HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Judul Tesis Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Tesis adalah kesempatan mahasiswa magister hukum untuk menguji apakah aturan yang tertulis benar-benar bekerja di lapangan. Topik korupsi dan kejahatan ekonomi selalu relevan karena dampaknya langsung terasa: dana publik bocor, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat pada hukum menurun. Kasus korupsi dana desa, pengadaan barang/jasa, hingga pencucian uang terus bermunculan, sementara aturannya juga terus berubah, termasuk setelah KUHP Nasional berlaku pada 2026. Karena itu, penelitian di bidang ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Peluang Penelitian ke Depan

Masih banyak celah yang bisa digarap untuk tesis di bidang ini, antara lain:

  1. Korupsi dalam KUHP Nasional. KUHP baru memuat pasal korupsi (Pasal 603–606) dengan ancaman minimum yang berbeda dari UU Tipikor. Penelitian dapat menguji dampaknya terhadap pemidanaan dan kedudukan UU Tipikor sebagai aturan khusus.
  2. Perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. Uang negara yang berhasil dikembalikan masih jauh lebih kecil dari kerugiannya. Kajian tentang perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based) dan perbandingan dengan negara lain masih sangat dibutuhkan.
  3. Korupsi dana desa dan pengadaan elektronik. Efektivitas e-katalog, pengawasan berbasis teknologi, dan peran inspektorat dalam mencegah korupsi di desa dan daerah belum banyak diteliti secara empiris.
  4. Pencucian uang melalui aset digital. Kripto, judi online, dan dompet digital makin sering dipakai untuk menyamarkan hasil kejahatan, sementara cara pembuktiannya di pengadilan masih menjadi tantangan.
  5. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Penerapan Perma 13 Tahun 2016 dalam perkara korupsi dan kejahatan keuangan masih jarang, sehingga terbuka untuk studi putusan.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam delapan subkelompok:

Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Korupsi, tentang peran kepolisian, kejaksaan, dan KPK pada tahap awal penanganan perkara.

  1. Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga
  2. Analisis Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
  3. Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  4. Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa pada Bidang Intelijen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jepara)
  5. Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan
  6. Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)
  7. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Majalengka
  8. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kepolisian Resor Kudus)
  9. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara)
  10. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satreskrim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Polres Rembang)
  11. Eksistensi Kewenangan Kepolisian dalam Mengusut Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara
  12. Formulasi Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dalam Keadaan Tertentu (Studi Kasus Kepolisian Resor Indramayu)
  13. Implementasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi
  14. Implikasi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintah Daerah (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)
  15. Kekuatan Pembuktian Penyadapan Telepon sebagai Bukti Elektronik dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi
  16. Legalitas Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam Perspektif Criminal Justice System
  17. Legitimasi Hukum Kewenangan Kepolisian Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
  18. Legitimasi Wewenang Kejaksaan Mengungkap Korupsi dengan Dampak Kerugian Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
  19. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang
  20. Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian (Studi Kasus di Ilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  21. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara
  22. Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Maluku Barat Daya
  23. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat)
  24. Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah
  25. Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung
  26. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pt.pelindo II)
  27. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara di Kepolisian Resor Purbalingga
  28. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang
  29. Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ciamis)
  30. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi
  31. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Upaya Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi
  32. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya
  33. Supremasi Hukum Peran Kejaksaan dalam Penangkapan Tersangka Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)

Penuntutan, Pembuktian, dan Putusan Perkara Korupsi, tentang pembuktian di persidangan dan pertimbangan hakim tipikor.

  1. Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)
  2. Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice
  3. Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga
  4. Analisis Hukum terhadap Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 566 K/Pid.Sus/2019)
  5. Analisis Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi
  6. Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Bone)
  7. Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  8. Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)
  9. Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa pada Bidang Intelijen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jepara)
  10. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tuntutan Pidana dengan Nomor Perkara: PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)
  11. Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023)
  12. Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan
  13. Analisis Yuridis Peran Kejaksaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Terdakwa
  14. Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi
  15. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Kantor Bank BKK Kendal (Studi Kasus Putusan Pidana No. 32/Pidsus-TPK/2022/ PN Smg.)
  16. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang yang Ternyata Tidak Bersalah (Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023)
  17. Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
  18. Disparitas Putusan Hakim terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  19. Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  20. Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/Pid.Sus/2017)
  21. Efektivitas Kinerja Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pasca Pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) (Studi Kejaksaan Negeri Grobogan)
  22. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)
  23. Efektivitas Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Perkara Tindak Pidana Korupsi
  24. Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)
  25. Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  26. Fungsionalisasi Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Hakim Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang)
  27. Implementasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)
  28. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang
  29. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti
  30. Implementasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi
  31. Kebijakan Plea Bargaining oleh Kejaksaan dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
  32. Kekuatan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  33. Kekuatan Pembuktian Penyadapan Telepon sebagai Bukti Elektronik dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi
  34. Kepastian Hukum Pra Peradilan atas Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor: 01/Pid.Pra/2022/PN.Png)
  35. Kewenangan Kejaksaan sebagai Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
  36. Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penuntutan
  37. Legitimasi Wewenang Kejaksaan Mengungkap Korupsi dengan Dampak Kerugian Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
  38. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)
  39. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dengan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo)
  40. Pembuktian terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal dari Auditor Internal Kejaksaan dalam Perkara Tindak Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
  41. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Buru yang Berkepastian Hukum (Studi Kasus: Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb)
  42. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg)
  43. Penegakan Kode Etik terhadap Hakim yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menjaga Kehormatan Hakim
  44. Penerapan Asas Lex Specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang
  45. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks)
  46. Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
  47. Penerapan Teori Deelneming pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
  48. Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  49. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat)
  50. Perampasan Aset Terpidana Korupsi yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
  51. Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Grobogan)
  52. Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Ende)
  53. Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang Berkepastian Hukum
  54. Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung
  55. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Temanggung)
  56. Peran Kejaksaan dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora
  57. Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purworejo)
  58. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pt.pelindo II)
  59. Peran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kudus
  60. Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ciamis)
  61. Peranan Lembaga Kejaksaan dalam Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kudus)
  62. Perlindungan Hukum terhadap Korban pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Uang Pengganti
  63. Perlindungan Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Tidak Menikmati Hasil Korupsi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg
  64. Resistensi Sebuah Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009)
  65. Sistem Pembuktian pada Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  66. Sistem Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  67. Supremasi Hukum Peran Kejaksaan dalam Penangkapan Tersangka Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)
  68. Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Eksekutorial Jaksa terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi
  69. Untuk Memulihkan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Keadilan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tegal)
  70. Urgensi Pelaksanaan Putusan IN Absentia dalam Peristiwa Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum

Sanksi, Pemidanaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi, tentang berat ringannya pidana dan pertanggungjawaban pelaku.

  1. Analisis Hukum terhadap Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 566 K/Pid.Sus/2019)
  2. Analisis Hukum terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  3. Analisis Kebijakan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
  5. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT Sby)
  6. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
  7. Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg)
  8. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tuntutan Pidana dengan Nomor Perkara: PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)
  9. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Kantor Bank BKK Kendal (Studi Kasus Putusan Pidana No. 32/Pidsus-TPK/2022/ PN Smg.)
  10. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk)
  11. Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam
  12. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan
  13. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg)
  14. Depenalisasi Ancaman Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  15. Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  16. Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Pembantuan Suap
  17. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)
  18. Efektivitas Pemidanaan terhadap Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi
  19. Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby)
  20. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
  21. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang
  22. Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara
  23. Kebijakan Sistem Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  24. Konstruksi Hukum Trading IN Influence dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  25. Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi
  26. Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Seluruh atau Sebagian Hak-Hak Tertentu yang Diberikan Pemerintah kepada Terpidana pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
  27. Penerapan Teori Deelneming pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
  28. Penerapan Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice
  29. Perlindungan Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Tidak Menikmati Hasil Korupsi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg
  30. Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)
  31. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  32. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto)
  33. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam Rangka Mewujudkan Keadilan
  34. Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  35. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
  36. Tanggung Jawab Hukum terhadap Korupsi Kebijakan dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital
  37. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi
  38. Tinjauan Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)
  39. Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti
  40. Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

Kerugian Keuangan Negara, Uang Pengganti, dan Perampasan Aset, tentang penghitungan kerugian negara dan pemulihan aset.

  1. Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  2. Analisis Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan
  3. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tuntutan Pidana dengan Nomor Perkara: PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)
  4. Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Area Traffic Control System (ATCS) Kota Tarakan Kalimantan Utara Studi Kasus Laporan Informasi Nomor: I.I/199/IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022
  5. Analisis Yuridis Peran Kejaksaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Terdakwa
  6. Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi
  7. Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)
  8. Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pengembalian Uang atau Uang Pengganti atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali
  9. Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
  10. Disparitas Putusan Hakim terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
  11. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)
  12. Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)
  13. Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby)
  14. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti
  15. Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara
  16. Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penuntutan
  17. Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif
  18. Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
  19. Legitimasi Wewenang Kejaksaan Mengungkap Korupsi dengan Dampak Kerugian Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
  20. Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.Mks)
  21. Optimalisasi Tahap Prapenuntutan sebagai Upaya Perampasan Aset pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/PN.Mnk)
  22. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)
  23. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dengan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo)
  24. Pembuktian terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Negara Berasal dari Auditor Internal Kejaksaan dalam Perkara Tindak Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
  25. Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Asset Recovery
  26. Penerapan Perampasan Aset Beneficial Owner dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah)
  27. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri
  28. Perampasan Aset Terpidana Korupsi yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)
  29. Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung
  30. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pt.pelindo II)
  31. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara di Kepolisian Resor Purbalingga
  32. Perlindungan Hukum terhadap Korban pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Uang Pengganti
  33. Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  34. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
  35. Politik Hukum Penentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kerugian Negara yang Bermula dari Perbuatan Melawan Hukum
  36. Regulasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Gugatan Perdata Berbasis Kepastian Hukum
  37. Sistem Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  38. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi
  39. Tinjauan Yuridis Perampasan Aset untuk Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan
  40. Untuk Memulihkan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Keadilan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tegal)
  41. Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti
  42. Urgensi Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia: Studi Komparasi dengan Australia
  43. Urgensi Peran Kejaksaan dalam Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)

Korupsi Dana Desa, Pengadaan Barang/Jasa, dan Sektor Publik, tentang korupsi di pemerintahan desa, daerah, dan proyek pemerintah.

  1. Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi di Kabupaten Blora
  2. Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga
  3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT Sby)
  4. Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Area Traffic Control System (ATCS) Kota Tarakan Kalimantan Utara Studi Kasus Laporan Informasi Nomor: I.I/199/IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022
  5. Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)
  6. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Kantor Bank BKK Kendal (Studi Kasus Putusan Pidana No. 32/Pidsus-TPK/2022/ PN Smg.)
  7. Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pengembalian Uang atau Uang Pengganti atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali
  8. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Majalengka
  9. Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diskresi (Studi Putusannomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tte)
  10. Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah (Studi Penelitian pada Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)
  11. Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan (Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)
  12. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satreskrim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Polres Rembang)
  13. Eksistensi Kewenangan Kepolisian dalam Mengusut Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara
  14. Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020)
  15. Implikasi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintah Daerah (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)
  16. Legalitas Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dalam Perspektif Criminal Justice System
  17. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara
  18. Penegakan Kode Etik terhadap Hakim yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menjaga Kehormatan Hakim
  19. Penerapan Asas Lex Specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang
  20. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri
  21. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat)
  22. Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah
  23. Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung
  24. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pt.pelindo II)
  25. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  26. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto)
  27. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam Rangka Mewujudkan Keadilan
  28. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya
  29. Tanggung Jawab Hukum terhadap Korupsi Kebijakan dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital
  30. Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Eksekutif
  31. Tinjauan Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)
  32. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara

Pencegahan Korupsi, Justice Collaborator, dan Obstruction of Justice, tentang upaya pencegahan, saksi pelaku yang bekerja sama, dan perintangan proses hukum.

  1. Analisis Yuridis terhadap Konsep Pembaharuan Hukum terhadap Pengaturan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  2. Efektivitas Kinerja Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pasca Pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) (Studi Kejaksaan Negeri Grobogan)
  3. Efektivitas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset Milik Daerah (Studi Penelitian pada Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)
  4. Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan (Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR)
  5. Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020)
  6. Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
  7. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cirebon
  8. Penegakan Hukum Obstruction Of Justice terhadap Proses Penyidikan Kepolisian
  9. Penegakan Hukum terhadap Obstruction Of Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  10. Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Grobogan)
  11. Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purworejo)
  12. Peran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kudus
  13. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi
  14. Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
  15. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Upaya Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi
  16. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dilihat dari Perspektif Hukum di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tentang penelusuran dan pembuktian harta hasil kejahatan.

  1. Analisis Hukum tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia
  2. Analisis Penggabungan Gugatan Perkara Perdata ke Perkara Pidana dalam Ganti Kerugian terhadap Korban dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.utr)
  3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
  4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.sel)
  5. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi
  6. Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Plk)
  7. Analisis Yuridis Pembuktian Legalitas Mata Uang Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
  8. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Turut serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg)
  9. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Penipuan (Studi Kasus Perkara Nomor 316/Pid B/2018/PN Smn)
  10. Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)
  11. Efektivitas Beban Pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023)
  12. Efektivitas Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Perkara Tindak Pidana Korupsi
  13. Efektivitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia
  14. Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) dalam Kontruksi Kepastian Hukum
  15. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang
  16. Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.Mks)
  17. Optimalisasi Tahap Prapenuntutan sebagai Upaya Perampasan Aset pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/PN.Mnk)
  18. Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)
  19. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian dari Hasil Penipuan Investasi dengan Modus Cryptocurrency (Bitcoin)
  20. Penerapan Perampasan Aset Beneficial Owner dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah)
  21. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
  22. Penyelesaian Hukum terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang
  23. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jkt.sel)
  24. Reformasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)
  25. Tanggung Jawab Bank terhadap Transaksi Penyelenggara Negara dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta)
  26. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Sistem Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Perbankan, Investasi, Pajak, Cukai, dan Mata Uang, tentang kejahatan di sektor keuangan, investasi ilegal, perpajakan, cukai, dan uang palsu.

  1. Analisis Yuridis Pembuktian Legalitas Mata Uang Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
  2. Efektivitas Beban Pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023)
  3. Efektivitas Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagai Upaya Pemenuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Cukai (Studi Kejaksaan Negeri Tuban)
  4. Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana dalam Kasus Financial Teknologi di Wilayah Grobogan
  5. Efektivitas Penerapan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terkait dengan Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana Perpajakan
  6. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)
  7. Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dalam Negeri terhadap Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Blora)
  8. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus
  9. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan
  10. Penegakan Hukum terhadap Badan Hukum Koperasi yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan
  11. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian dari Hasil Penipuan Investasi dengan Modus Cryptocurrency (Bitcoin)
  12. Penerapan Asas Lex Specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang
  13. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan
  14. Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan (Studi Kasus di Polresta Barelang)
  15. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Salatiga
  16. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb)
  17. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang
  18. Proses Penyidikan Tindak Pidana tentang Mata Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 dan Ayat 2 di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota
  19. Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank dalam Perspektif Aspek Pidana Perbankan
  20. Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Udara (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)
  21. Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Sistematis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan

Penutup

Deretan judul di atas menunjukkan bahwa korupsi dan kejahatan ekonomi bisa diteliti dari banyak sisi, mulai dari penyidikan hingga pemulihan aset. Jadikan daftar ini titik awal untuk menemukan topik yang belum banyak digarap, lalu pertajam dengan data putusan atau kasus di daerah Anda. Pilih judul yang masalah hukumnya jelas, dasar aturannya kuat, dan datanya bisa diakses.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

Baca juga artikel ini ya:

  1. Judul Tesis Hukum Tindak Pidana Narkotika di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
  2. Judul Tesis Hukum Tindak Pidana Khusus di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
  3. Judul Tesis Hukum Tindak Pidana Umum (KUHP) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
  4. Judul Tesis Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kesusilaan, dan KDRT di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
By on October 13, 2026   /   Katalog Judul Tesis  
Tags: , , , , , , , , , ,
error: