Tesis dapat menjadi suara bagi pihak yang paling sering terlupakan dalam proses peradilan pidana, yaitu korban. Selama ini perhatian hukum pidana lebih banyak tertuju pada pelaku, sementara korban kerap menanggung kerugian fisik, psikis, dan ekonomi tanpa pemulihan yang layak. Regulasi sebenarnya terus berkembang, mulai dari UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, hingga KUHAP baru yang memperkuat hak korban dan kelompok rentan. Penelitian di bidang ini penting untuk menilai apakah janji perlindungan dalam aturan tersebut benar-benar dirasakan oleh korban, terutama perempuan dan anak.
Peluang Penelitian ke Depan
Beberapa celah yang layak diangkat menjadi tesis:
- Restitusi yang tidak terbayar. Banyak putusan restitusi tidak dijalankan karena pelaku tidak mampu membayar. Mekanisme eksekusi dan dana bantuan korban perlu dikaji lebih dalam.
- Hak korban dalam KUHAP baru. Hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kini diatur dalam hukum acara. Kesiapan aparat dalam menerapkannya menjadi topik yang aktual.
- Pemeriksaan ramah anak. Praktik pemeriksaan anak korban dan anak saksi, termasuk perekaman keterangan dan pendampingan psikologis, masih beragam di setiap daerah.
- Femisida. Pembunuhan perempuan karena gendernya belum dikenal sebagai kategori tersendiri dalam hukum Indonesia, sehingga terbuka untuk kajian konseptual dan perbandingan.
- Perempuan berhadapan dengan hukum. Konsistensi hakim dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat diteliti melalui studi putusan.
- Korban kejahatan daring. Korban penipuan online dan penyebaran data pribadi sering kesulitan memulihkan kerugiannya, sehingga mekanisme perlindungannya perlu dikaji.
Pengelompokan Judul
Judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam empat subkelompok:
- Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana, tentang hak-hak korban dan peran lembaga seperti LPSK.
- Restitusi dan Ganti Kerugian bagi Korban, tentang pengajuan, putusan, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban.
- Perlindungan Hukum Anak Korban dan Anak Saksi, tentang perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi dalam perkara pidana.
- Perempuan, Keadilan Gender, dan Perlindungan Hak Perempuan, tentang kedudukan perempuan dalam hukum dan upaya mewujudkan keadilan gender.
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana, tentang hak-hak korban dan peran lembaga seperti LPSK.
| 1 | Analisis Hukum Pemberian Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan |
| 2 | Analisis Hukum terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Keadilan |
| 3 | Analisis Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam |
| 4 | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Prostitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan |
| 5 | Analisis Perspektif Keadilan terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm) |
| 6 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Putusan Nomor: 185/Pid.B/2024/PN Smg) |
| 7 | Analisis Sistem Perlindungan Hukum kepada Korban dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia |
| 8 | Analisis Sistem Perlindungan Hukum kepada Korban dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Polda Jateng |
| 9 | Analisis Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Polres Jepara) |
| 10 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus: Unit PPA Polrestabes Semarang) |
| 11 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp) |
| 12 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| 13 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Perlindungan Korban (Studi Putusan Nomor: 406/Pid.B/2021/PN Smg) |
| 14 | Analisis Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Berbasis Nilai Keadilan |
| 15 | Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perampokan |
| 16 | Aspek Medikolegal terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Semarang) |
| 17 | Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan bagi Saksi |
| 18 | Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Jateng |
| 19 | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Kotamobagu) |
| 20 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang |
| 21 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan |
| 22 | Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa terhadap Rasa Keadilan Korban |
| 23 | Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual melalui Restitusi dalam Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh) |
| 24 | Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam Proses Peradilan Pidana |
| 25 | Efektivitas Perlindungan Perempuan sebagai Korban Kekerasan di Kota Cirebon |
| 26 | Efektivitas Peruntukan Pidana Denda yang Dijatuhkan Hakim pada Perkara Anak dalam Rangka Perlindungan Anak sebagai Korban Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sumber |
| 27 | Efektivitas Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |
| 28 | Formulasi dan Penegakan Hukum Restitusi dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 29 | Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr) |
| 30 | Implementasi Pendampingan terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara |
| 31 | Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr) |
| 32 | Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika |
| 33 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang) |
| 34 | Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (Down Syndrome) dalam Pemenuhan Keadilan dan Kepastian Hukum |
| 35 | Kerangka Analisis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Korban Anak Berbasis Restorative Justice |
| 36 | Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan oleh Pelaku Anak terhadap Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) |
| 37 | Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.Mks) |
| 38 | Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kabupaten Natuna) |
| 39 | Peran Relawan Pendamping dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo |
| 40 | Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan |
| 41 | Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Evaluasi Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 42 | Perlindungan Hukum bagi Korban Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Satlantas Polres Rembang) |
| 43 | Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan (Studi Kasus Polres Cirebon) |
| 44 | Perlindungan Hukum dari Abortus Provokatus terhadap Anak yang Dikandung Karena Perkosaan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Eks Karesidenan Cirebon) |
| 45 | Perlindungan Hukum Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg) |
| 46 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda) |
| 47 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp) |
| 48 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah dan Haji dalam Perspektif Keadilan Substantif |
| 49 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan |
| 50 | Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
| 51 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia |
| 52 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon |
| 53 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Clp |
| 54 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara (Studi LP Nomor: LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr) |
| 55 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polresta Banyumas) |
| 56 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp) |
| 57 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati |
| 58 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual |
| 59 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) |
| 60 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 61 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw) |
| 62 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional) |
| 63 | Perlindungan Hukum terhadap Korban pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Uang Pengganti |
| 64 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti) |
| 65 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Salatiga |
| 66 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan |
| 67 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan |
| 68 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan |
| 69 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan) |
| 70 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan di Indonesia |
| 71 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan |
| 72 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Penyelesaian Restorative Justice |
| 73 | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggeroyokan dalam Perspektif Perlindungan Korban (Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg.) |
| 74 | Reformulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender |
| 75 | Tuntutan Jaksa terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang) |
| 76 | Urgensi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan |
Restitusi dan Ganti Kerugian bagi Korban, tentang pengajuan, putusan, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban.
| 1 | Analisis Hukum Pemberian Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan |
| 2 | Analisis Penggabungan Gugatan Perkara Perdata ke Perkara Pidana dalam Ganti Kerugian terhadap Korban dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.utr) |
| 3 | Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Madiun |
| 4 | Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembayaran Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Studi: Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm) |
| 5 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang |
| 6 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kabupaten Jembrana) |
| 7 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan |
| 8 | Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual melalui Restitusi dalam Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh) |
| 9 | Efektivitas Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |
| 10 | Formulasi dan Penegakan Hukum Restitusi dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 11 | Formulasi Penegakan Hukum terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan |
| 12 | Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr) |
| 13 | Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang |
| 14 | Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Penjatuhan Sanksi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana |
| 15 | Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.Mks) |
| 16 | Pemenuhan Hak Restitusi dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan |
| 17 | Penegakan Hukum Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
| 18 | Peran Penegak Hukum dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia |
| 19 | Tinjauan Yuridis Perampasan Aset untuk Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan |
| 20 | Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.sel) |
Perlindungan Hukum Anak Korban dan Anak Saksi, tentang perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi dalam perkara pidana.
| 1 | Analisis Hukum terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Keadilan |
| 2 | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Prostitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan |
| 3 | Analisis Perspektif Keadilan terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm) |
| 4 | Analisis terhadap Perlindungan Hak Hak Anak yang Lahir dari Sebab Perkosaan Studi di PN di Wilayah Hukum Eks Kresiden Cirebon |
| 5 | Analisis Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Polres Jepara) |
| 6 | Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Madiun |
| 7 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus: Unit PPA Polrestabes Semarang) |
| 8 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp) |
| 9 | Aspek Medikolegal terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Semarang) |
| 10 | Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban |
| 11 | Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Jateng |
| 12 | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Kotamobagu) |
| 13 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang |
| 14 | Efektivitas Pelaksanaan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan |
| 15 | Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) |
| 16 | Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual melalui Restitusi dalam Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh) |
| 17 | Efektivitas Peruntukan Pidana Denda yang Dijatuhkan Hakim pada Perkara Anak dalam Rangka Perlindungan Anak sebagai Korban Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sumber |
| 18 | Efektivitas Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |
| 19 | Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung |
| 20 | Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak atas Eksploitasi Pekerja Anak (Studi di Kota Semarang) |
| 21 | Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr) |
| 22 | Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan |
| 23 | Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr) |
| 24 | Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika |
| 25 | Implikasi Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Ketentuan Minimum Khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos) |
| 26 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang) |
| 27 | Kerangka Analisis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Korban Anak Berbasis Restorative Justice |
| 28 | Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan oleh Pelaku Anak terhadap Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) |
| 29 | Penerapan Pidana Denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ngawi |
| 30 | Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak melalui Proses Diversi pada Tingkat Penyidikan |
| 31 | Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora |
| 32 | Peran Kejaksaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar) |
| 33 | Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kabupaten Natuna) |
| 34 | Peran Relawan Pendamping dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo |
| 35 | Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan |
| 36 | Perlindungan Hukum dari Abortus Provokatus terhadap Anak yang Dikandung Karena Perkosaan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Eks Karesidenan Cirebon) |
| 37 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia |
| 38 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon |
| 39 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Clp |
| 40 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara (Studi LP Nomor: LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr) |
| 41 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polresta Banyumas) |
| 42 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp) |
| 43 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati |
| 44 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual |
| 45 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) |
| 46 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 47 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw) |
| 48 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan |
| 49 | Perlindungan Hukum terhadap Santri Korban Kekerasan di Pondok Pesantren |
| 50 | Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun |
| 51 | Tuntutan Jaksa terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang) |
Perempuan, Keadilan Gender, dan Perlindungan Hak Perempuan, tentang kedudukan perempuan dalam hukum dan upaya mewujudkan keadilan gender.
| 1 | Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Perempuan: Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2024/PN Yyk) |
| 2 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst) |
| 3 | Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Perempuan di Kepolisian Resor Karanganyar |
| 4 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl) |
| 5 | Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara |
| 6 | Efektivitas Perlindungan Perempuan sebagai Korban Kekerasan di Kota Cirebon |
| 7 | Hukum Perwalian Nikah bagi Perempuan dalam Fikih, KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama) |
| 8 | Implementasi Bentuk Sanksi Islam dan Sanksi Pidana Positif bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus di Jakarta) |
| 9 | Implementasi Hak-Hak Perempuan pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara |
| 10 | Implementasi Strategi Pembinaan Karir Personel Polda Jawa Timur untuk Mendukung Kesetaraan Gender Berbasis Inovatif Teknologi Informasi |
| 11 | Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg) |
| 12 | Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkembangannya dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender |
| 13 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang) |
| 14 | Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Pati |
| 15 | Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual |
| 16 | Optimalisasi Perlindungan bagi Hak Perempuan sebagai Istri dalam Pelaksanaan Poligami di Kota Cirebon |
| 17 | Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Khususnya Perempuan di Kepolisian Resor Brebes |
| 18 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya) |
| 19 | Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blora |
| 20 | Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 21 | Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Gugatan Rekonpensinya Gugur Akibat Suami Enggan Mengucapkan Ikrar Talak |
| 22 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan |
| 23 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Kota Balikpapan) |
| 24 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan di Indonesia |
| 25 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan |
| 26 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Penyelesaian Restorative Justice |
| 27 | Reformulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender |
| 28 | Tinjauan Kriminologis terhadap Wanita Pengguna Narkotika |
| 29 | Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati |
Penutup
Perlindungan korban, perempuan, dan anak adalah bidang yang membutuhkan lebih banyak penelitian berbasis data lapangan. Daftar judul di atas dapat menjadi titik awal, terutama bagi Anda yang ingin meneliti kesenjangan antara hak korban dalam aturan dan kenyataannya. Perhatikan etika penelitian, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas korban dan anak.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
