017 penelitian ini menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodefisiency Virus Dan Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal/empiris. Jenis data primair . Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta adalah (1) disebabkan masalah HIV dan AIDS belum dianggap masalah prioritas baik oleh sektor kesehatan maupun sektor pembangunan yang terkait ; (2) dukungan politik yang belum memadai terhadap program ; (3) belum terkoordinasinya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) dan SKPD Kota Surakarta baik berupa arahan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program meskipun berbagai Surat Keputusan mengenai upaya penanggulangan bahkan pembiayaan telah dikeluarkan ; dan (4) masih belum maksimalnya penyebaran dan akses informasi layanan kesehatan dan ketersediaan adanya layanan VCT, ARV bagi penderita dan orang beresiko tinggi terinfeksi HIV dan AIDS. Kebijakan yang harus dilakukan agar penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta adalah 1) lebih memperkuat landasan operasional terutama petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, sanksi. (2) meningkatkan fungsi dan tugas KPA baik secara kualitas, manegement serta kelembagaan KPA. (3) meningkatkan keterlibatan Populasi Kunci Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli HIV/AIDS dan kelompok resiko tinggi dalam perencanaan program dan menjalankan program serta evaluasi program sebagai Petugas Lapangan (PL), Konselor, Manager Kasus. Pembentukan budaya/kultur dilakukan dengan cara mempengaruhi sikap dan perilaku secara terus menerus/rutin agar dapat memahami, menyikapi proses penanggulangan dan empati, sehingga dapat memperkecil diskriminasi terhadap ODHA. Kata Kunci : Implementasi 13 Kebijakan 13 HIV/AIDS 13 Surakarta

 

Contoh Tesis 10 : Implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids di Kota Tarakan

 

Penelitian pada tahun 2017 menyatakan bahwa Metodelogi penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari informan pihak Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Tarakan. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dan field work research. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model interaktif. Aktivitas dalam analisis data ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data ini didapatkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan belum berjalan secara optimal. Hal ini berdasarkan sosialisasi yang belum optimal, terbatasnya sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, serta belum berjalannya kerjasama dan koordinator antar lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?