Tesis di bidang hukum keluarga dan hukum Islam meneliti aturan yang menyentuh hampir setiap rumah tangga, mulai dari perkawinan, perceraian, nafkah, hak anak, hingga waris. Bagi kampus berbasis Islam seperti Unissula, bidang ini menjadi tempat bertemunya hukum negara dan nilai-nilai syariah. Persoalannya pun terus berkembang: permohonan dispensasi kawin masih tinggi, angka perceraian besar, dan hak perempuan serta anak setelah perceraian sering tidak terpenuhi. Penelitian di bidang ini penting untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga sekaligus memperkuat peran peradilan agama.
Peluang Penelitian ke Depan
Beberapa celah yang dapat dikembangkan menjadi tesis:
- Efektivitas pembatasan dispensasi kawin. Sejauh mana Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan batas usia nikah 19 tahun berhasil menekan perkawinan anak.
- Pelaksanaan nafkah pascaperceraian. Banyak putusan nafkah istri dan anak tidak dijalankan. Model penjaminan nafkah di negara lain dapat dikaji sebagai bahan perbandingan.
- Nikah siri dan status anak. Perlindungan hak perempuan dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, termasuk isbat nikah, masih menyisakan banyak persoalan.
- Wakaf produktif dan wakaf uang. Tata kelola nazir, pengawasan, dan pengembangan aset wakaf belum banyak diteliti dari sisi hukum.
- Sengketa ekonomi syariah. Kesiapan pengadilan agama dalam memeriksa sengketa perbankan dan bisnis syariah, termasuk pelaksanaan eksekusinya, layak dikaji.
- Maqashid syariah dalam pembaruan hukum keluarga. Pendekatan ini dapat dipakai untuk menilai aturan yang ada, misalnya pembagian harta bersama ketika istri ikut bekerja.
Pengelompokan Judul
Judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam enam subkelompok:
- Perkawinan, Batas Usia Nikah, dan Dispensasi Kawin, tentang syarat, pencatatan, dan pembatasan usia perkawinan.
- Perceraian, Nafkah, dan Hak Pasca Perceraian, tentang proses perceraian serta hak istri dan anak setelahnya.
- Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Keluarga, tentang hak asuh, status anak, dan perlindungannya dalam keluarga.
- Waris, Wasiat, Wakaf, Zakat, dan Haji, tentang pengalihan harta dan ibadah yang memiliki aspek hukum.
- Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah, tentang kewenangan pengadilan agama dan sengketa ekonomi syariah.
- Hukum Islam, Fikih, dan Maqashid Syariah, tentang kajian teori hukum Islam dan penerapannya dalam hukum nasional.
Perkawinan, Batas Usia Nikah, dan Dispensasi Kawin, tentang syarat, pencatatan, dan pembatasan usia perkawinan.
| 1 | Analisis Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i |
| 2 | Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Nikah Resmi di Luar Isbat Nikah |
| 3 | Batas Usia Perkawinan Dikaitkan dengan Sertifikasi Layak Nikah (Studi terhadap Realitas Perkawinan Dini di Kabupaten Jepara) |
| 4 | Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Stunting dan Penurunan Angka Perceraian Menuju Keluarga Sejahtera di KUA Wilayah Kabupaten Semarang |
| 5 | Dispensasi Kawin dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah |
| 6 | Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Anak Pasca Putusan Perceraian |
| 7 | Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang |
| 8 | Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara) |
| 9 | Egalitas Poligami Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dalam Rangka Membangun Keluarga yang Sejahtera |
| 10 | Hukum Perwalian Nikah bagi Perempuan dalam Fikih, KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama) |
| 11 | Implementasi Bentuk Sanksi Islam dan Sanksi Pidana Positif bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus di Jakarta) |
| 12 | Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak) |
| 13 | Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dalam Konsepsi Kepastian Hukum |
| 14 | Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak |
| 15 | Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 16 | Optimalisasi Perlindungan bagi Hak Perempuan sebagai Istri dalam Pelaksanaan Poligami di Kota Cirebon |
| 17 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya) |
| 18 | Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri |
| 19 | Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora terhadap Permohonan Dispensasi Kawin |
| 20 | Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah |
| 21 | Problematika Penentuan Wali Nikah terhadap Keabsahan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus) |
| 22 | Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia |
| 23 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Kemanfaatan Hukum |
| 24 | Tinjauan Yuridis terhadap Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan) |
Perceraian, Nafkah, dan Hak Pasca Perceraian, tentang proses perceraian serta hak istri dan anak setelahnya.
| 1 | Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada Pengadilan Agama Kendal) |
| 2 | Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Stunting dan Penurunan Angka Perceraian Menuju Keluarga Sejahtera di KUA Wilayah Kabupaten Semarang |
| 3 | Dispensasi Kawin dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah |
| 4 | Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Anak Pasca Putusan Perceraian |
| 5 | Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang |
| 6 | Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara |
| 7 | Implementasi Talak Bain Sughro terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2017) |
| 8 | Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian |
| 9 | Konstruksi Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Tuntutan Pembagaian Gaji atas Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil |
| 10 | Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa Perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di Masa Pandemi Covid-19 |
| 11 | Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Cilacap |
| 12 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya) |
| 13 | Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Gugatan Rekonpensinya Gugur Akibat Suami Enggan Mengucapkan Ikrar Talak |
| 14 | Rekonstruksi Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Praktik Penegakan Hukum di Pengadilan Agama |
Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Keluarga, tentang hak asuh, status anak, dan perlindungannya dalam keluarga.
| 1 | Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Nikah Resmi di Luar Isbat Nikah |
| 2 | Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada Pengadilan Agama Kendal) |
| 3 | Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Perlindungan Anak Pasca Putusan Perceraian |
| 4 | Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Akibat Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.) |
| 5 | Metodologi Ijtihad Hakim dalam Penerapan Warisan Berdasarkan Wasiat Wajibah untuk Anak Asuh yang Disamakan dengan Anak Angkat Berbasis Keadilan |
| 6 | Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Rangka Pengawasan terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang) |
| 7 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya) |
| 8 | Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri |
| 9 | Perbandingan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam |
| 10 | Problematika Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Luar Kawin |
| 11 | Rekonstruksi Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Praktik Penegakan Hukum di Pengadilan Agama |
| 12 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengangkatan Anak di Luar Nikah untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.semarang) |
Waris, Wasiat, Wakaf, Zakat, dan Haji, tentang pengalihan harta dan ibadah yang memiliki aspek hukum.
| 1 | Analisis Pengelolaan Kuota Haji dalam Perspektif Fiqih Kebijakan Publik |
| 2 | Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara) |
| 3 | Kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat |
| 4 | Metodologi Ijtihad Hakim dalam Penerapan Warisan Berdasarkan Wasiat Wajibah untuk Anak Asuh yang Disamakan dengan Anak Angkat Berbasis Keadilan |
| 5 | Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Rangka Pengawasan terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang) |
| 6 | Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris |
| 7 | Perbandingan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam |
| 8 | Problematika Penerapan Peraturan Mengenai Pengelolaan Dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Kudus) |
| 9 | Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Pidana terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat melalui Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan |
Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah, tentang kewenangan pengadilan agama dan sengketa ekonomi syariah.
| 1 | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Sertifikat Tanah Tanpa di Ikat Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Hudatama Kota Semarang) |
| 2 | Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada Pengadilan Agama Kendal) |
| 3 | Dispensasi Kawin dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah |
| 4 | Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Jepara) |
| 5 | Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Akibat Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.) |
| 6 | Hukum Perwalian Nikah bagi Perempuan dalam Fikih, KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama) |
| 7 | Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah Indonesia Banjarnegara |
| 8 | Implementasi Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah (Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah) |
| 9 | Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara |
| 10 | Implementasi Jual Beli dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang) |
| 11 | Implementasi Talak Bain Sughro terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2017) |
| 12 | Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung |
| 13 | Konstruksi Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Tuntutan Pembagaian Gaji atas Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil |
| 14 | Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Cilacap |
| 15 | Penerapan Perjanjian di Bank Syariah Indonesia bagi Nasabah Non Muslim yang Mengajukan Pembiayaan Kegiatan Usaha (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Semarang Sudiarto) |
| 16 | Pengaruh Regulasi terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Zaman Globalisasi |
| 17 | Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri |
| 18 | Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama dalam Memberikan Putusan yang Berkeadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Litigasi |
| 19 | Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora terhadap Permohonan Dispensasi Kawin |
| 20 | Rekonstruksi Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Praktik Penegakan Hukum di Pengadilan Agama |
| 21 | Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Pidana terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat melalui Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan |
| 22 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengangkatan Anak di Luar Nikah untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.semarang) |
Hukum Islam, Fikih, dan Maqashid Syariah, tentang kajian teori hukum Islam dan penerapannya dalam hukum nasional.
| 1 | Analisis Asas Hukum Pidana Pasal 72 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat |
| 2 | Analisis Derajat Kredibilitas Alat Bukti Keterangan Saksi dan Visum Et Repertum dalam Pemenuhan Kebenaran Materiil pada Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Qawa’id Fiqhiyyah |
| 3 | Analisis Kekerasan Seksual dalam Perkawinan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 5 No. 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) |
| 4 | Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam |
| 5 | Analisis Pengelolaan Kuota Haji dalam Perspektif Fiqih Kebijakan Publik |
| 6 | Analisis Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i |
| 7 | Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Advokat Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/115B/XI/2019/Jabar |
| 8 | Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg tentang Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Pidana Islam |
| 9 | Analisis Regulasi E-Commerce terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam |
| 10 | Analisis Yuridis Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps) |
| 11 | Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kasus Narkotika dalam Perspektif Keadilan Islam, Nilai-Nilai Religious, dan Hukum Pidana (Studi Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Skw) |
| 12 | Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam |
| 13 | Analisis Yuridis Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia |
| 14 | Hukum Perwalian Nikah bagi Perempuan dalam Fikih, KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama) |
| 15 | Implementasi Bentuk Sanksi Islam dan Sanksi Pidana Positif bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus di Jakarta) |
| 16 | Implementasi Kemandirian Hakim dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam |
| 17 | Interelasi Qiy?s Ush?l Nahwi dan Qiy?s Ush?l Fiqh dalam Bingkai Konstruksi Hukum Islam (Telaah Kitab Ush?l Nahwi dan Ush?l Fiqh) |
| 18 | Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Agama Temanggung |
| 19 | Metodologi Ijtihad Hakim dalam Penerapan Warisan Berdasarkan Wasiat Wajibah untuk Anak Asuh yang Disamakan dengan Anak Angkat Berbasis Keadilan |
| 20 | Pandangan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Direksi dalam Menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan |
| 21 | Pandangan Islam terhadap Praktik Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 |
| 22 | Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang) |
| 23 | Pemerkosaan dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia |
| 24 | Penanganan Berita Bohong (Hoax) yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam |
| 25 | Perbandingan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam |
| 26 | Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam |
| 27 | Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah |
| 28 | Restorative Justice dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) |
| 29 | Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan dalam Pandangan Hukum Islam |
| 30 | Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussallam serta Kontribusinya dalam Pembaharuan KUHP Indonesia |
| 31 | Studi Komparatif Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia |
| 32 | Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia |
| 33 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Kemanfaatan Hukum |
| 34 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengangkatan Anak di Luar Nikah untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.semarang) |
| 35 | Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020) |
| 36 | Urgensi Tindakan Rehabilitasi Religius terhadap Pecandu Narkotika |
Penutup
Hukum keluarga dan hukum Islam memberi banyak ruang bagi penelitian yang memadukan kajian normatif dan data lapangan. Dari daftar di atas, pilih persoalan yang spesifik, misalnya praktik di pengadilan agama tertentu, lalu kaji dengan pendekatan hukum positif maupun hukum Islam. Perpaduan ini akan membuat tesis lebih kaya dan bermanfaat.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
